Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
Similar a overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx (20)
Último
Último (20)
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
- 1. BEST PRACTISE PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
- 2. 1 AGENDA PAPARAN OVERVIEW PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP (NEW SPIP) 2 PROSES PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP (MANDIRI)
- 4. MANDAT PP 60 TAHUN 2008 TERKAIT PEMBINAAN SPIP PEMBINAAN (BPKP) PENYELENGGARAAN (K/L/D) PENILAIAN (K/L/D & BPKP) • Penyusunan Pedoman • Sosialisasi • Diklat • Bimbingan dan Konsultansi • Good Governance • Pengelolaan Risiko • Pengendalian Korupsi • Pembinaan Kapabilitas APIP Menghasilkan: • Skor • Area of Improvement • Rekomendasi perbaikan ASSESS AND ASSIST Pasal 59 ayat 2: Pembinaan SPIP dilakukan oleh BPKP
- 5. KONDISI PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGAWASAN APIP SAAT INI DIPERLUKAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN BELUMSALING TERINTEGRASI BELUMDIARAHKAN UNTUK MENGAWALTUJUAN ORGANISASI BELUMTERINTEGRASI DENGANPENGENDALIAN ATAS FRAUD PENILAIAN BELUM TERINTEGRASI AoI & REKOMENDASI MASIH PARSIAL AoI & REKOMENDASI BELUMDIPANTAU PENILAIAN BERFOKUS PADA PEMBERIAN SKOR PENILAIAN TERKESAN DOCUMENTBASED
- 6. FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP PENCAPAIAN TUJUAN SPIP STRUKTUR DAN PROSES PENETAPAN TUJUAN MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK Penilaian Kualitas Perencanaan Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP Efektivitas dan Efisiensi Keandalan Pelaporan Keuangan Pengamanan Aset Negara Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- undangan KEGIATAN PENGENDALIAN Sasaran Strategis K/L/D Strategi Pencapaian Sasaran Strategis MANAJEMEN RISIKO INDEX LEVEL KAPABILITAS APIP IEPK NILAI MATURITAS SPIP
- 7. Pemantauan Informasi dan Komunikasi Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian Kepemimpinan Kemitraan Kebijakan Sumber Daya Manusia Proses Manajemen Risiko Aktivitas Penanganan Risiko Outcome Penetapan Tujuan Pencapaian Tujuan Kapabili tas Hasil Struktur dan Proses Kapasitas Kompetensi Anti Korupsi Sistem Respon Tingkat Korupsi Sistem Pencegahan Budaya Organisasi Anti Korupsi Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi Penerapan Strategi Pencegahan Penanganan Kejadian Korupsi MANAJEMEN RISIKO INDEKS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI Sumber: HM Treasury Sumber: PP 60 tentang Sumber: FRM
- 8. Komponen,Unsur,danSubunsur PenilaianMaturitasPenyelenggaraanSPIP BobotUnsur BobotK/L/D BobotSatker BobotKomponen PENETAPANTUJUAN KualitasSasaranStrategis 33.33% PerencanaanTerintegrasi 33.33% KualitasProgramdanKegiatan 33.33% SUBJUMLAHPERENCANAAN 100.00% BOBOTPERENCANAAN 40.00% STRUKTURDANPROSES LingkunganPengendalian 30.00% 60% 40% PenilaianRisiko 20.00% 60% 40% KegiatanPengendalian 25.00% 60% 40% InformasidanKomunikasi 10.00% 60% 40% Pemantauan 15.00% 60% 40% SUBJUMLAHSTRUKTURDANPROSES 100.00% BOBOTSTRUKTURDANPROSES 30.00% PENCAPAIANTUJUANSPIP Efektivitas danEfisiensi CapaianOutcome 30.00% CapaianOutput 20.00% KeandalanLaporanKeuangan OpiniLK 20.00% PengamananatasAset KeamananAdministrasi 6.00% KeamananFisik 6.00% KeamananHukum 3.00% KetaatanpadaPeraturan JumlahTemuanBPK 10.00% PEMBOBOTAN PENILAIAN
- 9. Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. OPTIMUM (Level 5) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. TERKELOLA DAN TERUKUR (Level 4) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. TERDEFINISI (Level 3) Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan. BERKEMBANG (Level 2) Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya. RINTISAN (Level 1) REDEFINISI KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP
- 10. P R O S E S B I S N I S SIAPA? KAPAN? BAGAIMANA? K/L/D dan BPKP BPKP K/L/D 20XX-1 20XX EVALUASI ATAS PM PM & PK Jan Jun Jul Ags Jul PENILAIAN MANDIRI/ PENJAMINAN KUALITAS PENETAPAN LEVEL SPIP Aspek yang Dinilai: - Penetapan Tujuan - Struktur dan Proses - Pencapaian Tujuan Pelaksanaan 3 2 1 - Penetapan Tim - Penentuan Satker Sampel - Rencana Penilaian Persiapan Hasil penilaian, AOI, dan rekomendasi perbaikan pengendalian Pelaporan Metode: - Analisis Dokumen - Wawancara - Observasi Pelaporan 1 2 3 Persiapan Pelaksanaan EVALUASI (PROSES DAN SUBSTANSI) Des PEMANTAUAN Monitoring atas Hasil Penilaian Penyelenggaraan SPIP BIMTEK PERBAIKAN BERKELANJUTAN 20XX Panel BPKP dipimpin oleh Kepala BPKP 4 Asesor Satker K/L/D Koordinator PM Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah Tim Penjamin Kualitas APIP K/L/D Koordinator PK Pimpinan APIP K/L/D Pemda Panel Perwakilan Panel Deputi PPKD Tim Evaluasi K/L Tim Evaluasi Panel Direktorat Panel Kedeputian Pengampu ≥3 ≥3 4 Perbaikan AoI sesuai rencana aksi Pemantauan
- 12. 1.TAHAPPERSIAPAN a.PembentukanTimAssessor b.PenentuanSatkerSampelPK c.PembentukanTimCounterpart d.PemaparanRencanaPenilaian Min. 1/3 pernah mengikuti diklat/bimtek SPIP & penilaian SPIP dan/atau mengikuti penugasan terkaitSPIP Jumlah sebanding dengan unit kerja yang dinilai (maksimal 1 assessor menilai4satker) Surat Tugas berdasarkanPKPT Hari penugasan sebanding dengan unit kerjayangdinilai (minimal 30 hari kerja, 50% di kantor, 50% di lapangan) Min. 1/3 pernah mengikuti diklat/bimtek SPIP dan/atau mengikuti penugasan terkaitSPIP Setiap satker sampel harus memiliki anggota timcounterpart (minimal2orang) Penugasanberdasarkan Surat Tugas atau Surat Keputusan Sebanding dengan hari penugasanTimAssessor SATKERWAJIB SATKERPILIHAN 30%Sasaran Strategis (Minimal2 Sasaran Strategis) PendukungEfektivitas danEfisiensi Tujuan SatuanKerja Terkait SatkerA SatkerB SatkerC SATKERPENDUKUNG Pendukung keandalanpelaporan keuangan Pendukung pengamananaset Pendukung ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan Perencanaan PengelolaSDM InformasidanKomunikasi SubstansiRencanaPenilaian: a. LatarBelakang b. Tujuan danManfaatPenilaian c. RuangLingkupPenilaian d. MetodologiPenilaian e. TahapandanJadwal WaktuPenilaian f. SistematikaPelaporan g. RencanaKebutuhanSumberDaya h. SusunanTimPenilaian Tujuan Pemaparan: a. Mendapatkan kesepakatan pimpinan/pejabatkunci b. Memperoleh persamaan persepsi antara assessor dengan pimpinan/pejabat kunci
- 13. A.PENILAIAN PENETAPAN TUJUANORGANISASI Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 1. Memastikan tujuan organisasi telah sesuai dengan mandate keberadaan organisasi. 2. Memastikan strategi pencapaian tujuan organisasi telah tepat. 3. Sarana menetapkan konteks pengendalian. TUJUAN PENILAIAN TUJUAN ORGANISASI 2. TAHAPPELAKSANAAN
- 14. DIUJIPENETAPAN TUJUANNYA DAN INDIKATORNYA RPJMD Misi: Memperkuat KapasitasEkonomi Rakyat Tujuan: StabilitasEkonomiDaerahyang Berkualitas,Menyebar,danInklusif BerbasisPotensiUnggulan Sasaran: MeningkatnyaPertumbuhanSektorUnggulanDaerahDisertai KesejahteraanPetani,danPeranInvestasiTerhadapEkonomi Daerah Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan INDIKATOR SASARAN (IKU) Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata pada PAD Pertumbuhan Investasi Nilai TukarPetani DINAS PERTANIAN &PERIKANAN DINAS KEHUTANAN DINAS PERDAGANGAN DINAS PARIWISATA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS PERINDUSTRIAN RENSTRADINAS PERTANIAN&PERIKANAN RENSTRADINAS KEHUTANAN RENSTRADINAS PERINDUSTRIAN RENSTRADINAS PERDAGANGAN RENSTRADINAS PARIWISATA RENSTRADINASMODAL PTSP PeningkatanProduksiPadidan HasilTaniLainnya Menurunnya Gangguan KeamananSumberDayaHutan PeningkatanSentraIndustri AgroMenjadiPemasok Industri Besar PeningkatanDestinasiWisata dgnKeunikanLokalKhas Daerah PeningkatanCapaianRealisasi PMAdanPMDN PeningkatanSertifikasiMutu BarangdanKomoditiEkspor Daerah I N D I K A T O R P R O G R A M Strategi sudah dipilih dengan sesuai? Indikatorditetapkan dengan tepat? Penetapan Tujuantepat? KERTASKERJA PERENCANAAN PenilaianKualitas PerencanaanKinerja Skor AoI terkait Strategy &Planning
- 16. OBJEK PENILAIANDAN TEKNIK PENGUMPULAN BUKTIPENILAIANSTRUKTUR DAN PROSES WAWANCARA ANALISISDOKUMEN OBSERVASI Sesuai tema Sasaran Strategis yang dipilih sebagaisampel • 4 Tujuan SPIP (khusus parameter SPIP) • Subunsur SPIP, manajemen risiko, pengendalian korupsi • Pihak yang memahami proses bisnistema sampel • Dokumen yang sesuaidengan tema sampel • Kegiatan/pelaksanaan/hal yang sesuaidengan tema sampel TOPIK PENDEKATAN OBJEK/RESPONDEN PENILAIAN TINGKAT K/L/D TINGKAT SATKER SPIP MRI IEPK SPIP MRI IEPK KAPABILITAS APIP
- 17. Subunsur1.1 Penegakan Intergritas danNilai Etika Parameter: Pegawai menegakan integritas dannilai etika dalam melaksanakantugasdanfungsiorganisasi Kriteria E: Terdapat kebijakan penegakan integritas dannilai etika untukseluruh pegawai dalamorganisasi Kriteria D: Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika organisasitelahdipahami olehseluruhpegawai Kriteria C: Penegakan integritas dannilaietika telahdilaksanakan olehpegawai dalam pelaksanaantugasdanfungsinya dalamorganisasi Kriteria B: Kebijakan danimplementasi organisasi telahdievaluasi untukmeningkatkan integritas dannilai etika parapegawai Kriteria A: Penegakan integritas dannilaietika telahdiperbaiki secaraberkelanjutan sehingga tercipta suasanakerja organisasiyangkondusif yangdapat mendorong kinerja parapegawai secaraoptimal Efektivitas danEfisiensi KeandalanPelaporanKeuangan PengamananAsetNegara KetaatanTerhadap Per-UU-an Pasal2Perbup Nomor13Th2018 tentang BudayaKerjaOrganisasi Kab. Mipan: "Pimpinan memberikan keteladanan pelaksanaankinerja melaluiperwujudan kehadiran yangproduktif, berada di ruangandantaatjamkerja, serta mendorong etoskerja yangbaik. Pasal56Perbup Nomor24 Th2015 tentang PelaksanaanPengelolaan Keuangandi Lingkungan Kab. Mipan: "Pengelola SAI tidak diperbolehkan memberikan akses kepada orangdi luar sistem/tusi akuntansi,danpimpinan unitdisiplin dalammemonitorpelaksanaannyadengan baik, danmemberikan hukumandisiplin bagi yangmelanggar. Diktum KelimaKep Bup Nomor21 Th2020 tentang PejabatPengelola BMD di Lingkungan Kab. Mipan: "Kepala Dinas/Badan, Kepala Unit, danPejabat pengguna kendaraan operasionaldilarang menggunakan kendaraan dinasuntuk keperluan pribadi, dan/ataumemarkir kendaraan dinaspada tempat yang beresiko merusakfisik kendaraan dan/ataumerusak citra Instansi." Pasal5Perbup Nomor13Th2018 tentang BudayaKerjaOrganisasi Kab. Mipan: "Pimpinan membangun kewaspadaan terhadap risiko tindak pidana korupsi melaluikampanye antigratifikasi, himbauanrutin, pembangunan kanal pengaduan, pelaksanaanbintal dan/atau kegiatan sejenis, danmembangun budaya salingmengingatkan antarpegawai." Pengujian Kriteria E Teknik Analisis Dokumen CONTOH PENILAIANSTRUKTUR DAN PROSES LangkahPengujian: • Apabila KRITERIA E telahterpenuhi, lakukanpenilaian pada kriteria di atasnya,yaituKRITERIA D, demikian seterusnya • Penilaian diberikan pada kriteria tertinggi yangdapat terpenuhi dandengan menggunakan sistem building block
- 18. CONTOH PENILAIANSTRUKTUR DAN PROSES (MANAJEMEN RISIKO INDEKS) Subunsur1.3 Kepemimpinan yangKondusif Parameter: Pimpinan InstansiPemerintah mengalokasikan sumber dayauntukpenerapan manajemenrisiko. Kriteria E: Belum mengalokasikan sumberdaya untukpenerapan manajemenrisiko pada tingkatopersaional unitkerja, strategis unit kerja danstrategis K/LD Kriteria D: Sudahmengalokasikan sumberdaya untukpenerapan manajemenrisiko pada tingkat operasional unitkerja namunbelum memadai Kriteria C: Sudahmengalokasikan sumberdaya secaramemadai untukpenerapan manajemenrisiko pada tingkat operasionalunitkerja Kriteria B: Sudahmengalokasikan sumber daya secaramemadai untukpenerapan manajemenrisiko pada tingkat operasionalunit kerja danstrategis unitkerja Kriteria A:: Sudahmengalokasikan sumber daya secaramemadai untukpenerapan manajemenrisiko pada tingkat operasionalunit kerja, strategis unit kerja, danstrategis K/L/D Penjelasan: InstansiPemerintah belum menganggarkan danaimplementasi manajemenrisiko dalam rencana kerja/DIPA/DPA Penjelasan: a.InstansiPemerintah telah menganggarkan danaimplementasi manajemenrisiko pada tingkat operasionalunit kerja seperti rapat terkait manajemenrisiko, identifikasi dananalisisrisiko, penyusunanprofil risiko, implementasi RTP,kegiatan monitoring danreviu dalamrencana kerja/DPA/DIPA namunbekum memadai, dan/atau b. Kurangdari 71-90%SDMyang menjadi anggotastruktur UPRUnit Kerja(EIII/EIV) diisi olehorangyang berkompeten dalambidang manajemen risiko Penjelasan: a.InstansiPemerintah telah menganggarkan danaimplementasi manajemenrisiko seperti rapatterkait manajemenrisiko, identifikasi dan analisisrisiko, penyusunanprofil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring danreviu dalamrencana kerja/DPA/DIPA dandalam implementasi manajemenrisiko tidak terkendala kekurangan dana implementasi ditingkat UPRUnit Kerja (EIII/EIV), dan b. 71-90%SDMyangmenjadi anggota struktur strukturUPR Unit Kerja (EIII/EIV) di isi olehorangyang berkompeten dalambidang manajemen risiko Penjelasan: a.InstansiPemerintah telah menganggarkan danaimplementasi manajemenrisiko seperti rapatterkait manajemenrisiko, identifikasi dan analisisrisiko, penyusunanprofil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring danreviu dalamrencana kerja/DPA/DIPA dandalam implementasi manajemenrisiko tidak terkendala kekurangan dana implementasi ditingkat UPRK/L/Pemda danUPRUnit kerja (EII/EIII/EIV), dan b. 71-90%SDMyangmenjadi anggota strukturUPR K/L/PemdadanUPRUnit Kerja(EII/EIII/EIV) diisi olehorangyang berkompeten dalambidang manajemen risiko Penjelasan: a.InstansiPemerintah telah menganggarkan danaimplementasi manajemenrisiko seperti rapatterkait manajemenrisiko, identifikasi dan analisisrisiko, penyusunanprofil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring danreviu dalamrencana kerja/DPA/DIPA dandalam implementasi manajemenrisiko tidak terkendala kekurangan dana implementasi ditingkat UPRK/L/Pemda danseluruhUPR Unit kerja (EI/EII/EIII/EIV) b. 71-90%SDMyangmenjadi anggota strukturUPR K/L/PemdadanUPRUnit Kerja(EI/EII/EIII/EIV) diisi olehorang yangberkompeten dalambidang manajemenrisiko OPD belum mengalokasikan anggaran yang spesifik akan digunakan dalam rangka implementasi MR di unit kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran yang digunakan untuk implementasi MR melekat dengan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakanolehunitkerja Kondisi Kab. Mipan: √
- 19. CONTOHPENILAIANSTRUKTURDANPROSES(INDEKSEFEKTIVITASPENGENDALIANKORUPSI) Subunsur2.1 Identifikasi Risiko Parameter: AsesmendanMitigasi Risiko Korupsi Kriteria E: Penilaian risiko korupsi tidak berjalan Kriteria D: Unit kerja telahmelakukan identifikasi skenario/modus danpenyebab korupsi namunbelum dilakukan penilaian atas risiko korupsi yangteridentifikasi Kriteria C: Asesmenrisiko korupsi pada beberapa kegiatan utamatelahmenghasilkan peta risiko korupsi danrencanatindak pengendalian danterjadwal Kriteria B: Asesmen risiko korupsi pada kegiatan utamatelahmenghasilkan peta risiko korupsi danrencanatindak pengendalian danterjadwal. Adabukti RTPdilaksanakan. Kriteria A:: Rencanatindak pengendalian hasil asesmenrisiko korupsi baik pada kegiatan utamamaupunkegiatan pendukung telahdilaksanakan dan updating register risiko korupsi dilakukan secaraperiodik dan konsisten 1.Kegiatanasesmenrisikomencakupidentifikasiskenario/modusdanpenyebabkorupsi 2.Asesmenrisikomencakupupayaidentifikasirisikokorupsiyangbersumberdarimanajemen 3.Kegiatanasesmenrisikokorupsimenghasilkanpetarisikokorupsi 4.Kegiatanasesmenrisikokorupsimenghasilkanrencanatindakanpengendalianspesifiksebagailangkah mitigatifatasrisikokorupsi 5.Rencanatindakpengendalianhasilresponsataspenilaianrisikodijalankan? 6.Asesmenrisikokorupsiperiodikdilakukansecarakonsisten(Bilaadahambatantidakdidiamkan). Pertimbangan Penilaian: √ Keterjadiankorupsibelum diidentifikasisebagairisikoyang dapatmenghambatpencapaian tujuanKab.MipandanOPD-OPD-nya dalamRiskRegister Kondisi Kab. Mipan:
- 20. EFEKTIVITASDAN EFISIENSIPENCAPAIAN TUJUAN KEANDALANPELAPORAN KEUANGAN PENGAMANANASET NEGARA/DAERAH KETAATAN TERHADAP PERATURAN TUJUAN PENYELENGGARAANSPIP - CapaianOutcome(efektivitaspencapaian tujuanorganisasi) - CapaianOutput(efisiensipencapaiantujuan kegiatan) - KeamananAdministrasi(kualitas penatausahaanBMN/Ddarisisi administrasi) - KeamananHukum(uoayamelindungiBMN/D daripersengketaan,gugatan,danperalihan kepemilikanyangtidaksah - KeamananFisik(Penilaianatasupaya mengatasipenurunanfungsi,jumlah,serta hilangnyabarang) - OpiniatasLKBPK(kewajaranpenyajianLK) - %TLTemuanKetidakpatuhandalamLHPBPK - %TLTemuanKetidakpatuhandalamLHPAPIP - KeterjadianTipikor A:>100% B:≥90%-100% C:≥70%-90% D:≥50%-70% E:0-50% A:WTPmin.5xberturut-turuttanpatemuanberulang B:WTP 3-4xberturut-turuttanpatemuanberulang C:WTP 1-2xberturut-turut,adatemuanberulang D:WDP/WTP Dengan ParagrafPenjelas E:Disclaimer/TidakWajar A: WTPmin.5xberturut, tidak adacatatanterkait aset, selama5thtidak terdapat asetbermasalah hukumdan 100%BMN/Dberfungsi baik dan aman B:WTP min.3xberturut, tidak adacatatanterkait aset, selama3thtidak adaaset bermasalahhukumdan100%BMN/Dberfungsi baik dan aman C:WTP min.1x,masihadacatatanterkait aset, selama2thtidakadaaset bermasalahhukum,100%BMN/Dberfungsi baik danaman D:WDP/terdapat catatanterkait aset,terdapat aset bermasalahhukum namuntidak mempengaruhi opiniBPK,75-99%BMN/Dberfungsi baik dan aman E:Disclaimer/Tidak Wajardan/terdapat catatanterkait aset,terdapat aset bermasalahhukumyangmempengaruhi opiniBPK,<75% BMN/Dberfungsi baik dan aman KejadianTipikor menjadi pengurang skorkeseluruhan (veto)jikaterjadi C.PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUANSPIP A:100% B:≥90%-100% C:≥70%-90% D:≥50%-70% E:0-50%
- 21. KETERJADIAN KORUPSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP UNSUR SPIP, MRI DAN IEPK PENGARUH KETERJADIAN KORUPSI/PENALTI
- 22. PROSES PENALTI Terhadap sub unsur SPIP dan MRI terkait dengan kasus korupsi Institusional Dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi Institusional & Aset Individual Dilakukan oleh pribadi atau individu ASN tanpa melibatkan pihak lain, baik secara hierarki maupun lintas fungsi Terhadap seluruh pilar dari IEPK • Kasus Korupsi Berjalan Informasi dari APH • BPK Laporan Auditor Eksternal • Inspektorat dan BPKP Laporan APIP • Isu yang berkembang di masyarakat Media Massa S U M B E R I N F O R M A S I
- 23. Institusional Individual Penalti dilaksanakan dengan menurunkan gradasi per parameter Penurunan maksimal adalah sampai dengan kebijakan (Gradasi E) untuk SPIP Penalti terhadap MRI bergantung pada sub unsur SPIP terkait Penalti terhadap pilar-pilar IEPK menyesuaikan pada hasil analisis METODE PENALTI Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur
- 24. 3. TAHAPPELAPORAN DAN PEMANTAUAN PENYUSUNANAREAOF IMPROVEMENTDAN REKOMENDASI PEMBAHASANDENGAN MANAJEMEN PENYUSUNANKONSEP LAPORAN PENYAMPAIANLAPORAN KEMANAJEMEN PENENTUANSKORDAN TINGKATMATURITAS AWAL QUALITYASSURANCE OLEHBPKP FINALISASILAPORAN PENYAMPAIANLAPORAN KEBPKP TINDAKLAJUT RENAKSI AOI TahapPenilaian Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Penyampaian Laporan Pemantauan Tindak Lanjut
- 25. FORMAT LAPORAN ● Laporan ditujukan kepada Pimpinan K/L/D ● Laporan ditandatangani oleh Pimpinan APIP Laporan memuat : A. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan 2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP B. URAIAN PENILAIAN 1. Dasar Penilaian 2. Tujuan Penilaian 3. Ruang Lingkup Penilaian 4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data 5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP 1) Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP 2) Penilaian atas Kualitas Perencanaan Kinerja/Penetapan Tujuan 3) Penilaian atas Struktur dan Proses 4) Penilaian atas Hasil/Pencapaian Tujuan SPIP 6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Penyusunan Laporan
- 26. Pemantauan Tindak Lanjut Assessor Mengelola data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksinya Memantau tindak lanjut perbaikan AoI sesuai rencana aksi secara berkala
- 27. TERIMA KASIH