ISO 17799

1. 1
KEAMANAN SISTEM
ISO 17799 sebagai standar dalam
penyusunan dokumen kebijakan
keamanan TI

2. 2
#Agenda
• Overview ISO 17799
• Point-point yang tercakup dalam ISO
17799

3. 3
Dokumen Kebijakan Keamanan
• Dokumen kebijakan keamanan perlu
dibuat sebagai obyektif kontrol dari
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada
sebuah sistem dan bagaimana mengatasi
kelemahan-kelemahan tersebut.
• Selain itu dokumen kebijakan keamanan
akan berguna sebagai panduan dan
petunjuk bagi manajemen perusahaan
untuk menerapkan kebijakan keamanan.
• http://www.dir.state.tx.us.

4. 4
Referensi Standar Keamanan
Informasi
• Penyusunan kebijakan keamanan dibuat
menggunakan referensi dari beberapa standar
keamanan informasi internasional yang
disesuaikan dengan kondisi bisnis dan organisasi
PT X.
• Referensi standar keamanan informasi tersebut
adalah:
– ISO 17799
– RUSecure Information Security Policy Reference
Manual

5. 5
–SANS (SysAdmin, Audit, Network,
Security) Institute
–The State of Texas Department of
Information Resources

6. 6
Overview ISO 17799
• Standar internasional ISO/IEC 17799
sebelumnya dikenal sebagai BS 7799
• Draft ISO 17799 disusun oleh
ISO(International Organization for
Standardization) dan EIC(International
Electrotechnical Commision)
• Dalam bidang IT, ISO dan EIC membentuk
sebuah joint technical commitee yang
disebut ISO/EIC JTC

7. 7
• Setiap draft yang dihasilkan oleh ISO/EIC
harus diterima terlebih dahulu oleh JTC dan
dikirim kesemua badan nasional untuk
dilakukan verifikasi dan pemungutan suara
• Untuk meluluskan setiap publikasi ISO/EIC
menjadi standar internasional diperlukan
persetujuan dari minimal 75% dari seluruh
badan nasional

8. 8
Pemilihan Kontrol
• Ketika kebutuhan keamanan sudah
berhasil diidentifikasi, maka kontrol-kontrol
harus dipilih dan dilaksanakan untuk
menjamin pengurangan resiko pada level
tertentu yang dapat diterima
• Kontrol-kontrol dapat dipilih dari dokumen
ISO 17799 atau dari kumpulan kontrol
lainnya, atau dapat didisain kontrol baru
untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik

9. 9
• Perlu untuk mengetahui bahwa ada
beberapa kontrol yang tidak bisa
dilaksanakan disemua lingkungan sistem
informasi, misal kontrol objectif 8.1.4
tentang pemisahan tugas untuk mencegah
terjadinya tindak kejahatan dan kesalahan
• Kontrol harus dipilih berdasarkan biaya
implementasi dalam kaitannya dengan
resiko yang ingin dikurangi dan potential
losses jika terjadi serangan keamanan

10. 10
• Faktor-faktor non-moneter seperti
kehilangan reputasi juga harus diperhatikan
• Beberapa kontrol dalam dokumen ISO
17799 dapat digunakan sebagai petunjuk-
petunjuk prinsip untuk manajemen
keamanan sistem dan dapat dilakukan
pada kebanyakan organisasi

11. 11
Starting Point untuk Keamanan
Informasi
• Ada sejumlah kontrol yang dapat
digunakan sebagai prinsip-prinsip panduan
yang memberikan starting point yang baik
untuk implementasi keamanan informasi
• Kontrol-kontrol tersebut diturunkan dari
kebutuhan legislatif yang penting dan best
practice yang umum untuk keamanan
informasi

12. 12
• Kontrol-kontrol yang dianggap penting bagi
organisasi dari sudut pandang legislatif:
– Proteksi data dan informasi perorangan yang
bersifat pribadi (12.1.4)
– Perlindungan terhadap data-data organisasi
(12.1.3)
– Hal milik intelektual (12.1.2)

13. 13
• Kontrol-kontrol yang diturunkan dari best
practice umum untuk keamanan informasi:
– Dokumen kebijakan keamanan informasi (3.1)
– Alokasi tanggung jawab keamanan informasi
(4.1.3)
– Pendidikan dan pelatihan tentang keamanan
informasi (6.2.1)

14. 14
– Pelaporan kejadian-kejadian yang
berhubungan dengan keamanan (6.3.1)
– Manajemen kelangsungan bisnis (11.1)

15. 15
• Kontrol-kontrol tersebut diatas dapat
diterapkan dikebanyakan organisasi dan
lingkungan
• Walaupun semua kontrol dalam dokumen
ISO 17799 adalah penting, tetapi relevansi
dari masing-masing kontrol harus
ditentukan berdasarkan resiko tertentu
yang dihadapi organisasi.

16. 16
• Oleh karena itu, walaupun kontrol-kontrol
diatas dapat dipakai sebagai starting point
yang baik, tetapi tidak akan menggantikan
pemilihan kontrol berdasarkan penilaian
resiko

17. 17
Critical Sucess Factors
• Faktor-faktor berikut bersifat kritis sebagai
kunci sukses implementasi keamanan
informasi dalam sebuah organisasi :
– Kebijakan keamanan, tujuan dan aktifitas yang
menggambarkan tujuan bisnis
– Pendekatan untuk melaksanakan keamanan
yang konsisten dengan budaya organisasi

18. 18
– Dukungan dan komitmen yang nyata dari
pihak manajemen
– Penyampaian yang efektif mengenai
keamanan ke semua manager dan karyawan

19. 19
• Distribusi panduan pada kebijakan
keamanan informasi dan standar-
standarnya kesemua karyawan
• Menyediakan pelatihan dan pendidikan
yang tepat

20. 20
• Sistem pengukuran yang menyeluruh dan
seimbang yang dipakai untuk
mengevaluasi performansi manajemen
keamanan informasi dan saran-saran
umpan balik untuk pengembangan

21. 21
Membangun Panduan Anda
Sendiri
• Jika ternyata tidak semua panduan dan
kontrol dalam dokumen ISO 17799 ini
dapat dilaksanakan, maka kontrol-kontrol
tambahan dapat dimasukkan dalam
dokumen jika dibutuhkan

22. 22
• Jika ini terjadi, maka sangat membantu
untuk melakukan cross-reference
dokumen lain yang memudahkan
pemenuhan pengecekan oleh auditor dan
rekan bisnis

23. 23
Point-point yang tercakup dalam
ISO 17799
• ISO/IEC 17799:2000 mendefinikan 127
buah kontrol keamanan yang terstruktur
dibawah 10 poin utama untuk
memudahkan praktisi keamanan informasi
mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan
untuk mengamankan bisnis dan organisasi
mereka.

24. 24
• Sepuluh poin yang tercakup pada ISO 17799
adalah:
– Security Policy
– Organizational Security
– Asset Classification and Control
– Personal Security
– Physical and Environmental Security
– Communication and Operations Management
– Access Control
– System Development and Maintenance
– Bussines Continuity Management
– Compliance

25. 25
• Berikut adalah pembahasan dari kesepuluh poin
tersebut.
• Security Policy
– Bertujuan untuk menyediakan arah manajemen dan
dukungan untuk keamanan informasi.
– Manajemen harus memberikan arah yang jelas dan
memperlihatkan dukungan dan komitmen terhadap
keamanan informasi melalui pemeliharaan kebijakan
kemanan informasi dari organisasi

26. 26
• Organizational Security
– Information Security Infrastruktur
• Bertujuan untuk mengatur keamanan informasi dalam organisasi.
• Sebuah kerangka manajemen harus dibuat untuk memulai dan
mengontrol implementasi keamanan informasi dalam organisasi
– Security of Third Party Access
• Bertujuan untuk menjaga keamanan dari fasilitas pemrosesan
informasi dan aset informasi yang diakses oleh pihak ketiga.
Akses oleh pihak ketiga terhadap fasilitas pemrosesan informasi
sebuah organisasi harus dikontrol.
• Ketika sebuah bisnis membutuhkan akses dari pihak ketiga,
sebuah pengujian risiko harus dilakukan untuk menentukan
implikasi keamanan dan kontrol yang perlu dilakukan.
• Kontrol harus disetujui dan didefinisikan dalam kontrak dengan
pihak ketiga.

27. 27
• Pihak ketiga mungkin juga melibatkan pihak lain. Kontrak
dengan pihak ketiga juga sebaiknya mencakup hal ini.
Standar ini juga dapat digunakan sebagai basis untuk
kontrak dan ketika mempertimbangkan outsourcing
pemrosesan informasi.
– Outsourcing
• Bertujuan untuk menjaga keamanan informasi ketika
tanggung jawab untuk melakukan proses pengolahan
informasi telah di-outsource ke pihak lain. Pengaturan
outsourcing harus memperhatikan risiko, kontrol keamanan
dan prosedur terhadap sistem informasi, jaringan dan
lingkungan desktop dalam kontrak terhadap pihak-pihak
yang terkait.

28. 28
• Asset Classification and Control
– Accountability for Assests
• Bertujuan untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap
aset organisasi. Setiap aset informasi utama harus dicatat untuk
menjamin perlindungan yang sesuai sudah diberikan terhadap
aset tersebut. Pemilik harus mengindentifikaskan setiap aaset
utama dan tanggung jawab perawatannya.
– Information Classification
• Bertujuan untuk menjamin aset informasi mendapatkan
perlindungan yang sesuai.
• Informasi harus diklasifikasikan untuk mengindikasikan
kebutuhkan, prioritas dan tingkat perlindungannya.
• Informasi memiliki beragam tingkat sensitifitas dan kekritisannya.
• Beberapa item bisa saja membutuhkan perlindungan tambahan
atau perlakuan khusus.
• Klasifikasi informasi harus digunakan untuk mendefinikan tingkat
perlindungan yang sesuai, dan kebutuhan perlakuan khusus.

29. 29
• Personal Security
– Security in Job Definition and Resourcing
• Bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia,
pencurian, kejahatan dan penyalahgunaan fasilitas.
• Tanggung jawab keamanan harus diarahkan pada tahap
penerimaan, termasuk dalam kontrak, dan diawasi
sepanjang masa kerja karyawan.
• Kandidat karyawan harus disaring sebaik mungkin dengan
memperhatikan faktor keamanan, terutama untuk posisi-
posisi sensitif.
• Semua karyawan dan pihak ketiga harus menandatangani
sebuah perjanjian kerahasiaan.

30. 30
– User Training
• Bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna
peduli terhadap ancaman keamanan informasi,
sehingga para pengguna tersebut dapat bekerja
sesuai dengan prosedur keamanan yang ada.
• Pengguna harus dilatih mengenai prosedur
keamanan dan penggunaan fasilitas pengolahan
informasi yang benar untuk mengurangi resiko
keamanan.

31. 31
– Responding to Security Incidents and Malfunction
• Bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang terjadi dari sebuah
insiden dan tidak berfungsinya keamanan serta untuk mengawasi
dan belajar dari insiden yang terjadi tersebut.
• Insiden yang berakibat terhadap keamanan harus dilaporkan
melalui jalur manajemen yang sesuai secepat mungkin.
• Semua karyawan dan kontraktor harus dibuat peduli terhadap
prosedur untuk melaporkan berbagai tipe insiden yang mungkin
memiliki efek terhadap keamanan organisasi.
• Mereka harus segera melaporkan semua insiden terhadap orang
tertentu yang telah ditetapkan.
• Perusahaan juga harus menetapkan prosedur tertentu untuk
menangani orang yang melakukan pelanggaran keamanan.
• Untuk dapat melihat masalahnya secara benar, bisa jadi diperlukan
untuk mengumpulkan bukti segera setelah kejadian.

32. 32
• Physical and Environmental Security
– Secure Areas
• Bertujuan untuk mencegah akses yang tidak diinginkan,
kerusakan dan interferensi dengan pernyataan dan
informasi
– Equipment Security
• Bertujuan untuk mencegah kerugian, kerusakan atau
kompromi terhadap aset dan berhentinya aktifitas bisnis.
– General Control
• Bertujuan untuk mencegah kompromi atau pencurian
informasi dan fasilitas pengolahan informasi

33. 33
• Communication and Operations
Management
– Operational Procedure and Responsibilities
• Untuk menjamin operasi fasilitas pengolahan
informasi berjalan dengan benar dan aman.
• Tanggung jawab dan prosedur untuk pengaturan
dan operasi dari semua fasilitas pengolahan
informasi harus dibuat.
• Termasuk pembuatan instruksi operasi dan
prosedur penanganan insiden yang sesuai.

34. 34
– System planning and Acceptance
• Untuk mengurangi risiko kegagalan sistem.
• Perencanaan yang matang dan persiapan
dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan
kapasitas dan sumber daya yang cukup.
• Proyek dari kebutuhan kapasitas di masa
mendatang harus dibuat, untuk mengurangi resiko
dari sistem yang kelebihan beban. kebutuhan dari
sistem baru harus dibuat, didokumentasikan dan
dilakukan tes untuk penerimaan dan penggunaan.

35. 35
– Protection Againsts Malicious Software
• Bertujuan untuk menjaga integritas dari software dan
informasi.
• Pencegahan dibutuhkan untuk mencegah dan mendeteksi
adanya malicious software.
• Software dan fasilitas pengolahan informasi rawan terhadap
malicious software, seperti virus komputer, network worms,
trojan horses, dan logic bomb.
• Pengguna harus dibuat waspada terhadap bahwa malicious
software dan ketika diperlukan manajer harus mengenalkan
kontrol khusus untuk mendeteksi dan mencegah datangnya
malicious software tersebut.
• Terutama sangat penting melakukan antisipasi untuk
mendeteksi dan mencegah virus di komputer.

36. 36
– Housekeeping
• Bertujuan untuk menjaga integritas dan
ketersediaan dari pengolahan informasi dan
layanan komunikasi.
• Prosedur rutin harus dibuat untuk menjalankan
strategi backup yang disetujui, mengambil salinan
data yang di-backup dan mengulangi restorasi,
mencatat kejadian-kejadian dan kesalahan dan
ketika dibutuhkan mengawasi lingkungan
peralatan.

37. 37
– Network management
• Bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap informasi di
jaringan dan perlindungan terhadap infrastruktur pendukung.
• Manajemen keamanan jaringan yang dapat merentangkan batasan-
batasan organisasi membutuhkan perhatian khusus.
• Kontrol tambahan dapat juga dibutuhkan untuk melindungi data-
data yang sensitif yang lewat melalui jaringan publik.
– Media handling and security
• Bertujuan untuk mencegah kerusakan aset dan berhentinya aktifitas
bisnis.
• Media harus dikontrol dan dilindungi secara fisik.
• Prosedur operasi yang sesuai harus dibuat untuk melindungi
dokumen, media komputer, data yang keluar masuk dan
dokumentasi sistem dari kerusakan, pencurian dan akses yang
tidak berhak.

38. 38
– Exchange of Information and Software
• Untuk mencegah kehilangan, modifikasi atau
penyalahgunaan dari pertukaran informasi antar organisasi.
• Pertukaran informasi dan software antar organisasi harus
dikontrol, dan harus sesuai dengan aturan yang relevan.
• Pertukaran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan.
• Prosedur dan standar untuk melindungi informasi dan media
dalam pengiriman harus dibuat.
• Implikasi bisnis dan keamanan yang berhubungan dengan
EDI (electronic data interchange), electronic commerce dan
e-mail harus dikontrol.

39. 39
• Access Control
– Access Control Policy
• Bertujuan untuk mengontrol akses terhadap informasi.
• Akses terhadap informasi dan proses bisnis harus dikontrol
dengan dasar kebutuhan bisnis dan keamanan.
– User Access Management
• Bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem
informasi.
• Prosedur formal harus ditempatkan untuk mengontrol alokasi hak
ases terhadap sistem informasi dan layanan.
• Prosedur tersebut harus mencakup semua tingkat dari siklus-
hidup akses pengguna, mulai dari pendaftaran pengguna baru
sampai deregistrasi pengguna yang tidak lagi membutuhkan
akses kedalam sistem informasi dan layanan.
• Perhatian khusus perlu diberikan untuk mengontrol hak akses
khusus yang memungkinkan seorang pengguna untuk mengambil
alih kontrol sistem.

40. 40
– User Responsibilities
• Bertujuan untuk mencegah akses pengguna yang
tidak sah.
• Kerjasama dari pengguna yang sah sangat
penting untuk keefektifan keamanan.
• Pengguna harus disadarkan terhadap tanggung
jawabnya untuk menjaga kontrol akses yang
efektif, terutama yang berkaitan dengan
penggunaan password dan keamanan perangkat
pengguna

41. 41
– Network Access Control
• Bertujuan untuk mengamankan layanan yang terhubung
dengan jaringan.
• Akses terhadap layanan yang terhubung jaringan baik itu
internal maupun eksternal harus dikontrol.
• Hal ini perlu untuk memastikan bahwa pengguna yang
memiliki akses kedalam jaringan dan layanan jaringan tidak
mengkompromikan keamanan dari jaringan tersebut dengan
cara menjamin:
– Interface yang sesuai antara jaringan di organisasi dan jaringan
yang dimiliki oleh organisasi lain atau jaringan publik.
– Mekanisme otentikasi yang sesuai untuk pengguna dan
perangkat.
– Kontrol terhadap akses pengguna ke dalam sistem informasi.

42. 42
– Operating System Acces Control
• Bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah kedalam
sistem komputer.
• Fasilitas keamanan pada level sistem operasi harus
digunakan untuk membatasi akses ke sumberdaya
komputer.
• Fasilitas ini harus mampu untuk melakukan hal-hal sebagai
berikut:
– Mengidentifikasi dan mengecek ulang identitas dan jika perlu
letak terminal dan lokasi dari setiap user yang sah.
– Mencatat akses kedalam sistem, baik yang sukses dan gagal.
– Menyediakan otentikasi yang sesuai, apabila sistem
menajemen password digunakan, sistem tersebut harus
menjamin password yang baik.
– Membatasi waktu akses dari pengguna, ketika dibutuhkan.

43. 43
– Application Access Control
• Bertujuan untuk mencegah akses tidak sah terhadap informasi yang
disimpan dalam sistem informasi.
• Fasilitas keamanan harus bisa digunakan untuk membatasi akses
dalam sistem aplikasi.
• Akses logik ke dalam software dan informasi harus dibatasi
terhadap user yang sah.
• Sistem aplikasi harus :
– Mengontrol akses pengguna terhadap informasi dan fungsi sistem
aplikasi, sesuai dengan kebijakan akses kontrol bisnis.
– Menyediakan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap utiliti
dan software sistem operasi yang mampu untuk mengambil alih sistem
atau kontrol aplikasi.
– Tidak mengancam keamanan dari sistem yang lain yang menggunakan
bersama-sama sumber daya informasi.
– Dapat menyediakan akses informasi khusus kepada pemilik, atau
sekumpulan pengguna tertentu.

44. 44
– Monitoring System Acces and Use
• Bertujuan untuk mendeteksi aktifitas yang tidak
sah.
• Sistem harus diawasi untuk mendeteksi
penyimpangan dari kebijakan akses kontrol dan
merekam kejadian-kejadian yang dapat diawasi
untuk menyediakan bukti apabila terjadi insiden
keamanan.
• Pengawasan sistem memungkinkan pengecekan
terhadap keefektifan kontrol dan kesesuaian model
kebijakan akses diperiksa.

45. 45
– Mobile Computing and Teleworking
• Bertujuan untuk menjamin keamanan informasi ketika
menggunakan fasilitas mobile computing dan teleworking.
• Perlindungan yang diperlukan harus seimbang dengan risiko
yang ditimbulkan dari cara kerja ini.
• Ketika menggunakan mobile computing, risiko bekerja dalam
lingkungan yang tidak terlindungi harus dipertimbangkan dan
perlindungan yang sesuai harus diterapkan.
• Pada kasus teleworking, organisasi tersebut harus
mengaplikasikan perlindungan terhadap tempat teleworking
dan menjamin pengaturan yang sesuai dilakukan untuk cara
kerja ini.

46. 46
• System Development and Maintenance
– Security Requirement of System
• Bertujuan untuk menjamin bahwa keamanan dibangun didalam
sistem informasi.
• Hal ini termasuk infrastruktur, aplikasi bisnis, dan aplikasi yang
dibangun oleh pengguna.
• Disain dan implementasi dari proses bisnis yang mendukung
aplikasi atau layanan dapat bersifat vital untuk keamanan.
• Kebutuhan keamanan harus diidentifikasi dan disetujui dalam
pembangunan sistem informasi.
• Semua kebutuhan keamanan, termasuk kebutuhan untuk
pengaturan fallback, harus didentifikaskan pada fase
pengumpulan kebutuhan dari sebuah proyek dan dijustifikasi,
disetujui dan didokumentasikan sebagai bagian dari kasus bisnis
keseluruhan dari sebuah sistem informasi.

47. 47
– Security in Application System
• Bertujuan untuk mencegah kehilangan, modifikasi
atau penyalahgunaan data pengguna dalam
sistem aplikasi.
• Kontrol yang sesuai dan catatan audit harus
dirancang kedalam sistem aplikasi, termasuk
aplikasi yang ditulis oleh pengguna.
• Hal ini seharusnya termasuk validasi dari input
data, pengolahan internal dan keluaran data.

48. 48
– Cryptographic Controls
• Bertujuan untuk menjaga confidentiality,
authenticity dan integrity dari informasi.
• Sistem dan teknik kriptografi harus digunakan
untuk pengamanan informasi yang dianggap
berada dalam risiko dan juga untuk yang tidak
mendapatkan perlindungan cukup.

49. 49
– Security of System Files
• Untuk menjamin bahwa proyek teknologi informasi
dan aktifitas pendukungnya dilakukan dengan
memperhatikan faktor keamanan.
• Akses ke file-file pada sistem harus dikontrol.
• Memelihara integritas sistem harus menjadi
tanggung jawab dari fungsi pengguna atau grup
pengembang yang memiliki sistem aplikasi atau
software.

50. 50
– Security in Development and Support Processes
• Bertujuan untuk memelihara keamanan dari software sistem
aplikasi dan informasi.
• Proyek dan lingkungan pendukungnya harus dikontrol secara
ketat.
• Para manajer yang bertanggung jawab terhadap sistem
aplikasi harus juga bertanggung jawab terhadap keamanan
proyek dan lingkungan pendukungnya.
• Mereka harus menjamin bahwa semua perubahan sistem
yang diajukan sudah diperiksa dan dicek, supaya tidak terjadi
pelanggaran keamanan pada sistem atau lingkungan
operasi.

51. 51
• Bussines Continuity Management
– Bertujuan untuk mengantisipasi berhentinya aktifitas bisnis dan untuk
melindungi proses bisnis yang kritis dari efek bencana atau
kesalahan yang besar.
– Sebuah proses manajemen kelangsungan bisnis harus
diimplementasikan untuk mengurangi gangguan yang diakibatkan
oleh bencana dan kegagalan keamanan sampai ke level yang
merupakan kombinasi dari pencegahan dan kontrol pemulihan.
– Konsekuensi dari bencana, kegagalan keamanan dan hilangnya
layanan harus dianalisa.
– Rencana pemulihan harus dibangun dan diimplementasikan untuk
menjamin bahwa proses bisnis dapat dipulihkan dalam waktu yang
singkat.
– Rencana ini harus dipelihara dan dilatih, sehingga menjadi bagian
integral dari semua proses manajemen. manajemen kelangsungan
bisnis harus meliputi kontrol untuk mengidentifikasikan dan
mengurangi resiko, membatasi konsekuensi dari insiden yang
merusak, dan menjamin pemulihan operasi berjalan tepat waktu.

52. 52
• Compliance
– Compliance with Legal Requirement
• Bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum
pidana dan hukum perdata, regulasi dan obligasi kontrak
serta kebutuhan keamanan.
• Perancangan, operasi,penggunaan dan manajemen sistem
informasi harus mengikuti hukum, regulasi dan kebutuhan
dari kontrak keamanan.
• Saran pada kebutuhan hokum tertentu harus dicari dari
penasehat hukum organisasi atau praktisi hukum yang
memiliki kualifikasi.
• Masalah hukum ini dapat berbeda antara satu negara
dengan negara yang lain.

53. 53
– Review of Security Policy and Technical
Compliance
• Bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari sistem
dengan kebijakan dan standar keamanan
organisasi.
• Keamanan sistem informasi harus diperiksa
secara berkala.
• Pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai dengan
kebijakan keamanan dan platform teknis dan
sistem informasi harus diaudit untuk kesesuaian
dengan standar implementasi keamanan.

54. 54
– System Audit Consideration
• Bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas dan
untuk mengurangi interferensi dari/ke proses audit
sistem.
• Harus ada kontrol untuk mengamankan sistem
yang sedang berjalan dan perangkat audit selama
audit sistem.
• Perlindungan juga dibutuhkan untuk
mengamankan integritas dan mencegah
penyalahgunaan perangkat audit.

55. 55
#Daftar Pustaka
– Dokumen ISO 17799