Dokumen tersebut membahas mengenai berbagai masalah lingkungan hidup seperti pencemaran, penipisan sumber daya alam, bencana alam, dan perubahan iklim. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya sinergitas antara pembangunan dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
1. - Pencemaran (udara, tanah, air, laut)
- Cadangan SDA menipis
- Bencana alam (kekeringan, banjir, dll)
- Ketidakseimbangan iklim
Penurunan
Kualitas Lingkungan
Perlu Sinergisme antara
Pembangunan
dan Lingkungan Hidup
Pembangunan
Berkelanjutan
(WSSD)
Dampak Negatif
Pembangunan
2. Pembangunan Berkelanjutan
“Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan
kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”
Konferensi
Stockholm
1972
Konferensi
Rio de Janeiro
1992
Rio +10/Konferensi
Johannessburg
2002
Menanggapi masalah
kerusakan lingkungan
Perlindungan lingkungan hidup,
pembangunan ekonomi, dan
sosial serta Pembangunan
berkelanjutan (Agenda 21)
Visi pembangunan
berkelanjutan,
kesepakatan global
dan kemitraan
antara seluruh
masyarakat di dunia
3. 3 Pilar Pembangunan3 Pilar Pembangunan
BerkelanjutanBerkelanjutan
Lingkungan
Hidup
Ekonomi
Sosial
4. Peraturan Perundang-undangan diPeraturan Perundang-undangan di
Bidang Lingkungan HidupBidang Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan &
Pengelolaan Lingkungan Hidup :
“Setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan
dampak besar terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas
Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Acuan
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Izin
Lingkungan
Juklak dan Juknis (Kepmen LH dan Kepdal)
5. Penerapan Kebijakan PengelolaanPenerapan Kebijakan Pengelolaan
Lingkungan Hidup IndonesiaLingkungan Hidup Indonesia
pre-emptive preventive proactive
Pengambilan
keputusan &
perencanaan
Pelaksanaan Tingkat produksi
• Tata Ruang
• AMDAL, UKL/UPL
•ISO 14000
•Audit Lingkungan
Studi Kelayakan
• Pengawasan Baku Mutu
• Insentif & Disinsentif
(Instrumen ekonomi)
• Program PROPER
• Perizinan PLB3
6. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
RENCANA TATA RUANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Penyusunan Baku Mutu
Perkiraan Dampak
(AMDAL , UKL/UPL
PENGENDALIAN DAN
PEMANFAATAN RUANG
Baku Mutu, RKL/RPL
- Pemantauan
- Penegakan Hukum
Pendekatan PenangananPendekatan Penanganan
Dampak LingkunganDampak Lingkungan
7. Environmental Management in IndonesiaEnvironmental Management in Indonesia
Shifting from end-of-pipe to clean productionShifting from end-of-pipe to clean production
No regulation
No environmental institution
Lack of government &
corporation interest
End of pipe management
Environmental regulation
Government intervention
Clean production
Public Disclosure System
Economic instruments
Integrated environment management
Ecological efficiency
Partnership between government &
corporation
1982
1995
PRESENT
1
2
3
4
FUTURE
8. AMDAL
Audit
ISO
14000
Eko
label
Cleaner
Prod
Peraturan
Perundang-
an
Kebijakan
Lingkungan
Good Enviromental Governance
Market based Instrument
Kepedulian
Konsumen
Teknologi
Perangkat Manajemen LingkunganPerangkat Manajemen Lingkungan
Prokasih Langit
Biru
Program DAS Kritis
Pantai &
Laut
Lestari
Keanekaragaman
Hayati
Adipura
PROTOKOLPROTOKOL
CARTAGENACARTAGENA
PROTOKOLPROTOKOL
KYOTOKYOTO
KONVENSIKONVENSI
BAZELBAZEL
PROTOKOLPROTOKOL
MONTREALMONTREAL
Project
level
Ecosystem
Level
National/
Kabupaten
level
UKL &
UPL
Global
level
PROPER
Sumber : Adiwibowo, 2000
9. Instrumen Untuk MelakukanInstrumen Untuk Melakukan
PemantauanPemantauan
(setelah kegiatan beroperasi)(setelah kegiatan beroperasi)
Pengendalian Pencemaran Air
Pengendalian Pencemaran Udara
Pengelolaan Limbah B3
• PP 82/2001
• KepmenLH 51/1995
• KemMenKes 416/1990
PP 41/1999 Pengendalian Pencemaran Udara
Kepmen 13/1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Kepmen 141/2003 Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan
Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Current
Production
• PP 18 jo. 85/1999 tentang
Pengelolaan Limbah B3
Pengendalian Kebisingan KepMen LH 48/1996 Baku tingkat kebisingan
10. kajiankajian mengenaimengenai dampak pentingdampak penting
suatusuatu usaha dan/atau kegiatan yangusaha dan/atau kegiatan yang
direncanakandirencanakan pada lingkungan hiduppada lingkungan hidup
yang diperlukanyang diperlukan bagi prosesbagi proses
pengambilan keputusanpengambilan keputusan..
Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 2012
Kebijakan Amdal
11. AMDAL (PP 27 Tahun 2012)
RKL
RPL
AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dan
pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL
Dinamis
12. untukuntuk apaapa????
ASPEKASPEK TEKNISTEKNIS::
UntukUntuk menghindarimenghindari && meminimalisasimeminimalisasi dampak lingkungandampak lingkungan
sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutansehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan
Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi,Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi,
gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-
alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).
ALATALAT KOMUNIKASIKOMUNIKASI::
Untuk mendapatkanUntuk mendapatkan konsensuskonsensus dengan masyarakat (terkenadengan masyarakat (terkena
dampak),dampak), akuntabilitasakuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, danpemrakarsa dan pemerintah, dan
keterlibatanketerlibatan masyarakat dalam pembangunanmasyarakat dalam pembangunan
13. TujuanTujuan AMDALAMDAL
AMDAL merupakan alat pengelolaanAMDAL merupakan alat pengelolaan
lingkungan hidup untuk:lingkungan hidup untuk:
Menghindari dampakMenghindari dampak
• Apakah proyek dibutuhkan?Apakah proyek dibutuhkan?
• Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?
• Apakah ada alternatif lokasi?Apakah ada alternatif lokasi?
Meminimalisasi dampakMeminimalisasi dampak
• Mengurangi skala, besaran, ukuranMengurangi skala, besaran, ukuran
• Apakah ada alternatif untuk proses, desain,Apakah ada alternatif untuk proses, desain,
bahan baku, bahan bantu?bahan baku, bahan bantu?
Melakukan mitigasi/kompensasi dampakMelakukan mitigasi/kompensasi dampak
• Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadapMemberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap
lingkungan yang rusaklingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan(contoh: Pengembangan
Bank Mitigasi)Bank Mitigasi)
Tinggi
PRIO-
RITAS
Rendah
Sumber: UNEP, 2002
14. AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan
Pembangunan
AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai
kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik,
Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek
Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya
bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan
3
4
5
2
PPRINSIP-RINSIP-PPRINSIPRINSIP AAMDALMDAL
Lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah
(RTRW)1
15. AMDAL
Fungsi
AMDAL
Manfaat
AMDAL
• Memberi masukan dalam pengambilan keputusan
• Memberi pedoman upaya pencegahan,
pengendalian dan pemantauan dampak/LH
• Memberikan informasi & data bagi perencanaan
pembangunan suatu wilayah
Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif
akibat kegiatan proyek
Menjamin aspek keberlanjutan proyek
pembangunan
Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam
Kemudahan dalam memperoleh kredit bank
16. PROSES KAJIAN AMDAL
PROSES
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
ProsesProses Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan
&& AMDALAMDAL
Penentuan
Tujuan
Penetapan
Sasaran
Pengembangan
Alternatif
Penapisan
Alternatif
Alternatif Tanpa
Kegiatan
Pelaksanaan
Kajian
Penilaian dan
Pemilihan Alternatif
Yang Paling Disukai
Dokumen
Final
Kajian
Dokumentasi
Pengambilan
Keputusan
Sumber: Dimodifikasi dari Marriott, 1997
17. BagaimanaBagaimana AMDALAMDAL
dilakukan ?dilakukan ?
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL MODIFIKASI PROYEK DGN
UPAYA PENGELOLAAN
BERURUTAN
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
MODIFIKASI PROYEK DGN
UPAYA PENGELOLAANSEIRING
TERINTEGRASI
STUDI KELAYAKAN
EKONOMI / TEKNIS
AMDAL
PROYEK YANG RAMAH
LINGKUNGAN
Sumber: Reliantoro, 2005
18. ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS
(Upaya Perlindungan Lingkungan)
ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS
(Upaya Perlindungan Lingkungan)
PERENCANAAN TATA
RUANG
PENGAWASAN &
PENEGAKAN HUKUM
AMDAL
Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources
Management in a Time of Transition
PERIJINAN DALAM
PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM
PELAPORAN THD
PENAATAN STANDAR
NATIONAL MINIMUM
19. AMDALAMDAL SEBAGAISEBAGAI STUDI KELAYAKANSTUDI KELAYAKAN
TENTUKAN
TUJUAN
PROYEK
TENTUKAN
TUJUAN
PROYEK
TENTUKAN
TUJUAN
PEMBANGUNAN
SEKTORAL /
REGIONAL
TENTUKAN
TUJUAN
PEMBANGUNAN
SEKTORAL /
REGIONAL
RENCANA
PROYEK
RENCANA
PROYEK
IDENTIFIKASI
STRATEGI
PEMBANGUNAN
IDENTIFIKASI
STRATEGI
PEMBANGUNAN
IDENTIFIKASI
ALTERNATIF
TEKNOLOGI
IDENTIFIKASI
ALTERNATIF
TEKNOLOGI
TENTUKAN
“SUMBER DAYA”
YG DIPERLUKAN
TENTUKAN
“SUMBER DAYA”
YG DIPERLUKAN
SARING
ALTERNATIF
TEKNOLOGI
SARING
ALTERNATIF
TEKNOLOGI
IDENTIFIKASI
ALTERNATIF
LOKASI
IDENTIFIKASI
ALTERNATIF
LOKASI
SARING
ALTERNATIF
LOKASI
SARING
ALTERNATIF
LOKASI
EVALUASI
ALTERNATIF
YG TERPILIH
EVALUASI
ALTERNATIF
YG TERPILIH
ALTERNATIF
OPERASIONAL &
PENGELOLAAN
ALTERNATIF
OPERASIONAL &
PENGELOLAAN
ALTERNATIF
IMPLEMENTASI
ALTERNATIF
IMPLEMENTASI
ALTERNATIF
KONFIGURASI
DESIGN
ALTERNATIF
KONFIGURASI
DESIGN
BANDINGKAN
ALTERNATIF
BANDINGKAN
ALTERNATIF
LANJUTKAN
DENGAN
ALTERNATIF
YANG
DITENTUKAN
LANJUTKAN
DENGAN
ALTERNATIF
YANG
DITENTUKAN
Sumber : World Bank-EIA Source Book
20. Penghematan Biaya Proyek Akibat AMDALPenghematan Biaya Proyek Akibat AMDAL
(52 Studi AMDAL di dunia, Milyar US $)(52 Studi AMDAL di dunia, Milyar US $)
Penghematan biaya
(kira-kira 0.3 milyar US$)
Revisi Biaya Proyek
(berkurang - 0.6 M US$$)
Biaya Proyek + Proses
AMDAL + Biaya susun
AMDAL (+ 0.008 M US$)
Biaya Proyek + Proses
AMDAL (+ 0.3 M US$)
Biaya Proyek Semula
(2.8 M US$)
1.0 2.0 3.0
Sumber: Adiwibowo,2002Sumber: Adiwibowo,2002
21. KRITERIA WAJIB AMDALKRITERIA WAJIB AMDAL
Kriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyekKriteria ini hanya diperlukan bagi proyek-proyek
yang menimbulkanyang menimbulkan dampak pentingdampak penting terhadapterhadap
lingkungan yang pada umumnya terdapat padalingkungan yang pada umumnya terdapat pada
rencana-rencana kegiatanrencana-rencana kegiatan berskala besarberskala besar,,
kompleks serta berlokasi di daerah yang memilikikompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki
lingkungan sensitif.lingkungan sensitif.
Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yangJenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat padawajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada
Keputusan Menteri Negara Lingkungan HidupKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor: 5 tahun 2012 tentang Jenis UsahaNomor: 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengandan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan
AMDAL.AMDAL.
22. Penentuan Kegiatan Wajib AMDALPenentuan Kegiatan Wajib AMDAL
Ada dalam KEP-MENLH
No.5 TH 2012
Jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan yg wajib
dilengkapi dg AMDAL
RENCANA
KEGIATAN
MENYUSUN
AMDAL
Ya
UKL-UPL (sesuai
Kep-MENLH No.
16/2012KEPMEN
LH 16/2012
Pedoman
penyusunan dok
lingk hidup–
UKL/UPL
Tidak
DOKUMEN/FORMULIR
UKL-UPL
23. Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL
- Pembagian Per Sektor Kegiatan
- Jenis Kegiatan
- Skala Besaran
- Alasan
Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan
skala besaran lebih ketat
Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat
mengusulkan jenis kegiatan baru
Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn hutan
lindung
Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali
Jenis Usaha dan Atau Kegiatan WajibJenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib
AMDALAMDAL
[Kep-MENLH No.5/2012][Kep-MENLH No.5/2012]
24. Kegiatan yang Wajib AMDALKegiatan yang Wajib AMDAL
KEP-MENLH No.5 TH 2012KEP-MENLH No.5 TH 2012
Pertahanan danPertahanan dan
KeamananKeamanan
PertanianPertanian
PerikananPerikanan
KehutananKehutanan
KesehatanKesehatan
PerhubunganPerhubungan
Teknologi SatelitTeknologi Satelit
PerindustrianPerindustrian
Prasarana WilayahPrasarana Wilayah
Energi dan SumberEnergi dan Sumber
Daya MineralDaya Mineral
PariwisataPariwisata
Pengelolaan limbahPengelolaan limbah
B3B3
Rekayasa GenetikaRekayasa Genetika
25. Beberapa Contoh Dampak PentingBeberapa Contoh Dampak Penting
Perubahan Bentang alam
Eksploitasi SDA
Perubahan tata guna lahan
Reklamasi Pantai perubahan dari laut menjadi daratan
Kawasan konservasi Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan
Konversi lahan pertanian Industri atau perumahan
26. PROSEDUR
AMDAL
Rencana
Kegiatan dari pemrakarsa
Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib
AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)
AMDAL
dipersyaratkan
Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat
Penyusunan Kerangka
Acuan (KA-ANDAL)
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL
Penyusunan dokumen ANDAL,
RKL dan RPL
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL
Tidak Layak Lingkungan
(kegiatan ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
AMDAL tidak diperlukan
Penyusunan Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL)
Rekomendasi dari
instansi yang
bertanggungjawab
Komisi AMDAL Pusat
terdiri dari: Pakar,
Sektor Terkait, Pemda
Setempat,
Masyarakat, LSM
Surat
Kesepakatan KA
ANDAL
MenLH/Gubernur
/Bupati/Walikota
Pengumuman rencana kegiatan dan
konsultasi masyarakat
SK Tidak Layak Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
28. KEWENANGAN AMDALKEWENANGAN AMDAL
BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 &BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 &
KepMen LH No. 40 TAHUN 2000KepMen LH No. 40 TAHUN 2000
PEMERINTAH
1. Berdampak negatif pada masy
luas/Hankam
2. Lokasi melebihi 1 Propinsi
3. Lokasi di wilayah sengketa
4. Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil
5. Lokasi di lintas batas negara
Berdampak negatif pada
masyarakat luas yang lokasinya
lebih dari satu kabupaten/Kota
PROPINSI
KAB/KOT
Semua Kegiatan di luar
kewenangan Propinsi & Kabupaten
29. Komisi penilai Pusat berwenang:Komisi penilai Pusat berwenang:
Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luasBerbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas
dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti: submarine tailing,dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, seperti: submarine tailing,
pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll;pengolahan limbah B3, eksploitasi migas, dll;
Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayahLokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah
propinsi;propinsi;
Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;Kegiatan berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;
Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil.Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil.
Komisi penilai Propinsi berwenang:Komisi penilai Propinsi berwenang:
Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas,Berbagai kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas,
seperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan industri semen danseperti: pembangunan industri petrokimia, pembangunan industri semen dan
quarry-nya, pembangunan bendungan, dll;quarry-nya, pembangunan bendungan, dll;
Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satuLokasi rencana usaha dan atau kegiatan meliputi lebih dari satu
Kabupaten/Kota;Kabupaten/Kota;
Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.
Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang:Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang:
Menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semuaMenilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua
rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi,rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi,
sebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana usaha dan/atausebagaimana diatur dalam Kep Men LH tentang rencana usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi AMDALkegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL
30. KOMISI PENILAI AMDAL
TIM TEKNIS
Ketua - Sekretaris - Anggota
SEKRETARIAT KOMISI
- KLH/Instansi
Pengelola LH Daerah
- Sektor terkait
- Pakar
- KLH/Instansi Pengelola
LH Daerah
ANGGOTA
(lainnya)
- Masyarakat terkena
dampak/ tokoh
masyarakat
- LSM/ORLING
Komisi Penilai AMDALKomisi Penilai AMDAL
31. AMDAL
KEP-MENLH
No. 5 TH 2012
RENCANA
KEGIATAN
MENYUSUN
AMDAL
Y
a
UKL-UPL
DAFTAR
WAJIB UKL
UPL
Tidak
DOKUMEN /
FORMULIR
IMPLEMENTASI
LANGSUNG
1. Penapisan1. Penapisan
Y
a
Tidak
32. Hak
Warga
Masyar
akat
Memperoleh informasi
Duduk sebagai anggota
Komisi Penilai AMDAL
(masyarakat yang terkena dampak)
Memberi saran, pendapat, dan tanggapan
HAK WARGA
MASYARAKAT
(Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)(Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)
2. Pengumuman2. Pengumuman
Kepmen LH 17/2012 : keterlibatan
Masyarakat dlm proses AMDAL)
33. MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKAT
DALAM AMDAL (KEPKA 08/2000)
MULAI
PENGUMUMAN PENAPISAN
PELINGKUPAN
KONSULTASI
MASYARAKAT
SELESAI
PENYUSUNAN
ANDAL, RKL dan RPL
PARTISIPASI
MASYARAKAT
(melalui Wakil-nya)
KESEPAKATAN
KA-ANDAL
KEPUTUSAN
KELAYAKAN
atas ANDAL, RKL
dan RPL
Kepmen LH 17/2012 : keterlibatan
Masyarakat dlm proses AMDAL)
34. Bentuk KomunikasiBentuk Komunikasi
LangsungLangsung
Dialog melalui pertemuan, diskusi atauDialog melalui pertemuan, diskusi atau
wawancarawawancara
Tidak LangsungTidak Langsung
Memasang pengumuman baik di mediaMemasang pengumuman baik di media
cetak maupun elektronikcetak maupun elektronik
Memberikan tanggapan, saran atauMemberikan tanggapan, saran atau
masukan secara tertulismasukan secara tertulis
35. 3. Pelingkupan & Metodologi3. Pelingkupan & Metodologi
Dampak penting
hipotetik
Batas Studi
Komponen
Rencana Kegiatan
(yang menimbulkan
dampak)
Komponen
Lingkungan Hidup
(yang terkena dampak)
Kegiatan
Lain disekitarnya
Saran Tanggapan
Pendapat
(hasil sosialisasi)
KONSULTAN
AMDAL
PEMRAKARSA
KOMISI PENILAI AMDAL
Draft KA ANDAL
KESEPAKATAN
KA ANDAL
Isu
Pokok
Metode Studi
Tenaga Ahli Yg
diperlukan
36. 4. Parameter yang diteliti4. Parameter yang diteliti
Metodologi pengumpulan dataMetodologi pengumpulan data
Metodologi analisisMetodologi analisis
Metodologi prakiraan dampakMetodologi prakiraan dampak
Metodologi evaluasi dampakMetodologi evaluasi dampak
37. 5. Penilaian KA ANDAL5. Penilaian KA ANDAL
Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh
Komisi AMDAL
Surat
Kesepakatan KA
ANDAL
MenLH/Gubernur
/Bupati/Walikota
Penyusunan ANDAL, RKL,
RPL oleh pemrakarsa
Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL :
Ruang lingkup dan kedalaman kajian
ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.
38. 66.. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPLPenyusunan ANDAL, RKL, dan RPL
KEPMENLH 8/2006KEPMENLH 8/2006
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Istilah
Daftar Singkatan
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Rencana Kegiatan kalau Adendum Andal Uraian Kegiatan
Bab III. Rona Awal kalau Adendum Andal Rona Lingkungan Hidup
Bab IV. Ruang Lingkup Studi
Bab V. Prakiraan dan Evaluasi Dampak Penting
Bab VI. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (RKL-RPL)
Daftar Pustaka
Dafatar Lampiran
39. 1. Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran
dampak penting – PP 27 Tahun 2012 pasal 5
3. Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor
4. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam
AMDAL
5. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan
Masyarakat dalam AMDAL
6. Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL
Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu
7. Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL
Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
40. 7. Lanjutan…..7. Lanjutan…..
8. Proses pelingkupan dan metodologi
9. Pengumpulan data dan analisis sebagai Rona Lingkungan
Awal
10. Rencana kegiatan harus lebih detail dari data yang ada pada KA
11. Prakiraan dampak dikaji lebih rinci
• Rumusan matematika besaran dampak & prakiraan
kuantitatif
• Aspek Sosial kualitatif
• Aspek ekonomi kuantitatif & kualitatif
8. Sifat penting dampak (ada 6 kriteria)
9. Dampak penting harus dijabarkan dalam RKL & RPL
41. 8.8. KRITERIA DAMPAK PENTINGKRITERIA DAMPAK PENTING
Kriteria mengenai dampak besar dan pentingKriteria mengenai dampak besar dan penting
suatu usaha dan/atau kegiatan terhadapsuatu usaha dan/atau kegiatan terhadap
lingkungan hidup antara lain :lingkungan hidup antara lain :
jumlah manusia yang akan terkena dampak;jumlah manusia yang akan terkena dampak;
luas wilayah persebaran dampak;luas wilayah persebaran dampak;
intensitas dan lamanya dampak berlangsung;intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
banyaknya komponen lingkungan lainnya yangbanyaknya komponen lingkungan lainnya yang
terkena dampak;terkena dampak;
sifat kumulatif dampak;sifat kumulatif dampak;
berbalik (berbalik (reversiblereversible) atau tidak berbaliknya) atau tidak berbaliknya
((irreversibleirreversible) dampak.) dampak.
42. 9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL9. Penilaian ANDAL, RKL, RPL
Penilaian ANDAL,
RKL dan RPL
(Komisi Amdal)
Tidak Layak
Lingkungan
(kegiatan ditolak)
Layak Lingkungan
Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Proses Perijinan
SK Tidak Layak Lingkungan oleh
MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
Isi SK Kelayakan:
-Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan
kegiatan sesuai AMDAL
-Kewajiban pemrakarsa untuk
melaksanakan RKL/RPL
43. Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilanDigunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/ataukeputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau
kegiatan (kegiatan (layak atau tidaklayak atau tidak) - PP 27 Tahun 2012 Pasal 1) - PP 27 Tahun 2012 Pasal 1
AAMDALMDAL && RekomendasiRekomendasi IIzinzin
AMDAL harus :
Sumber : PP 27 Tahun 1999
• Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat
dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL
RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun
2012 Pasal 7 ayat (2)
• Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan – PP 27 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1)