1. Kontrak konstruksi membutuhkan pemahaman yang sama terhadap persyaratan teknis agar tujuan proyek tercapai dengan baik, namun persyaratan umum kontrak dapat ditafsirkan berbeda oleh para pihak.
2. Keputusan kontraktor untuk menghentikan pekerjaan karena ketidaksesuaian antara BOQ dengan kondisi lapangan aktual dapat menyebabkan penundaan proyek, sehingga diperlukan kesepakatan bersama untuk meng
2. CAYA CEOLANG SALJANA TEKNIK YANG
SANGAT PINTEL DAN MENGUACAI
PELHITUNGAN KONTLUKSI.
APA GUNANYA PENGETAHUAN TENTANG
KONTLAK, ITU KHAN ULUSANNYA AHLI
HUKUM.
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
4. Garner (2004) “Contract is an agreement between two or more
parties creating obligations that are enforceable or otherwise
recognizable at law”
Martin and Law (2006) “Contract is a legally binding agreement.
Agreement arises as a result of “offer and acceptance”, but a number
of other requirements must be satisfied for an agreement to be legally
binding”.
(Bryan A.Garner (2004): “Black’s Law Dictionary”, Thomson West)
(Elizabeth A Martin and Jonathan Law (2006): “Oxford Dictionary of Law”,
Oxford University Press)
5. Chow (2006) “Contract is a legally binding agreement formed when
one party accepts an offer made by another and which fulfills the
conditions”
(Chow Kok Fong (2006):” Construction Contracts Dictionary”, Sweet & Maxwell Asia)
John Adriaanse (2007) “A variety of factors makes a construction
contract different from most other types of contracts. These include
the length of the project, its complexity, its size and the fact that the
price agreed and the amount of work done may change as it
proceeds
John Adriaanse (2007): “Construction Contract Law”
7. FIDIC CC for Works of Civil Engineering Construction 4th edition
(1987)
FIDIC CC for Works of Civil Engineering Construction 3rd edition
(1977)
FIDIC CC for Works of Civil Engineering Construction 2nd edition
(1969)
FIDIC CC for Works of Civil Engineering Construction 1st edition
(1957)
General Condition of Contract ICE 3rd edition
(1945)
th
FIDIC CC for Construction 1st edition
(1999)
FIDIC CC for Construction MDB Harmonised Edition
(2006)
11. Case:
During the execution of Saguling Hydro Electric Power
Plant Project, in the employer’s opinion, the additional
slope protection by full column adhesive rock-bolt was
inferred as necessary due to the excavation shape and the
extent of weathered rock. In the contractor’s opinion, the
full column adhesive rock bolt was not specified in the
contract.
The different interpretation encouraged the contractor to
submit their claim which finally became disputes between
two parties and proofed that the ambiguities of wording
may lead to disputes.
13. Case:
During the execution of Cirata Hydro Electric Power Plant
Project under the Clause 5 which then became Clause 8 in
the 3rd edition (as an improvement to make it more fair
and balanced), the contractor was not responsible for the
temporary works which design and specification were not
prepared by the contractor but the engineer.
A different interpretation again occurred. The engineer
rejected to issue the payment for the bridge strengthening
required for the mobilization of contractor’s plant. The
bridge was actually the temporary facilities provided by
the employer and was done by other contractor
(infrastructure contractor). It was designed as temporary
bridge by the former contractor (not the engineer) and the
engineer considered that during the tender stage the
bridge condition should be checked by the contractor and
become the contractor responsibility as a part of working
method. It then became a dispute after a lengthy
discussion without conclusion.
15. Case:
During the execution of Renun Hydro Electric Power
Plant Project, the extent of Clause 5 (2nd edition) and
Clause 8 (3rd edition) then became 8.1 and 8.2 in the
4th edition were means to reduce the dispute possibility.
Under these clauses, contractor was only responsible for
the design or specification prepared by himself but
irresponsible for the design and specification prepared
by other parties.
17. The above clause is the final revision which clarifies
contractor’s responsibilities. Contractor is responsible for
the design of all contractor’s documents, temporary
works, the design of plant and material as is required for
the item to be in accordance with the Contract, and the
contractor will be irresponsible for the design and
specification of permanent works, means that everything
not mentioned in the contract is not the contractor’s
responsibility.
18. 1 + 2 = 3
Persyaratan teknis memastikan spesifikasi
yang harus dipenuhi, Siapapun yang akan
mempunyai pendapat yang sama untuk
capaian yang diinginkan.
1 + 2 = 3 atau 1 + 2 = ?
Persyaratan umum kontrak.memuat persyaratan yang
bisa ditafsirkan berbeda oleh para pihak.
22. Kontraktor melaksanakan beberapa item pekerjaan pada proyek
jalan bebas hambatan sesuai spesifikasi dan gambar, tetapi karena
kuantitas pekerjaan sudah mencapai volume yang ada dalam BOQ
untuk pekerjaan tersebut, misalnya item pekerjaan galian struktur,
kontraktor memutuskan untuk menghentikan pekerjaan
Padahal jika pekerjaan ini tidak terselesaikan terlebih dahulu maka
banyak item pekerjaan lain yang tidak dapat dimulai
pelaksanaannya misalnya grade preparation, common
embankment. Dalam klausul kontrak disebutkan bahwa kuantitas
pekerjaan yang ada dalam BoQ adalah pekiraan dan tidak dapat
digunakan sebagai kuantitas aktual dan benar (GCC 14.1.c).
Hal yang harus diperhatikan: Hirarki dokumen tender, unit price atau lumpsum,
perintah perubahan
23. Setelah melakukan rekayasa lapangan pada masa mobilisasi bersama
dengan Enjinir dan PPK, disimpulkan bahwa terdapat pekerjaan major
yang pay itemnya tidak termasuk dalam BOQ misalnya Galian Batu
pada tebing dimana pada tahap desain diidentifikasi sebagai Galian
Biasa. Jika pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, maka pekerjaan
lain yang merupakan critical path seperti penyiapan drainase dan
penyiapan badan jalan untuk pelebaran tidak dapat dimulai.
Penambahan biaya yang cukup besar menyulitkan pengguna jasa
dalam mengambil keputusan.
Karena tidak adanya kepastian dalam proses dan persetujuan VO
maka kontraktor memutuskan untuk menghentikan pekerjaan yang
pasti akan mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan.
Hal yang harus diperhatikan: status penandatanganan kontrak, value enjiniring
24. Setelah melakukan rekayasa lapangan pada masa mobilisasi bersama
dengan Enjinir dan PPK, disimpulkan bahwa terdapat pekerjaan major
yang pay itemnya tidak termasuk dalam BOQ misalnya Galian Batu
pada tebing dimana pada tahap desain diidentifikasi sebagai Galian
Biasa. Jika pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, maka pekerjaan
lain yang merupakan critical path seperti penyiapan drainase dan
penyiapan badan jalan untuk pelebaran tidak dapat dimulai.
Penambahan biaya yang cukup besar menyulitkan pengguna jasa
dalam mengambil keputusan.
Karena tidak adanya kepastian dalam proses dan persetujuan VO
maka kontraktor memutuskan untuk menghentikan pekerjaan yang
pasti akan mengakibatkan keterlambatan proyek secara keseluruhan.
Hal yang harus diperhatikan: status penandatanganan kontrak, value enjiniring
25. Kontraktor telah melaksanakan item pekerjaan masonry wall
sesuai dengan gambar tetapi memutuskan untuk
menghentikan pekerjaan tersebut karena ada item pekerjaan
lanjutan seperti filter material for backfilling tidak masuk
dalam BoQ. Kontraktor meminta adanya VO kepada Enjinir
yang diteruskan kepada PPK untuk memasukkan pay item
baru. Sebagaimana diketahui, persyaratan kontrak GCC 3.1
menyebutkan bahwa Enjinir harus mendapatkan persetujuan
dari Pengguna Jasa sebelum dapat melakukan Variasi
Kontrak.
Kontraktor mengingatkan bahwa meninggalkan pekerjaan
tersebut tanpa kepastian akan membahayakan pada
konstruksi yang ada.
Hal yang harus diperhatikan: keadaan darurat, klaim
26. Dalam gambar design Kontraktor diminta untuk melaksanakan pekerjaan borepile
dimana elevasi pile tip yang telah ditentukan berada 10 meter dibawah lapisan
tanah keras atau batu. Karena diperkirakan akan menjadi kendala maka pada saat
tender alat borepile menjadi salah satu kriteria evaluasi. Pada saat pelaksanaan
pekerjaan Kontraktor pemenang menyatakan tidak sanggup melakukan
pengeboran pada lapisan keras dan menghentikan pekerjaan di atas lapisan keras
tersebut dan meminta kepada Enjinir agar dapat menerima kondisi lapangan
dengan membuat justifikasi teknis yang melampirkan data boring baru yang
menunjukkan ada perbedaan klasifikasi lapisan keras disertai perhitungan
perkuatan pondasi dengan penambahan jumlah dan perubahan konfigurasi
borepile. Berdasarkan hasil evaluasi dengan mempertimbangan kondisi lapangan
dan pengalaman dilokasi lain, Enjinir menolak permintaan kontraktor dan
menginstruksikan untuk melanjutkan pengeboran sampai kedalaman yang tertera
pada gambar. Kontraktor tidak mengikuti instruksi Enjinir dan melanjutkan
pekerjaan pengecoran borepile pada kedalaman diatas tanah keras dan
melakukan perubahan konfigurasi atas dasar instruksi langsung dari Pengguna
Jasa walaupun Justifikasi Teknis belum disetujui Enjinir.
Hal yang harus diperhatikan: pemahaman kontrak, klaim
27. Kontraktor memberikan sebagian pekerjaan kepada beberapa
subkontraktor lokal atas permintaan informal Daerah untuk
pemberdayaan pengusaha lokal tanpa melaporkan ke pada Enjinir
untuk mengerjakan pekerjaan critical path seperti masonry wall,
side ditch dan box culvert, ternyata dalam pelaksanaannya
pekerjaan-pekerjaan tersebut kemajuan (progress) nya sangat
terlambat.
Karena hal tersebut pekerjaan yang akan dilakukan Kontraktor
Utama menjadi terhambat.
Kontraktor berdasarkan persyaratan kontrak mengajukan revisi
program. Setelah dilakukan evaluasi terlihat bahwa secara realistis
program tersebut tidak akan dapat dilakukan tanpa perpanjangan
waktu.
Hal yang harus diperhatikan: subkontraktor, lintasan kritis, EOT.
30. Administrasi Kontrak
Definisi:
Seni untuk mengelola semua aspek dari implementasi
proyek.
Pemahaman dan penggunaan aturan kontrak –siapa
melakukan apa, bilamana dan bagaimana.
SHM
31. Kontrak
Kesepakatan antara 2 pihak dengan tanggung
jawab masing-masing.
Penawaran dari satu pihak disetujui oleh pihak
lainnya.
SHMSHM
32. Para Pihak dalam Kontrak
Kontrak adalah antara Pengguna Jasa dan
Kontraktor.
Pengguna Jasa dapat mendelegasikan sebahagian
kwenangannya kepada “EnjinIr” untuk melaksanakan
Administrasi Kontrak.
Enjinir adalah agen dari Pengguna Jasa.
Kontrak mendefinisikan peran Enjinir dan mengatur
bagaimana para pihak harus berinteraksi.
SHMSHM
33. Hubungan para pihak dalam Kontrak
Pengguna Jasa
Enjinir
Kontraktor
Penandatangan Kontrak
Tidak ada kontrak atau
perjanjian
Perjanjian untuk memberikan
Layanan Profesional
Notes:
Kontrak Konstruksi menempatkan Enjinir di anatara
Pengguna Jasa dan Kontraktor/
SHM
34. Bagaimana mendapatkan
Kontrak
Penyiapan Pelelangan
Desain and Dokumen Lelang
Proses Pelelangan
Undangan lelang (pra/pasca kualifikasi)
Penyampaian penawaran
Evaluasi penawaran (kualitas dan harga)
Catatan: QCBS (Quality-Cost Based Selection)
Surat Penunjukan
SHMSHM
37. Dokumen Kontrak
Perjanjian Kontrak
Surat Penunjukan
Dokumen Penawaran
Persyaratan Khusus Kontrak Bagian A (Data Kontrak)
Persyaratan Khusus Kontrak Bagian B
Persyaratan Umum Kontrak
Spesifikasi Khusus
Spesifikasi Umum
Gambar-gambar
Daftar-daftar (BOQ, dsb.)
Dokumen-dokumen terkait lainnya
SHMSHMSHMSHM
38. Persyaratan Umum Kontrak
Aturan yang disepakati untuk pelaksanaan
Adfministrasi Kontrak
Menetapkan peran dan tanggung jawab para pihak
dalam kontrak, antara Pengguna Jasa dan
Kontraktor.
Dilengkapi dengan Persyaratan Khusus.
SHMSHMSHMSHMSHM
39. Apa yang diharapkan dari
Persyaratan Umum Kontrak ?:
Adil dan Berimbang
Jelas, rasional dan mudah dipahami
Menyeluruh dan luwes
Teruji dengan rekam jejak yang baik
Independen
Dikenal dan diakui
FIDIC Conditions of Contract memenuhi semua hal di
atas.
SHMSHMSHMSHMSHM
40. FIDIC
FIDIC adalah Federasi Internasional Konsultan
Enjiniring didirikan pada tahun 1913.(Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils)
FIDIC beranggotakan lebih dari 80 negara di dunia.
Tujuan– meningkatkan profesionalisme dari
anggotanya dan menyebarluaskan informasi.
SHMSHMSHMSHMSHMSHM
41. Peran Pengguna Jasa
Menurut kontrak:
Memberikan penguasaan lahan
Membantu Kontraktor dalam mendapatkan izin,
lisensi dsb.
Menjamin kerjasama antar personil dan kontraktor
lain yang bekerja untuk Pengguna Jasa.
Menyiapkan bukti ketersediaan anggaran.
Menyampaikan pemberitahuan klaim Pengguna
Jasa.
SHMSHMSHMSHMSHMSHM
42. Peran Pengguna Jasa
Dua tanggung jawab utama:
Menunjuk dan mendelegasikan kepada Enjinir.
Membayar kepada Kontraktor dengan jumlah
yang ditetapkan oleh Enjinir.
Pengguna Jasa mempunyai banyak tanggung
jawab lain dalam pelaksanaan proyek- tetapi ini
berada di luar kontrak.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
43. Peran Enjinir
Enjinir adalah seseorang yang ditunjuk untuk
bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa.
Kontrak menetapkan tugas Enjinir dengan
pembatasan, sesuai dengan surat
penunjukkannya.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
45. Peran Enjinir
Enjinir harus mendapat persetujuan spesifik dari
Pengguna Jasasebelum mengambil tindakan dalam
hal:
Menyetujui atau menetapkan tambahan biaya.
Menyetujui suatu perpanjangan waktu.
Menginstruksikan Variasi, kecuali:
Dalam keadaan darurat
Jika variasi akan menambah nilai
kontrak dengan jumlah lebih kecil
dari persentasi yang dinyatakan
dalam kontrak.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
46. Peran Kontraktor
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan Kontrak dan sesuai dengan
Instruksi Enjinir dan harus memperbaiki cacat
mutu dalam Pekerjaan.
Menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan dan penyelesaian.
Bertanggung Jawab atas Penjagaan Pekerjaan.
Bertanggung Jawab atas keselamatan kerja dan
pengamanan lingkungan.
Tugas-tugas terkait pelaksanaan konstruksi.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
47. Peran Kontraktor
Tugas terkait pelaksanaan konstruksi
Desain sesuai kebutuhan
Menentukan metode pelaksanaan konstruksi.
Menata batas-batas kerja
Melaksanakan QC dan QA
Melaporkan “adverse physical conditions” etc.
Bertanggung jawab atas peralatannya.
Menjaga kebersihan lapangan, memelihara akses.
Menyiapkan “as-built drawings”
Memperbaiki cacat mutu
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
48. Peran Kontraktor
Persyaratan Administratif:
Menyiapkan Jaminan Pelaksanaan (atas biaya
Kontraktor) dan menyampaikannya kepada
Pengguna Jasa.
Mengasuransikan sesuai dengan ketentuan
kontrak.
Menyimpan semua catatan sebagai pendukung
proses pembayaran.
Menyiapkan dan menyampaikan Laporan
Kemajuan Pekerjaan Bulanan
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
49. Peran Kontraktor
Kuasa Kontraktor
Kontraktor harus menunjuk kuasanya (General
Superintendent) dan memberikan semua
kewenangan yang dibutuhkan untuk bertindak
untuk dan atas nama Kontraktor.
Kuasa Kontraktor harus berkedudukan di
“lapangan”
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
50. Peran Kontraktor
Sub – Kontraktor
Kontraktor tidak boleh mensubkontrakkan
keseluruhan pekerjaan.
Kontraktor membutuhkan izin dari Enjinir untuk
mensub-kontrakkan sebagian pekerjaannya.
Semua persyaratan yang berlaku bagi kontraktor
harus juga berlaku untuk Sub-Kontraktor.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
18 – 19 Februari 2011
51. Variasi atas Kontrak
Variasi kontrak mengizinkan perubahan atas
pekerjaan yang dikontrakkan.
Meliputi:
Pekerjaan Tambah
Revisi atas pekerjaan desain – mutu, jenis,
kuantitas, dsb.
Revisi atas waktu penyelesaian
(perpanjangan waktu)
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
52. Perpanjangan Waktu
Enjinir dapat memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian sehubungan dengan
adanya perintah variasi.
Jika Kontraktor beranggapan bahwa
kejadian-kejadian menyebabkan kontraktor
berhak mendapatkan suatu perpanjangan
waktu, ia harus menyampaikan
pemberitahuan kepadaa Enjinir.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
53. Ganti Rugi akibat keterlambatan
Jika Kontraktor gagal menyelesaikan kontrak dalam
jangka waktu yang ditentukan pada dokumen
kontrak atau tanggal lain sebagai akibat adanya
perpanjangan waktu Kontraktor harus membayar
ganti rugi akibat keterlambatan.
Jumlah dan batasan dari ganti rugi akibat
keterlambatan dinyatakan dalam Data Kontrak.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
54. Klaim oleh Kontraktor
Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan
(sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam
kontrak) kepada Enjinir jika ia beranggapan berhak
untuk mendapatkan tambahan pembayaran atau
perpanjangan waktu.
Kontraktor harus menyimpan catan-catatan untuk
mendukung penyampaian klaim.
Persyaratan Umum Kontrak menetapkan batasan
waktu untuk penyampaian klaim dan tangapan.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
55. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian dinyatakan dalam Data
Kontrak (x hari kalender)
Waktu penyelesaian dihitung dari tanggal
mulainya pelaksanaan (commencement date).
Tanggal mulainya pelaksanaan adalah setelah
diterbitkannya Instruksi Enjinir (dan telah diterima
oleh kontraktor) untuk mulai bekerja (instruksi
enjinir diterbitkan setelah dipenuhinya beberapa
persyaratan).
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
56. Program Pelaksanaan
Kontraktor harus menyampaikan program rinci kepada
Enjinir dalam jangka waktu 28 hari setelah
pemberitahuan mulainya pekerjaan (Klausula 8).
Kontraktor harus memulai pekerjaan sesuai dengan
program pelaksanaannya.
Jika kemajuan pekerjaan aktual tidak komnsisten
dengan program pelaksanaan kontraktor harus
menyampaikan program revisi.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
57. Tingkat Kemajuan Pekerjaan
Jika suatu saat:
Kemajuan pekerjaan terlalu lambat untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu penyelesaian
sesuai kontrak,atau
Kemajuan pekerjaan berada di belakang program
yang berlaku saat ini.
Kontraktor harus menyampaikan program revisi
menunjukkan bagaimana kemajuan pekerjaan dapat
diakselerasi dan penyelesaian dapat dicapai.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
58. Kegagalan untuk melanjutkan
pekerjaan
Kegagalan berlanjut dan tidak terjamin untuk
melanjutkan pekerjaan sesuai dengan program
kerjanya dapat dianggap sebagai pelanggaran
kontrak.
Sesuai Klausula 15.2, Kontraktor tanpa alasan yang
wajar, gagal untuk melanjutkan pekerjaan sesuai
dengan Klausula 8, maka Penghentian Kontrak
dimungkinkan.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
59. Dokumentasi
Nilai dan pentingnya dokumen yang baik tidak
perlu dibesar-besarkan.
Penyimpanan catatan-catatan yang jelas dan
akurat harus menanamkan sebagai kebiasaan
bagi semua staff di lapangan.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
60. Dokumentasi
Dokumentasi lapangan seringkali merupakan
masukan yang paling berharga dalam
penyelesaian sengketa dan klaim.
Dokumentasi termasuk:
Catatan Harian, Instruksi Lapangan /
Permohonan.
Penyampaian catatan-catatan
Data pendukung (pengukuran, pengetesan dsb)
untuk Interim Payment Certificate (IPC)
Pengiriman pemberitahuan, tagihan, jadwal dsb.,
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
61. Mutu
Aspek terpenting untuk kesuksesan suatu proyek
adalah MUTU.
Mutu pekerjaan adalah tanggung jawab kontraktor.
Mutu dapat dicapai dengan menggunakan metode
kerja yang baik dengan sumber daya yang
memadai dan kesesuaian dengan Rencana Mutu
Terpadu.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
62. Mutu
QC dab QA harus dapat memperlihatkan bahwa
semua pekerjaan sesuai dengan persyaratan
standar mutu.
The Enjinir harus melaksanakan pengecekan mutu
hingga ia puas bahwa pekerjaan memperlihatkan
kesesuaian dengan persyaratan kontrak.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
63. Manajemen Mutu
Manajemen Mutu Kontraktor:
Kontraktor, sebagai perusahaan, harus mempunyai
kebijakan yang jelas dalam hal mutu, dengan
dukungan dari atas.
Kontraktor harus menominasikan Manajer Mutu di
lapangan.
Manajer Mutu harus bebas dari GS.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
64. Korupsi dan Praktek kecurangan
FIDIC GCC for Construction, MDB Harmonised
Edition mempunyai klausula untuk mencegah
korupsi (Klausula 15.6)
Jika Pengguna Jasa menetapkan bahwa
Kontraktor terlibat korupsi, kecurangan, kolusi
atau praktek pemaksaan maka Pengguna Jasa
dapat menghentikan hubungan kerja dengan
Kontraktor.
SHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHMSHM
73. FIDIC MDB 2010 Clause 2.5
Employer’s Claims
If the Employer considers himself to be entitled to any payment under
any Clause of these Conditions or otherwise in connection with the
Contract, and/or to any extension of the Defects Notification Period, the
Employer or the Engineer shall give notice and particulars to the
Contractor. However, notice is not required for payments due under Sub-
Clause 4.19 [Electricity, Water and Gas], under Sub-Clause 4.20
[Employer’s Equipment and Free-Issue Materials], or for other services
requested by the Contractor.
The notice shall be given as soon as practicable, of the event or
circumstances giving rise to the claim. A notice relating to any extension
of the Defects Notification Period shall be given before the expiry of
such period.
74. FIDIC MDB 20 Clause 2.5 Employer’s Claims
If the Employer considers himself to be entitled to any payment under any
Clause of these Conditions or otherwise in connection with the Contract,
and/or to any extension of the Defects Notification Period, the Employer or
the Engineer shall give notice and particulars to the Contractor. However,
notice is not required for payments due under Sub-Clause 4.19 [Electricity,
Water and Gas], under Sub-Clause 4.20 [Employer’s Equipment and Free-
Issue Materials], or for other services requested by the Contractor.
The notice shall be given as soon as practicable and no longer than 28
days after the Employer became aware, or should have become
aware, of the event or circumstances giving rise to the claim. A notice
relating to any extension of the Defects Notification Period shall be given
before the expiry of such period.
77. The Contractor shall keep such contemporary records as may be
necessary to substantiate any claim, either on the Site or at another
location acceptable to the Engineer. Without admitting the Employer’s
liability, the Engineer may, after receiving any notice under this Sub-
Clause, monitor the record-keeping and/or instruct the Contractor to keep
further contemporary records. The Contractor shall permit the
Engineer to inspect all these records, and shall (if instructed) submit
copies to the Engineer.
Clause 20
Claims, Disputes and Arbitration
20.1
Contractor’s Claims
- Tentang catatan lengkap (contemporary record).
- Hak Enjinir untuk memeriksa catatan
78. Each Payment Certificate shall include such additional payment for any
claim as have been reasonably substantiated as due under the relevant
provision of the Contract.
Unless and until the particulars supplied are sufficient to substantiate the
whole of the claim, the Contractor shall only be entitled to payment for
such part of the claim as he has been able to substantiate.
Clause 20
Claims, Disputes and Arbitration
20.1
Contractor’s Claims
- Setiap BA Pembayaran harus termasuk tambahan biaya klaim, dalam hal
belum dapat disetujui, diberi tanda bintang.
79. 20.2
Appointment of the Dispute Board
Disputes shall be referred to a DB for decision in accordance with
Sub-Clause 20.4[Obtaining Dispute Board’s Decision]. The Parties
shall appoint a DB by the date stated in the Contract Data.
The DB shall comprise, as stated in the Contract Data, either one or
three suitablyqualified persons (“the members”), each of whom shall
be fluent in the language forcommunication defined in the Contract
and shall be a professional experienced in thetype of construction
involved in the Works and with the interpretation of
contractualdocuments. If the number is not so stated and the Parties
do not agree otherwise, the DB shall comprise three persons.
- Tentang Penunjukan Dewan Sengketa
80. Clauses requiring notice by the Contractor (1)
1.8 Care and Supply of Documents
1.9 Delayed Drawings or Instructions
1.13 Compliance with Laws
2.1 Right of Access to the Site
3.4 Replacement of the Engineer
4.3 Contractor’s Representative
4.4 Subcontractors
4.7 Setting Out
4.12 Unforeseeable Physical Conditions
4.16 Transport of Goods
4.20 Employer’s Equipment and Free-Issue Materials
4.21 Progress Reports
4.24 Fossils
81. Clauses requiring notice by the Contractor (2)
5.2 Objection to Nomination
7.3 Inspection
7.4 Testing
8.3 Programme
8.4 Extension of Time for Completion
8.9 Consequences of Suspension
8.11 Prolonged Suspension
9.1 Contractor’s Obligations [Tests on Completion]
9.2 Delayed Tests
10.1 Taking Over of the Works and Sections
10.2 Taking Over of Parts of the Works
10.3 Interference with Tests on Completion
12.1 Works to be Measured
82. Clauses requiring notice by the Contractor (3)
12.4 Omissions
13.1 Right to Vary
13.7 Adjustments for Changes in Legislation
16.1 Contractor’s Entitlement to Suspend Work
16.2 Termination by Contractor
17.4 Consequences of Employer’s Risks
17.5 Intellectual and Industrial Property Rights
18.1 General Requirements for Insurances
18.2 Insurance for Works and Contractor’s Equipment
19.2 Notice of Force Majeure
19.3 Duty to Minimise Delay
19.6 Optional Termination, Payment and Release
19.7 Release from Performance
20.1 Contractor’s Claims
20.4 Obtaining Dispute Board’s Decision
83. Mobile +62 811 844 903
eMail sarwonohm2@yahoo.co.id
The Dispute Resolution Board Foundation
19550 International Blvd. South, Suite 314 ; Seattle, WA 98188 USA
Tel 206-878-3336 ; Facsimile 206-878-3338 ; Toll-free USA 888-523-5208
eMail: info@drb.org ; website: www.drb.org
Dr. Sarwono Hardjomuljadi
Country Representative for Indonesia
84. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 10
Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Bab II Alternatif Penyelesaian Sengketa PAsal 6 Butir 1
Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui
alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
Bab II Alternatif Penyelesaian Sengketa PAsal 6 Butir 7
Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan
mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di
Pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penandatanganan.
Catatan:
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa yang secara tegas mencantumkan
dalam perjanjian kontraknya bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul
atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara
arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Related Regulation in Indonesia
Undang-undang No. 30 / 1999
Re: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
85. Related Regulation
FIDIC Conditions of Contract for Construction MDB Harmonised Ed. 2010
Clause 20 Claims, Disputes and Arbitration
Clause 20 Point 2 Appointment of the Dispute Board
The DB shall comprise, as stated in the Contract Data, either one or three
suitably qualified persons (“the members”), each of whom shall be fluent in the
language for communication defined in the Contract and shall be a professional
experienced in the type of construction involved in the Works and with the
interpretation of contractual documents. If the number is not so stated and the
Parties do not agree otherwise, the DB shall comprise three persons.
If the parties have not jointly appointed the DB 21 days before the date stated
in the Contract Data and the DB is comprise three persons, each Party shall
nominate one member for the approval of the other Party. The first two
members shall recommend and the Parties shall agree upon the third member,
who shall act as chairman.
86. Clause 20 Point 2 Appointment of the Dispute Board
The DB shall comprise, as stated in the Appendix to Tender, either one or
three suitably qualified persons (“the members”), If the number is not so
stated and the Parties do not agree otherwise, the DAB shall comprise three
p[ersons.
.
If the DAB is to comprise three persons, each Party shall nominate one
member for the approval of the other Party. The Parties shall consult both
these members and shall agree upon the third member, who shall be
appointed to act as chairman.
Related Regulation
FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design Bulid 1999
Clause 20 Claims, Disputes and Arbitration
87. Related Regulation
FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey 1999
Clause 20 Claims, Disputes and Arbitration
Clause 20 Point 2 Appointment of the Dispute Board
The DB shall comprise, as stated in the Particular Conditions, either one or
three suitably qualified persons (“the members”), If the number is not so
stated and the Parties do not agree otherwise, the DAB shall comprise three
persons.
.
If the DAB is to comprise three persons, each Party shall nominate one
member for the approval of the other Party. The Parties shall consult both
these members and shall agree upon the third member, who shall be
appointed to act as chairman.