Beberapa penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi meliputi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada masa awal kemerdekaan, penyimpangan selama masa Orde Lama seperti pembubaran DPR hasil pemilu 1955, dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden selama Orde Baru.

1. Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi
Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 18 Agustus 1945-27 Desember1949

Keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor x telah mengubah fungsi KNIP dari pembantu
menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum
MPR, DPR, dan DPA terbentuk. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan
yang berbunyi “sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh
presiden dengan bantuan komite nasional

Keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang merubah sistem
pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer, hal ini bertentangan dengan pasal 4
ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945
Penyimpangan terhadap konstitusi RIS

Negara Kesatuan RI berubah menjadi negara federasi Republik Indonesia serikat (RIS)

Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan
senat
Penyimpangan terhadap UUD Sementara

Terjadi praktek adu kekuatan politik, akibatnya dalam rentang waktu 1950-1959terjadi tujuh kali
pergantian kabinet

Ada pertentangan tajam dalam konstituante yang merembet ke masyarakat. Termasuk partai
politik
Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa ORLA

Presiden sudah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden dan hal ini
tidak dikenal dalam UUD 1945

MPRS dengan ketetapan no. 1/MPRS/1960 telah menetapkan pidato presiden tanggal 17
Agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita sebagai GBHN yang bersifat tetap

Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara yang
bersrti menempatkanya sejajar dengan pembantu presiden

Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengjukan RUU APBN
untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan

Tanggal 3 Maret 1960 melalui penetapan presiden no. 3 tahun1960, presiden membubarkan
anggota DPR hasil pemilu 1955, kemudian melalui penetapan presiden no. 4 tahun 1960
dibentuklah DPR gotong royong

2. 
MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan no.
III/MPRS/1963
Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORBA

MPR berketetapan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945, hal ini bertentanngan
dengan pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD
dan GBHN, serta pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk mengubah
UUD 1945

pasaMPR mengeluarkan ketetapan MPR no. 4/MPR/1983 tentang referendum yang mengatur
tatacara perubahan UUD 1945 yang tidak sesuai dengan l 37 UUD 1945

Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara
otoriter

Berbagai lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya hanya melayani keinginan
pemerintah

Pemilu dilaksanakan tidak secara demokratis, pemilu hanya sebagai sarana untuk mengukuhkan
kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus terpilih kembali

Terjadi monopoli penafsiran Pancasila, Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk
membenarkan tindakan-tindakan pemerintah

Pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat

Pemerintah ikut campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman

Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi ( Kopkamtib yang
kemudian menjadi Bakorstanas

Terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek
kehidupan bangsa
Penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah amandemen

Sering terjadi pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan

Korupsi semakin membudaya dan kebanyakan dilakukan oleh pejabat negara

Pembodohan politik masih berlaku