SlideShare una empresa de Scribd logo

Hibah sanitasi ke daerah melalui Infrastructure Enhencement Grant (IEG)

•Descargar como PPT, PDF•
•
infosanitasi
infosanitasi

Hibah sanitasi ke daerah melalui Infrastructure Enhencement Grant (IEG)

Empresariales
1 de 16
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS DAERAH Jakarta, Agustus 2011 ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DASAR HUKUM
HUBUNGAN KEUANGAN antara PEMERINTAH PUSAT, PEMDA & BUMD ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],UU 33/2004
PRINSIP HIBAH DAERAH (PMK 168/2008 DAN PMK 169/2008) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PENYALURAN HIBAH
PENYALURAN HIBAH PEMDA K/L KEMENKEU Pihak ketiga Permintaan pertimbangan atas dokumen terkait dan verifikasi Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 3 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 4 2 1 Pelaksanaan kegiatan/persyaratan hibah 5 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
HIBAH IEG – SEKTOR SANITASI
PENERUSAN HIBAH PEMERINTAH AUSTRALIA
Hibah Investment Enhancement Grant (IEG) - Sektor Sanitasi
PENERIMA HIBAH IEG - SANITASI I NO DAERAH DANA HIBAH DANA PENDUKUNG 1 Kota Makassar 500 Juta 200 Juta 2 Kota Probolinggo 2,43 Miliar 730 Juta 3 Kab. Jombang 3,4 Miliar 1,02 Miliar 4 Kota Yogyakarta 3,36 Miliar 1,35 Miliar 5 Kab. Purworejo 1,5 Miliar 600 Juta 6 Kota Solok 1 Miliar 500 Juta 7 Kab. Deli Serdang 3,41 Miliar 1,37 Miliar 8 Kota Banjarmasin 2,64 Miliar 1,06 Miliar 9 Kota Banda Aceh 1,52 Miliar 610 Juta 10 Kota Medan 4,85 Miliar 1,46 Miliar 11 Kota Bukit Tinggi 1,35 Miliar 675 Juta 12 Kota Pekanbaru 2,15 Miliar 1,08 Miliar NO DAERAH DANA HIBAH DANA PENDUKUNG 13 Kota Tegal 1,04 Miliar 420 Juta 14 Kota Pekalongan 1,17 Miliar 470 Juta 15 Kota Batu 1,73 Miliar 870 Juta 16 Kab. Malang 3,07 Miliar 920 Juta 17 Kota Blitar 1,77 Miliar 890 Juta 18 Kota Ambon 4,15 Miliar 1,67 Miliar 19 Kota Denpasar 3,22 Miliar 1,61 Miliar 20 Kota Jayapura 1,37 Miliar 550 Juta 21 Kota Jambi 1,42 Miliar 430 Juta 22 Kota Cimahi 950 Juta 290 Juta Total 48 Miliar 18, 775 Miliar
PROSES PENERUSAN HIBAH IEG SANITASI
PROSES HIBAH IEG (PMK 169/2008)
PERJANJIAN HIBAH (PMK 168/2008) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
NASKAH PERJANJIAN HIBAH *Salinan NPHD dan NPPH yang telah ditandatangani disampaikan kepada BPK, K/L terkait dan PPLN atau PHLN
 

Recomendados

Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriabd_
 
Prinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknPrinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknSrie Maryati
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpkabd_
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraNovita Andriani
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Maiya Maiya
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Mariske Myeke Tampi
 

Recomendados

Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriabd_
 
Prinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknPrinsip dan azas pkn
Prinsip dan azas pknSrie Maryati
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpkabd_
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraNovita Andriani
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Maiya Maiya
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Mariske Myeke Tampi
 
UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraAde ermawati
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganSofyan Nardi Saputra
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahYgrex Thebygdanns
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Bayu Bandoro
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah Atikah Dinarti Dinarti
 
2008 pmk-169
2008 pmk-169 2008 pmk-169
2008 pmk-169Indonesia Infrastructure Initiative
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraNaufal Adzkieyha
 
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
 
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 Abi Aeera
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPeraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPenataan Ruang
 
Presentation kelompok 2
Presentation kelompok 2Presentation kelompok 2
Presentation kelompok 2Maulina Agustiningsih
 
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahPp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahmas_kus
 
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAAhmad Abdul Haq
 
Uu 17 2003
Uu 17 2003Uu 17 2003
Uu 17 2003People Power
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Australian indonesian infrastructure grants for sanitation
Australian indonesian infrastructure grants for sanitationAustralian indonesian infrastructure grants for sanitation
Australian indonesian infrastructure grants for sanitationinfosanitasi
 
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...Oswar Mungkasa
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraAde ermawati
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahYgrex Thebygdanns
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraNaufal Adzkieyha
 
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
 
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 Abi Aeera
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPeraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPenataan Ruang
 
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahPp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahmas_kus
 
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAAhmad Abdul Haq
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 

La actualidad más candente (20)

UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan Negara
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerah
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah Sistem pengelolaan keuangan daerah
Sistem pengelolaan keuangan daerah
 
2008 pmk-169
2008 pmk-169 2008 pmk-169
2008 pmk-169
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negara
 
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
 
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013 10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013
10102012 konsep permenhub ttg standar biaya 2013
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/DaerahPeraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
 
Presentation kelompok 2
Presentation kelompok 2Presentation kelompok 2
Presentation kelompok 2
 
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahPp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
 
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
 
Uu 17 2003
Uu 17 2003Uu 17 2003
Uu 17 2003
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 Raperda
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 

Destacado

Australian indonesian infrastructure grants for sanitation
Australian indonesian infrastructure grants for sanitationAustralian indonesian infrastructure grants for sanitation
Australian indonesian infrastructure grants for sanitationinfosanitasi
 
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...Oswar Mungkasa
 
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan KabupatenSumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupateninfosanitasi
 
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant ii
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiProgram IEG Infrastrucutre Enhancement Grant ii
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
 
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
 
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
 
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan SanitasiMekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Indii Water Sanitation Grant Program
Indii Water Sanitation Grant ProgramIndii Water Sanitation Grant Program
Indii Water Sanitation Grant Programinfosanitasi
 
Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)
Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)
Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)infosanitasi
 

Destacado (9)

Australian indonesian infrastructure grants for sanitation
Australian indonesian infrastructure grants for sanitationAustralian indonesian infrastructure grants for sanitation
Australian indonesian infrastructure grants for sanitation
 
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...
Pemanfaatan Hibah dalam Mendorong Investasi Air Minum dan Sanitasi dari Pemer...
 
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan KabupatenSumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
Sumber Pendanaan Hibah untuk Program Sanitasi Kota dan Kabupaten
 
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant ii
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiProgram IEG Infrastrucutre Enhancement Grant ii
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant ii
 
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)
 
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)
 
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan SanitasiMekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah, untuk Air Minum dan Sanitasi
 
Indii Water Sanitation Grant Program
Indii Water Sanitation Grant ProgramIndii Water Sanitation Grant Program
Indii Water Sanitation Grant Program
 
Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)
Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)
Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)
 

Similar a Hibah sanitasi ke daerah melalui Infrastructure Enhencement Grant (IEG)

Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdppbkab
 
Landasan hak angket undang-undang
Landasan hak angket undang-undangLandasan hak angket undang-undang
Landasan hak angket undang-undangAnugrah Febryan
 
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Anugrah Febryan
 
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibahPeraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibahppbkab
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdferisugiartoeri
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
 
Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Hema Tama
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahkabupaten_pakpakbharat
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahHerry Prananto
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfYunusAfandi7
 
2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jatengPA_Klaten
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasiinfosanitasi
 
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfGambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfMahmudahLubis1
 

Similar a Hibah sanitasi ke daerah melalui Infrastructure Enhencement Grant (IEG) (20)

Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
 
Landasan hak angket undang-undang
Landasan hak angket undang-undangLandasan hak angket undang-undang
Landasan hak angket undang-undang
 
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
 
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibahPeraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
Peraturan bupati-no.-4-ttg-pedoman-umum-penyaluran-bantuan-hibah
 
50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf50 pmk.07-2017 per.pdf
50 pmk.07-2017 per.pdf
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
 
Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
 
057 05 hibah kpd daerah
057 05 hibah kpd daerah057 05 hibah kpd daerah
057 05 hibah kpd daerah
 
057 05 hibah kpd daerah
057 05 hibah kpd daerah057 05 hibah kpd daerah
057 05 hibah kpd daerah
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
 
2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
 
Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022Permenkeu 4 2022
Permenkeu 4 2022
 
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfGambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdf
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
 

Más de infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

Más de infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Último

analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.nuranisasignature
 
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdfPPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdfAgusyunus2
 
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxLAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxAnissaPratiwi3
 
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...FORTRESS
 
Manajemen_Risiko_PT_Murni_Sadar_Tbk.pdf man
Manajemen_Risiko_PT_Murni_Sadar_Tbk.pdf manManajemen_Risiko_PT_Murni_Sadar_Tbk.pdf man
Manajemen_Risiko_PT_Murni_Sadar_Tbk.pdf manrasyidakhdaniyal10
 
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing SoloCALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solojasa marketing online
 
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBambu hoki88
 
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di IndonesiaPerkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesialangkahgontay88
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUsayangkamuu240203
 
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptxASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptxMuhammadDidikJasaGb
 
Brand Story Management untuk Business Marketing
Brand Story Management untuk Business MarketingBrand Story Management untuk Business Marketing
Brand Story Management untuk Business Marketingsulhanpolisma
 
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita taniAdministrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tanikwtkelurahanmekarsar
 
MODUL PEGAJARAN ASURANSI BELUM KOMPLIT 1
MODUL PEGAJARAN ASURANSI BELUM KOMPLIT 1MODUL PEGAJARAN ASURANSI BELUM KOMPLIT 1
MODUL PEGAJARAN ASURANSI BELUM KOMPLIT 1alvinjasindo
 
Nilai-Waktu-Uang.pptx kdgmkgkdm ksfmkdkmdg
Nilai-Waktu-Uang.pptx kdgmkgkdm ksfmkdkmdgNilai-Waktu-Uang.pptx kdgmkgkdm ksfmkdkmdg
Nilai-Waktu-Uang.pptx kdgmkgkdm ksfmkdkmdgNajlaNazhira
 
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...unikbetslotbankmaybank
 
PPT - PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGAN
PPT - PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGANPPT - PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGAN
PPT - PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGANdewihartinah
 
KUAT!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Besi Plat Polos di Serang .pptx
KUAT!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Besi Plat Polos di Serang .pptxKUAT!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Besi Plat Polos di Serang .pptx
KUAT!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Besi Plat Polos di Serang .pptxFORTRESS
 
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptxBab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptxlulustugasakhirkulia
 

Último (20)

analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
 
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdfPPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
PPT Klp 5 Sistem Informasi Manajemen.pdf
 
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxLAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
 
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
 
Manajemen_Risiko_PT_Murni_Sadar_Tbk.pdf man
Manajemen_Risiko_PT_Murni_Sadar_Tbk.pdf manManajemen_Risiko_PT_Murni_Sadar_Tbk.pdf man
Manajemen_Risiko_PT_Murni_Sadar_Tbk.pdf man
 
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing SoloCALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
 
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
 
Abortion pills in Muscat ( Oman) +966572737505! Get CYTOTEC, unwanted kit mis...
Abortion pills in Muscat ( Oman) +966572737505! Get CYTOTEC, unwanted kit mis...Abortion pills in Muscat ( Oman) +966572737505! Get CYTOTEC, unwanted kit mis...
Abortion pills in Muscat ( Oman) +966572737505! Get CYTOTEC, unwanted kit mis...
 
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di IndonesiaPerkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
 
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptxASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
 
Brand Story Management untuk Business Marketing
Brand Story Management untuk Business MarketingBrand Story Management untuk Business Marketing
Brand Story Management untuk Business Marketing
 
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita taniAdministrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
 
MODUL PEGAJARAN ASURANSI BELUM KOMPLIT 1
MODUL PEGAJARAN ASURANSI BELUM KOMPLIT 1MODUL PEGAJARAN ASURANSI BELUM KOMPLIT 1
MODUL PEGAJARAN ASURANSI BELUM KOMPLIT 1
 
Nilai-Waktu-Uang.pptx kdgmkgkdm ksfmkdkmdg
Nilai-Waktu-Uang.pptx kdgmkgkdm ksfmkdkmdgNilai-Waktu-Uang.pptx kdgmkgkdm ksfmkdkmdg
Nilai-Waktu-Uang.pptx kdgmkgkdm ksfmkdkmdg
 
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
 
PPT - PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGAN
PPT - PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGANPPT - PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGAN
PPT - PSAK 109 TENTANG INSTRUMEN KEUANGAN
 
KUAT!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Besi Plat Polos di Serang .pptx
KUAT!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Besi Plat Polos di Serang .pptxKUAT!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Besi Plat Polos di Serang .pptx
KUAT!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Besi Plat Polos di Serang .pptx
 
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptxBab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
 
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotecabortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
 

Hibah sanitasi ke daerah melalui Infrastructure Enhencement Grant (IEG)

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 7. PENYALURAN HIBAH PEMDA K/L KEMENKEU Pihak ketiga Permintaan pertimbangan atas dokumen terkait dan verifikasi Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 3 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 4 2 1 Pelaksanaan kegiatan/persyaratan hibah 5 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
  • 8. HIBAH IEG – SEKTOR SANITASI
  • 10. Hibah Investment Enhancement Grant (IEG) - Sektor Sanitasi
  • 11. PENERIMA HIBAH IEG - SANITASI I NO DAERAH DANA HIBAH DANA PENDUKUNG 1 Kota Makassar 500 Juta 200 Juta 2 Kota Probolinggo 2,43 Miliar 730 Juta 3 Kab. Jombang 3,4 Miliar 1,02 Miliar 4 Kota Yogyakarta 3,36 Miliar 1,35 Miliar 5 Kab. Purworejo 1,5 Miliar 600 Juta 6 Kota Solok 1 Miliar 500 Juta 7 Kab. Deli Serdang 3,41 Miliar 1,37 Miliar 8 Kota Banjarmasin 2,64 Miliar 1,06 Miliar 9 Kota Banda Aceh 1,52 Miliar 610 Juta 10 Kota Medan 4,85 Miliar 1,46 Miliar 11 Kota Bukit Tinggi 1,35 Miliar 675 Juta 12 Kota Pekanbaru 2,15 Miliar 1,08 Miliar NO DAERAH DANA HIBAH DANA PENDUKUNG 13 Kota Tegal 1,04 Miliar 420 Juta 14 Kota Pekalongan 1,17 Miliar 470 Juta 15 Kota Batu 1,73 Miliar 870 Juta 16 Kab. Malang 3,07 Miliar 920 Juta 17 Kota Blitar 1,77 Miliar 890 Juta 18 Kota Ambon 4,15 Miliar 1,67 Miliar 19 Kota Denpasar 3,22 Miliar 1,61 Miliar 20 Kota Jayapura 1,37 Miliar 550 Juta 21 Kota Jambi 1,42 Miliar 430 Juta 22 Kota Cimahi 950 Juta 290 Juta Total 48 Miliar 18, 775 Miliar
  • 12. PROSES PENERUSAN HIBAH IEG SANITASI
  • 13. PROSES HIBAH IEG (PMK 169/2008)
  • 14.
  • 15. NASKAH PERJANJIAN HIBAH *Salinan NPHD dan NPPH yang telah ditandatangani disampaikan kepada BPK, K/L terkait dan PPLN atau PHLN
  • 16.