BOP RA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 453 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing dan
tata kelola RA, perlu adanya program Bantuan Operasional
Pendidikan RA yang dapat menunjang proses belajar mengajar
di RA;
b. bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan
Operasional Pendidikan RA Tahun Anggaran 2016, perlu
dibuat petunjuk teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Pendidikan RA Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5767);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama;
Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
Perubahan Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN RA TAHUN ANGGARAN 2016.
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan
RA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dari Keputusan ini.
KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional
Pendidikan RA Tahun Anggaran 2016.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2016.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 25 Januari 2016
Direktur Jenderal,
TTD
KAMARUDDIN AMIN

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2016

Petunjuk Teknis BOP RA i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Dalam rangka pelaksanaan misi pendidikan islam Tahun 2015-2019 Kementeri-
an Agama RI menetapkan program pemberian Bantuan Operasional Pendidikan
Raudhatul Athfal (BOP RA). Program BOP RA merupakan program utama Pen-
didikan Anak Usia Dini yang diharapkan mampu membantu dalam memenuhi
biaya operasional Pendidikan RA dan memberikan layanan pendidikan yang ter-
jangkau dan bermutu.
Selain memprioritaskan peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Islam
bagi anak usia 0-6 tahun yang merupakan usia emas (golden age), program BOP
RA juga bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya saing dan tata kelola RA
(Raudhatul Athfal). Pemberian BOP RA tahun 2016 yaitu berupa pemberian dana
langsung kepada lembaga RA (Raudlatul Athfal) yang besarnya dihitung
berdasarkan jumlah siswa masing-masing RA dan satuan biaya bantuan sebesar
Rp. 300.000/Siswa,-. Penggunaan dana BOP RA diutamakan untuk membantu
lembaga RA (Raudlatul Athfal)dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan.
Pelaksanaan perencanaan, penyaluran dan penggunaan dana BOP RA dalam
Juknis ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan telah disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Agama.
Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, dasar dan guidance bagi se-
luruh pengelola BOP RA dalam melaksanakan program BOP pada RA (Raudhatul
Athfal) dengan tepat prosedur, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat
jumlah. Untuk itu, kepada seluruh pengelola BOP baik pada tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota dan Raudhatul Athfal (RA) agar memahami dan mem-
perhatikan sertamempedomani petunjuk teknis BOP ini dengan sebaik-baiknya.
Jakarta, 25 Januari 2016
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
TTD
Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Petunjuk Teknis BOP RA ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................. .............. 1
B. Pengertian BOP ............................................................................................. 2
C. Tujuan BOP..................................................................................................... 2
D. Sasaran dan Besar Bantuan BOP................................................................ 2
E. Waktu Penyaluran Dana .............................................................................. 2
F. Dasar Hukum ................................................................................................. 3
II. IMPLEMENTASI PROGRAM BOP.............................................................. 6
A. Rudhatul Athfal (RA) Penerima Program BOP........................................ 6
B. Peranan Program BOP dalam Pelaksanaan Program Pendidikan................... 6
C. Program BOP dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ....................... 6
III. ORGANISASI PELAKSANA.......................................................................... 8
A. Tugas dan Tanggungjawab Kemenag Tingkat Pusat.............................. 8
B. Tugas dan Tanggungjawab Kemenag Tingkat Provinsi......................... 8
C. Tugas dan Tanggungjawab Kemenag Tingkat Kab/Kota ...................... 8
D. Tugas dan Tanggungjawab RA ................................................................... 9
IV. MEKANISME PELAKSANAAN BOP ........................................................... 11
A. Mekanisme Alokasi Dana BOP .................................................................... 11
B. Mekanisme Penyaluran Dana BOP............................................................. 12
1. Mekanisme Penyaluran Dana BOP ........................................................ 12
2. Waktu Penyaluran Dana BOP ................................................................. 15
V. PENGGUNAAN DANA BOP RA ..................................................................... 16
A. Komponen Pembiayaan .............................................................................. 16
B. Larangan Penggunaan Dana BOP RA .............................................................. 16
C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di RA .............................................. 17
VI. MONITORING DAN SUPERVISI PROGRAM BOP RA .............................. 18
A. Monitoring oleh Kemenag Tingkat Pusat................................................. 18
B. Monitoring oleh Kanwil Kemenag Provinsi ............................................. 19
C. Monitoring oleh Kantor Kemenag Kab/Kota …………………………………. . 20
VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ................... 21
A. Pelaporan ................................................................................................. 21
B. Perpajakan ................................................................................................. 24
VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI ................................................................... 27
A. Pengawasan.................................................................................................... 27
B. Sanksi .............................................................................................................. 28
IX. PENGADUAN MASYARAKAT ..................................................................... 29

Petunjuk Teknis BOP RA iii
LAMPIRAN BOP
Formulir BOP-01 Surat Perjanjian Kerjasama.............................................................................. 31
Formulir BOP-02 Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening RA ........................................... 38
Formulir BOP-03 Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening RA.............................. 39
Formulir BOP-04 Rencana penggunaan Dana BOP.................................................................... 40
Formulir BOP-05 Laporan Penggunaan Dana BOP..................................................................... 41
Formulir BOP-06 Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKAM) ......................................... 42
Formulir BOP-07 Buku Kas Umum.................................................................................................... 43
Formulir BOP-08 Buku Pembantu Kas............................................................................................ 44
Formulir BOP-09 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak................................................. 45
Formulir BOP-10 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan................................................ 46
Formulir BOP-11 Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen................................................ 47
Formulir BOP-12 Kuitansi/Bukti Pembayaran............................................................................ 48
Formulir BOP-13 Kuitansi/Bukti Penerimaan............................................................................. 49

Petunjuk Teknis BOP RA 1
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 453 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Raudlatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang
diselenggarakan melalui jalur formal. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 28 ayat 3 disebutkan sebagai berikut:
“Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-
kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) atau bentuk lainnya yang sederajat.” Sedangkan
PAUD diluar jalur pendidikan formal adalah antara lain play group, TPA, TPQ dan
sejenisnya.
Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
dewasa ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan
pemerintah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga
pendidikan anak usia dini seperti RA dan sejenisnya terselenggara atas prakarsa dan
swadaya masyarakat.Pertumbuhan lembaga pendidikan semacam RA semakin
meningkat, begitu jugajumlah siswanya semakin bertambah.Dari data yang dimiliki
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan bahwa RA yang berjumlah
27.874, semuanya dikelola masyarakat berstatus swasta. Dimana jumlah siswanya
seluruh Indonesia adalah 1.180.243 terdiri dari 600.268 (50.9%) berjenis kelamin
laki-laki dan 579.975 (49.1%) merupakan siswa perempuan dengan rombongan
belajar ada 60.852 dengan jumlah siswa sebanyak 1.180.243 orang, sehingga
diketahui ratio rombel siswa sebanyak 1: 19.
Ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar
pelayanan minimal merupakan harapan dan tuntutan zaman yang perlu terus
diupayakan. Harapan itu perlu diwujudkan dalam tataran operasional mengingat
pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun adalah usia emas (the golden age).
Pada usia inilah merupakan titik berangkat menuju generasi muda bangsa yang
bermutu dan berkualitas.
Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang dan
adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki RA sebagai lembaga layanan pendidikan
anak usia dini, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat
Pendidikan Madrasah mengambil langkah kongkrit dengan cara memberikan BOP
RA.
Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas Kepala RA
untuk mengelola lembaga pendidikannya menjadi lebih baik sehingga akan
tercapaitujuan lembaga pendidikan yang ideal. Proses pembelajaran yang efektif dan
menyenangkan akan terwujud apabila didukung oleh program pengembangan
kesiswaan dan disertai oleh dukungan sarana prasarana yang menunjang.
Diharapkan juga bahwa dengan bantuan operasional tersebut dapat meluluskan
perserta didik yang berkualitas dan kompetitif sebagai row input calon siswa MI
yang bermutu.

Untuk terlaksananya BOP RA dengan prosedur, tepat guna, tepat waktu, tepat
sasaran dan tepat jumlah perlu disusun suatu petunjuk teknis yang dapat
dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program Peningkatan Kompetensi
Daya Saing Siswa RA
B. Pengertian BOP RA
BOP RA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada
RAyang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing RA.
BOP RA merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
RA yang dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasinon
personalia dan personalia. Secara detil jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana
BOP RA dibahas pada bagian penggunaan dana BOP RA.
C. Tujuan BOP RA
Secara umum program BOP RA bertujuan untuk mewujudkan layanan
pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam
rangka mendukung Program PAUD.
Secara khusus program BOP bertujuan untuk:
1) Membantu biaya operasional RA.
2) Mengurangi angka putus sekolah pada RA.
3) Meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA.
4) Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa RA dari
keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah.
5) Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa kurang
mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan
bermutu.
D. Sasaran Program dan Besar DanaBantuan BOP RA
Sasaran program BOP RA adalah semua RA di seluruh Indonesia yang telah
memiliki izin operasional.
Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah
siswa per RA dengan besaran Rp 300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut
disalurkan dalam satu periode.
E. Waktu Penyaluran Dana
Pada Tahun Anggaran 2016, dana BOP diberikan selama satu tahun untuk
periode Januari sampai Desember 2016, dengan mekanisme pencairan satu kali
tahapan atau lebih dalam setahun.

F. Dasar Hukum
Dasar hukum pemberian BOP adalah:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5767);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas
penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang
lain;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat
Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;

25. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Agama;
26. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ/2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPNBm bagi
pemungutan PPN dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan.

BAB II
IMPLEMENTASI PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
A. Raudlatul Athfal (RA)Penerima Program BOP RA
1. RA penerima dana BOP RA berkewajiban untuk mengisi data individual secara
online ke website EMIS atau manual ke Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi;
2. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa RA atas pengalokasian dana BOP RA,
untuk membantu (discount fee) siswa RA dari keluarga tidak mampu dari
kewajiban membayar iuran dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler
lainnya;
3. RA yang menolak menerima dana BOP RA harus diputuskan melalui persetujuan
orang tua siswa melalui Komite dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di RA tersebut;
4. Seluruh RA yang menerima program BOP RA harus mengikuti pedoman yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
B. Peranan Program BOP RA dalam Pelaksanaan Program Pendidikan
Program BOP RA merupakan salah satu program utama pemerintah
yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan program PAUD di Indonesia.
Mengingat pentingnya program ini, seluruh pengelola pendidikan RA wajib
memperhatikan hal-hal berikut:
1. Program ini memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity)
bagi seluruh siswa RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang
terjangkau dan bermutu;
2. Program ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses layanan
pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu;
3. Program ini mempersempit gap partisipasi RA antar kelompok
penghasilan (kaya-miskin) dan antar wilayah (kota-desa);
4. Program ini menyediakan sumber dana bagi RA untuk mencegah siswa
putus sekolah karena alasan tidak mampu membayar iuran pendidikan
dan biaya ekstrakurikuler;
5. Program ini mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah
daerah dan masyarakat untuk memberikan dukungan dalam
pengembangan RA.
C. Program BOP RA dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Program BOP RA memberikan dukungan kepada RA untuk menyusun
perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan masing-masing RA. Pelaksanaan program ini dilaksanakan
secara demokratis, transparan, dan akuntabel yang dilaksanakan secara bersama
antara pihak RA, Komite, dan anggota masyarakat.

Pengelolaan program BOP RA menjadi kewenangan RA secara mandiri
dengan melibatkan Kepala RA, Dewan Guru dan Komite RA. Penggunaan
dana BOP RA semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan
layanan pendidikan pada lembaga RA.
Melalui program BOP RA ini, warga RA diharapkan dapat lebih
mengembangkan RA dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. RAmengelola dana secara profesional, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
2. BOP RA harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan RA
dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen RA.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA
Program BOP RA dikelola secara terpadu oleh Direktorat Pendidikan
Madrasah, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kota/Kabupaten.
Dengan demikian, maka proses pendataan, pencairan, dan penyaluran dana
BOP RA dikelola oleh Kankemenag Kota/Kabupaten, Kanwil Kemenag Provinsi
danDirektorat Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam.
A. Tugas dan TanggungjawabKementerian Agama Tingkat Pusat
1. Menyusun rancangan program;
2. Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap Provinsi;
3. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
4. Melakukan penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan
program BOP RA;
5. Menyusun database RA tingkat nasional;
6. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
8. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang
dilakukan oleh Tim Manajemen BOP RA Provinsi;
9. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait.
B. Tugas dan TanggungjawabKementerian Agama Tingkat Provinsi
1. Mengusulkan dan menetapkan alokasi dana BOP RA pada tingkat
kabupaten/kota;
2. Melakukan koordinasi dengan Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota
dalam rangka penyaluran dana BOP RA;
3. Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan
dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
4. Mempersiapkan dan menyusun anggaran BOP RA ke dalam DIPA Kanwil
sesuai dengan Akun dan peruntukannya;
5. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program BOP RA di tingkat
provinsi;
6. Melakukan pendataan penerima bantuan;
7. Menyalurkan dana ke RA sesuai dengan kuota yang ditetapkan
10. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Direktorat
Pendidikan Madrasah dan instansi terkait.
C. Tugas dan Tanggungjawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
1. Mengusulkan dan menetapkan alokasi dana BOP RA untuk setiap RA
(Raudhatul Athfal);
2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada RA (Raudhatul Athfal)
penerima BOP RA;
3. Melakukan pendataan RA (Raudhatul Athfal);

4. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil
Kemenag Provinsi dan dengan RA (Raudhatul Athfal)dalam rangka
penyaluran dana;
6. Melaporkan pelaksanaan program BOP RA kepada Bidang Pendidikan
Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi;
7. Mengumpulkan data dan laporan dari RA (Raudhatul Athfal);
9. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat
kabupaten/kota;
10. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Bidang Pendidikan
Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi dan instansi terkait;
D. Tugas dan Tanggungjawab RA (Raudhatul Athfal)
1. Penanggungjawab
Kepala Raudhatul Athfal
2. Anggota
a. Pendidik yang ditugaskan oleh Kepala RA untuk bertanggung jawab
dalam mengelola dana BOP RA
b. Satu orang dari unsur Komite RA
Adapun tugas dan tanggungjawab RA (Raudhatul Athfal)
1. Memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota setelah dana BOP RA
diterima;
2. Bersama-sama dengan Komite RA, mengidentifikasi siswa miskin yang
akan dibantu dari segala jenis iuran;
3. Mengelola dana BOP RA secara bertanggungjawab dan transparan;
4. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh
dibiayai oleh dana BOP RA serta rencana penggunaan dana BOP RA di
RA(Raudhatul Athfal) menurut komponen dan besar dananya di papan
pengumuman madrasah;
5. Mengumumkan besar dana BOP RA yang digunakan oleh raudhatul athfal
di papan pengumuman RA(Raudhatul Athfal)yang ditandatangani oleh
Kepala raudhatul athfal, Bendahara, dan Komite RA;
6. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOP RA dan barang-barang
yang dibeli oleh RA(Raudhatul Athfal)yang ditandatangani oleh Kepala
raudhatul athfal, Bendahara, dan Komite RA (lihat pertanggungjawaban
keuangan BOP RA);
7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di
RA(Raudhatul Athfal);

9. Menyampaikan laporan penggunaan dana BOP RA kepada Kantor
Kemenag Kab/Kota.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN BOP RA
A. Mekanisme Alokasi Dana BOP RA
Pengalokasian dana BOP RA dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
mengumpulkan data jumlah siswa RA(Raudhatul Athfal) pada tiap
Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama
dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan
data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
b. Atas dasar data jumlah siswa RA(Raudhatul Athfal) pada tiap provinsi
berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat
Pendidikan Madrasah menetapkan alokasi dana BOP RA untuk madrasah
pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian
Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
c. Setelah menerima alokasi dana BOP RA dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam, Bidang Madrasah/TOS Kanwil Kementerian Agama
Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap
RAsebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOP RA di tiap RA;
Dalam menetapkan alokasi dana BOP RA pada setiap RA(Raudhatul Ath-
fal) perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat
dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai
berikut:
a. Alokasi dana BOP RA untuk periode Januari-Juni 2016 didasarkan pada
jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran 2015/2016.
b. Alokasi dana BOP RA untuk periode Juli-Desember 2016 didasarkan pada
data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2016/2017. Oleh ka-
rena itu setiap RA(Raudhatul Athfal) harus segera menyerahkan Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Ka-
bupaten/Kota setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2016 selesai.

B. Mekanisme Penyaluran Dana BOP RA
1. Mekanisme Penyaluran Dana BOP RA
Penyaluran dana BOP RA dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama
Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pencairan
dana BOP RA dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung
(LS) ke rekening RA sebagai penerima bantuan operasional, atau dengan
pembayaran Uang Persediaan (UP).
1.1. Penetapan Pejabat Perbendaharaan
a. Dalam hal DIPA dana BOP RA dialokasikan pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi:
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat
menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus
pencairan dana BOP RA pada masing-masing Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan.
- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi selaku kepala
satuan kerja (satker) dapat mengangkat Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP) pada masing-masing Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan.
b. Dalam hal DIPA dana BOP RA dialokasikan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota:
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat
menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus
pencairan dana BOP RAlebih dari 1 (satu) orang sesuai
kebutuhan melalui Surat Keputusan.
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selaku
kepala satuan kerja (satker) dapat mengangkat Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP) khusus pencairan dana BOP RA
lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan melalui Surat
Keputusan.
1.2. Syarat penyaluran dana BOP RA adalah:
a. Dalam pengajuan pencairan dana BOP RA, lembaga RA
menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKARA);
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP RA yang
telah diterima oleh RA pada tahap sebelumnya, seluruhnya harus
sudah diserahkan kepada PPK sebagai dokumen laporan;
c. Diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima
BOP RA yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
d. Atas nama KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama (For-
mulir BOP-01) dengan Kepala RA sebagai penerima dana BOP RA,
yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak;
e. PPK mengesahkan/menyetujui pengiriman dana BOP RA kepada
RA yang dituangkan dalam bentuk kuitansi/bukti penerimaan;
f. Kepala RA menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) kepada PPK;

1.3. Peyaluran dana BOP RA dilaksanakan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota dengan tahap-tahap sebagai berikut :
1.3.1. Pembayaran Langsung (LS)
a. Mekanisme pencairan BOP RA dapat menggunakan
mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang
kepada RA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN);
b. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan
pencairan dana BOP RA yang diajukan RA sesuai dengan
Petunjuk Teknis;
c. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh
kedua belah pihak, menerbitkan SK PPK tentang penerima
bantuan, menerima SPTJM dari Kepala RA, dan kuitansi
bukti penerimaan telah ditandatangani oleh Kepala RA dan
disahkan oleh PPK;
d. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis
BOP RA, PPK menyampaikan informasi kepada RA untuk
melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
e. Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang ditujukan kepada KPPN
berdasarkan pengajuan SPP dari PPK;
1.3.2. Pembayaran Uang Persediaan (UP)
a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan
UP/TUP kepada Kepala KPPN setempat;
b. Dalam hal dibutuhkan, KPA dapat mengajukan persetujuan
besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pa-
gu DIPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan berdasarkan pengajuan rekapitulasi
RKARA dari BPP kepada BP;
c. Pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) kepada satu penyedia barang/jasa dapat
menggunakan mekanisme UP/TUP melalui PPK dan BPP
khusus dana BOP RA;
d. Dalam hal pembayaran kepada satu penyedia barang/jasa
melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak
dapat dilakukan dengan LS, dapat dilakukan dengan UP
oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA;
e. Bendahara Pengeluaran mentransfer dana UP/TUP kepada
BPP khusus BOP RA melalui rekening sesuai kebutuhan
mengacu pada RKARA;
f. Penyaluran dana UP kepada BPP oleh BP dilakukan ber-
dasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani

oleh PPK atas nama KPA yang dilampiri rincian kebutuhan
dana masing-masing BPP;
g. Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui BP apabila
UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50%
(lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan
penggantian (revolving) UP yang telah digunakan
sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih
tersedia dalam DIPA;
h. Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam
pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian
yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-
masing BPP;
i. Setiap pembayaran UP/TUP oleh BPP berdasarkan Surat
Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh PPK atas
nama KPA. SPBy tersebut harus dilampiri bukti-bukti
pengeluaran berupa kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak
dan SSP, dan nota/bukti penerimaan barang/jasa atau
dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang
disetujui/disahkan oleh PPK;
j. KPA dapat mengajukan TUP kepada kepala KPPN dalam hal
sisa UP pada BP tidak cukup tersedia dengan syarat
digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama satu
bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
k. Apabila penggunaan dan pertanggungjawaban TUP tidak
dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan, KPA dapat
mengajukan perpanjangan waktu pertanggungjawaban
kepada kepala KPPN hingga satu bulan berikutnya;
l. Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka
dengan menyalurkan dana UP/TUP oleh BP/BPP kepada
pihak RA berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang
ditandatangani oleh BP/BPP, Kepala RA, dan PPK atas
nama KPA dengan memperhatikan batas waktu
pertanggungjawaban.
m. Lembaga RA dapat membelanjakan sendiri atas uang muka
tersebut sesuai RKARA yang telah diajukan dengan mem-
perhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban.
n. Dalam rangka pelaksanaan mekanisme pencairan dana BOP
RA dengan uang muka tersebut berdasarkan SPBy
dilampiri:
- Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran.
- Rincian kebutuhan dana.
- Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang
muka kerja.
o. Pengajuan pembayaran UP/TUP tahap berikutnya, BPP
harus menyiapkan bukti-bukti laporan
pertanggungjawaban kepada BP terhadap UP/TUP yang
telah dibayarkan sebelumnya;

p. Atas penyaluran dana UP/TUPkepada BPP oleh BP, harus
disertai kuitansi/bukti penerimaan atas penyaluran dana
UP/TUP (bukti transfer) sebanyak 2 (dua) lembar dengan
ketentuan lembar kesatu disampaikan kepada BPP sebagai
bukti bahwa dana UP/TUP telah diterima oleh BPP dan
lembar kedua disimpan oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Waktu Penyaluran dana BOP RA:
Penyaluran dana BOP RA tahun Anggaran 2016 yang ada di Satuan Kerja,
penyalurannya dapat dilakukan dalam satu tahap atau lebih. Jika pada
akhir tahun anggaran terdapat sisa dana BOP RA yang ada di rekening
RA harus disetorkan ke kas negara.

BAB V
PENGGUNAAN DANA BOP RA
A. Komponen Pembiayaan
Dana BOP RA yang diterima oleh RA dapat digunakan untuk
membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut:
1. Pengembanganperpustakaan
2. Pembelian alat peraga edukatif
3. Pembelian bahan habis pakai
4. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
5. Langganan daya dan jasa lainnya
6. Kegiatan penerimaan siswa baru
7. Biaya pemantauan/pendeteksian tumbuh kembang anak
8. Biaya Peningkatan gizi anak atau pemberian makan tambahan
9. Penyusunan dan pelaporan
10. Pembelian perangkat pengolahan data
11. Perawatan sarana dan prasarana RA
12. Pengembangan profesi guru
13. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan
Tenaga Kependidikan bukan PNS.
Dalam menggunakan dana BOP RA, RA(Raudhatul Athfal) harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Prioritas utama penggunaan dana BOP RA adalah untuk kegiatan operasional RA;
2. Bagi RA yang telah menerima dana bantuan yang lain, tidak diperkenankan
menggunakan dana BOP RA untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana
BOP RA tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka RA
dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh
lembaganya;
3. Biaya transportasi dan uang harian bagi guru yang bertugas diluar jam mengajar
harus mengikuti peraturan yang berlaku.
B. Larangan Penggunaan Dana BOP RA
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOP RA
atau software sejenis;
5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan memerlukan
biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan
sejenisnya;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan
pribadi (bukan inventaris raudhatul athfal), kecuali untuk siswa miskin;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah
pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOP RA/perpajakan
program BOP RA yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian
Agama.
C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di RA
Pembelian barang/jasa dilakukan oleh RA dengan ketentuan:
1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan
barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari
penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga
serta tepat guna;
3. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia
barang/jasa;
4. Diketahui oleh Komite RA;

BAB VI
MONITORING DAN SUPERVISI PROGRAM BOP RA
Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan
pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan
program BOP RA. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan
bahwa dana BOP RA diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara,
dan penggunaan yang tepat.
Komponen utama yang dimonitor antara lain:
1. Alokasi dana BOP RA pada RA penerima bantuan;
2. Penyaluran dan penggunaan danaBOP RA;
3. Pelayanan dan penanganan pengaduanmasalah BOP RA;
4. Administrasi keuangan BOP RA;
5. Pelaporan serta pengumuman rencana penggunaan dana BOP RA.
Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan
penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama
dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari
fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan.
Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Direktorat Pendidikan
Madrasah dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.
A. Monitoring oleh Kementerian Agama Tingkat Pusat
1. Monitoring Pelaksanaan Program
a. Monitoring ditujukan untuk memantau:
1) Penyaluran dan penyerapan dana BOP RA.
2) Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
b. Responden adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, RA(Raudhatul Athfal),
murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan;
c. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada
saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
d. Merencanakan dan membuat jadual monitoring dengan
mempertimbangkan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi.
2. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
a. Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding,
investigasi, menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan dan
mendokumentasikannya;

b. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan
pengaduan masalah BOP RA;
c. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani
pengaduan dan penyimpangan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan;
d. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi;
e. Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai
dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.
Pengaduan ke Kementerian Agama Pusat melalui email :
boprakemenag@gmail.com
B. Monitoring oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi
1. Monitoring Pelaksanaan Program
1) Penyaluran dan penyerapan dana BOP RA di raudhatul athfal
2) Penggunaan dana BOP RA di tingkat raudhatul athfal
b. Responden terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
raudhatul athfal, murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan;
c. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada
saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
d. Merencanakan dan membuat jadual monitoring dengan
mempertimbangkan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau oleh Kementerian Agama
Tingkat Pusat.
2. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
a. Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding,
investigasi, menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan dan
mendokumentasikannya;
b. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan
pengaduan masalah BOP RA;
c. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan
penyimpangan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan;
d. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi;
e. Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai
dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

C. Monitoring oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
1. MonitoringPelaksanaan Program
1) Penyaluran dan penyerapan dana BOP RA di RA(Raudhatul Athfal)
2) Penggunaan dana BOP RA di tingkatRA(Raudhatul Athfal)
b. Responden terdiri dari RA(Raudhatul Athfal), murid dan/atau orangtua
murid;
c. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca
penyaluran dana;
d. Merencanakan dan membuat jadwal monitoring dengan
mempertimbangkan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi atau oleh Kementerian Agama Tingkat
Pusat;
e. Monitoring dapat melibatkan Pengawas Madrasah secara terintegrasi
dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Madrasah.
2. Monitoring Penanganan Pengaduan
a. Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi
dan menyelesaikan masalah yang muncul di raudhatul athfal.
b. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan
penyimpangan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan.
c. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
program BOP RA, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat,
Provinsi/Kabupaten/Kotadiwajibkan untuk melaporkan realisasi dana BOP
RA.
A. Pelaporan
1. Tingkat RA
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran RA(RKARA)
Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKARA)harus memuat
rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua
sumber dana yang diterima RA. RKARA ini harus ditandatangani oleh
Kepala RA dan diketahui oleh Ketua Yayasan atau Komite RA.
Dokumen ini disimpan di RA dan diperlihatkan kepada pengawas,
Kepala Seksi RA, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
RKARA dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun
demikian dapat dilakukan evaluasidan jika diperlukan dilakukan re-
visi pada semester kedua. Oleh karena itu, RA dapat membuat
Formulirtahunan yang dirinci per semester sebagaimana Formulir
BOP-06.
RKARA perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan secara
rinci yang dibuat tahunan dan semesteran untuk setiap sumber dana
yang diterima RA.
b. Pembukuan
RA diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh
RA khusus untuk program BOP RA. Buku yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1) Buku Kas Umum (Formulir BOP-07)
Buku Kas Umum disusun untuk masing-masing rekening bank
yang dimiliki oleh RA.Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi
semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak
ketiga yang meliputi:
i) Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BOP RA atau sumber
dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan
jasa giro dari bank.
i) Kolom Pengeluaran: pembelian barang dan jasa, biaya
administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran
pajak.
Buku Kas Umum ini harus diisi pada tiap transaksi (segera setelah
transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu
minggu/bulan). Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum

juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu
Kas. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara BOP
RA dan Kepala RA.
Dokumen ini disimpan di RA dan diperlihatkan kepada pengawas
RA, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2) Buku Pembantu Kas (Formulir BOP-08)
Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi
penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai.
Buku Pembantu Kas ini harus mencatat tiap transaksi dan
ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala RA. Dokumen ini
disimpan di RA dan diperlihatkan kepada pengawas,Seksi RA Kan-
tor Kementerian Agama Kab/Kota, dan para pemeriksa lainnya
apabila diperlukan.
Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh RA untuk program
BOP RA, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat
dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam
hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib
mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-
kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan
Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah
ditandatangani Kepala RA dan Bendahara RA;
2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas
Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal
kejadiannya;
3) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh
Bendahara dan diketahui oleh Kepala RA;
4) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta;
5) Apabila ada kesalahan atas penulisan angka/huruf, maka yang salah
agar dicoret dengan dua garis rapih, sehingga tulisan yang semula
salah masih dapat dibaca kemudian diparaf;
6) Apabila dalam satu bulan berjalan tidak/belum terjadi transaksi
pengeluaran/ penerimaan, maka tetap ada pembukuan dalam bulan
tersebut dengan uraian NIHIL dan ditandatangani oleh Bendahara dan
diketahui oleh Kepala RA;
7) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti
dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-
bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru
dengan Berita Acara Serah Terima.

c. Bukti Pengeluaran
i. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti
kwitansi yang sah;
ii. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk
transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea
meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp
250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai
dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai
nominal lebih besar dari Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai
dengan tarif sebesar Rp 6.000,-;
iii. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai
dengan peruntukannya;
iv. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah
dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
v. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala RA dan lunas
dibayar oleh Bendahara;
vi. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh RA sebagai
bahan bukti dan bahan laporan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Manajemen BOP RA:
a. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA harus dilaporkan oleh setiap
RAke Tim Manajemen BOP RA Kemenag Provinsi, Seksi Pendidikan
Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Laporan lengkap
penggunaan dana BOP RA disimpan di RA untuk bahan pemeriksaan,
tetapi dapat juga dijadikan sebagai syarat pencairan pada semester
berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-
masing Tim Manajemen BOP RA Provinsi.
b. Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran
disampaikan kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemen-
terian Agama Kabupaten/Kotapaling lambat bulan Januari tahun
berikutnya.
2. Tingkat Provinsi / Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota
Hal-hal yang perlu dilaporkan dari Tim Manajemen BOP RAprovinsi Seksi
Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota adalah:
a. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA dari sisi pembelajaan
(expenditure) barang atau kegiatan yang diperbolehkan digunakan dari
dana BOP RA pada tiap kabupaten/kota.
b. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA dari sisi penerimaan (revenue)
siswa RA terhadap dana BOP RA pada tiap kabupaten/kota
sebagaimana.

3. Tingkat Pusat
Hal-hal yang perlu dilaporkan dari Direktorat Pendidikan Madrasah
adalah:
a. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA dari sisi pembelanjaan
(expenditure) barang atau kegiatan yang diperbolehkan digunakan dari
dana BOP RA pada tiap provinsi.
b. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA dari sisi penerimaan (revenue)
siswa RA terhadap dana BOP RA pada tiap provinsi.
B. Perpajakan
Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOP RA diatur sebagai
berikut.
1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP RA untuk
pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan
siswa baru; kesiswaan; laporan hasil belajar siswa; pembelian bahan-bahan
habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum;
pengembangan profesi guru; pembelian bahan-bahan untuk
perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah.
Bendaharawan/pengelola dana BOP RA tidak termasuk bendaharawan
pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai
pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Kewajiban perpajakan bagi
bendaharawan/pengelola dana BOP RA pada RA(Raudhatul Athfal) yang
terkait atas penggunaan dana BOP RA untuk belanja barang sebagaimana
tersebut di atas adalah:
i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak
termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
ii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena
Pajak).
2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP RA untuk
pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks
yang sudah rusak.
Bendaharawan/pengelola dana BOP RA pada RA(Raudhatul Athfal) adalah
tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai
pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan
demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOP RA

pada RA(Raudhatul Athfal) yang terkait dengan pembelian/penggandaan
buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak
termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
iii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena
Pajak) atas pembelian buku yang bukan buku-buku pelajaran umum,
kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan
penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, dan
penyusunan laporan BOP RA. Bendaharawan/penanggung jawab dana BOP RA
pada RA(Raudhatul Athfal) adalah:
a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh
Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah
bruto honor.
b. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut :
i. Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen).
ii. Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.
iii. Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan
bruto.
4. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP dalam
rangka membayar honorarium guru honorer raudhatul athfal yang tidak
dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan
diatur sebagai berikut:
a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
(GBPNS), Tenaga Kependidikan Bukan PNS (TKBPNS), untuk jumlah sebulan
sampai dengan Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak
terhutang PPh Pasal 21.
b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan
penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut:
i. Penghasilan sebulan XX
ii. Penghasilan netto setahun (x 12) XX
iii. Dikurangi PTKP*) XX
iv. Penghasilan Kena Pajak XX

v. PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst XX
vi. PPh Pasal 21 sebulan (:12) XX
*) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah:
a. Status sendiri Rp 24,3 juta
b. Tambahan status kawin Rp 2,025 juta
c. Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @ .. Rp2,025 juta
5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP, pada
raudhatul athfal, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang
pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan raudhatul
athfal harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari
atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah).
b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-
rata penghasilan sehari melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan
jumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan
jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK HONOR GBPNS/TKBPNS
Seorang Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di raudhatul athfal A memperoleh
honor bulanan sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan, dia memiliki istri tapi belum
memiliki anak, maka perhitungan PPh Pasal 21 adalah sbb:
1) Penghasilan sebulan Rp. 2.500.000,-
2) Penghasilan netto setahun (x12) Rp. 30.000.000,-
3) Dikurangi PTKP
c. Guru non PNS Rp. 24.300.000,-
d. Istri Rp. 2.025.000,-
Jumlah PTKP Rp. 26.325.000,-
4) Penghasilan Kena Pajak
Rp. 30.000.000,- – Rp. 26.325.000,- = Rp. 3.675.000,-
5) PPh Pasal 21 terutang setahun (5% x Rp.3.675.000,- = Rp. 183.750,-)
6) PPh Pasal 21 sebulan (:12) Rp. 15.313,-/bulan

BAB VIII
PENGAWASAN DAN SANKSI
A. Pengawasan
Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan
untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan
penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara,
pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
Pengawasan program BOP RA meliputi pengawasan melekat (Waskat),
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan
masing-masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat pusat, Provinsi,
kab/kota maupun RA. Prioritas utama dalam program BOP RA adalah
pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilyah Kementerian AgamaProvinsi
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada RA.
2. Pengawasan Fungsional Internal
Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOP RA
secara internal adalah Inspektorat Jenderal KementerianAgama RI. Instansi
tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan
lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pengawasan Eksternal
Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOP
RA adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini
bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga
tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat
melakukanpemeriksaan terhadap program BOP RA.
5. Pengawasan Masyarakat
Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOP RA, program ini
juga dapat diawasi olehunsur masyarakat dan unit-unit pengaduan
masyarakat yang terdapat di RA, Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Pusat.Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret
pelaksanaan program BOP di RA, namun tidak melakukan audit. Apabila
terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOP RA, agar segera
dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang
lainnya.

B. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau RA dan/atau siswa, akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat
yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat
diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:
1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-
undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian
dana BOP yang terbukti disalahgunakan ke kas negara;
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan
dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan
penyimpangan dana BOP RA;
4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada
kabupaten/kota dan provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut
dilakukan secara sengajadan tersistem untuk memperoleh keuntungan
pribadi, kelompok atau golongan.

BAB IX
PENGADUAN MASYARAKAT
1. Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka
dapat menyampaikannya melalui:
Telepon : 021 - 3811523
Faksimil : 021-3859117
Email : boprakemenag@gmail.com
Website : http://madrasah.kemenag.go.id
2. Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan juga menyediakan nomor telepon/email
untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah
yang menjadi tanggungjawabnya.

LAMPIRAN BOP RA

(Logo Kanwil/Kankemenag)
(Logo Raudhatul Athfal)
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : ………….. (Kemenag)
NOMOR : ................. (Raudhatul Athfal)
TENTANG
PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ........ /KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN .......... / KOTA ..........
DENGAN
RAUDHATUL ATHFAL ……….
Pada hari ini …… tanggal ……. bulan ……..tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : ...............
NIP : NIP.................
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran No. ……. tanggal …………
Alamat : …………
Yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ........
/Kantor Kementerian Agama Kabupaten .......... / Kota .........dan untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : …………..
Jabatan : Kepala Raudhatul Athfal ………… berdasarkan Surat Ketua
Yayasan No : ........... tanggal ................
Alamat : ………………..
Yang bertindak untuk dan atas nama Raudhatul Athfal …………dan untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
Formulir BOP–01
Ditandatangani olehKepala RA dan PPK

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan
masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa
berdasarkan:
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
8. Peraturan Pemeritah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor ……………. tentang Pedoman Umum ………….
11. Akte Pendirian Raudhatul Athfal ........ beserta perubahannya;
12. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor .......... tanggal .......... Tentang
Penunjukan Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan RA;
13. DIPA Satker …….. Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-………….. tanggal ............
revisi ke-.......... tanggal ..............

PARA PIHAK menyatakan bahwa :
1. PIHAK PERTAMA memberikan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul
Athfal (BOP RA) kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal;
2. PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana
dimaksud butir 1 di atas ;
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
( 1 ) Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran
Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang dananya berasal dari
DIPA Satker ………… Tahun Anggaran 2016.
( 2 ) Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan
Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal dilakukan secara lebih efektif, efisien dan
akuntabel.
Pasal 2
NILAI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL
( 1 ) Nilai Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang dituangkan dalam
perjanjian ini adalah sebesar sisa Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul
Athfal yang belum disalurkan kepada Raudhatul Athfal ............ yaitu sebesar
Rp............ (dengan huruf).
( 2 ) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar
perhitungan sebagaimana lampiran perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan
menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
Pasal 3
PEMBEBANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL
Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal dibebankan pada DIPA
Satker Tahun Anggaran 2016 dengan kode pembebanan ..........
Pasal 5
TATA CARA PENYALURAN
( 1 ) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal dilakukan
dengan pengajuan Surat Perintah Membayar kepada KPPN Jakarta II oleh PIHAK
PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang
ditujukan langsung kepada Rekening PIHAK KEDUAmelalui Bank ....... Rekening No.
......... atas nama Raudhatul Athfal ..........

( 2 ) Pencairan pembayaran dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA mengajukan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Raudhatul Athfal kepada PIHAK PERTAMA
dengan dilampiri:
1. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara
sekaligus;
2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantu-
an;
4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM).
( 3 ) PIHAK PERTAMA memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
( 1 ) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoringpenggunaan Dana Bantuan
Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA;
b. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksa-
naan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA;
c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Operasional Pen-
didikan Raudhatul Athfal kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat
penyaluran dana bantuan; dan
( 2 ) Hak dan berkewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan
Raudhatul Athfal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal telah men-
yampaikan syarta-syarat penyaluran dana bantuan kepada PIHAK PERTAMA;
b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan Operasional Pendidi-
kan Raudhatul Athfal sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional
Pendidikan Raudhatul Athfal ;
c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan
Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA;
d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan
Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang tidak digunakan sampai dengan
akhir tahun anggaran 2016 paling lambat tanggal 31 Desember 2016; dan
e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA.

Pasal 7
PERNYATAAN KESANGGUPAN
Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:
1. Menggunakan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal sesuai dengan Petun-
juk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal ;
2. Menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Ath-
fal yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 paling lambat tang-
gal 31 Desember 2016.
Pasal 8
SANKSI
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini,
PIHAK PERTAMA akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan
sanksi penghentian penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal
pada tahun berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan
unsur tindak pidana.
Pasal 9
LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA
PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional
Pendidikan Raudhatul Athfal setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA
Pasal 10
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal
Tahun Anggaran 2016 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 8 Januari
2017.
Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
( 1 ) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan masa jangka waktu pelaksanan perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Surat Perjanjian ini.
( 2 ) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu
Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:
a. Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak
memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan
b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa
Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pa-
da Pasal 6 Surat Perjanjian ini.

( 3 ) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30
(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak
yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini;
c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat
Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara
sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak
dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan; dan
d. Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu melaporkan
kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan
penugasan.
Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
( 1 ) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat
perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung
antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh
Para Pihak dalam bentuk mediasi.
( 2 ) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri ...... sebagai tempat
penyelesaian perselisihan.
Pasal 13
PENUTUP
( 1 ) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
( 2 ) Perjanjian ini terdiri dari 7 (tujuh) halaman yang merupakan satu kesatuan dan
menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi
paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran
yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
( 3 ) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup
untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
( 4 ) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak
tanggal …………….. 2016.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : ...................... 2016
Untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
........ /Kantor Kementerian Agama
Kabupaten .......... / Kota .........
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
……………………………….
NIP………………………….
Untuk dan atas nama
Raudhatul Athfal ……………
KEPALA RAUDHATUL ATHFAL,
.............................

1
2
1
2
1
2
NamaRekening
(NamaLembagatidak
BolehRekeningPribadi)
NIP.
…………………………………………………………………………
KepalaSubbagianTataUsaha
DibuatolehKasiMadrasahKab/Kota
DikirimkeTimManajemenBOPProvinsi
No
NIP
………………………………………………………………..
KantorKementerianAgamaKab/Kota……………
Kabupaten/Kota:
Provinsi:
Nomor
Rekening
REKAPITULASINAMADANNOMORREKENINGRAPENERIMADANABOPTINGKATKAB/KOTA
KepalaSeksiMadrasah
Mengetahui,
Penandatangan(2orang)
KantorKementerianAgamaKab/Kota……………..
FORMULIRBOP-02
NSMNamaRABankCabang
………..tanggal,…………………..

SURAT PERNYATAAN
PENGIRIMAN NOMOR REKENING RA
Pada hari ini, tanggal ..........……………................ kami kirimkan salinan halaman pertama
Buku Tabungan Bank ................................. alamat Bank ....................................................... atas
nama RA :
Nama RA : .....................................................................................................................................
NSM : .....................................................................................................................................
Alamat RA : Jalan...........................................................................................................................
Kel/Desa..................................................................................................................
Kecamatan..............................................................................................................
Kab/Kota.................................................................................................................
No Rekening : .....................................................................................................................................
Atas Nama : 1. Jabatan ...................................................................................................................
2. Jabatan ...................................................................................................................
Nomor telepon yang bisa dihubungi jika fax yang kami kirimkan kurang jelas :
1. No.....................................................Telp..................................................................................................
2. No. ..................................................Telp..................................................................................................
3. No. ..................................................Telp..................................................................................................
Yang Mengirimkan
( ........................................ )
Formulir BOP–03
Dibuat oleh RA
Dikirim ke Tim Manajemen BOP Kab/Kota

CONTOH
RENCANA PENGGUNAAN DANA BOP PERIODE..........s/d……….
Jumlah Siswa :........... Siswa
Jumlah Dana BOP RA : Rp.........
Rencana Penggunaan Dana BOP RA pada RA (Raudhatul Athfal)
NO Komponen Jumlah Dana (Rp)
TOTAL
Kepala RA
(.........................................)
Bendahara
(.........................................)
FORMULIRBOP-04
Dibuat oleh RA
Ditempel di Papan Pengumuman

CONTOH
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOP RA PERIODE...............s/d............
A. Pengeluaran
No Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan Jumlah (Rp)
B. Pembelian Barang/Jasa
No
Barang/Jasa yang
dibeli
Tanggal/Bulan
Nama Toko/
Penyedia Jasa
Jumlah
(Rp)
Kepala RA
(.........................................)
Bendahara
(.........................................)
FORMULIR BOP-05
Dibuat oleh RA
Ditempel di Papan Pengumuman

()
Jumlah
(dalamRp.)
4321
II
6
FORMULIRBOP-6
DiisiolehRA
SumberDanaBOP
5
KepalaRA
Triwulan
Provinsi
NamaRA
RINCIANRENCANAKEGIATANDANANGGARANRA(RKARA)
TAHUNPELAJARAN………
Kabupaten/Kota
Semester
Desa/KecamatanDikirimkeTimManajemenBOP
Kab/Kota
No.UrutNo.KodeUraian
I
:
:
:
:
:
:
:

Formulir BOP-07
Diisi oleh
Bendahara
Simpan di RA
BUKU KAS UMUM
Nama RA :__________________________
Desa/Kecamatan :__________________________
Kabupaten :__________________________
Provinsi :__________________________
Tanggal No.Kode
No.
Bukti
Uraian
Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala RA Bendahara
(...........................) (..........................)

Formulir BOP-08
Diisi oleh
Bendahara/Guru
Simpan di RA
BUKU PEMBANTU KAS
Nama RA :__________________________
Desa/Kecamatan :__________________________
Kabupaten :__________________________
Provinsi :__________________________
Tanggal No.Kode
No.
Bukti
Uraian
Penerimaan
(Debit)
Pengeluaran
(Kredit)
Saldo
1 2 3 4 5 6 7
.............,.............20..
Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala RA Bendahara
(..........................) (..........................)
NIP. NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ……………………………………………………
Jabatan : Kepala RA ……………………………
Alamat : ……………………………………………………
……………………………………………………
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan. Apabila dikemudian hari, atas
penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan tersebut di atas mengakibatkan keru-
gian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai
dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan
disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan admin-
istrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
…………. , ……………… 2016
Kepala RA
Tandatangan, stempel
Materai Rp. 6.000,-
……………………………………
Formulir BOP–09
Dibuat olehKepala RA
Dikirim ke PPK

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
Nama : ……………………………………………………
Jabatan : Kepala RA ……………………..………………
Alamat : ……………………………………………………
……………………………………………………
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan RA Peneri-
ma Bantuan Operasional Pendidikan Tahun 2016 No. ………………….. tanggal …………………,
dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Kepala RA No. …………………… tanggal
…………………., kami nyatakan dengan sesungguhnya bahwa penggunaan dana Bantuan
Operasional Pendidikan yang telah kami terima telah selesai kami laksanakan, sesuai
dengan Petunjuk Teknis BOP RA tahun 2016.
…………. , ……………… 2016
Kepala RA
Tanda tangan, stempel,
materai Rp. 6.000,-
……………………………………
KOP SURAT
Formulir BOP–10
Dikirim ke PPK

SURAT PERNYATAAN PENYIMPANAN DOKUMEN
Nama : ……………………………………………………
Jabatan : Kepala RA ……………………..………………
Alamat : ……………………………………………………
……………………………………………………
Berdasarkan kuitansi bukti penerimaan No. ……………….. tanggal …………………. yang
disahkan oleh PPK, dengan ini kami nyatakan bahwa dokumen penggunaan dana Bantuan
Operasional Pendidikan tahun 2016 dalam bentuk bukti-bukti pengeluaran, SK Kepala RA
dan dokumen lainnya, telah kami simpan di RA sebagai bahan laporan pertanggungjawa-
ban untuk dapat diperiksa oleh auditor fungsional umum.
…………. , ……………… 2016
Kepala RA
Tandatangan, stempel
Materai Rp. 6.000,
……………………………………
Formulir BOP–11
Dikirim ke PPK

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Tahun Anggaran : …………………………….
Nomor Bukti : …………………………….
Sudah terima dari : Kepala RA
RA : ……………………………………………………………………………..
Desa/Kecamatan : ……………………………………………………………………………..
Kabupaten : ……………………………………………………………………………..
Provinsi : ……………………………………………………………………………..
Jumlah uang : Rp. ……………………………………………………………..………….
Terbilang : …………………………………………………..…………………………
Untuk pembayaran : …………………………………………………………………..…………
Sumber Dana : Dana BOP RA Periode bulan ……..………. s.d ……………..
Penerima Uang
Tanda tangan
(Nama jelas )
Lunas dibayar tanggal …………….
Kepala RA Bendahara RA
Tanda tangan dan stempel Tanda tangan
(Nama jelas ) (Nama jelas )
Formulir BOP–12

KUITANSI/BUKTI PENERIMAAN
Nomor : ……………………..
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Satker ………………………………………………………………….…
Jumlah uang : Rp. ……………………………………………………………..………….
Terbilang : …………………………………………………..……………………………
Untuk pembayaran : Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tahun 2016
Berdasarkan SK PPK tentang Penerima Dana BOP RA
No. …………………………. Tanggal ………………………….
Tempat, tanggal ……………………….
Kepala RA ……………………..
Tanda tangan, stempel di atas
materai Rp. 6.000
(Nama jelas )
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Tanda tangan dan stempel
(Nama jelas )
NIP. …………………………………….
Formulir BOP–13
Dibuat oleh PPK

BOP RA

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a BOP RA

Similar a BOP RA (20)

Último

Último (20)

BOP RA