SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
FUNGSI FILSAFAT HUKUM

Oleh : Iwan Sukma Nuricht, S.Pd
 hukum

berfungsi mengatur masyarakat
mengembangkan suatu sikap tertentu yang
dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu
sikap otoritatif, berkuasa, dan memerintah.
 Hukum tetap berlaku sebagai hukum sebelum
ada ketentuan lain lain yang mengubah atau
mencabutnya (logika hukum).
 Hukum tidak mengikuti logika ilmu dengan
penelitian dan pengujian eksperimental dan
cara lain, tetapi sebagai suatu tekhnologi sosial
ia ,asih bisa dikaitkan sebagai ilmu.


Hukum sebagai ilmu terapan membutuhkan
sandaran pada ilmu dasar-dasar dan agar
bisa menjalankan fungsinya, ia membutuhkan
ilmu-ilmu dasarnya: sosiologi, antropologi,
dan psikologi.
 Menurut

filsuf G.E Moore (sebagaimana disitir
oleh Prof. Dr. Phil Astrid S. Susanto)
mengemukakan fungsi terutama adalah
memberikan gambaran (description) tentang
alam semesta sebagai keseluruhan.
 G. E Moore juga memberikan macam-mavcam
jalan berfilsafat, yaitu:
(1)Berdasarkan common sense, (2)berdasarkan
pengetahuan tambahan (addition) terhadap
common sense, (3) adanya hal-hal yang
mungkin terdapat di alam semesta, dan (4)
kemungkinan tidak adanya hal-hal tersebut di
alam semesta
Dalam buku theory of legislation (Jeremy Bentham),
dinyatakan pokok-poko fungsi hukum, yakni:
memberi penghidupan bertujuan memperoleh materi
yang berlimpah-limpah, mendorong persamaan, dan
memelihara keamanan. Dari fungsi-fungsi ini yang
paling pokok adalah keamanan dan penekanannya
pada fungsi melindungi dari hukum.
 Tujuan yang ke-2, yakni: persamaan kesempatan. Hal
ini untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang
ada dalam perundang-undangan, yaitu:
menyingkirkan perbagai kekaburan menyerahkan ini
usaha ini kepada usaha individu yang bebas dan
persaingan bebas.

 Cara

berpikir atau paham hukum hanya dapat
mengikuti masyarakat dimana biasanya
dikatakan hukum itu selalu hinkt achter de feiten
aan yang hidup. Di Indonesia, hukum yang hidup
selama ini didasarkan pada dua ajaran yang
dianggap sebagai dua ajaran yang mutlak:
Ajaran mazhab sejarah (Friedrich Carl von Savigny)
yang mengemukakan hukum itu tidak dibuat tetapi
tumbuh bersama dengan masyarakat
Ajaran atau teori keputusan (Beslissingenleer) yang
dipelopori oleh B. Ter Haar Bzn yang mengemukakakn
hanya kebiasaan kebiasaan yang diakui oleh para
penguasa (kepala adat) di dalam keputusankeputusannya yang merupakan hukum




C.F.G Sunaryati Hartono memberikan contoh,
jika kita ditugaskan untuk membuat suatu
RUU maka RUU itu diperkirakan paling cepat
akan mulai berlaku kira-kira lima tahun
kemudian
Sehingga hukum yang berlaku sudah
ketinggalan jaman karena hukum tersebut
harus diakui sebagai kebiasaan terlebih
dahulu




Menurut C.F.G Sunaryati Hartono, bukan
masyarakat yang harus membentuk hukum,
tetapi hukum yang harus membentuk kebiasaan
masyarakat
Sehingga hukum memilki 4 fungsi
◦
◦
◦
◦

Pemeliharaan ketertiban dan keamanan
Pembangunan
Penegak keaadilan
Pendidikan masyarakat
1.

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban
dan keamanan
Roscoe Pound: filsafat hukum sepanjang jaman
memiliki 3 persamaan:
 Sebagai suatu kehendak ilahi
 Grundnorm yang mengatur tindak tanduk manusia
 Sistem kaidah yang mengatur tindak tanduk dan
hubungan antar manusia
Sehingga berfungsi untuk menjaga perdamaian (peace)
dan general security
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
 Pembinaan bidang hukum harus mampu
menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut
tingkat kemajuan di segala bidang sehingga tercapai
ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana
ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa
sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan
yang menyeluruh
 mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan
bangsa dan memajukan kesejahteraan umum
Sehingga harus berorientasi ke masa depan
3. Hukum sebagai sarana penegakkan keadilan
Perubahan akan menyebabkan ketegangan
hubungan antar manusia
Perubahan ini sering dirasakan sebagai ketidak
adilan dan
 Tugas hukum: mempersiapkan norma-norma baru
yang akan harus berlaku bagi dan dalam keadaan
yang mengubah hubungan antar manusia yang lama
menjadi yang baru
Hukum dalam pembangunan harus melihat jauh ke
depan (dapat meprediksi masalah yang terjadi)
4. Hukum sebagai sarana pendidikan
masyarakat
Terdapat perbedaan antara hukum pada
masyarakat taradisonal dan masyarakat yang sudah
modern
O.k.i hukum harus mengikuti perkembangan
kebiasaan masyarakat
Contoh : perjanjian yang dahulunya hanya lisan
berubah menjadi peraturan tertulis
 Prof.

Dr. Phil Astrid S. Susanto: proses
perubahan masyarakat adalah perubahan
norma-normanya.
 Syarat perubahan ini: harus mewakili 3
bidang:
Perubahan nilai-nilai kehidupan sosial tradisonal
menjadi nilai-nilai sosial yang modern
Perubahan nilai sos-pol yang berdasar kesukuan
menjadi nilai-nilai sosial Indonesia
Perubahan sos-eko dari agraris menjadi nilai
ekonomi yang cocok bagi masyarakat


Dari situ ketiga bidang tersebut harus berubah secara
sinkron dan searah, bukan dengan kekuasaan dan
paksaan, tetapi melalui persuasif
Perubahan itu dalam hukum Indonesia harus
memnuhi 4 syarat;
Norma hukum harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
 Harus memupuk nilai baru yang merubah nilai sosial yang
berlandaskan kesukuan menjadi nasional
 Mencerminkan perubahan dari masyarakat yang agraris
ke arah industrialis
 Harus dapat menjamin dinamika dalam rangka
pembahuruan hukum nasional






Sarjana hukum tak dapat berpuas hati
mempelajari hukum positif saja
Tetapi juga harus memahami ilmu-ilmu lain
seperti sejarah, antroplogi, sosiologi, dll
Juga harus mengetahui tentang cara-cara
pembentukan hukum, perbandingan hukum
dan masalah-masalah dalam perubahan
masyarakat


Filsafat hukum sudah berperan sejak jaman Yunani
kuno dan terus mengalami pergulatan tentang
kebutuhan keberadaannya dari abad ke abad
◦ 2 kebutuhan yang mendorong pemikiran filsafat
hukum:
 Kepentingan masyarakat akan keselamatan umum,
perdamaian dan ketertiban menyebabkan perlunya
dasar yang tetap bagi penertiban tindakan manusia
 Perubahan yang terus-menerus dalam masyarakat
memrlukan penyesuaian kembali sehingga
memerlukan asas-asas sebagai pegangan




Filosof mencoba menghasilkan suatu hukum
yang sempurna dan bertahan selamalamanya
O.k.i filsafat hukum memberikan suatu uraian
dlm waktu, tempat, dan daya upaya tentang
ketertiban hukum untuk memenuhi
perkembangan hukum pada suatu masa
tertentu







Dalam menjaga keutuhan masyarakat,
hukum berfungsi: menetapkan hubungan
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
anggota masyarakat
Menentukan alokasi wewenang dan badanbadan yang berwenang melakukan paksaan
dan sanksi-sanksi yang efektif
Disposisi masalah-masalah sengketa
Menyesuaikan pola hubungan dengan
perubahan dalam masyarakat


Fungsi tersebut, antara lain:
◦ Menyerasikan nilai-nilai hukum agar tidak saling
bertentangan
◦ Menguji efektifitas hukum positif
◦ Mengukur manfaat norma, doktrin, dan lembaga bagi
masyarakat
◦ Memimpin penerapan hukum sesuai dengan tujuan
hukum
Dalam fungsinya sebagai pengubah masyarakat, hukum
tidak hanya mengukuhkan kebiasaan dan tingkah laku
yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan
pada tujuan-tujuan yang dikehendaki




Pitirim A. Sorokin : Hukum dipandang oleh
masyarakat modern sebagai instrumen untuk
mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain
(utilitarian)
Emile Durkheim: masyarakat terbagi menjadi 2 dari
solidaritasnya
◦ Mekanik : kebersamaan dari para anggotanya,
biasanya menganut hukum represif
◦ Organik: individualitas anggotanya, biasanya
menganut hukum restitutif




Dalam masyarakat akan terjadi konflik kebutuhan
manusia, sebagai masyarakat dan sebagai individu
Untuk mengatasi konfik ini negara menerapkan 2
metode:
◦ Pemenuhan kebutuhan ekonomis
◦ Koersi :
 Tidak terorganisir
 Konvensi masyarakat dan etiket bermasyarakat
 Hukum (yang diorganisasi oleh negara)



Untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan
individu


Social Enginering by Law:
◦ Mengenal problem yang dihadapi termasuk
masyarakat yang hendak dirubah
◦ Memahami nilai yang ada dalam masyarakat
◦ Membuat alternatif hipotesis tentang solusi
◦ Mengikuti jalannya penerapan hukum dan
mengukur efek-efeknya



Perlu berhati-hati agar tidak merugikan
masyarakat , semisal dari segi budayadan
antropologi


Mochtar Kusumaatmadja: fungsi dan
perkembangan hukum dalam pembangunan
nasional, terdapat mengenai 2 hal:
◦ Sikap mental warganegara terhadap pihak yang
berkuasa
 Pasif : hanya mengikuti peraturan yang dibuat oleh
negara
 Aktif: menuruti hukum juga, mengetahui hak dan
kewajibannya dan bila perlu menuntutnya




Masalah-masalh hukum yang perlu diteliti
selain mengerti fungsinya, kita juga harus
mengetahui berbagai faktor lain seperti
pendidikan hukum, apakah sudah rekevan
dengan kondisi masa kini
Juga perlkembangan hukum positif dalam
memnuhi kebutuhan masyarakat akan
kepastian hukum




Hukum adalah tekhnologi sosial sehingga berarti hukum
berfungsi sebagai sarana:
◦ Pembahuran/pembangunan masyarakat
◦ Pemanfaatan sumebr daya
◦ Penegakkan keadilan
◦ Perwujudan kesejahteraan
◦ Pembentukan kebiasaan
◦ Pemenuhan kebutuhan masyarakat
◦ Pengendalian sosial
Maka, hukum harus berjalan beriringan dengan ilmu-ilmu
yang lain (sejarah, politik, sosiologi, dll)
Fungsi Filsafat Hukum

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaBagus Edi Prayogo
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumFenti Anita Sari
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2villa kuta indah
 
pengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumpengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumFitria Novita
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumAnto Neo Madani
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham Bang Ucok
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 

La actualidad más candente (20)

Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Filsafat hukum (1)
Filsafat hukum (1)Filsafat hukum (1)
Filsafat hukum (1)
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
pengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukumpengertian filsafat hukum
pengertian filsafat hukum
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 

Destacado

Angka Kredit Akhir Tahun untuk Guru
Angka Kredit Akhir Tahun untuk GuruAngka Kredit Akhir Tahun untuk Guru
Angka Kredit Akhir Tahun untuk GuruIWAN SUKMA NURICHT
 
Artikel kajian perbedaan kurikulum 2013 dan ktsp dalam membangun karakter siswa
Artikel kajian perbedaan kurikulum 2013 dan ktsp dalam membangun karakter siswaArtikel kajian perbedaan kurikulum 2013 dan ktsp dalam membangun karakter siswa
Artikel kajian perbedaan kurikulum 2013 dan ktsp dalam membangun karakter siswaIWAN SUKMA NURICHT
 
Permendikbud No. 104 Tahun 2014
Permendikbud No. 104 Tahun 2014Permendikbud No. 104 Tahun 2014
Permendikbud No. 104 Tahun 2014IWAN SUKMA NURICHT
 
Infografis Ujian Nasional Tahun 2015
Infografis Ujian Nasional Tahun 2015Infografis Ujian Nasional Tahun 2015
Infografis Ujian Nasional Tahun 2015IWAN SUKMA NURICHT
 
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)IWAN SUKMA NURICHT
 

Destacado (7)

Pembahasan Tentang Kisi-kisi
Pembahasan Tentang Kisi-kisiPembahasan Tentang Kisi-kisi
Pembahasan Tentang Kisi-kisi
 
Bahan Tayangan UUD 1945
Bahan Tayangan UUD 1945Bahan Tayangan UUD 1945
Bahan Tayangan UUD 1945
 
Angka Kredit Akhir Tahun untuk Guru
Angka Kredit Akhir Tahun untuk GuruAngka Kredit Akhir Tahun untuk Guru
Angka Kredit Akhir Tahun untuk Guru
 
Artikel kajian perbedaan kurikulum 2013 dan ktsp dalam membangun karakter siswa
Artikel kajian perbedaan kurikulum 2013 dan ktsp dalam membangun karakter siswaArtikel kajian perbedaan kurikulum 2013 dan ktsp dalam membangun karakter siswa
Artikel kajian perbedaan kurikulum 2013 dan ktsp dalam membangun karakter siswa
 
Permendikbud No. 104 Tahun 2014
Permendikbud No. 104 Tahun 2014Permendikbud No. 104 Tahun 2014
Permendikbud No. 104 Tahun 2014
 
Infografis Ujian Nasional Tahun 2015
Infografis Ujian Nasional Tahun 2015Infografis Ujian Nasional Tahun 2015
Infografis Ujian Nasional Tahun 2015
 
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
 

Similar a Fungsi Filsafat Hukum

RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatHukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxdonihasmanto
 
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxMateri kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxHafidsAzhar1
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1ariirwanto
 
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxPERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxIlyasAlbar
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanAfdal Zikri
 
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumPancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumRizki Ramadhan
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxAhmadRuslyPurba
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
 

Similar a Fungsi Filsafat Hukum (20)

RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatHukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
 
Legislations
LegislationsLegislations
Legislations
 
Legislations
LegislationsLegislations
Legislations
 
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxMateri kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1
 
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptxPERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.pptx
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertiban
 
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumPancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
Legislasi dprd
Legislasi dprdLegislasi dprd
Legislasi dprd
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Legislations sahril
Legislations sahrilLegislations sahril
Legislations sahril
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
ilmu hukum
ilmu hukumilmu hukum
ilmu hukum
 

Más de IWAN SUKMA NURICHT

Penulisan Soal Pilihan Ganda dari PUSPENDIK Tahun 2019
Penulisan Soal Pilihan Ganda dari PUSPENDIK Tahun 2019Penulisan Soal Pilihan Ganda dari PUSPENDIK Tahun 2019
Penulisan Soal Pilihan Ganda dari PUSPENDIK Tahun 2019IWAN SUKMA NURICHT
 
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 9
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 9Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 9
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 9IWAN SUKMA NURICHT
 
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 8
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 8Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 8
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 8IWAN SUKMA NURICHT
 
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 7
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 7 Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 7
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 7 IWAN SUKMA NURICHT
 
Pancasila dan Organisasi Profesi
Pancasila dan  Organisasi ProfesiPancasila dan  Organisasi Profesi
Pancasila dan Organisasi ProfesiIWAN SUKMA NURICHT
 
Modul Asesmen Awal Matematika SMP/MTs Kelas VIII
Modul Asesmen Awal Matematika SMP/MTs Kelas VIIIModul Asesmen Awal Matematika SMP/MTs Kelas VIII
Modul Asesmen Awal Matematika SMP/MTs Kelas VIIIIWAN SUKMA NURICHT
 
Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS ba...
Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS ba...Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS ba...
Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS ba...IWAN SUKMA NURICHT
 
Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter untuk Tingkat Sekolah Dasar d...
Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter untuk Tingkat Sekolah Dasar d...Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter untuk Tingkat Sekolah Dasar d...
Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter untuk Tingkat Sekolah Dasar d...IWAN SUKMA NURICHT
 
Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Guru
Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi GuruModul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Guru
Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi GuruIWAN SUKMA NURICHT
 
Latihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMP
Latihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMPLatihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMP
Latihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMPIWAN SUKMA NURICHT
 
Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021
Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021
Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021IWAN SUKMA NURICHT
 
AKUN PEMBELAJARAN UNTUK MENGAKSES APLIKASI PEMBELAJARAN
AKUN PEMBELAJARAN UNTUK MENGAKSES APLIKASI PEMBELAJARANAKUN PEMBELAJARAN UNTUK MENGAKSES APLIKASI PEMBELAJARAN
AKUN PEMBELAJARAN UNTUK MENGAKSES APLIKASI PEMBELAJARANIWAN SUKMA NURICHT
 
Asesmen Nasional-Lembar Tanya Jawab
Asesmen Nasional-Lembar Tanya JawabAsesmen Nasional-Lembar Tanya Jawab
Asesmen Nasional-Lembar Tanya JawabIWAN SUKMA NURICHT
 
Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasi pada Pembelajaran
Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasi pada Pembelajaran Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasi pada Pembelajaran
Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasi pada Pembelajaran IWAN SUKMA NURICHT
 
PANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONAL
PANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONALPANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONAL
PANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONALIWAN SUKMA NURICHT
 
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...IWAN SUKMA NURICHT
 
Buku Guru PPKn kelas 7 Edisi Revisi Tahun 2017 Kurikulum 2013
Buku Guru PPKn kelas 7 Edisi Revisi Tahun 2017 Kurikulum 2013Buku Guru PPKn kelas 7 Edisi Revisi Tahun 2017 Kurikulum 2013
Buku Guru PPKn kelas 7 Edisi Revisi Tahun 2017 Kurikulum 2013IWAN SUKMA NURICHT
 

Más de IWAN SUKMA NURICHT (20)

Penulisan Soal Pilihan Ganda dari PUSPENDIK Tahun 2019
Penulisan Soal Pilihan Ganda dari PUSPENDIK Tahun 2019Penulisan Soal Pilihan Ganda dari PUSPENDIK Tahun 2019
Penulisan Soal Pilihan Ganda dari PUSPENDIK Tahun 2019
 
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 9
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 9Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 9
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 9
 
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 8
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 8Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 8
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 8
 
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 7
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 7 Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 7
Modul Pembelajaran Berbasis Aktivitas PJJ PPKn Kelas 7
 
Pancasila dan Organisasi Profesi
Pancasila dan  Organisasi ProfesiPancasila dan  Organisasi Profesi
Pancasila dan Organisasi Profesi
 
Desain Pengembangan Soal AKM
Desain Pengembangan Soal AKMDesain Pengembangan Soal AKM
Desain Pengembangan Soal AKM
 
Modul Asesmen Awal Matematika SMP/MTs Kelas VIII
Modul Asesmen Awal Matematika SMP/MTs Kelas VIIIModul Asesmen Awal Matematika SMP/MTs Kelas VIII
Modul Asesmen Awal Matematika SMP/MTs Kelas VIII
 
CONTOH-CONTOH SOAL AKM
CONTOH-CONTOH SOAL AKM CONTOH-CONTOH SOAL AKM
CONTOH-CONTOH SOAL AKM
 
Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS ba...
Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS ba...Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS ba...
Pedoman dan Modul Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Pencegahan HIV dan AIDS ba...
 
Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter untuk Tingkat Sekolah Dasar d...
Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter untuk Tingkat Sekolah Dasar d...Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter untuk Tingkat Sekolah Dasar d...
Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter untuk Tingkat Sekolah Dasar d...
 
Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Guru
Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi GuruModul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Guru
Modul Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Guru
 
Latihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMP
Latihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMPLatihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMP
Latihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMP
 
Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021
Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021
Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021
 
AKUN PEMBELAJARAN UNTUK MENGAKSES APLIKASI PEMBELAJARAN
AKUN PEMBELAJARAN UNTUK MENGAKSES APLIKASI PEMBELAJARANAKUN PEMBELAJARAN UNTUK MENGAKSES APLIKASI PEMBELAJARAN
AKUN PEMBELAJARAN UNTUK MENGAKSES APLIKASI PEMBELAJARAN
 
Asesmen Nasional-Lembar Tanya Jawab
Asesmen Nasional-Lembar Tanya JawabAsesmen Nasional-Lembar Tanya Jawab
Asesmen Nasional-Lembar Tanya Jawab
 
Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasi pada Pembelajaran
Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasi pada Pembelajaran Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasi pada Pembelajaran
Asesmen Kompetensi Minimum dan Implikasi pada Pembelajaran
 
PANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONAL
PANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONALPANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONAL
PANDUAN GERAKAN LITERASI NASIONAL
 
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
SALINAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PANDUAN PENYELANGGARAN PEMBELAJARAN S...
 
Materi Pancasila
Materi PancasilaMateri Pancasila
Materi Pancasila
 
Buku Guru PPKn kelas 7 Edisi Revisi Tahun 2017 Kurikulum 2013
Buku Guru PPKn kelas 7 Edisi Revisi Tahun 2017 Kurikulum 2013Buku Guru PPKn kelas 7 Edisi Revisi Tahun 2017 Kurikulum 2013
Buku Guru PPKn kelas 7 Edisi Revisi Tahun 2017 Kurikulum 2013
 

Último

PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiaNILAMSARI269850
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajarHafidRanggasi
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 

Último (20)

PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 

Fungsi Filsafat Hukum

  • 1. FUNGSI FILSAFAT HUKUM Oleh : Iwan Sukma Nuricht, S.Pd
  • 2.  hukum berfungsi mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu sikap otoritatif, berkuasa, dan memerintah.  Hukum tetap berlaku sebagai hukum sebelum ada ketentuan lain lain yang mengubah atau mencabutnya (logika hukum).  Hukum tidak mengikuti logika ilmu dengan penelitian dan pengujian eksperimental dan cara lain, tetapi sebagai suatu tekhnologi sosial ia ,asih bisa dikaitkan sebagai ilmu.
  • 3.  Hukum sebagai ilmu terapan membutuhkan sandaran pada ilmu dasar-dasar dan agar bisa menjalankan fungsinya, ia membutuhkan ilmu-ilmu dasarnya: sosiologi, antropologi, dan psikologi.
  • 4.  Menurut filsuf G.E Moore (sebagaimana disitir oleh Prof. Dr. Phil Astrid S. Susanto) mengemukakan fungsi terutama adalah memberikan gambaran (description) tentang alam semesta sebagai keseluruhan.  G. E Moore juga memberikan macam-mavcam jalan berfilsafat, yaitu: (1)Berdasarkan common sense, (2)berdasarkan pengetahuan tambahan (addition) terhadap common sense, (3) adanya hal-hal yang mungkin terdapat di alam semesta, dan (4) kemungkinan tidak adanya hal-hal tersebut di alam semesta
  • 5. Dalam buku theory of legislation (Jeremy Bentham), dinyatakan pokok-poko fungsi hukum, yakni: memberi penghidupan bertujuan memperoleh materi yang berlimpah-limpah, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan. Dari fungsi-fungsi ini yang paling pokok adalah keamanan dan penekanannya pada fungsi melindungi dari hukum.  Tujuan yang ke-2, yakni: persamaan kesempatan. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada dalam perundang-undangan, yaitu: menyingkirkan perbagai kekaburan menyerahkan ini usaha ini kepada usaha individu yang bebas dan persaingan bebas. 
  • 6.  Cara berpikir atau paham hukum hanya dapat mengikuti masyarakat dimana biasanya dikatakan hukum itu selalu hinkt achter de feiten aan yang hidup. Di Indonesia, hukum yang hidup selama ini didasarkan pada dua ajaran yang dianggap sebagai dua ajaran yang mutlak: Ajaran mazhab sejarah (Friedrich Carl von Savigny) yang mengemukakan hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama dengan masyarakat Ajaran atau teori keputusan (Beslissingenleer) yang dipelopori oleh B. Ter Haar Bzn yang mengemukakakn hanya kebiasaan kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusankeputusannya yang merupakan hukum
  • 7.   C.F.G Sunaryati Hartono memberikan contoh, jika kita ditugaskan untuk membuat suatu RUU maka RUU itu diperkirakan paling cepat akan mulai berlaku kira-kira lima tahun kemudian Sehingga hukum yang berlaku sudah ketinggalan jaman karena hukum tersebut harus diakui sebagai kebiasaan terlebih dahulu
  • 8.   Menurut C.F.G Sunaryati Hartono, bukan masyarakat yang harus membentuk hukum, tetapi hukum yang harus membentuk kebiasaan masyarakat Sehingga hukum memilki 4 fungsi ◦ ◦ ◦ ◦ Pemeliharaan ketertiban dan keamanan Pembangunan Penegak keaadilan Pendidikan masyarakat
  • 9. 1. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan Roscoe Pound: filsafat hukum sepanjang jaman memiliki 3 persamaan:  Sebagai suatu kehendak ilahi  Grundnorm yang mengatur tindak tanduk manusia  Sistem kaidah yang mengatur tindak tanduk dan hubungan antar manusia Sehingga berfungsi untuk menjaga perdamaian (peace) dan general security
  • 10. 2. Hukum sebagai sarana pembangunan  Pembinaan bidang hukum harus mampu menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan yang menyeluruh  mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum Sehingga harus berorientasi ke masa depan
  • 11. 3. Hukum sebagai sarana penegakkan keadilan Perubahan akan menyebabkan ketegangan hubungan antar manusia Perubahan ini sering dirasakan sebagai ketidak adilan dan  Tugas hukum: mempersiapkan norma-norma baru yang akan harus berlaku bagi dan dalam keadaan yang mengubah hubungan antar manusia yang lama menjadi yang baru Hukum dalam pembangunan harus melihat jauh ke depan (dapat meprediksi masalah yang terjadi)
  • 12. 4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat Terdapat perbedaan antara hukum pada masyarakat taradisonal dan masyarakat yang sudah modern O.k.i hukum harus mengikuti perkembangan kebiasaan masyarakat Contoh : perjanjian yang dahulunya hanya lisan berubah menjadi peraturan tertulis
  • 13.  Prof. Dr. Phil Astrid S. Susanto: proses perubahan masyarakat adalah perubahan norma-normanya.  Syarat perubahan ini: harus mewakili 3 bidang: Perubahan nilai-nilai kehidupan sosial tradisonal menjadi nilai-nilai sosial yang modern Perubahan nilai sos-pol yang berdasar kesukuan menjadi nilai-nilai sosial Indonesia Perubahan sos-eko dari agraris menjadi nilai ekonomi yang cocok bagi masyarakat
  • 14.  Dari situ ketiga bidang tersebut harus berubah secara sinkron dan searah, bukan dengan kekuasaan dan paksaan, tetapi melalui persuasif Perubahan itu dalam hukum Indonesia harus memnuhi 4 syarat; Norma hukum harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  Harus memupuk nilai baru yang merubah nilai sosial yang berlandaskan kesukuan menjadi nasional  Mencerminkan perubahan dari masyarakat yang agraris ke arah industrialis  Harus dapat menjamin dinamika dalam rangka pembahuruan hukum nasional
  • 15.    Sarjana hukum tak dapat berpuas hati mempelajari hukum positif saja Tetapi juga harus memahami ilmu-ilmu lain seperti sejarah, antroplogi, sosiologi, dll Juga harus mengetahui tentang cara-cara pembentukan hukum, perbandingan hukum dan masalah-masalah dalam perubahan masyarakat
  • 16.  Filsafat hukum sudah berperan sejak jaman Yunani kuno dan terus mengalami pergulatan tentang kebutuhan keberadaannya dari abad ke abad ◦ 2 kebutuhan yang mendorong pemikiran filsafat hukum:  Kepentingan masyarakat akan keselamatan umum, perdamaian dan ketertiban menyebabkan perlunya dasar yang tetap bagi penertiban tindakan manusia  Perubahan yang terus-menerus dalam masyarakat memrlukan penyesuaian kembali sehingga memerlukan asas-asas sebagai pegangan
  • 17.   Filosof mencoba menghasilkan suatu hukum yang sempurna dan bertahan selamalamanya O.k.i filsafat hukum memberikan suatu uraian dlm waktu, tempat, dan daya upaya tentang ketertiban hukum untuk memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa tertentu
  • 18.     Dalam menjaga keutuhan masyarakat, hukum berfungsi: menetapkan hubungan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat Menentukan alokasi wewenang dan badanbadan yang berwenang melakukan paksaan dan sanksi-sanksi yang efektif Disposisi masalah-masalah sengketa Menyesuaikan pola hubungan dengan perubahan dalam masyarakat
  • 19.  Fungsi tersebut, antara lain: ◦ Menyerasikan nilai-nilai hukum agar tidak saling bertentangan ◦ Menguji efektifitas hukum positif ◦ Mengukur manfaat norma, doktrin, dan lembaga bagi masyarakat ◦ Memimpin penerapan hukum sesuai dengan tujuan hukum Dalam fungsinya sebagai pengubah masyarakat, hukum tidak hanya mengukuhkan kebiasaan dan tingkah laku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki
  • 20.   Pitirim A. Sorokin : Hukum dipandang oleh masyarakat modern sebagai instrumen untuk mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain (utilitarian) Emile Durkheim: masyarakat terbagi menjadi 2 dari solidaritasnya ◦ Mekanik : kebersamaan dari para anggotanya, biasanya menganut hukum represif ◦ Organik: individualitas anggotanya, biasanya menganut hukum restitutif
  • 21.   Dalam masyarakat akan terjadi konflik kebutuhan manusia, sebagai masyarakat dan sebagai individu Untuk mengatasi konfik ini negara menerapkan 2 metode: ◦ Pemenuhan kebutuhan ekonomis ◦ Koersi :  Tidak terorganisir  Konvensi masyarakat dan etiket bermasyarakat  Hukum (yang diorganisasi oleh negara)  Untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan individu
  • 22.  Social Enginering by Law: ◦ Mengenal problem yang dihadapi termasuk masyarakat yang hendak dirubah ◦ Memahami nilai yang ada dalam masyarakat ◦ Membuat alternatif hipotesis tentang solusi ◦ Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya  Perlu berhati-hati agar tidak merugikan masyarakat , semisal dari segi budayadan antropologi
  • 23.  Mochtar Kusumaatmadja: fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional, terdapat mengenai 2 hal: ◦ Sikap mental warganegara terhadap pihak yang berkuasa  Pasif : hanya mengikuti peraturan yang dibuat oleh negara  Aktif: menuruti hukum juga, mengetahui hak dan kewajibannya dan bila perlu menuntutnya
  • 24.   Masalah-masalh hukum yang perlu diteliti selain mengerti fungsinya, kita juga harus mengetahui berbagai faktor lain seperti pendidikan hukum, apakah sudah rekevan dengan kondisi masa kini Juga perlkembangan hukum positif dalam memnuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum
  • 25.   Hukum adalah tekhnologi sosial sehingga berarti hukum berfungsi sebagai sarana: ◦ Pembahuran/pembangunan masyarakat ◦ Pemanfaatan sumebr daya ◦ Penegakkan keadilan ◦ Perwujudan kesejahteraan ◦ Pembentukan kebiasaan ◦ Pemenuhan kebutuhan masyarakat ◦ Pengendalian sosial Maka, hukum harus berjalan beriringan dengan ilmu-ilmu yang lain (sejarah, politik, sosiologi, dll)