1. Dokumen membahas tantangan membangun regulasi teknologi dan bisnis Over The Top (OTT). Beberapa tantangan meliputi cakupan definisi layanan OTT, overlapping dengan peraturan lain, dan menambah beban administrasi bagi pelaku usaha lokal. 2. Diperlukan regulasi yang mendorong inovasi, memberikan manfaat bagi konsumen, serta memberikan kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha lokal dan asing untuk tumbuh. Regulasi perlu mendukung

1. TANTANGAN MEMBANGUN REGULASI TEKNOLOGI
DAN BISNIS OVER THE TOP (OTT)

2. In commerce, a level playing field is a concept
about fairness, not that each player has an equal
chance to succeed, but that they all play by the
same set of rules
http://plato.stanford.edu/entries/equal-opportunity/#4

3. TANTANGAN TERHADAP ISI RANCANGAN REGULASI
• Cakupan Definisi Layanan OTT harus jelas
• Potensi overlapping dengan peraturan Perundang-undangan yang lain
• Pentingnya harmonisasi dengan RPM Kominfo lainnya
• Menambah beban administrasi yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha
(pendaftaran dan ijin usaha), menekan pertumbuhan Pelaku Usaha Lokal
baru.
• Pengaturan National Payment Gateway
• Kewajiban untuk bekerjasama dengan/atau menjadi perusahaan
telekomunikasi
• Penyimpanan Data
• Dan lain lain.

4. Pelaku
Usaha Asing
Pelaku
Usaha Lokal
• Proses perizinan yang kompleks dan
berlapis-lapis.
• Pelaku Usaha Lokal akan kesulitan untuk
memperoleh pendanaan karena
banyaknya dan kompleksnya peraturan-
peraturan yang harus ditaati.
• Timbul biaya yang tidak sedikit untuk
mentaati aturan-aturan yang ada
(kewajiban untuk ISO 27001, domain
tingkat tinggi, data centre di Indonesia).
Tidak ada kesempatan
berusaha yang sama antara asing dan lokal

5. 1. Mendorong inovasi, applicable, law enforceable.
2. Memberikan lebih besar manfaat bagi konsumen dengan layanan yang berkuatlitas dan
berdaya saing kuat di pasar.
3. Membuka kesempatan usaha yang SAMA bagi pelaku usaha besar maupun kecil, LOKAL
MAUPUN ASING untuk dapat membuat dan menawarkan layanan, konten dan platform
online dari, untuk dan ke seluruh dunia, dengan tetap memberikan keberpihakan
kepada Pelaku Usaha Lokal agar dapat tumbuh lebih cepat dan lebih besar
4. Penerapan kewajiban, tanggungjawab, dan/atau perlakuan yang sama dengan pelaku
usaha asing.
5. Deregulasi dan regulasi yang tidak menghambat (light touch regulation) bagi pelaku
usaha lokal.
6. Regulasi yang berbasis insentif.
7. Peningkatan standar SDM di Indonesia agar bisa mempunyai daya saing globa;
8. Kemudahan bagi para pekerja luar negeri untuk bekerja di Indonesia namun dengan
kewajiban lebih lagi untuk mentransfer ilmu bagi tempat ia bekerja.
9. Reformasi kurikulum besar-besaran, salah satunya dengan memasukkan kembali mata
pelajaran TIK sejak jenjang pendidikan awal
REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN PELAKU USAHA LOKAL