gersgerge

1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
NOTADINAS
${nomor_naskah}
Yth. : Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro SDM dan Umum
Hal : Permohonan Proses Pengadaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 Bawaslu
Tahun 2022
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Tanggal : ${tanggal_naskah}
Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, serta
mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengakomodasi ketersediaan
ruang kerja bagi para Tenaga Ahli komisioner di Bawaslu, maka dianggap perlu untuk
melakukan Penataan Ruang Kerja Lantai 2 Bawaslu.
Berkenaan dengan hal di atas, dimohon kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ) untuk melakukan proses pengadaan Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 Bawaslu Tahun
2022. Sebagai pertimbangan, berikut kami sampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum,
${ttd_pengirim}
Drs. Hengky Pramono, M.Si.

2. KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN RENOVASI RUANG KERJA LANTAI 2 KANTOR BAWASLU
TAHUN 2022
Latar Belakang Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia periode 2022-2027 telah dilantik pada April 2022. Masa
bakti pimpinan Bawaslu periode ini akan dihadapkan pada tugas-
tugas pengawasan Pemilu yang relatif berbeda dengan tantangan
yang lebih berat dibanding periode-periode sebelumnya.
Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Lokal di satu tahun yang sama
(2024) menuntut adanya dukungan strategi kebijakan dan
implementasi pengawasan Pemilu yang efektif, massif, dan
sistematik. Untuk itu, ketua dan anggota Bawaslu memerlukan
dukungan sarana, prasarana, dan sumberdaya yang cukup dan
memadai untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
pengawasan Pemilu yang diembannya.
Salah satu aspek penting dari dukungan itu adalah ketersediaan
ruang kerja bagi para Tenaga Ahli komisioner Bawaslu. Ruangan
yang selama ini digunakan untuk mendukung kerja-kerja Tenaga
Ahli dirasa sudah tidak lagi memadai baik dari aspek kuantitas
luasan maupun kualitas kenyamanan.
Atas dasar itu, pengadaan renovasi ruang kerja kantor untuk
kebutuhan Tenaga Ahli komisioner Bawaslu ini diperlukan.
Maksud dan Tujuan Pengadaan ini dimaksudkan untuk mencari penyedia yang dapat
melaksanakan pekerjaan yang memenuhi sesuai peruntukannya
dengan tujuan terpenuhinya ruang kerja bagi Tenaga Ahli
komisioner yang representative dalam menunjang pekerjaan kantor
sehari-hari.
Sasaran Sasaran yang hendak dicapai adalah terpenuhinya ruang kerja
Tenaga Ahli Komisioner di Lingkungan SekretariatJenderal Bawaslu
Lokasi Sekretariat Jenderal Bawaslu yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin No.
14, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Sumber Pendanaan Sumber pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA
Bawaslu Tahun 2022 pada:
Program:
Dukungan Manajemen (Kode: 115.01.WA);
Kegiatan:
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum (Kode:
4354)
Output:
Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Kode: 4354.EBB)
Sub Output:
Layanan Prasarana Internal (Kode: 4354.EBB.971)
Komponen:
Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (051)

3. Akun:
Belanja Modal Lainnya (Kode: 536111)
Jumlah Anggaran:
Rp2.195.000.000(dua milyarseratussembilanpuluhlima juta rupiah)
Nama dan
Organisasi Pejabat
Pembuat Komitmen
Nama PPK : Drs. Hengky Pramono, M.Si
Jabatan : Kepala Biro SDM dan Umum selaku Pejabat Pembuat
Komitmen
Alamat : Jl. M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta
Data Dasar Struktur organisasi sebagaimana termuat dalam Peraturan Bawaslu
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Standar Kualifikasi Spesifikasi dipersyaratkan:
a. Memenuhi semua persyaratkan pada Lembar Data Kualifikasi
(LDK), baik administrasi maupun teknis.
b. Memenuhi kelengkapan syarat kualifikasi administrasi sbb :
1. Memiliki SIUP : Kecil
2. Memiliki Ijin Usaha Konstruksi yang masih berlaku
Klasifikasi : Bidang Usaha Bangunan Gedung
Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi
Bangunan Gedung Lainnya (Kode: BG009 Subklasifikasi
:K2)
3. Memiliki TDP yang masih berlaku atau memiliki Nomor
Induk Berusaha NIB Sesuai PP 24 Tahun 2018
5. Asli Surat Penawaran;
6. Asli Surat Pernyataan Minat;
7. Mengisi Formulir Isian Kualifikasi secara benar;
8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
9. Akte Pendirian Perusahaan (dan perubahan, jika ada);
10. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Komisaris;
11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi;
12. NPWP
13. Bukti Pelunasan Pajak atau Surat Keterangan Fiskal
Tahun 2021;
14. Surat Pernyataan Bukan Perusahaan Termasuk Dalam
Daftar Hitam yang ditandatangani diatas meterai
Rp.10.000,-;
15. Menyampaikan Daftar Kuantitas dan Harga;
16. [Surat Kuasa, apabila ada];
c. Memenuhi kelengkapan syarat kualifikasi teknis sbb:
1. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
2. Identitas (jenis, tipe, dan merek) barang yang ditawarkan
tercantum dengan lengkap dan jelas;
3. Spesifikasi teknis yang ditawarkan;

4. d. Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan
antara lain :
No Tenaga Ahli Minimal Menyertakan Fotocopy
1 Design Interior 1 org S1 Menyertakan
Fotocopy KTP dan Ijazah
serta Asli ditunjukkan
pada saat verfikasi
dokumen
2 Arsitek 1 org S1
e. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi
kemampuan sebagai berikut :
No Tenaga Teknis Minimal Menyertakan
1 Teknisi Listrik 2 Orang Menyertakan Fotocopy
KTP dan Asli
ditunjukkan pada saat
verfikasi dokumen
2 Teknisi Mekanikal 2 Orang
3 Teknisi AC 2 Orang
4 Tenaga Sipil 10 Orang
5 Tenaga Helper 3 Orang
6. Teknisi Plumbing 2 orang
f. Memiliki kemampuan untuk menyediakan
fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan
pekerjaan ini , yaitu mampu menyediakan minimal
peralatan/perlengkapan pendukung antara lain:
No Jenis Minimal Menyertakan
Bukti Foto
1 Mobil angkutan barang 2 Unit Foto Barang
yang dimiliki
2 Mesin potong 2 Unit
3 Mesin Las 2 Unit
4 Mesin Bor 2 Unit
5 Mixer cat 2 Unit
g. Pelaksanaan pekerjaan di Gedung A Bawaslu Lantai 2 beralamat
di Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat
h. Melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) sesuai format
terlampir;
Referensi Hukum 1. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun2021 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

5. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota,
Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7
/PMK.06/ 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang
dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah
dan/atau Bangunan;
Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan berupa pengadaan renovasi ruang kerja Tenaga
Ahli Komisioner Bawaslu di lantai 2 kantor Bawaslu Tahun 2022
Keluaran
Ruang kerja Tenaga Ahli Komisioner Bawaslu di lantai 2 kantor
Bawaslu tahun 2022 sesuai volume sebagaimana tercantum dalam
DKH.
Mata Uang
Penawaran dan Cara
Pembayaran
1. Mata uang yang digunakan RUPIAH
2. Pembayaran dilakukan dengan cara : SEKALIGUS
Jaminan
Pelaksanaan
1. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama masa kontrak,
berupa Jaminan Bank atau Jaminan Asuransi yang Kementerian
Keuangan;
2. Jaminan pelaksanaan ditujukan kepada PPK:
PPK : Kepala Biro SDM dan Umum (Drs. Hengky Pramono,
M.Si)
Alamat : Jl. MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat
3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada :
Rekening kas negara atas penguasaan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Jakarta II
Peralatan, Material,
Personil dan
Fasilitas dari Pejabat
Pembuat Komitmen
Sepanjang tersedia di PPK dapat digunakan untuk mendukung
pelaksanaan pekerjaan
Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa
Semua peralatan dan material dari Penyedia Jasa digunakan secara
maksimal untuk pelaksanaan pekerjaan ini.
Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa
Penyedia Barang/Jasa dapat melaksanakan kewenangan yang
dimiliki ataudilaksanakandilingkunganunit organisasiPPKdengan
terlebih dahulu meminta izin PPK
Jangka Waktu
Pelaksanaan
Jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak
Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Syarat Pelaksanaan Kontrak : Mempertimbangkan keadaan atau
kondisi Covid-19 di lingkungan Bawaslu
Personil Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam pekerjaan ini.
Laporan

6. Laporan
Pendahuluan
Tidak diperlukan, diganti BAST Barang
Laporan Antara Tidak diperlukan, diganti BAST Barang
Laporan Akhir Diperlukan menunjukkan hasil akhir dan check list setiap item
barang atau pekerjaan yang dilaksanakan secara baik.
Hal-hal Lain
Produksi dalam
Negeri
Diutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
Persyaratan
Kerjasama
Sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
Pedoman
Pengumpulan Data
Lapangan
Tidak diperlukan
Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia jasa berkewajiban untuk
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih
pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
${ttd_pengirim}
Drs. HENGKY PRAMONO, M.Si
NIP. 19731109 199311 1 002