1. 1
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dewasa ini hak – hak asasi manusia banyak dibicarakan orang. Hak –
hak asasi manusia dibicarakan dalam parlemen nasional, pers, untuk
menekankan kepentingannya atau uuntuk mengecam pemerintah –
pemerintah yang tidak memperhatikannya. Presiden Carter menganggap
penjagaan terhadap hak – hak asasi manusia di dunia sebagai titik berat aksi
internasional oleh Amerika Serikat. Negara – negara lain tidak begitu
berambisi dan lebih banyak membatasi diri hanya pada menjadikan
peningkatan penghormatan terhadap hak – hak asasi manusia sebagai tiang
utama kebijakan luar negerinya.
Hampir setiap hari surat kabar dipenuhi oleh berita – berita tentang
diskriminasi, pembunuhan massal, penyiksaan dan penghilangan lawan –
lawan politik secara kekerasan. Kekejaman da kesewenang – wenangan tentu
saja bukan merupakan hal yang baru dalam sejarah manusia. Perbedaannya
adalah bahwa dewasa ini terdapat ukuran untuk menilai : pelanggaran
terhadap hak – hak asasi manusia yang ini atau yang itu.1
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa saja pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus TRAGEDI
TRISAKTI?
2. Bagaimana analisa kasus TRAGEDI TRISAKTI menurut pandangan pihak
berwenang?
3. Apa pendapat penulis terkait kasus TRAGEDI TRISAKTI?
1 Cassese,Antonio. 1993. Hak – hak asasi manusia di dunia yang berubah.Jakarta. Yayasan Obor
Indonesia.

2. 2
C. PEMBAHASAN
Istilah hak asasi manusia (HAM) : droit de’home(bahasa Prancis),
human right (bahasa Inggris), memen irechten (bahasa Belanda).Sering juga
diistilahkan sebagai Natural right (hak – hak alam/ kodrat), fundamentam
right (hak – hak dasar). Istilah tersebut, membawa makna perbecaan konsep
dan titik berat pengakuan adanya HAM.2
Berkenaan dengan hal tersebut, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi
Nirwanto, mengemukakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
sehari – hari sering kita mendengar istilah “Hak – hak Asasi” atau biasa
disebut dengan istilah human rights, natural rights, basic and indubitable
freedoms, fundamendal rights, civil rights dan lain – lain.
Menurut Prof. A. Mansyur Effendy, hak asasi manusia sering juga
disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa inggris
disebut natural rights, human rights, dan fundamental rights. Dalam bahasa
Belanda dikenal dengan grond rechten, mense rechten, dan rechten van
mens.3
Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang pengertian
HAM, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu defnisi dasar tentang hak
secara definitif. Hak merupakan untuk normatik yang berfungsi sebagai
panduan perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya
peluang bagi manusia dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya.
Pengertian hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang
dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan . hak asasi dapat dapat
dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita ssebagai manusia
yang bila tidak adahak tersebut maka mustahil kita dapat hidup sebagai
manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka
hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain,
2 Cholisin. 2013. Ilmu Kewarganegaraan(civics). Yogyakarta. Penerbit Ombak.
3 Qomar, Nurul. 2014. Hak asasi manusia dalam negara hukumdemokrasi. Jakarta. Sinar Grafika.

3. 3
masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi dipeoleh manusia dari
Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak
dapat diabaikan.
Sebagai manusia, ia makhluk tuhan yang mempunyai martabat tinggi.
Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu,
bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak
dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk
mrlindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai
landasan moral dalam pergaulan tau berhubungan dengan sesama manusia.4
Sedangkan menurut pasal 1 butir 1 UU No. 39/1999 tentang HAM,
“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-
Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi da dilindungi oleh negara,
hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan
perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Dan pada butir ke 5
“Pelanggaran Hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk apaat negara bai disengaja maupun tidak
disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi ,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang – Undang ini, dan tidak
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku.5”
Dari dua butir bagian tadi dapat disimpulkan bahwa HAM itu hak
yang dimiliki setiap orang atau manusia tanpa terkecuali yang berasal dari
Tuhan, dan apabila ada seseorang atau sekelompok orang merampas atau
melanggar hak yang dimiliki seseorang maka itu dapat dikatakan sebagai
pelanggaran HAM. Hak yang diakui baik dalam undang – undang maupun
4 Anam, Khairul. 2011. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.
Yogyakarta. Inti media.
5 Qomar, Nurul. 2013. Hak asasi manusia dalam negara hukumdemokrasi.Jakarta. Sinar Grafika

4. 4
instrumen HAM lainnya sebenarnya ada banyak. Baik itu hak pribadi,
golongan, maupun masyarakat.
Pelanggaran hak asasi manusia sendiri dapat digolongkan ke dalam 2
macam. Pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia berat
(pelanggaran HAM berat). Makalah ini lebih menekankan kepada pelanggaran
HAM berat. Dalam Statuta Roma (1998) pengertian pelanggaran HAM berat
(PHB) ditegaskan meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan
perang, dan agresi yang merupakan yuridiks Pengadilan Pidana Internasional
(PPI). Undang – Undang No. 26/2000 tentang pengadilan HAM mengatur PHB
yang meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.6
KASUS
Pada masa pemerintah orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik.
Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum,
kebebeasan pers maupun kebebasan dalam organisasi dan sebagainya. Hanya
kepentingan – kepentinga politik yang menonjol pada saat itu, sehingga gerak –
gerik massyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan meliterisme. Bertumpuknya
permasalahan pada masa orde baru, baik masalah BLBI, KKN,kasus Tanjung
Priuk tanggal 12 Mei 1984, DOM Aceh tahun 1989, Trisakti tanggal 12 Mei 1998,
ketidakpercayaan terhadap pemetintahan, dan terjadiya kerusuhan tanggal 12-14
Mei 1998, pada tanggal 21 Mei 1998 telah terjadi pergantian pemerintahan yang
selama ini berkuasa sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999.7
Banyak terjadi pelanggaran HAM pada permasalahan – permasalahan
tersebut namun disini saya hanya akan membahas pelanggaran hak asasi manusia
berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan contoh kasus
yang saya ambil, yaitu kasus tragedi trisakti sebagai salah satu bukti tonggak
reformasi.Tragedi trisakti menjadi salah satu bukti banyaknya peanggaran HAM
yang terjadi di Indonesia terutama pada masa orde baru. Dimana hak – hak rakyat
6 Triyanto. 2013. Negara Hukum dan HAM. Yogyakarta. Penerbit Ombak. Hal 101
7 Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia – Hakekat,konsep ,& Implikasinya dalam PerspektifHukum
dan Masyarakat. Bandung. PT Refika Aditama

5. 5
seakan dibungkam dan dihilangkan jika tidak sesuai dengan kehendak pemerintah.
Tragedi trisakti menjadi saksi bahwa hak rakyat atau masyarakat untuk
berpendapat dihilangkan. Sebelum membahas apa saja pelanggaran HAM berat
yang terjadi pada tragedi trisakti, terlebih dahulu kita membahas kronologi
kejadian. Dilansir dari kompas 13 mei 1998, terkait dengan pelanggaran HAM
tragedi trisakti.
Enam mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas terkena peluru tajam
yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi keprihatinan ribuan
mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta
Barat, Selasa (12/5). Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam
kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang
berada di jalan layang Grogol (Grogol fly over). Puluhan mahasiswa lainnya
menderita luka-luka berat dan ringan.Nama para korban adalah Elang Mulia
Lesmana (Fakultas Arsitektur, angkatan 1996), Alan Mulyadi (Fakultas Ekonomi,
angkatan 96), Heri Heriyanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin, angkatan
95) luka tembak di punggung, Hendriawan (Fakultas Ekonomi Jurusan
Manajemen, angkatan 96) luka tembak di pinggang, Vero (Fakultas Ekonomi,
angkatan 96), dan Hafidi Alifidin (Fakultas Teknik Sipil, angkatan 95) luka
tembak di kepala. 8
Kronologi Kasus
Aksi mahasiswa yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, pegawai, dan para
alumni universitas swasta terpandang di Indonesia ini, dimulai sekitar pukul 11.00
WIB dan mengambil tempat di halaman parkir. Beberapa putra pejabat tinggi
kuliah di kampus itu, antara lain putra Wakil Kapolri Letjen (Pol) Lutfi Dahlan.
Aksi yang sedianya akan mendengar orasi dari Jenderal Besar AH Nasution (yang
tidak jadi datang) ini kemudian diisi dengan berbagai orasi dari para guru besar,
dosen, dan mahasiswa dalam berbagai bentuk. Sekitar pukul 13.00 WIB, peserta
aksi keluar dari kampus menuju ke Jalan S Parman, Grogol (yang persis berada di
depan kampus) dan hendak menuju gedung MPR/DPR Senayan. Di barisan paling
depan terdiri dari para mahasiswi yang membawa mawar dan membagi-bagikan
8 Harian Kompas

6. 6
mawar tersebut kepada aparat kepolisian. Beberapa di antaranya nampak
mencium para petugas yang menerima mawar tersebut.
Puluhan petugas yang sejak pagi telah berjaga-jaga di depan kampus
nampaknya tidak bisa membendung mahasiswa. Para petugas kemudian mundur
perlahan-lahan. Pukul 13.00 WIB antara pimpinan mahasiswa, para alumni,
Dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo SH dan petugas keamanan yang
diwakili oleh Komandan Kodim (Dandim) Jakarta Barat Letkol (Inf) A Amril,
sepakat bahwa aksi damai ini hanya bisa bergerak sampai di depan Kantor Wali
Kota Jakarta Barat yang berada sekitar 300 meter dari pintu utama kampus
Trisakti.
Atas kesepakatan yang dicapai dengan aparat keamanan tersebut, melalui
sebuah pengeras suara Adi Andojo segera mengumumkan kepada mahasiswa
bahwa mahasiswa tidak boleh melanjutkan perjalanannya. "Saya minta kalian
berjanji bahwa di tempat ini tidak ada aksi kekerasan, tidak ada tindakan
perusakan atau membuat keributan," kata Adi Andojo yang disambut tepuk tangan
para mahasiswa yang juga kemudian berjanji tidak akan melakukan hal itu. Hal
yang sama juga dilakukan Pembantu Rektor III Trisakti I Komang Suka Arsana
yang disambut baik oleh para mahasiswa.
Atas kesepakatan tersebut, mahasiswa kemudian menggelar mimbar bebas
yang pada intinya menuntut pemerintah untuk secepatnya melaksanakan reformasi
politik, ekonomi, dan hukum, serta menuntut dilaksanakannya Sidang Umum
Istimewa MPR. Para petugas keamanan gabungan (sekitar 500 orang) dari
berbagai kesatuan yang bersenjata lengkap nampak hanya berjaga-jaga di bagian
depan (di depan Kantor Kejaksaan samping kantor Wali Kota), di bagian samping
(pagar pembatas Jl S Parman dan jalan tol) dan pada bagian belakang (di bawah
Grogol Fly Over).
Hingga sekitar pukul 17.00 WIB aksi damai universitas ini berjalan tenang
tanpa ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Sesekali nampak para

7. 7
mahasiswa bercanda dengan aparat keamanan, bahkan di antara para mahasiswa
nampak membagi-bagikan botol-botol minuman kemasan, permen dan bunga
mawar kepada petugas. Situasi nampak santai tanpa ada ketegangan. Puluhan
mahasiswa nampak berpotret dengan petugas keamanan yang membentuk
barikade.
Pada jam yang sama juga antara pimpinan mahasiswa dan petugas
keamanan yang diwakili Dandim Jakarta Barat dan Kapolres Jakarta Barat
disepakati untuk menyudahi aksi ini dan aparat meminta agar mahasiswa kembali
ke dalam kampus. Atas kesepakatan yang dicapai ini pimpinan mahasiswa segera
mengumumkan kepada mahasiswa yang kemudian secara perlahan hendak masuk
ke dalam kampus.
Namun karena jumlah mahasiswa yang begitu banyak, sementara pintu
masuk yang tersedia sangat kecil, rombongan mahasiswa kelihatan berjalan begitu
lambat. Sekitar 70 persen dari peserta aksi ini sudah berhasil masuk ke dalam
kampus. Proses masuk kampus ini juga nampaknya berjalan damai tanpa ada
kekerasan.
Tiba-tiba dari arah belakang mahasiswa (yang masih berada di depan
kantor Wali Kota) terdengar letusan senjata para petugas. Mahasiswa yang
bingung atas keadaan tersebut lari tunggang langgang ke dalam kampus. Puluhan
lainnya yang karena kaget atas letusan tembakan tersebut nampak berupaya
menyelamatkan diri dengan melompat pagar jalan tol.
Beberapa mahasiswa yang tidak sempat lari dipukuli petugas. Bahkan
salah seorang kameraman TV Yasushi Takahashi mengalami luka memar terkena
pukulan petugas. Mahasiswa yang marah atas peristiwa tersebut, dari dalam
kampus kemudian melempari para petugas. Pelemparan ini kemudian dibalas oleh
aparat keamanan dengan melepaskan gas air mata dan menembaki para
mahasiswa yang telah berada di dalam kampus.

8. 8
Di dalam kampus sendiri suasana menjadi mencekam karena terjadi
keributan mahasiswa yang berupaya lari menyelamatkan diri di dalam gedung-
gedung yang ada. Sebagian lain berupaya menolong teman-temannya yang
mengalami luka-luka terkena tembakan dan lemparan batu dari petugas. Tangis
pilu dan teriakan kemarahan mahasiswa terdengar di mana-mana.
Mahasiswa yang mengalami luka-luka terkena tembakan di antaranya
Ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti (SMUT) Hendra, Rico (Fak.
Ekonomi-FE), Agus Rerwanti (Tek. Sipil), Ari Pramono (Sipil), Ason (Fakultas
Teknik Industri-FTI), Yonatan Hendrik (Teknik Lingkungan), Ufur (Fak Ekonomi
Akuntan), Hendrawan (FE), Ade Rizka Lubis (FE), Eko, Otty (Fak Teknik
Lingkungan), Poltak Silalahi (Fakultas Hukum), Yose Noviardi (FE), Alfan (FE),
Riga (Ketua Himpunan Mahasiswa), Boy Harry Budiman, Disyon (FTI), Boy
(Fakultas Seni Rupa dan Desain), Alfis (FE), Mico (Fakultas Hukum), dan
Kardianti (FE). 9
HAM YANG DILANGGAR
1. Hak untuk hidup
Deklarasi universal hak-hak asasi manusia disahkan dan
diproklamirkan oleh resolusi majelis umum 217 A(111) 10 desember 1948
Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan,
kemerdekaan dan keselamatan seseorang. 10
Undang – Undang Repulik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia pasal 9 ayat 1,
“Setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”11
Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28A,
“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya.”12
9 Kompas 12 mei 1998
10 Davies, Peter. 1994. Hak – Hak asasi manusia. Jakarta. Yayasan Obor indonesia
11 Qomar, Nurul. 2013. Hak asasi manusia dalam negara hukumdemokrasi.Jakarta. Sinar Grafika

9. 9
1. Hak untuk menyampaikan pendapat
Undang – Undang Repulik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 25, setiap orang berhak untuk menyampaikan
pendapat sesuai dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan
ketentuan peaturan perundang – undangan.
Hal ini sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak – hak Asasi
Manusia :
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat, dalam hal ini kebebasan mempunyai pendapat dengan tdak
mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan
keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dengan tidak
memandang batas – batas.”13
2. Hak untuk tidak disiksa atau dianiaya
Deklarasi universal hak-hak asasi manusia disahkan dan
diproklamirkan oleh resolusi majelis umum 217 A(111) 10 desember 1948
Pasal 5, tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam
dengan tidak mengingat kemanusiaan, ataupun jalan perlakuan atau
hukum yang menghinakan.
3. Hak atas rasa aman
Undang – Undang Repulik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 30, setiap orang berhak atas rasa aman dan
tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu.
Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1, setiap orang
berhak atas perlindugan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancamanketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.
4. Hak perlindungan (kewajiban dan tanggung jawab pemerintah)
Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia
bab V kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pasal 71 : pemerintah
wajib dan bertanggung jawab menghormati,melindungi, menegakkan, dan
memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang – undang ini,
12 Kaelan dan Achmad zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta. Paradigma.
13 Triyanto. 2013. Negara Hukum dan HAM. Yogyakarta. Penerbit Ombak.

10. 10
peraturan perundang – undangan lain, dan hukum internasional tentang
hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.14
ANALISA PELANGGARAN HAM BERAT
Banyak terjadi kejanggalan dalam kasus ini, namun jika membahas
kejanggalan – kejanggalan ini secara rinci maka tidak akan ada habisnya.
Peristiwa trisakti ini telah menarik perhatian dunia, mengutuk tindakan aparat
keamanan, yang dianggap biadab dan tidak manusiawi, dengan menembaki para
mahasiswa, sampai jatuh korban meninggal 4 orang – menyusul 1 lagi beberapa
hari kemudian.
Tragedi trisakti menjadi bukti pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
Pasalnya, dari hasil otopsi para korban ditemukan peluru tajam yang bersarang.
Dilansir dari Suara Pembaharuan, 14 mei 1998.
Dalam beberapa pekan ini peluru karet milik petugas keamanan menjadi
pergunjingan banyak pihak. Sehingga lebih populer dibandingkan gas air mata.
Kegunaan peluru karet, untuk menghalau masa. Karena, jika orang terkena peluru
karet, akan terasa perih pada bagian tubuh yang terkena sasaran. Sehingga massa
bisa bubar dibuatnya. Apalagi orang akan “takut” melihat petugas yang bersenjata
laras panjang. Lalu bagaimana dengan kasus trisakti?
“Petugas hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru
karet, dan gas air mata,” ujar kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Drs. Hamami Nata,
dalam jumpa pers di Mapolda, Rabu dinihari. Padalah pada uji balistik atau
otopsi, bahwa yang bersarang di tubuh korban adalah peluru tajam, dan bukan
peluru karet.15
14 El-Muhtaj, Majda. 2005. Hak Asasi Manusia dalamkonstitusi Indonesia : dari UUD 1945
sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002.Jakarta. Kencana Prenada Media.
15 Tragedi Trisakti merenungi kritik terhadap polri.Jakarta. Cipta Manunggal

11. 11
Ini membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh
aparatur negara. Aparatur negara yang seharusnya menjadi pengayom rakyat dan
pelindung hak – hak rakyat, justru melanggar hak – hak itu.
Mereka telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana
terumus dalam pasal 1 butir 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM :
Pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja,
atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang
dijamin oleh undang – undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.16
Peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan
pemerintah dalam menghadapi gelombang demokrasi mahasiswa dan masyarakat
akan perlunya reformasi.
Kekerasan – kekerasan yang tidak manusiawi dan sangat kejam yang
ditemukan dalam peristiwa itu mencakup tindakan – tindakan di bawah ini.
a. Telah terjadi pembunuhan yang sistematis. Tindakan itu dilakukan
terhadap mahasiswa demonstran.
b. Telah terjadi penganiayaan untuk membubarkan demonstrasi yang
dilakukan sejumlah mahasiswa dan anggota masyarakat yang
dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI (dahulu disebut ABRI).
c. Pada bulan Mei 1998, telah terjadi penghilangan secara paksa terhadap
5 (lima) orang yang diantaranya adalah aktifis dan anggota masyarakat
16 El-Muhtaj, Majda. 2005. Hak Asasi Manusia dalamkonstitusi Indonesia : dari UUD 1945
sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002.Jakarta. Kencana Prenada Media.

12. 12
yang hingga kini nasib dan keberadaannya tidak diketahui. Hal ini
dibuktikan dalam salah satu penyelidikan, bahwa saat salah seorang
saksi kasus ini dimintai keterang oleh pihal kepolisian, sehari
setelahnya keberadaanya tidak diketahui.
Dari analisis terhadap kejadian itu dapat disimpulkan bahwa telah
terpenuhi unsur – unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal jelas –
jelas undang – undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengatur
pelanggaran HAM berat yang meliputi genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan.
Adapun pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan
merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian bagian dari
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil.17
Analisa KPP HAM atas serangan yang dilakukan aparat TNI dan
POLRI pada peristiwa ini sangat jelas bukan merupakan serangan dalam
pengertian perang. Akan tetapi, serangan dalam pengertian “ suatu
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai
kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan
organisasi”, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan UU No. 26
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Berdasarkan penyelidikan, dalam usaha menghadang dan
membubarkan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat,
satuan kepolisian dan TNI melakukan penyerangn ke dalam kampus –
kampus dengan cara menembak, memukul, dan menendang. Penyerangan
iti tampak dengan jelas pada perstiwa Trisakti, dimana aparat militer dan
polisi menyerang ke arah kampus Trisakti dan Universitas Tarumanegara
(Untar) I dan II dengan menggunakan senjata api berpeluru hampa, karet,
dan tajam. Selain melakukan penyerangan terhadap demonstran hingga ke
dalam kampus, satuan – satuan tugas tersebut juga melakukan pemukulan
17 Triyanto. 2013. Negara Hukum dan HAM. Yogyakarta. Penerbit Ombak.

13. 13
dan penembakan membabi buta ke arah demonstran dan masyarakat
umum di wilayah kampus trisakti.
Selain dengan menggunakan alat – alat kekerasan, penyerangan
juga dilakukan dengan pernyataan – pernyataan verbal yang membenarkan
penyerangan yang dilakukan. Manhankam Pangab (saat itu) Jendral TNI
Wiranto, misalnya mengatakan : “ saya sudah perintahkan jajaran ABRI
untuk mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang nyata – nyata
sudah mengarah kepada hal – hal yang sudah bersifat anarkis”.
Lebih lanjut, berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dalam
penyelidikan, unsur sistematik dari penyerangan pada peristiwa itu sangat
nyata terpenuhi. Rencana untuk menghadapi gelombang aksi mahasiswa
dan masyaraat secara formal dijabarkan dalam kebijakan Operasi Mantap
ABRI (1997 – 1998). Melalui kebijakan operasional inilah, diturunkan
berbagai bentuk operasi di berbagai kodam, yang wujudnya berupa
penghadangan dan penyerangan terhadap demonstrasi mahasiswa pada
peristiwa ini.
Unsur sistematik juga terpenuhi dari pengerahahan sumber –
sumebr militer dan kepolisian yang dilengkapi peralatan kekerasannya.
Jumlah pasukan yang dikerahkan dalam menangani peristiwa tersebut
cukup besar.
Berdasarkan hasil penyelidikan pada peristiwa itu, unsur meluas
terpenuhi dengan nyata dari frekuensi serangan yang terus – menerus
dilakukan dan skala perbuatan yang terjadi disana. Pada peristiwa ini,
penyerangan yang dilakukan berlangsung berulang – ulang, dengan
melakukan penembakan secara membabi buta (indiscriminateshooting)
dan pemukulan terhadap warga sipil (yang sebagian besar mahasiswa).
Tindakan yang berulang ini tidak pernah dikoreksi, tetapi justru
dibenarkan dengan alasan pengamanan kerusuhan.18
18 Marzuki, Suparman. 2012. Pengadilan HAM di Indonesia : Melanggengkan Impunity. Jakarta.
Erlangga.

14. 14
Berdasarkan temuan – temuan dan kesimpulan – kesimpulan
penyelidikan KPP HAM mengajukan beberapa rekomendasi antara lain :
1. Meminta Komnas HAM untuk melimpahkan hasil penyelidikan
peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II untuk ditindak lanjuti
oleh Jaksa Agung RI dengan langkah penyelidikan sebagaimana yang
ditentukan dalam UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
2. Mendesak Pemerintah untuk segera mengambil tindakan hukum dan
administratif terhadap aparat negara khususnya aparat TNI dan Polri
yang telah menghalangi – halangi proses hukum untuk penegakan
keadilan (obstruction of justice) selama proses penyelidikan ketiga
peristiwa tersebut diatas.
3. Mendesak Pemerintah melalui Kejaksaan Agung untuk segara
melakukan prosen penyelidikan atas peristiwa kerusuhan Mei 1998
sesuai dengan rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta.19
19 Marzuki, Suparman. 2012. Pengadilan HAM di Indonesia : Melanggengkan Impunity. Jakarta.
Erlangga.

15. 15
D. KESIMPULAN
Pelanggaran HAM banyak terjadi di Indonesia terutama pada masa
revormasi dimana banyak terjadi pelanggaran HAM berat namun tidak ada
penyelesaian kasus yang jelas. Disini penulis hanya menuliskan sedikit
gambaran mengenai hal itu dan pelanggaran apa saja yang dilakukan. Tidak
bisa dipungkiri bahwa kasus trisakti merupakan salah satu dan kasus yang
belum ada titik terang penyelesaiannya, kasus ini seakan tenggelam bersama
pemerintahan orde baru. Dapat disimpulkan bahwa :
1. Pelanggaran HAM yang dilakukan pada kasus ini yaitu hak hidup, hak
berpendapat, hak merasa aman, hak untuk tidak disiksa dan dianiaya, serta
hak perlindungan.
2. Dari kesimpulan pihak penyidik kasus tragedi trisakti merupakan
pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan dan penyidik meminta
kasus ini segera diselesaikan.
3. Terlepas dari pembahasan dan kesimpulan – kesimpulan pihak berwenang
diatas, penulis memiliki opini sebagai masyarakat. Penulis menganggap
bahwa apa yang dilakukan oleh aparatur negara kepada para mahasiswa
dan masyarakat dalam peristiwa tersebut sangat tidak manusiawi. Alat
kelengkapan negara yang seharusnya menjadi pengaman dan pelindung
justru menjadi teror bagi mereka. Pembunuhan, penganiayaan dilakukan
oleh aparatur negara kita. Bahkan para demonstran seakan disandra atau
dikepung di dalam kampus hingga tak berani keluar karena takut
ditembak. Teror yang seakan tak berakhir.
Penulis juga meminta kepada pemerintah untuk segera mencari titik
terang kasus ini. Bukan justru mencari kambing hitam sebagai tersangka
kasus ini. Korban – korban yang berjatuhan dalam peristiwa ini, seakan
menjadi bukti rusaknya sistem hukum dan pemerintahan di negara kita saat
itu dan mungkin hingga sekarang.

16. 16
DAFTAR PUSTAKA
Cassese, Antonio. 1993. Hak – hak asasi manusia di dunia yang berubah. Jakarta.
Yayasan Obor Indonesia.
Cholisin. 2013. Ilmu Kewarganegaraan(civics). Yogyakarta. Penerbit Ombak.
Qomar, Nurul. 2014. Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi. Jakarta.
Sinar Grafika.
Anam, Khairul. 2011. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk
Perguruan Tinggi. Yogyakarta. Inti media.
Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia – Hakekat, konsep , & Implikasinya dalam
Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung. PT Refika Aditama
Kompas 12 mei 1998
Davies, Peter. 1994. Hak – Hak asasi manusia. Jakarta. Yayasan Obor indonesia
Kaelan dan Achmad zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta.
Paradigma.
Triyanto. 2013. Negara Hukum dan HAM. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
El-Muhtaj, Majda. 2005. Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia : dari
UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002. Jakarta. Kencana
Prenada Media.
Marzuki, Suparman. 2012. Pengadilan HAM di Indonesia : Melanggengkan
Impunity. Jakarta. Erlangga.
Tragedi Trisakti merenungi kritik terhadap polri. Jakarta. Cipta Manunggal

17. 17
Gambar tragedi Trisakti