SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 23
Descargar para leer sin conexión
Perkembangannya
Industri Telematika di
Era OTT
Ir. Kristiono
Ketua Umum MASTEL
Jakarta, 15 November 2016
EVOLUSI TEKNOLOGI
Pergantian Pemeran dari network ke apps &
devices (gadget)
Part-1 : Pemicu
Masyarakat Telematika Indonesia
2
Fundamental Shifting: Dulu N  Kini A&D
Masyarakat Telematika Indonesia
3
Network infrastructures:
Supporting facilities, network devices,
cables, Operating System, interfaces.
Network application:
VPN-ing or clouding or virtualization
Network & Services management
Telepon
set
PC
laptop
User’s
LAN
TV
set
User’s terminal
User’s
Server
Network
Centric
Content &
Application
Servers
Telco
app
ITE
app
Internet
content
Broadcast
app
Content & Application developer/producer
Game
Server
Client-Server
Centric
Bergeser dari:
• Telephone ke internet
• Revenue dari Network ke
Client (CPE) dan Server
(content & applications).
• TECHNOLOGY
• BUSINESS MODEL
• REVENUE SOURCE
Shifting…!!
D
N
A
Domestik & Luar Negeri !!
Masyarakat Telematika Indonesia
4
Apa penyebabnya?
- Mindset “Internet is
free”
- OTT traffic
Aplikasi/Konten yang
makin haus Bandwidth.
- Perlu new Pricing
Strategy
- Others
DAMPAK kepada TELCO:
FENOMENA GUNTING!!
Semua menjadi Terhubung Domestik &
Global: IPOLEKSOSBUD-HANKAMNAS
Part-2: Dampak nasional dari Jaringan broadband domestik &
global
Masyarakat Telematika Indonesia
5
 always Globally Connected  Borderless  Nationless
 single cyber nations?
 Open Internet  Internet for everyone  Internet for
prosperity  Internet is Free  Internet is basic right
 OTT = out of reach = beyond regulation?
 Net-neutrality  online commerce  global free-trade
 borderless  monopoli global no nations  no
sovereignty.
Globalisasi Online:
Masyarakat Telematika Indonesia
6
 Everything being Networked (semua menjadi terhubung):
 People, Citizen, Children, public Facilities, Factories, data
center, rumah, kantor, mobil, kulkas, etc.
 Resiko terhubung:
 Gangguan terhadap warga negara, individu, institusi,
perusahaan, pabrik, fasilitas umum, layanan umum, ketertiban
umum.
 Gangguan terhadap kedaulatan negara - ipoleksosbud.
 Memunculkan Cyber Threat, Cyber Crime, Cyber Attack, Cyber
War, cyber terror, cyber bully, etc.
Serba Terhubung & Resikonya
Masyarakat Telematika Indonesia
7
 Dengan jaringan broadband,
 seluruh dunia terhubung  globalisasi online.
 Semua anak & remaja pemegang gadget menjadi terhubung
 UU Perlindungan Anak.
 Semua warga negara pemegang gadget menjadi terhubung
 UU Perlindungan Data Pribadi.
 NKRI menjadi terhubung
 tanpa batas-negara  diperlukan Gerbang NKRI dunia maya
untuk kendali keamanan nasional & kedaulatan NKRI.
Tantangan Globalisasi Online
Masyarakat Telematika Indonesia
8
OTT (Over The Top) vs. Kepentingan
Nasional Indonesia
Part-3
Masyarakat Telematika Indonesia
9
Fungsi
E-Media
Fungsi
E-Commerce
Fungsi
Komunikasi
Integrated DNA-
services
Common
internet
Online Broadcast Online Store Instant message M2M Search Engine
Printed Media Online Ticketing Voice Comm. Cloud Services Maps
Social Media Online Booking Video-call IoT Portal Institusi
Propaganda Online Banking Video Conf. Private uses E-mail
Ragam Fungsi Global & Domestik Apps
Masyarakat Telematika Indonesia
10
In/out
informasi
Arus
Uang &
Barang
In/out
Komunikasi
info
Pusat
Kendali &
Info
In/out
informasi
KEDAULATAN IPOLEKSOSBUD – HANKAMNAS
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara,
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya.
UU 36 tahun 1999
1. memasukkan Film dan konten siaran TV ke wilayah NKRI
2. menawarkan produk barang & jasa di wilayah Indonesia
3. bertransaksi dengan konsumen di wilayah Indonesia
4. memasukkan barang digital ke wilayah Indonesia
5. memperoleh pendapatan dan manfaat ekonomi dari sumber
daya indonesia
6. melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia
7. mengeksplorasi data & informasi dari wilayah Indonesia
8. menyediakan beragam layanan telekomunikasi berupa Apps
beragam fungsi untuk pengguna Indonesia.
Perbuatan Hukum Cross-Border via Saluran
Broadband Global
Masyarakat Telematika Indonesia
11
1. menyebarkan informasi, pertunjukan film, dan siaran TV
kepada masyarakat
2. melakukan impor & ekpor barang digital, film, dan konten
siaran
3. menyediakan wadah transaksi online dengan
konsumen/masyarakat
4. mengeksplorasi data & informasi dari masyarakat.
5. menyediakan beragam layanan telekomunikasi berupa Apps
& Konten
6. melakukan kegiatan usaha (dagang, iklan, dll)
Perbuatan Hukum via Jaringan Broadband
Domestik
Masyarakat Telematika Indonesia
12
 Berdaulat = memegang kendali penuh
 Tantangan IPOLEKSOSBUD-Hankamnas dalam arus Keluar
Masuk :
 Barang, Jasa, dan Uang
 Informasi & Konten
 Instrumen Kendali:
 Penguasaan Teritori: Gerbang Cyber & Pitalebar Indonesia
 Tatakelola penyelenggaraan jaringan broadband & OTT nasional
& global
 Kelembagaan & koordinasi lintas K/L
Kepentingan Nasional
Masyarakat Telematika Indonesia
13
BAGAIMANA MENATA OTT
Part-4
Masyarakat Telematika Indonesia
14
Seimbangkan Beragam Kepentingan
Masyarakat
 Masyarakat/pengguna:
 Butuh akses informasi
 Kemudahan Transaksi online
 Hiburan (berbayar/tidak)
 Private need
 Penyedia Apps (OTT):
 Jasa Apps publik (komersial atau non-
komersial)
 Revenue dari pengguna/subs
 Revenue dari iklan
 Jasa Private uses (komersial)
 Penyelenggara Jaringan:
 Jasa Connectivity (saluran kom)
 Network sebagai kurir (NaaS)
 No liability atas muatan konten
Pemerintah/Negara
 Melindungi masyarakat
 Melayani masyarakat
 Melindungi investasi
 Memberi insentif kpd pelaku
usaha
 Menjaga harmoni antar pelaku
usaha & dispute resolution
 Menjaga kedaulatan negara
 Mengawal kepentingan nasional
 Membangun kerjasama global
mutual respect & benefit
 Menegakkan aturan main
Masyarakat Telematika Indonesia 15
Perspektif Perbuatan & Aturan
PERBUATAN OTT
 menyediakan informasi, pertunjukan
film, siaran TV
 melakukan impor & ekpor film, atau
barang digital.
 mengelola data pribadi dan informasi
dari masyarakat
 menyediakan beragam layanan
telekomunikasi
 melakukan kegiatan usaha online
(melalui beragam Apps)
 menyediakan layanan komersial bagi
masyarakat (memperoleh manfaat
ekonomi dari wilayah NKRI)
NORMA HUKUM DASAR
 Harus sesuai nilai Pancasila & UUD’45
 Mematuhi aturan UU Perfilman
 Harus mematuhi P3 & SPS dalam UU
Penyiaran
 Harus mematuhi UU Perlindungan Anak
(no harmful content)
 Harus melindungi privacy dan data pribadi
masyarakat/pengguna
 Data/informasi tertentu keluar dari
Indonesia
 Harus memenuhi ketentuan Perpajakan
(BUT, auditable, dst)
 Harus mematuhi UU Perlindungan
Konsumen (ada CS, ganti-rugi, dst)
 Harus memenuhi ketentuan telekomunikasi
(badan hukum indonesia, kerjasama dgn
NetCo)
Masyarakat Telematika Indonesia 16
 Analogi: setiap produk makanan yang beredar di
masyarakat wajib terdaftar di BPOM (badan pengawas
obat dan makanan)
 Konsep white-list: hanya URL yang terdaftar dalam
white-list nasional yang dapat diakses oleh masyarakat.
 Dilakukan paralel dengan penataan Gerbang Nasional
(SGI/NAP) dengan toleransi waktu.
 IP Tunneling dan interkoneksi ke LN yang tidak melalui
Gerbang Nasional ditata dan ditertibkan secara
berkelanjutan.
PENTING: Sistem White-List Nasional
Masyarakat Telematika Indonesia
17
Cara Mendaftar/Terdaftar: MUDAH
OTT Komersial
 Apps Global mendaftarkan Apps yang
akan disediakannya pada BRTI,
dengan kelengkapan administrasi
sekurang-kurangnya:
 Data lengkap BUT-BH
 Product-brief dari Apps ybs.
 Kesepakatan kerjasama dengan
penyelenggara jaringan.
 Apps Domestik dapat menempuh 2-
cara mendaftar:
 mendaftarkan sendiri sebagai entitas
mandiri pada BRTI, dgn kelengkapan
administrasi sekurang-kurangnya:
 Data lengkap BUT-BH
 Product-brief dari Apps ybs.
 Menjadi vendor Apps dari penyelenggara
jaringan telko.
OTT Non-Komersial
 Pemerintah menyaring OTT DN
& LN yang bermanfaat bagi
masyarakat luas, kemudian
dimasukkan dalam white-list,
semua jenis Apps (OTT).
 Perguruan Tinggi (PT) dapat
mengajukan daftar Apps/OTT
yang terkait dengan kegiatan
akademis PT.
 Komunitas tertentu yang dinilai
credible;
 Perorangan dengan data pribadi
yang jelas;
Masyarakat Telematika Indonesia 18
TANTANGAN NKRI KE DEPAN
Part-5: mampukah NKRI bertahan ?
Masyarakat Telematika Indonesia
19
N
A
A
D
D DN
LN
(import)
DN
LN
Tahun 2016 Perjuangan 30 tahun menuju 2045 Tahun 2045
EkosistemTIKNasional&Glo
LN/
DN
- OTT Global
- Net-neutrality
- Online Free-trade
- Cross-border IPOLEKSOSBUD
- Open internet
- Global Cloud & M2M
- Information security
- Cyber HANKAMNAS
Indonesia harus memiliki :
- Konsep Kedaulatan NKRI cyber
- Politik LN untuk Pergaulan Online Global
- Rencana Lapangan Kerja utk Bonus Demografi
- Panduan IPOLEKSOSBUD-HANKAMNAS Cyber
- Pembinaan OTT nasional
- Server & data center DN
- National Payment Gateway
- Nama Domain Indonesia
- Konsep e-Indonesia
- Konsep Apps utk all sectors
- Gerbang NKRI
- Sistem White-list nasional
- Konsorsium Satelit nasional
- Realisasi Pitalebar Indonesia
- Perlu Kebijakan & Regulasi
- Belum ada konsep jaringan
nasional & daerah & USO
- Koordinasi infrastruktur
Di bagian yang mana
Indonesia akan ambil
bagian?
Pemain or Penonton ?
User or Maker ?
Tahapan yang realistis
- Tidak mungkin material dasar
- Hanya assembly & casing
- Upayakan Software level OS
- Saat ini firmware pun belum
- Perlu Kebijakan & Regulasi
- Belum ada tahapan TKDN
- Koordinasi lintas K/L
- Penyiapan SDM & APBN
- Kebijakan pembatasan impor barang jadi
- Pembenahan sistem tata-niaga gadget impor
- Pengendalian import ilegal
Jika ingin berhasil,
maka WANTIKNAS
& BAPPENAS harus
menyusun Rencana
Kerja, bukan hanya
kumpulan cita-cita.
Jika berhasil.
BERDAULAT
Jika berhasil.
BISA MAKMUR
Jika berhasil.
BERDAULAT
Jika berhasil.
BISA MAKMUR
Jika berhasil.
BERDAULAT
Masyarakat Telematika Indonesia
I-hub
GI
E-eduE-health
Jaringan-Broadband-Global
E-Gov
E
Trans
E-Bank
Komu-
nikasi
E
media
Gerbang NKRI
Kedaulatan & Hankamnas
AppsIDCNPG dsb
NPG : national payment gateway
IDC : Indonesia Data Center
Apps : server aplikasi & konten
Broadband Domestik
(domestic-connectivity) Jaringan Pita Lebar Indonesia
(Domestic Broadband Network)
internet
Broad
cast
Melalui broadband-network, kehidupan tatap-muka, beralih ke Online all
sectors
UU Kes
UU Tel &
Frekuensi
UU Diknas
UU Penyiaran
UU Pers
UU Bank UU Transaksi Elektronik
UU Cyber
Broadband
Global
(Global-
connectivity)
Broadband &
NKRI Cyber
WSIS
www.mastel.id
Buku Bunga Rampai
MASTEL
MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA
Indonesia ICT Society

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Majalah ict no.9 2013
Majalah ict no.9 2013Majalah ict no.9 2013
Majalah ict no.9 2013
Jaka Hutapea
 

La actualidad más candente (20)

idigf - pembangunan - satu dunia - firdaus cahyadi
idigf - pembangunan - satu dunia - firdaus cahyadiidigf - pembangunan - satu dunia - firdaus cahyadi
idigf - pembangunan - satu dunia - firdaus cahyadi
 
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internetID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
ID IGF 2016 - Opening - Mengenal Tata Kelola internet
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
ID IGF 2016 -  Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6ID IGF 2016 -  Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
ID IGF 2016 - Infrastruktur 2 - IPv4 vs IPv6
 
World Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
World Development Report 2016 Digital Dividends East AsiaWorld Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
World Development Report 2016 Digital Dividends East Asia
 
Tima
TimaTima
Tima
 
Menuju Ekonomi Digital Indonesia
Menuju Ekonomi Digital IndonesiaMenuju Ekonomi Digital Indonesia
Menuju Ekonomi Digital Indonesia
 
Tika
TikaTika
Tika
 
IoT
IoTIoT
IoT
 
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet Indonesia
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet IndonesiaPengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet Indonesia
Pengantar Kebijakan APTIKA dalam mendukung Tata Kelola Internet Indonesia
 
Abdul jabar hakim iot (26 @ microsoft indonesia)
Abdul jabar hakim   iot (26 @ microsoft indonesia)Abdul jabar hakim   iot (26 @ microsoft indonesia)
Abdul jabar hakim iot (26 @ microsoft indonesia)
 
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi PT Len - Ir. Darman Mappangala
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi PT Len - Ir. Darman MappangalaSeminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi PT Len - Ir. Darman Mappangala
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi PT Len - Ir. Darman Mappangala
 
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016) Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
Netizen Indonesia Kini (Januari - Maret 2016)
 
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...
 
Review 5g
Review 5gReview 5g
Review 5g
 
Big data, iot & smart city
Big data, iot & smart cityBig data, iot & smart city
Big data, iot & smart city
 
Majalah ict no.9 2013
Majalah ict no.9 2013Majalah ict no.9 2013
Majalah ict no.9 2013
 
Urgensi PDP Dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
Urgensi PDP Dalam Membangun Ekonomi Digital IndonesiaUrgensi PDP Dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
Urgensi PDP Dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia
 
Kedaulatan Siber NKRI di Era "Global Broadband"
Kedaulatan Siber NKRI di Era "Global Broadband"Kedaulatan Siber NKRI di Era "Global Broadband"
Kedaulatan Siber NKRI di Era "Global Broadband"
 
Review seminar 5 g era
Review seminar 5 g eraReview seminar 5 g era
Review seminar 5 g era
 
PT. INTI (General business environment)
PT. INTI (General business environment)PT. INTI (General business environment)
PT. INTI (General business environment)
 

Similar a ID IGF 2016 - Ekonomi 2 - Perkembangan Industri Telematika di era OTT

Telco & Media in Indonesia
Telco & Media in IndonesiaTelco & Media in Indonesia
Telco & Media in Indonesia
Mila
 
Kasus analisis-eksternal-dan-internal-telkom-april-2009
Kasus analisis-eksternal-dan-internal-telkom-april-2009Kasus analisis-eksternal-dan-internal-telkom-april-2009
Kasus analisis-eksternal-dan-internal-telkom-april-2009
World Company
 
Saiful HIdayat Pengembangan bisnis Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan TIK ...
Saiful HIdayat Pengembangan bisnis Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan TIK ...Saiful HIdayat Pengembangan bisnis Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan TIK ...
Saiful HIdayat Pengembangan bisnis Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan TIK ...
Saiful Hidayat
 
Bab ii (tinjauan perusahaan) PT INTI BANDUNG
Bab ii (tinjauan perusahaan) PT INTI BANDUNGBab ii (tinjauan perusahaan) PT INTI BANDUNG
Bab ii (tinjauan perusahaan) PT INTI BANDUNG
Maulani Legowo
 

Similar a ID IGF 2016 - Ekonomi 2 - Perkembangan Industri Telematika di era OTT (20)

Presentasi telekomunikasi
Presentasi telekomunikasiPresentasi telekomunikasi
Presentasi telekomunikasi
 
Internet of things
Internet of thingsInternet of things
Internet of things
 
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEPenyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
 
Telco & Media in Indonesia
Telco & Media in IndonesiaTelco & Media in Indonesia
Telco & Media in Indonesia
 
Peran Prakom dalam Akselerasi Transformasi Digital.pdf
Peran Prakom dalam Akselerasi Transformasi Digital.pdfPeran Prakom dalam Akselerasi Transformasi Digital.pdf
Peran Prakom dalam Akselerasi Transformasi Digital.pdf
 
Presentasi RKK
Presentasi RKKPresentasi RKK
Presentasi RKK
 
Fintech 2022.pptx
Fintech 2022.pptxFintech 2022.pptx
Fintech 2022.pptx
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
Tugas kelompok 2 tatap muka 7 sistem informasi manajemen
Tugas kelompok 2   tatap muka 7 sistem informasi manajemenTugas kelompok 2   tatap muka 7 sistem informasi manajemen
Tugas kelompok 2 tatap muka 7 sistem informasi manajemen
 
Prinsip Pokok Kebijakan Legislasi Konvergensi di Indonesia
Prinsip Pokok Kebijakan Legislasi Konvergensi di IndonesiaPrinsip Pokok Kebijakan Legislasi Konvergensi di Indonesia
Prinsip Pokok Kebijakan Legislasi Konvergensi di Indonesia
 
Kasus analisis-eksternal-dan-internal-telkom-april-2009
Kasus analisis-eksternal-dan-internal-telkom-april-2009Kasus analisis-eksternal-dan-internal-telkom-april-2009
Kasus analisis-eksternal-dan-internal-telkom-april-2009
 
Makalah warnet
Makalah warnetMakalah warnet
Makalah warnet
 
Karo cyber city
Karo cyber cityKaro cyber city
Karo cyber city
 
Saiful HIdayat Pengembangan bisnis Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan TIK ...
Saiful HIdayat Pengembangan bisnis Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan TIK ...Saiful HIdayat Pengembangan bisnis Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan TIK ...
Saiful HIdayat Pengembangan bisnis Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan TIK ...
 
Depok cyber city slide by Pemkot Depok
Depok cyber city slide by Pemkot DepokDepok cyber city slide by Pemkot Depok
Depok cyber city slide by Pemkot Depok
 
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi KedepannyaID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
ID-IGF: Rekomendasi Dan Masukan Perbaikan Aplikasi PeduliLindungi Kedepannya
 
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakaiInfrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai
 
Bab ii (tinjauan perusahaan) PT INTI BANDUNG
Bab ii (tinjauan perusahaan) PT INTI BANDUNGBab ii (tinjauan perusahaan) PT INTI BANDUNG
Bab ii (tinjauan perusahaan) PT INTI BANDUNG
 
Tanggapan ICT Watch atas RPM OTT
Tanggapan ICT Watch atas RPM OTTTanggapan ICT Watch atas RPM OTT
Tanggapan ICT Watch atas RPM OTT
 
Infrastructure Smart City APTIKNAS
Infrastructure Smart City APTIKNAS Infrastructure Smart City APTIKNAS
Infrastructure Smart City APTIKNAS
 

Más de IGF Indonesia

Más de IGF Indonesia (20)

ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2018 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
ID-IGF 2019 National Dialogue Summary and Report
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
Pengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola InternetPengantar Tata Kelola Internet
Pengantar Tata Kelola Internet
 
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif MultistakeholderKebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
Kebijakan Cybersecurity Dalam Perspektif Multistakeholder
 
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDPID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
ID IGF 2016 - Hukum 1 - Privasi Online dan PDP
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber NasionalID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Kedaulatan dan Ketahanan Cyber Nasional
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi MultilateralID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Cyberspace Perkembangan Diplomasi Multilateral
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Mewujudkan Kedaulatan dan Ketahanan Siber
 
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan SiberID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
ID IGF 2016 - Hukum 3 - Peran Negara dalam Kedaulatan Siber
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Cyber Security Solution through Lemsaneg Fram...
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Towards National Cyber Security Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance FrameworkID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Security Governance Framework
 
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
ID IGF 2016 - Infrastruktur 3 - Tim Tanggap Darurat
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan AnakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital Keniscayaan Perlindungan Anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan PenapisanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital dan Penapisan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk KeluargaID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Literasi Digital untuk Keluarga
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anakID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Trends internet dalam eksploitasi seksual anak
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - IndorelawanID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 3 - Indorelawan
 
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala IndonesiaID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
ID IGF 2016 - Sosial Budaya 2 - Aktivisme Digital ala Indonesia
 

ID IGF 2016 - Ekonomi 2 - Perkembangan Industri Telematika di era OTT

  • 1. Perkembangannya Industri Telematika di Era OTT Ir. Kristiono Ketua Umum MASTEL Jakarta, 15 November 2016
  • 2. EVOLUSI TEKNOLOGI Pergantian Pemeran dari network ke apps & devices (gadget) Part-1 : Pemicu Masyarakat Telematika Indonesia 2
  • 3. Fundamental Shifting: Dulu N  Kini A&D Masyarakat Telematika Indonesia 3 Network infrastructures: Supporting facilities, network devices, cables, Operating System, interfaces. Network application: VPN-ing or clouding or virtualization Network & Services management Telepon set PC laptop User’s LAN TV set User’s terminal User’s Server Network Centric Content & Application Servers Telco app ITE app Internet content Broadcast app Content & Application developer/producer Game Server Client-Server Centric Bergeser dari: • Telephone ke internet • Revenue dari Network ke Client (CPE) dan Server (content & applications). • TECHNOLOGY • BUSINESS MODEL • REVENUE SOURCE Shifting…!! D N A Domestik & Luar Negeri !!
  • 4. Masyarakat Telematika Indonesia 4 Apa penyebabnya? - Mindset “Internet is free” - OTT traffic Aplikasi/Konten yang makin haus Bandwidth. - Perlu new Pricing Strategy - Others DAMPAK kepada TELCO: FENOMENA GUNTING!!
  • 5. Semua menjadi Terhubung Domestik & Global: IPOLEKSOSBUD-HANKAMNAS Part-2: Dampak nasional dari Jaringan broadband domestik & global Masyarakat Telematika Indonesia 5
  • 6.  always Globally Connected  Borderless  Nationless  single cyber nations?  Open Internet  Internet for everyone  Internet for prosperity  Internet is Free  Internet is basic right  OTT = out of reach = beyond regulation?  Net-neutrality  online commerce  global free-trade  borderless  monopoli global no nations  no sovereignty. Globalisasi Online: Masyarakat Telematika Indonesia 6
  • 7.  Everything being Networked (semua menjadi terhubung):  People, Citizen, Children, public Facilities, Factories, data center, rumah, kantor, mobil, kulkas, etc.  Resiko terhubung:  Gangguan terhadap warga negara, individu, institusi, perusahaan, pabrik, fasilitas umum, layanan umum, ketertiban umum.  Gangguan terhadap kedaulatan negara - ipoleksosbud.  Memunculkan Cyber Threat, Cyber Crime, Cyber Attack, Cyber War, cyber terror, cyber bully, etc. Serba Terhubung & Resikonya Masyarakat Telematika Indonesia 7
  • 8.  Dengan jaringan broadband,  seluruh dunia terhubung  globalisasi online.  Semua anak & remaja pemegang gadget menjadi terhubung  UU Perlindungan Anak.  Semua warga negara pemegang gadget menjadi terhubung  UU Perlindungan Data Pribadi.  NKRI menjadi terhubung  tanpa batas-negara  diperlukan Gerbang NKRI dunia maya untuk kendali keamanan nasional & kedaulatan NKRI. Tantangan Globalisasi Online Masyarakat Telematika Indonesia 8
  • 9. OTT (Over The Top) vs. Kepentingan Nasional Indonesia Part-3 Masyarakat Telematika Indonesia 9
  • 10. Fungsi E-Media Fungsi E-Commerce Fungsi Komunikasi Integrated DNA- services Common internet Online Broadcast Online Store Instant message M2M Search Engine Printed Media Online Ticketing Voice Comm. Cloud Services Maps Social Media Online Booking Video-call IoT Portal Institusi Propaganda Online Banking Video Conf. Private uses E-mail Ragam Fungsi Global & Domestik Apps Masyarakat Telematika Indonesia 10 In/out informasi Arus Uang & Barang In/out Komunikasi info Pusat Kendali & Info In/out informasi KEDAULATAN IPOLEKSOSBUD – HANKAMNAS Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya. UU 36 tahun 1999
  • 11. 1. memasukkan Film dan konten siaran TV ke wilayah NKRI 2. menawarkan produk barang & jasa di wilayah Indonesia 3. bertransaksi dengan konsumen di wilayah Indonesia 4. memasukkan barang digital ke wilayah Indonesia 5. memperoleh pendapatan dan manfaat ekonomi dari sumber daya indonesia 6. melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia 7. mengeksplorasi data & informasi dari wilayah Indonesia 8. menyediakan beragam layanan telekomunikasi berupa Apps beragam fungsi untuk pengguna Indonesia. Perbuatan Hukum Cross-Border via Saluran Broadband Global Masyarakat Telematika Indonesia 11
  • 12. 1. menyebarkan informasi, pertunjukan film, dan siaran TV kepada masyarakat 2. melakukan impor & ekpor barang digital, film, dan konten siaran 3. menyediakan wadah transaksi online dengan konsumen/masyarakat 4. mengeksplorasi data & informasi dari masyarakat. 5. menyediakan beragam layanan telekomunikasi berupa Apps & Konten 6. melakukan kegiatan usaha (dagang, iklan, dll) Perbuatan Hukum via Jaringan Broadband Domestik Masyarakat Telematika Indonesia 12
  • 13.  Berdaulat = memegang kendali penuh  Tantangan IPOLEKSOSBUD-Hankamnas dalam arus Keluar Masuk :  Barang, Jasa, dan Uang  Informasi & Konten  Instrumen Kendali:  Penguasaan Teritori: Gerbang Cyber & Pitalebar Indonesia  Tatakelola penyelenggaraan jaringan broadband & OTT nasional & global  Kelembagaan & koordinasi lintas K/L Kepentingan Nasional Masyarakat Telematika Indonesia 13
  • 14. BAGAIMANA MENATA OTT Part-4 Masyarakat Telematika Indonesia 14
  • 15. Seimbangkan Beragam Kepentingan Masyarakat  Masyarakat/pengguna:  Butuh akses informasi  Kemudahan Transaksi online  Hiburan (berbayar/tidak)  Private need  Penyedia Apps (OTT):  Jasa Apps publik (komersial atau non- komersial)  Revenue dari pengguna/subs  Revenue dari iklan  Jasa Private uses (komersial)  Penyelenggara Jaringan:  Jasa Connectivity (saluran kom)  Network sebagai kurir (NaaS)  No liability atas muatan konten Pemerintah/Negara  Melindungi masyarakat  Melayani masyarakat  Melindungi investasi  Memberi insentif kpd pelaku usaha  Menjaga harmoni antar pelaku usaha & dispute resolution  Menjaga kedaulatan negara  Mengawal kepentingan nasional  Membangun kerjasama global mutual respect & benefit  Menegakkan aturan main Masyarakat Telematika Indonesia 15
  • 16. Perspektif Perbuatan & Aturan PERBUATAN OTT  menyediakan informasi, pertunjukan film, siaran TV  melakukan impor & ekpor film, atau barang digital.  mengelola data pribadi dan informasi dari masyarakat  menyediakan beragam layanan telekomunikasi  melakukan kegiatan usaha online (melalui beragam Apps)  menyediakan layanan komersial bagi masyarakat (memperoleh manfaat ekonomi dari wilayah NKRI) NORMA HUKUM DASAR  Harus sesuai nilai Pancasila & UUD’45  Mematuhi aturan UU Perfilman  Harus mematuhi P3 & SPS dalam UU Penyiaran  Harus mematuhi UU Perlindungan Anak (no harmful content)  Harus melindungi privacy dan data pribadi masyarakat/pengguna  Data/informasi tertentu keluar dari Indonesia  Harus memenuhi ketentuan Perpajakan (BUT, auditable, dst)  Harus mematuhi UU Perlindungan Konsumen (ada CS, ganti-rugi, dst)  Harus memenuhi ketentuan telekomunikasi (badan hukum indonesia, kerjasama dgn NetCo) Masyarakat Telematika Indonesia 16
  • 17.  Analogi: setiap produk makanan yang beredar di masyarakat wajib terdaftar di BPOM (badan pengawas obat dan makanan)  Konsep white-list: hanya URL yang terdaftar dalam white-list nasional yang dapat diakses oleh masyarakat.  Dilakukan paralel dengan penataan Gerbang Nasional (SGI/NAP) dengan toleransi waktu.  IP Tunneling dan interkoneksi ke LN yang tidak melalui Gerbang Nasional ditata dan ditertibkan secara berkelanjutan. PENTING: Sistem White-List Nasional Masyarakat Telematika Indonesia 17
  • 18. Cara Mendaftar/Terdaftar: MUDAH OTT Komersial  Apps Global mendaftarkan Apps yang akan disediakannya pada BRTI, dengan kelengkapan administrasi sekurang-kurangnya:  Data lengkap BUT-BH  Product-brief dari Apps ybs.  Kesepakatan kerjasama dengan penyelenggara jaringan.  Apps Domestik dapat menempuh 2- cara mendaftar:  mendaftarkan sendiri sebagai entitas mandiri pada BRTI, dgn kelengkapan administrasi sekurang-kurangnya:  Data lengkap BUT-BH  Product-brief dari Apps ybs.  Menjadi vendor Apps dari penyelenggara jaringan telko. OTT Non-Komersial  Pemerintah menyaring OTT DN & LN yang bermanfaat bagi masyarakat luas, kemudian dimasukkan dalam white-list, semua jenis Apps (OTT).  Perguruan Tinggi (PT) dapat mengajukan daftar Apps/OTT yang terkait dengan kegiatan akademis PT.  Komunitas tertentu yang dinilai credible;  Perorangan dengan data pribadi yang jelas; Masyarakat Telematika Indonesia 18
  • 19. TANTANGAN NKRI KE DEPAN Part-5: mampukah NKRI bertahan ? Masyarakat Telematika Indonesia 19
  • 20. N A A D D DN LN (import) DN LN Tahun 2016 Perjuangan 30 tahun menuju 2045 Tahun 2045 EkosistemTIKNasional&Glo LN/ DN - OTT Global - Net-neutrality - Online Free-trade - Cross-border IPOLEKSOSBUD - Open internet - Global Cloud & M2M - Information security - Cyber HANKAMNAS Indonesia harus memiliki : - Konsep Kedaulatan NKRI cyber - Politik LN untuk Pergaulan Online Global - Rencana Lapangan Kerja utk Bonus Demografi - Panduan IPOLEKSOSBUD-HANKAMNAS Cyber - Pembinaan OTT nasional - Server & data center DN - National Payment Gateway - Nama Domain Indonesia - Konsep e-Indonesia - Konsep Apps utk all sectors - Gerbang NKRI - Sistem White-list nasional - Konsorsium Satelit nasional - Realisasi Pitalebar Indonesia - Perlu Kebijakan & Regulasi - Belum ada konsep jaringan nasional & daerah & USO - Koordinasi infrastruktur Di bagian yang mana Indonesia akan ambil bagian? Pemain or Penonton ? User or Maker ? Tahapan yang realistis - Tidak mungkin material dasar - Hanya assembly & casing - Upayakan Software level OS - Saat ini firmware pun belum - Perlu Kebijakan & Regulasi - Belum ada tahapan TKDN - Koordinasi lintas K/L - Penyiapan SDM & APBN - Kebijakan pembatasan impor barang jadi - Pembenahan sistem tata-niaga gadget impor - Pengendalian import ilegal Jika ingin berhasil, maka WANTIKNAS & BAPPENAS harus menyusun Rencana Kerja, bukan hanya kumpulan cita-cita. Jika berhasil. BERDAULAT Jika berhasil. BISA MAKMUR Jika berhasil. BERDAULAT Jika berhasil. BISA MAKMUR Jika berhasil. BERDAULAT
  • 21. Masyarakat Telematika Indonesia I-hub GI E-eduE-health Jaringan-Broadband-Global E-Gov E Trans E-Bank Komu- nikasi E media Gerbang NKRI Kedaulatan & Hankamnas AppsIDCNPG dsb NPG : national payment gateway IDC : Indonesia Data Center Apps : server aplikasi & konten Broadband Domestik (domestic-connectivity) Jaringan Pita Lebar Indonesia (Domestic Broadband Network) internet Broad cast Melalui broadband-network, kehidupan tatap-muka, beralih ke Online all sectors UU Kes UU Tel & Frekuensi UU Diknas UU Penyiaran UU Pers UU Bank UU Transaksi Elektronik UU Cyber Broadband Global (Global- connectivity) Broadband & NKRI Cyber WSIS