Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan anggaran pemerintah daerah yang berkelanjutan secara finansial dengan menitikberatkan pada strategi untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19, termasuk melibatkan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan perencanaan aset dan anggaran jangka panjang."

1. PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DRS. SUPRAN, MM
WIDYAISWARA AHLI UTAMA NTB
Menuju Keuangan Daerah yang berkelanjutan (financial sustainability) @2020

2. 2
KEUANGAN DAERAH
MENURUT PASAL 2 PP 12 TAHUN 2019
Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan
retribusi daerah serta melakukan pinjaman
HAK DAERAH
Pengeluaran Daerah
PENGELUARAN DAERAH
kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak
ketiga
KEWAJIBAN DAERAH
Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak
lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
daerah yang dipisahkan.
KEKAYAAN DAERAH (MODAL SENDIRI)
Penerimaan Daerah
PENERIMAAN DAERAH
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah
dan/atau kepentingan umum
KEKAYAAN PIHAK LAIN (MODAL EKSTERNAL)
1
2
3
4
5
6

3. KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pemegang
Kekuasaan
Koordinator PKD
PPKD/BUD Kuasa BUD
Bendahara
Penerimaan dan
Pengeluaran
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan (PPK)
OPD
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan (PPK)
Unit OPD
PENGGUNA
ANGGARAN
Kuasa Pengguna
Anggaran
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
(PPTK)
Financial managing
Operating managing

4. KEUANGAN DAERAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
Pemegang
Kekuasaan
(Kepala Daerah)
SEKDA
Selaku Ketua
PPKD/BUD
Selaku sekretaris
KEPALA SKPD/OPD
TERKAIT
(mis. Bappeda, Biro2)
Financial managing
Operating managing
a) membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b) menyusun dan membahas rancangan KUA dan
rancangan perubahan KUA;
c) menyusun dan membahas rancangan PPAS dan
rancangan perubahan PPAS;
d) melakukan verifikasi RKA SKPD;
e) membahas rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f) membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD,
dan Pertanggungjawaban APBD;
g) melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan
rancangan perubahan DPA SKPD;
h) menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang
pedoman penyusunan RKA; dan
i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR APBD
PENDAPATAN
Belanja Operasi
B. Pegawai
B. Barang & Jasa
B. Bunga
B. Subsidi
B. Hibah
B. Bantuan Sosial
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
B. Bagi Hasil
B. Bantuan Keuangan
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan d. cadangan
Penj yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU
Pengeluaran Pembiayaan
pembayaran cicilan pokok Utang
Penyertaan modal
Pembentukan dana cadangan
Pemberian pinjaman
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU
A P B D

6. KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR APBD
PENDAPATAN
Belanja Operasi
B. Pegawai
B. Barang & Jasa
B. Bunga
B. Subsidi
B. Hibah
B. Bantuan Sosial
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
B. Bagi Hasil
B. Bantuan Keuangan
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan d. cadangan
Penj yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU
Pengeluaran Pembiayaan
pembayaran cicilan pokok Utang
Penyertaan modal
Pembentukan dana cadangan
Pemberian pinjaman
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU
A P B D

7. KEUANGAN DAERAH
PERENCANAAN VS PENGANGGARAN
RPJMD RKPD
RENSTRA RENJASKPD
PEMDA
PERENCANAAN PENGANGGARAN
KUA
PPAS
RKA-SKPD Rancangan Perkada
Tentang Penjabaran
APBD
Rancangan Perda
Tentang APBD
Kesepakatan : Minggu ke-II Bulan Agustus
Penyerahan : Minggu ke-II Bulan Juli
• Impact Sasaran
• Outcome Program
• Output Kegiatan
• Pendapatan
• Belanja
• Pembiayaan
Persetujuan : 30 November
(1 Bulan sebelum TA dimulai)
DPA
SKPD• Lokasi
• Sumber Pendanaan

8. KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PERENCANAAN APBD (1)

9. KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PERENCANAAN APBD (2)

10. PERSPEKTIF FINANCIAL SUSTAINABILITY
DALAM PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
STRATEGI MENGHADAPI PANDEMI COVID-19
Menuju Keuangan Daerah yang berkelanjutan (financial sustainability) @2020

11. • Keberlanjutan secara finansial akan terus menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda
karena kondisi setiap tahunnya belanja selalu lebih besar daripada pendapatan yang
diterima dalam pendapatan dari pajak, retribusi dan sumber-sumber pendapatan
daerah lainnya.
• Tantangan kini bertambah, yaitu bencana Covid-19, yang mengharuskan pemda
untuk:
(a) menerapkan cara kerja baru yang sangat berbeda dari sebelumnya;
(b) menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada teknologi mengingat
diharuskannya social/physical distancing; dan
(c) memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat saat mereka menghadapi
kondisi ekonomi yang lebih sulit.
11
FINANCIAL SUSTAINABILITY
MENGAPA HARUS BERKELANJUTAN?

12. Strategi keberlanjutan secara finansial, khususnya karena COVID-19, akan berperan penting untuk tahun-
tahun mendatang. Sehingga penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
1) Apakah pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat?
2) Apakah dalam proses pelayanan publiK telah mengadopsi cara yang optimal dan kontemporer,
utamanya terkait metode public service delivery dan procurement-nya?
3) Apakah pemda (termasu Dewan ) memahami biaya yang dikeluarkan untuk setiap layanan publik?
4) Apakah Pemda memiliki gambaran yang lengkap dan akurat tentang pemeliharaan aset dan biaya
pembaruannya dalam jangka panjang?
5) Bagaimana pemda mengalokasikan sumber dayanya terhadap kebutuhan mendesak dan kebutuhan
di masa depan? dan juga proses memprioritaskan ekspektasi publik?
6) Apakah setiap OPD menerima dan mendukung strategi dan prioritas pemda dengan cara semua
bekerja menuju hasil yang berkelanjutan secara finansial?
7) Bagaimana pemda mengkomunikasikan strategi keberlanjutan finansialnya kepada publik?
12
FINANCIAL SUSTAINABILITY
URGENSI KEBERLANJUTAN SECARA FINANSIAL DALAM PERENCANAAN ANGGARAN PEMDA

13. 1) Kemampuan yang terbatas untuk meningkatkan pendapatan
- Tarif pajak harus kompromi dengan ekspektasi masyarakat.
- Hibah bersifat fluktuatif dan umumnya berjangka pendek (sulit diakomodir untuk rencana jangka
Panjang).
- Biaya operasional terus meningkat, pemeliharaan/pembaruan aset nominalnya signifikan setiap
tahunnya.
2) Harga jasa tidak sebanding dengan biaya.
- Atas pertimbangan urgensi kebutuhan publik, tarif retribusi (harga) yang ditetapkan tidak mampu
menutupi biaya.
- Taman, perpustakaan, air, jalan, dan infrastruktur tidak memberikan keuntungan komersial, namun
memerlukan pemeliharaan yang cukup besar (biaya yang signifikan).
- Inefisiensi di internal business pemda sendiri.
13
FINANCIAL SUSTAINABILITY
HAMBATAN (1)
Keberlanjutan finansial (Financial Sustainability) adalah ability + capacity
Yaitu kemampuan (ability) untuk memenuhi pengeluaran saat ini dan masa depan yang akan muncul, dan
kapasitas untuk menanggapi perubahan yang dapat diperkirakan serta risiko yang yang muncul.
HAMBATAN FINANCIAL SUSTAINABLITY

14. 3) Tantangan pembangunan daerah tertinggal/wilayah terpencil
Luas wilayah memunculkan konsekuensi tersendiri demi pembangunan yang berkeadilan (merata).
4) Perubahan demografis dan ketidakpastian
- Perubahan demografi, populasi yang semakin menua, pertumbuhan populasi, dan perubahan
harapan dan kebutuhan masyarakat merupakan bagian penting dalam perspektif perencanaan
keuangan jangka panjang (financial sustainability).
- Perubahan kondisi sosial kemasyarakatan yang disertai dengan perkembangan teknologi informasi
yang pesat menuntut setiap Pemda untuk merumuskan metode terbaik dalam men-delivery layanan
publik
14
FINANCIAL SUSTAINABILITY
HAMBATAN (2)
KONSEKUENSI LOGIS DARI HAMBATAN-HAMBATAN TERSEBUT
Dibutuhkan FINANCIAL SUSTAINABILITY ROADMAP

15. 15
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP (PETA JALAN)
PUBLIK/
MASYARAKAT
LAYANAN
DAN ASET
PUBLIK
PERENCANAN
BISNIS
Faham ekspektasi
masyarakat dan
kebutuhan masa depan
Memenuhi aspek
kecukupan, value for
money, efisien dan
efektif
Perencanaan yang
berkesinambungan –
baik jangka pendek
maupun panjang
Monitoring, review, dan pelaporan secara reguler
1 2 3
4

16. • Melibatkan masyarakat adalah KUNCI memberikan layanan yang
tepat pada tingkat yang terjangkau (affordable) untuk
mendukung keberlanjutan finansial jangka Panjang.
• Ada berbagai cara untuk melibatkan masyarakat, misal POKMAS,
pelibatan tokoh-tokoh kunci (champions), penganggaran
partisipatif, dan survey.
• Penggunaan teknologi sangat direkomendasikan (misal dengan
membangun sistem aspirasi masyarakat berbasis online).
16
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 1 - PUBLIK/MASYARAKAT

17. • Memastikan bahwa konsep “value for money” dimaksimalkan di seluruh
jenis pemberian layanan pemda merupakan bagian integral dari pencapaian
keberlanjutan finansial.
• Biaya setiap pelayanan publik harus transparan dan akuntabel.
Masyarakat/dewan harus diinformasikan apakah biaya yang dikeluarkan
efektif, efisien dan ekonomis serta menggunakan metode costing yang
tepat.
• Penggunaan teknologi sangat direkomendasikan. Tidak sekedar untuk
kepentingan pelaporan, tetapi juga untuk perencanaan pemanfaatan asset
(keputusan investasi).
17
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 2 – PELAYANAN PUBLIK (1)

18. • Beberapa opsi bisa dilaksanakan untuk kepentingan efisiensi dan
efektifitas serta ekonomis, antara lain
1) cost-sharing dengan pemda terdekat (tetangga).
2) memahami biaya untuk memperoleh pendapatan.
3) procurement dengan cara patungan (sharing) dengan sesama
pemda.
4) melakukan outsourcing untuk pelayanan publik tertentu.
5) penggunaan teknologi.
18
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 2 – PELAYANAN PUBLIK (2)

19. • Perencanaan keuangan dalam jangka panjang tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa rencana
pengelolaan aset yang andal dan komprehensif.
• Harus ada upaya transformasi manajemen aset, termasuk:
1) menyediakan daftar aset yang lengkap dan mutakhir serta mampu mengimplementasikan manajemen
aset yang lebih strategik.
2) memiliki pemahaman yang jelas (clear) tentang hubungan aset dan fasilitas dengan penyediaan
layanan publik.
3) memanfaatkan teknologi untuk otomasi (BY SYSTEM) dan mengalihkan fungsi SDMnya untuk lebih
fokus pada hal yang lebih strategik terkait pemanfaatan asset (kurangi fokus SDM pada hal-hal yang
sifatnya administratif/rutin).
4) memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan dan pelatihan yang diperlukan.
5) Mengupayakan digitalisasi agar terbuka jalan bagi pengambilan keputusan yang lebih cerdas, lebih
cepat, dan lebih andal.
• Alternatif strategi manajemen asset: mengembangkan dokumen Rencana Manajemen Aset.
19
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 2 – ASSET MANAGEMENT

20. • PEMDA perlu menyeimbangkan antara pelayanan publik saat ini dengan harapan (ekspektasi) publik di
masa mendatang.
• Rencana keuangan yang kesinambungan harus:
1) menjelaskan kepada para pembayar pajak dan retribusi bahwa Pemda mempunyai skenario
(rencana) keuangan yang sustainable dan menghindarkan pemda dari kesulitan keuangan
(financial distress).
2) menguraikan prioritas layanan. Jika diperlu, memberikan gambaran yang detail mengenai
tingkatan layanan yang akan diberikan saat ini dan di masa mendatang.
3) meramalkan kebutuhan investasi masa depan pemda dan cara pendanaannya.
4) menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menetapkan pajak, retribusi dan pungutan
lainnya. Ttermasuk prakiraan keuangan jangka panjang (yaitu tidak kurang dari 10 - 25 tahun).
5) menerapkan analisis sensitivitas dan mengkomunikasikan hasilnya sebagai risiko yang berhak
diketahui oleh publik.
6) mempertimbangkan apakah hutang dapat diupayakan/digunakan oleh pemda, terutama dalam
rangka penyediaan infrastruktur baru karena biaya tersebut menyebar ke generasi pembayar
pajak dan selama umur aset.
20
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 3 – BUSINESS PLANNING (1)

21. • Alternatif strategi untuk Roadmap 3 (Business Planning)
Pemda dapat mengembangkan kebijakan dan strategi keuangan
berkelanjutan (financial sustainability) yang memuat pedoman dan
metodologi yang digunakan untuk mengembangkan rencana keuangan
jangka panjang. Dalam kebijakan ini juga dimuat metodologi atau 'panduan
pokok' untuk penentuan prioritas alokasi sumber daya.
21
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 3 – BUSINESS PLANNING (2)

22. • Rencana keuangan yang berberlanjutan adalah dokumen yang dinamis (hidup)
dan tidak boleh statis.
• Monitoring, review, dan pelaporan secara regular mendorong pemda untuk
bekerja dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan berkelanjutan.
• Tanpa monitoring, maka target kinerja beresiko tidak dapat tercapai dan
menimbulkan kebutuhan biaya baru.
• Penyampaian laporan secara regular, transparan dan akuntabel kepada publik
akan menjaga kepercayaan publick dan berdampak kepada perilaku positif
masyarakat seperti ketaatan dalam membayar pajak.
• Sistem monev dan pelaporannya harus tersedia dan memadai (dikembangkan
secara detail dan komprehensif) sehingga pemda dapat melakukan
pengambilan keputusan yang lebih baik.
22
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 4 – MONITORING, REVIEW, DAN PELAPORAN SECARA REGULAR
(1)

23. • Alternatif strategi untuk monitoring, review, dan pelaporan secara regular
23
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 4 – MONITORING, REVIEW, DAN PELAPORAN SECARA REGULAR
(2)
1) Mengembangkan dashboard kinerja yang memberikan informasi yang transfaran dan
bisa dimengerti dengan mudah sehingga public, atau dewan, bisa melakukan:
a. Pelacakan kemajuan (progress) rencana strategik secara otomatis dengan menggunakan
software penganggaran;
b. menerapkan laporan kinerja triwulanan;
c. Melakukan cascading (penurunan secara logis) pernyataan visi misi pemda ke unit-unit
kerja;
d. Re-focusing ke strategi inisiatif;
e. Menampilkan kinerja yang dihasilkan, mis. melaui dashboard kinerja, ke publik agar mereka
dapat memantau/melacak progress pencapaian tujuan; dan
f. menerapkan tim lintas OPD/Unit Kerja untuk memecahkan mental silo, yaitu mental yang
tidak bersedia atau cenderung tertutup untuk berbagi informasi dengan OPD/Unit kerja lain
di organisasi yang sama.

24. • Alternatif strategi untuk monitoring, review, dan pelaporan secara regular
24
FINANCIAL SUSTAINABILITY
ROADMAP 4 – MONITORING, REVIEW, DAN PELAPORAN SECARA REGULAR
(3)
2) Mengembangkan/membentuk komite financial sustainability dengan tugas antara
lain:
a. bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, meninjau anggaran, dan rencana keuangan
jangka panjang; dan
b. mempertimbangkan laporan kinerja atas anggaran, dan hasil review anggaran yang
dilakukan oleh pemda untuk menentukan apakah diperlukan perubahan rencana keuangan
jangka panjang.
3) membuat katalog layanan online yang mendokumentasikan semua layanan pemda,
masyarakat yang menjadi target layanan, indikator kinerja utama, biaya layanan dan
alasan rasional untuk layanan tersebut. Dengan dipublikasi secara online, maka
dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai dokumen yang dinamis (hidup) dan
dapat disesuaikan sesuai kebutuhan (dirubah).

25. TERIMA KASIH