Dokumen ini membahas panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya di tingkat Kabupaten/Kota. Terdiri dari empat bab yang membahas petunjuk umum, skenario pembangunan, ringkasan rencana program investasi infrastruktur, dan rencana kesepakatan program investasi."

2. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH i
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
KATA PENGANTAR
Buku Panduan Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci
mengenai Rencana Program Investasi Pemerintah Daerah. Buku panduan
ini merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi
Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya.
Buku Panduan Rencana Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi ini
disusun untuk mendukung daerah dalam menyusun rencana pendanaan dan
menyepakati komitmen pendanaan pembangunan Bidang PU/Cipta Karya.
Tersedianya Rencana Program Investasi yang memadai akan mampu
mendorong tercapainya kesepakatan pendanaan baik internal maupun
eksternal pemerintah, termasuk dukungan pendanaan dari pemerintah
pusat, pemerintah propinsi, maupun masyarakat dan sektor swasta.
Selain itu, diharapkan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya dapat
bermanfaat bagi masyarakat luas melalui kerjasama antara pusat dan daerah
yang berbasis keterpaduan dan pengembangan wilayah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Akhir kata kami mengucapkan semoga Buku Panduan Rencana
Kesepakatan (Memorandum) Program Investasi ini bermanfaat bagi kita
semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.
September 2007
Tim Penyusun

3. ii BUKU PANDUAN
KESEPAKATAN RENCANA PROGRAM INVESTASI

4. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH iii
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
DAFTAR ISI
BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1
1.1 Umum.................................................................................... 1
BAB II SKENARIO PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA............ 3
2.1 Skenario Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota ............. 3
2.2 Skenario Pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Cipta
Karya..................................................................................... 3
BAB III RINGKASAN DAN RENCANA PROGRAM INVESTASI
INFRASTRUKTUR.................................................................. 5
3.1 Kerangka Logis/Rasionalitas Usulan Program Investasi
Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya................................... 5
3.2 Prioritas dan Kelayakan Program Investasi Infrastruktur..... 5
BAB IV RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM)
PROGRAM INVESTASI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR BIDANG PU/CIPTA KARYA............. 7

5. iv BUKU PANDUAN
KESEPAKATAN RENCANA PROGRAM INVESTASI

6. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 1
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB I PETUNJUK UMUM
1.1 UMUM
Program investasi Kabupaten/Kota yang merupakan rekapitulasi dari
dokumen RPIJM yang telah disusun dengan mempertimbangkan
kemampuan Kabupaten/Kota dari aspek teknis, biaya dan waktu. Selain itu
rencana program investasi harus dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan
yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari
Bupati/Walikota/Gubernur selaku kepala daerah. Program investasi bidang
PU/Cipta Karya disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan
Kabupaten/Kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan
Kabupaten/Kota. Setiap daerah diharapkan mempunyai prioritas yang
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya, sebagai contoh bahwa
Kabupaten/Kota A lebih memprioritaskan pogram investasi air minum di
tahun-tahun awal jangka menengah karena Kabupaten/Kota tersebut
mempunyai pertimbangan bahwa sebagian besar penduduknya merupakan
penduduk di daerah rawan air, hal ini belum tentu sama dengan daerah lain.
Dokumen rencana program investasi yang merupakan rekapitulasi dan
intisari dari RPIJM Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota diharapkan
dapat menyampaikan rencana program dalam sebuah ringkasan eksekutif
berupa ringkasan rencana investasi dan mekanisme pembiayaan serta
pembiayaan yang merupaakn bagian sinkronisasi dan prioritas program di
Kabupaten/Kota.
Dokumen rencana program investasi ini dilengkapi aspek legalitas yang
diwujudkan dalam kesediaan Bupati/Walikota selaku penyelenggara
pembangunan daerah untuk melaksanakan program investasi yang telah
diusulkan.
Penyusunan rencana program investasi, dalam bentuk ringkasan eksekutif,
hendaknya ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan
wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang PU/Cipta Karya,
yang akan mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan
Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang
ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan
pembangunan. Aspek keterpaduan didalam penyusunan RPIJM diwujudkan
melalui sinkronisasi pembangunan sektor bidang PU/Cipta Karya terhadap
rencana pengembangan wilayah/kawasan. Keterpaduan Program
diharapkan dapat terwujud dari hasil penyusunan rencana pendanaan yang
akan sangat mempengaruhi dalam keterpaduan pelaksanaan. Selain itu juga

7. 2 BUKU PANDUAN
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
perlu dijelaskan dalam hal keterpaduan kelembagaan dalam mendukung
pembangunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan
Kabupaten/Kota.
Penentuan skala proritas program merupakan hasil iterasi antara analisis
yang dilakukan terhadap rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan
analisis yang kebutuhan dan rencana pengembangan sektor/komponen,
kemampuan keuangan, maupun kemampuan kelembagaan. Penentuan skala
prioritas program secara explisit perlu dituangkan di dalam Skenario
Pembangunan Perkotaan (Bagian dari Rencana Pembangunan
Kabupaten/Kota).
Rencana program investasi, yang diwujudkan dalam ringkasan eksekutif,
harus menjabarkan secara singkat mengenai: (i) skenario pengembangan
kota dan pengembangan sektor bidang PU/Cipta Karya; (ii) Usulan
Kebutuhan Investasi yang disusun dengan berbasis demand ataupun target
pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
(iii) mekanisme pendanaan, dan kemungkinan pembiayaan pembangunan;
(iv) skala prioritas penanganan dan rencana pelaksanaan program investasi.

8. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 3
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB II SKENARIO PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA
2.1 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
Skenario pembangunan Kabupaten/Kota diharapkan mampu mewujudkan
keterpaduan dan fungsi koordinasi pengaturan, integrasi perencanaan,
sinkronisasi program, penentuan prioritas dan pelaksanaan pembangunan
daerah. Skenario pembangunan Kabupaten/Kota akan menjadi payung dari
penyusunan rencana program investasi yang merupakan ringkasan
eksekutif dari RPIJM.
Secara ringkas skenario pembangunan Kabupaten/Kota harus dapat
menggambarkan mengenai:
a. Skenario pengembangan Kabupaten/Kota yang menjabarkan arah
dan kebijakan pembangunan daerah, strategi pembangunan
kawasan, termasuk perkotaan, atas dasar arahan peraturan, dan
perundangan, serta Arahan Pengembangan/Rencana Tata Ruang
yang ada. Selain itu menjabarkan fungsi dan peran
Kabupaten/Kota dalam mewujudkan konstelasi sistem perkotaan;
skenario makro ekonomi, Indikasi Kawasan Andalan dan Sektor
Unggulan berdasarkan Arah Kebijakan. Skenario pengembangan
Kabupaten/Kota juga memuat mengenai pencapaian bidang
PU/Cipta Karya saat ini (eksisting), serta tren atau Dinamika
pembangunan Kabupaten/Kota;
b. Arah Pengembangan Kabupaten/Kota (Struktur), yang
menggambarkan Rencana Induk Sistem, Demografi, dan
pengendalian fungsi-fungsi kawasan perkotaan, baik dalam
rangka mempertahankan momentum perkembangan yang ada
maupun dalam rangka mendorong pertumbuhan.
2.2 SKENARIO PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG
PU/CIPTA KARYA
Skenario Pembangunan Bidang PU/Cipta Karya adalah alternatif dan
gambaran dari perwujudan rencana pengembangan kota dan masterplan
prasarana. Skenario Pengembangan Bidang PU/Cipta Karya mencakup
sektor Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan,

9. 4 BUKU PANDUAN
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Air Minum.
Disamping itu, melalui skenario pengembangan prasarana ini dapat
diwujudkan keterkaitan dan keterpaduan antar sektor. Skenario
pembangunan infrastruktur perlu mengacu pada masterplan sektor, RPJMD
dan kebijakan sektoral.

10. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 5
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB III RINGKASAN DAN RENCANA
PROGRAM INVESTASI
INFRASTRUKTUR
3.1 KERANGKA LOGIS/RASIONALITAS USULAN PROGRAM
INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG PU/CIPTA KARYA
Kerangka logis (logical framework) memberikan kerangka rasional
penyusunan usulan investasi infrastruktur bidang PU/Cipta Karya.
Kerangka logis ini akan memberikan gambaran mengenai tujuan, parameter
penilaian, cara menilai dan dampak dari kegiatan investasi yang diusulkan.
Selain itu dijabarkan seluruh indikator-indikator yang dibutuhkan dalam
monitoring dan penlaian atau evaluasi pelaksanaan. Tanpa adanya kerangka
logis, penilaian pencapaian penyelenggaraan program investasi akan sulit
dilakukan. Kerangka kerja logis diharapkan dapat ditampilkan data dalam
bentuk tabulasi, yang secara rinci format tabel seperti pada Tabel III.1.
Tabel III-1 Format Kerangka Kerja Logis Program Investasi
Infrastrktur Bidang PU/Cipta Karya
Pendeka
Isu/ Per-
tan/ Ruang Perform Asumsi
masalahan Tujuan Output/
No. Strategi Kebijakan Program Lingkup ance dan
per /Sasaran Outcome
Pemban Kegiatan Indicator Resiko
Kawasan
gunan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.2 PRIORITAS DAN KELAYAKAN PROGRAM INVESTASI
INFRASTRUKTUR
Usulan dan prioritas program disusun atas dasar hasil analisis kemampuan
dan sistem yang ada, serta target pencapaian dan kemampuan pendanaan
dan kelembagaan. Usulan diupayakan untuk mewujudkan sistem
penyediaan pelayanan yang ada baik dalam hal teknis, keuangan,
kelembagaan dan aspek kelayakan yang ada. Berdasarkan

11. 6 BUKU PANDUAN
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
kemampuan/supply serta tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa dicapai,
dapat disusun skala prioritas, yang diwujudkan dalam:
a. Consolidated Expendure Program (Rencana Pendanaan yang
Terkonsolidasi) yang mencakup kegiatan/komponen yang
diusulkan berdasarkan pertimbangan kemampuan, efisiensi dan
efektivitas, Program-program yang diusulkan adalah program-
program yang paling mungkin dilaksanakan mengacu kepada
strategi dan kriteria penanganan yang ditetapkan dari kebijakan
dan strategi pengembangan kota.
b. Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai dan
membiayai program yang diusulkan dengan menggali dari
berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan yang ada. Serta
penggambaran kemampuan peningkatan pendapatan serta
kemampuan kelembagaan yang terkait dengan usulan program
tersebut.

12. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 7
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
BAB IV RENCANA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM) PROGRAM
INVESTASI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR BIDANG
PU/CIPTA KARYA
Untuk memberikan dasar hukum dari program investasi yang diusulkan
Kabupaten/Kota diperlukan lembar kesepakatan Bupati/Walikota untuk
melaksanakan dan mendanai program investasi bidang PU/Cipta Karya.
Lembar ini juga memiliki arti penting bagi pelaksanaan program investasi
yang ada di dalam RPIJM antara lain :
a. Sebagai dasar dalam penentuan dukungan Pemerintah pusat
kepada Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan bidang cipta
karya.
b. Mendorong komitmen Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam
menyusun program investasi bidang cipta karya dalam RPIJM,
serta memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan, terutama
dana dari lingkungan eksternal Pemerintahan Kabupaten/Kota
seperti dari Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Pusat,
masyarakat, Pinjaman Luar Negeri ataupun kerjasama dengan
pihak swasta.
Selain lembar kesediaan yang disyahkan Bupati/Walikota untuk
melengkapi ringkasan rencana program investasi, diperlukan tabel-tabel
rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 tahun
ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan
struktur ruang kotanya

13. 8 BUKU PANDUAN
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
(RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA
PROPINSI……………………………….
KABUPATEN/KOTA ……………………..
Nomor : …………………………
Bersadarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah ditetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Penyediaan
infrastruktur permukiman menjadi kewenangan wajib bagi pemerintah
Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan antara pengambil kebijakan
dengan masyarakat pengguna infrastruktur permukiman.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi tersebut, kami menyadari
bahwa diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam
pengembangan infrastruktur permukiman secara komprehensif yang
terintegrasi baik dalam konteks kewilayahan maupun dalam keterkaitannya
dengan pengembangan sektor lain dalam konstelasi pembangunan regional
dan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, kami menyepakati untuk
melakukan kesepakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program
Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya pada tahun 2007-2009.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ….......…. Tanggal
............... 2007, kami sepakat untuk saling mendukung dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan bidang PU/Cipta Karya pada tahun 2007 –
2009 sebagaimana terlampir.
Rencana Rogram Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya ini
pada dasarnya dapat dilanjutkan dan dikembangkan sesuai dengan
perkembangan kebutuhan yang ada pada tahun-tahun berikutnya
Demikian Program Kerja ini kami buat berdasarkan kepedulian kami dalam
upaya-upaya percepatan pelaksanaan pembangunan bidang PU/Cipta Karya
berkelanjutan.

14. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA
Propinsi........................ Tahun ........................................
Program ...................... Kabupaten/Kota ……………………..
Kegiatan Tahun ke-n
RPIJM
No. Vol. Harga Satuan Biaya Keterangan
Pokok Pusat Propinsi Kab/Kota Masy. Swasta
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
BIDANG PU/CIPTA KARYA
Bupati/Walikota Ketua DPRD
Kabupaten/Kota
…………………………………… ……………………………………………..
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
9

15. 10 BUKU PANDUAN
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
Keterangan:
1. Berisikan nomor urut kegiatan
2. Berisikan nama kegiatan yang diusulkan
3. Berisikan volume/besaran kegiatan yang disesuaikan satuan yang ada
4. Berisikan besarnya harga satuan yang ada
5. Berisikan total kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan
6. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Pusat
7. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Propinsi
8. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Masyarakat
10. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Sektor Swasta (Kerjasama)

16. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PU/CIPTA KARYA
Propinsi........................ Tahun ........................................
Program ...................... Kabupaten/Kota ……………………..
RPIJM
Tahun ke-n Tahun ke-n
Kegiatan Harga
No. Vol. Biaya Keterangan
Pokok Satuan
Pusat
Pusat
M asy.
M asy.
Swasta
Swasta
Propinsi
Propinsi
Kab/Kota
Kab/Kota
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
BIDANG PU/CIPTA KARYA
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
11

17. 12 BUKU PANDUAN
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
Keterangan:
1. Berisikan nomor urut kegiatan
2. Berisikan nama kegiatan yang diusulkan
3. Berisikan volume/besaran kegiatan yang disesuaikan satuan yang ada
4. Berisikan besarnya harga satuan yang ada
5. Berisikan total kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan
6. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Pusat
7. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Propinsi
8. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Masyarakat
10. Berisikan alokasi/rencana pendanaan dari Sektor Swasta (Kerjasama)

18. Usulan dan Prioritas Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman
Komponen : Persampahan *)
Kabupaten/Kota : .................
RPIJM
Jadwal Pelaksanaan
Klasifikasi
Harga Satuan 2008 2009 2010 2011 2012
No Kegiatan **) Satuan Volume Manfaat Biaya (Rp. Juta) Lokasi Tanggung Ket
(Rp. Juta)
Jawab
Vol
Vol
Vol
Vol
Vol
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
BIDANG PU/CIPTA KARYA
SUB TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL (HARGA DASAR)
TOTAL (HARGA BERLAKU)
*) Diisi berdasarkan komponennya
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
13

19. Usulan dan Prioritas Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman
Komponen : Drainase *)
Kabupaten/Kota : .................
Jadwal Pelaksanaan
Klasifikasi
Harga Satuan 2008 2009 2010 2011 2012
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
No Kegiatan **) Satuan Volume Manfaat Biaya (Rp. Juta) Lokasi Tanggung Ket
(Rp. Juta)
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Vol
Vol
Vol
Vol
Vol
Jawab
SUB TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL (HARGA DASAR)
TOTAL (HARGA BERLAKU)
*) Diisi berdasarkan komponennya
BUKU PANDUAN
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
14

20. Usulan Pembiayaan Proyek Penyehatan Lingkungan Permukiman
Komponen : Drainase *)
Kabupaten/Kota : .......................
RPIJM
No Kegiatan **) Total PUSAT PROPINSI KAB/KOTA SLA HIBAH SWASTA MASYARAKAT PERUSAHAAN DAERAH
BIDANG PU/CIPTA KARYA
*) Diisi berdasarkan komponennya
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
15

21. Usulan dan Prioritas Air Minum
Komponen : Air Minum *)
Kabupaten/Kota : .................
Jadwal Pelaksanaan
Klasifikasi
Harga Satuan 2008 2009 2010 2011 2012
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
No Kegiatan **) Satuan Volume Manfaat Biaya (Rp. Juta) Lokasi Tanggung Ket
(Rp. Juta)
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Vol
Vol
Vol
Vol
Vol
Jawab
SUB TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL (HARGA DASAR)
TOTAL (HARGA BERLAKU)
BUKU PANDUAN
*) Diisi berdasarkan komponennya
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
16

22. Usulan Pembiayaan Proyek Air Minum
Komponen : Air Minum *)
Kabupaten/Kota : .......................
RPIJM
No Kegiatan **) Total PUSAT PROPINSI KAB/KOTA SLA HIBAH SWASTA MASYARAKAT PERUSAHAAN DAERAH
BIDANG PU/CIPTA KARYA
*) Diisi berdasarkan komponennya
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
17

23. Usulan dan Prioritas Proyek Tata Bangunan dan Lingkungan
Komponen : Tata Bangunan dan Lingkungan *)
Kabupaten/Kota : .................
Jadwal Pelaksanaan
Klasifikasi
2008 2009 2010 2011 2012
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
Harga Satuan
No Kegiatan **) Satuan Volume Manfaat Biaya (Rp. Juta) Lokasi Tanggung Ket
(Rp. Juta)
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Vol
Vol
Vol
Vol
Vol
Jawab
SUB TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL (HARGA DASAR)
TOTAL (HARGA BERLAKU)
BUKU PANDUAN
*) Diisi berdasarkan komponennya
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
18

24. Usulan Pembiayaan Proyek Tata Bangunan dan Lingkungan
Komponen : Tata Bangunan dan Lingkungan *)
Kabupaten/Kota : .......................
RPIJM
No Kegiatan **) Total PUSAT PROPINSI KAB/KOTA SLA HIBAH SWASTA MASYARAKAT PERUSAHAAN DAERAH
BIDANG PU/CIPTA KARYA
*) Diisi berdasarkan komponennya
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
19

25. Usulan dan Prioritas Proyek Pengembangan Permukiman
Komponen : Pengembangan Permukiman *)
Kabupaten/Kota : .................
Jadwal Pelaksanaan
Klasifikasi
Harga Satuan 2008 2009 2010 2011 2012
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI
No Kegiatan **) Satuan Volume Manfaat Biaya (Rp. Juta) Lokasi Tanggung Ket
(Rp. Juta)
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Vol
Vol
Vol
Vol
Vol
Jawab
SUB TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL (HARGA DASAR)
TOTAL (HARGA BERLAKU)
BUKU PANDUAN
*) Diisi berdasarkan komponennya
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
20

26. Usulan Pembiayaan Proyek Pengembangan Permukiman
Komponen : Pengembangan Permukiman *)
Kabupaten/Kota : .......................
RPIJM
No Kegiatan **) Total PUSAT PROPINSI KAB/KOTA SLA HIBAH SWASTA MASYARAKAT PERUSAHAAN DAERAH
BIDANG PU/CIPTA KARYA
*) Diisi berdasarkan komponennya
**) Diisi dan dikelompokanberdasarkan jenis kegiatan fisik atau non fisik
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH
21

27. 22 BUKU PANDUAN
RENCANA KESEPAKATAN (MEMORANDUM) PROGRAM INVESTASI

28. RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 23
RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA
TIM PENGARAH
1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP
2. Ir. Ismanto, MSc
3. Ir. Danny Sutjiono
4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc
5. Ir. Antonius Budiono, MSc
6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc
7. Ir. Susmono
TIM PENYUSUN
1. Ir. Andreas Suhono, MSc
2. Ir. Diana Kusumastuti, MT
3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci
4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng
5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT
6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES
7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc
8. Ir. Doddy Koeswanto
9. Ir. Iskandar Z
10. Ir. Halasan Sitompul
11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc
12. Dades Prinandes, ST, MT
13. Yuke Ratnawulan, ST
14. Dra. Endah T. Widowati
15. Veronica Kusumawardhani, ST
16. Ade Syaiful, ST., MT
17. Meytri Wilda Ayuantari, ST
18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM
19. Budi Hertanto, ST
20. Akhfian Mustika A, ST
21. Hidemiwan, ST
22. Azibi Taufik, ST
NARA SUMBER
1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW
2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati
3. Ir. Gita Chandrika N., MCP
4. Ir. Sugiantoro
PENYELARAS AKHIR
STUDIO Jakstra BPCK
Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4
Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067