2. Kebijakan
• UU No 36 / 2009 tentang Kesehatan
–Pasal 17 kewajiban pemerintah terhadap akses informasi;
Pasal 168 sistem informasi dan LS (mengamanatkan PP);
Pasal 169 kemudahan akses informasi
• UU No 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan
–Pasal 1, 37 & 38 Nomor Induk Kependudukan
3. Cara Pengiriman Data Prioritas
• Melalui jaringan VPN (Jaringan SIKNAS) yang
telah difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan di
setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
menggunakan aplikasi Komunikasi Data.
• Bagi daerah yang mengalami gangguan jaringan
VPNnya (saat pengiriman) dapat mengirimkan
secara manual (dalam bentuk pelaporan
Tahunan, Triwulan, dan Bulanan)
• Dinas Kesehatan Provinsi berfungsi sebagai
pembina dan verifikator data yang dikirimkan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
5. DATA BULANAN
NO DATA BULANAN
I KESEHATAN IBU DAN ANAK
1 Jumlah Kunjungan Ibu Hamil pertama (K1)
2 Jumlah Kunjungan Ibu Hamil 4 Kali (K4)
3 Jumlah Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (PN)
4 Jumlah Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5 Jumlah Kunjungan Nifas (KF)
6 Jumlah Kunjungan Neonatus Pertama (KN1)
7 Jumlah Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)
8 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi
9 Jumlah Kematian Ibu
10 Jumlah Kematian Bayi
11 Jumlah Bayi Lahir Hidup
II GIZI
1 Jumlah Balita ditimbang (D)
2 Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
6. III IMUNISASI
1 Jumlah Imunisasi BCG pada bayi usia 0-11 bulan
2 Jumlah Imunisasi Hepatitis B pada bayi kurang dari 7 hari
3 Jumlah Imunisasi DPT/HB (1) pada bayi usia 0-11 bulan
4 Jumlah Imunisasi DPT/HB (2) pada bayi usia 0-11 bulan
5 Jumlah Imunisasi DPT/HB (3) pada bayi usia 0-11 bulan
6 Jumlah Imunisasi Polio 1 pada bayi usia 0-11 bulan
7 Jumlah Imunisasi Polio 2 pada bayi usia 0-11 bulan
8 Jumlah Imunisasi Polio 3 pada bayi usia 0-11 bulan
9 Jumlah Imunisasi Polio 4 pada bayi usia 0-11 bulan
10 Jumlah Imunisasi campak pada bayi usia 0-11 bulan
11 Jumlah Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan
12 Jumlah Imunisasi TT1 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun
13 Jumlah Imunisasi TT2 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun
14 Jumlah Imunisasi TT3 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun
15 Jumlah Imunisasi TT4 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun
16 Jumlah Imunisasi TT5 pada Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-39 tahun
7. IV PENYAKIT
1 Jumlah Kasus AIDS
2 Jumlah HIV+ di Layanan Konseling dan Tes HIV
3 Jumlah orang tes HIV di Layanan Konseling dan Tes HIV
4 Jumlah ODHA yang masih mendapat ARV
5 Kasus Pneumonia Balita
6 Kasus Diare
7 Kasus Hepatitis B
8 Kasus AFP yang ditemukan pada penduduk usia <15 tahun
9 Kasus Malaria yang dikonfirmasi Lab (Mikroskop dan RDT)
10 Kasus Positif Malaria
11 Kasus Positif Malaria yang Mendapat Pengobatan ACT
12 Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD)
13 Jumlah Kematian akibat DBD
14 Jumlah Kejadian KLB
15 Jumlah KLB yang ditanggulangi < 24 jam
8. TRIWULAN
NO DATA TRIWULAN
1 2
I GIZI
1 Jumlah balita yang dicatat di Posyandu (S)
2 Jumlah Balita Gizi Buruk Ditemukan
II PENYAKIT
1 Jumlah pasien TB (semua type) yang dilaporkan
2 Jumlah pasien baru TB paru posetif (sembuh dan pengobatan lengkap)
3 Jumlah pasien baru TB paru posetif yang di obati
II KESEHATAN LINGKUNGAN
1 Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
9. TAHUNAN
NO DATA TAHUNAN
A DATA UMUM
A1 Jumlah Penduduk
A2 Jumlah Bayi Lahir Hidup
A3 Jumlah Bayi
A4 Jumlah Balita
A5 Jumlah anak SD / sederajat kls 1
A6 Jumlah anak SD / sederajat kls 2 dan 3
A7 Jumlah anak usia < 15 tahun
A8 Jumlah wanita usia subur (15-39 thn)
A9 Jumlah ibu Hamil
A10 Jumlah ibu Bersalin
A11 Jumlah Desa / Kelurahan
B FARMASI
B1 Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah
B2 Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesuai standar
B3 Persentase Puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar
B4 Persentase ketersediaan obat dan vaksin
B5 Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan
10. C IMUNISASI
C1 Jumlah Desa / Kelurahan UCI
C2 Jumlah Imunisasi campak pada anak kelas 1 SD (sederajat) (pada BIAS Campak)
C3 Jumlah Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD (sederajat) (pada BIAS DT)
C4 Jumlah Imunisasi Td pada anak kelas 2 dan 3 SD (sederajat) (pada BIAS Td)
D PENYAKIT
D1 Kasus baru kusta PB pada anak
D2 Kasus baru kusta PB pada dewasa
D3 Kasus baru kusta MB pada anak
D4 Kasus baru kusta MB pada dewasa
D5 Kasus cacat tingkat 1
D6 Kasus cacat tingkat 2
D7 Kasus kusta pada perempuan
D8 Penduduk Yang Minum Obat Filariasis di Kabupaten/ Kota Endemis Filariasis yang
melakukan POMP Filariasis
D9 Anak SD & MI dan Balita yang minum Obat Cacing sesuai laporan rutin
Puskesmas
E KESEHATAN LINGKUNGAN
E1 Jumlah Penduduk yang Akses Terhadap Air Minum yang layak
E2 Jumlah Penduduk yang Akses Terhadap Sanitasi yang layak
E3 Jumlah sampel PDAM yang diukur
E4 Jumlah sampel PDAM yang memenuhi syarat
E5 Jumlah Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
11. F SDM KESEHATAN
F1 Jumlah dokter di puskesmas
F2 Jumlah dokter gigi di puskesmas
F3 Jumlah Perawat di puskesmas
F4 Jumlah Bidan di puskesmas
F5 Jumlah tenaga dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan
F6 Jumlah tenaga dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan
F7 Jumlah tenaga dokter gigi di fasilitas pelayanan kesehatan
F8 Jumlah tenaga perawat di fasilitas pelayanan kesehatan
F9 Jumlah tenaga perawat gigi di fasilitas pelayanan kesehatan
F10 Jumlah tenaga bidan di fasilitas pelayanan kesehatan
F11 Jumlah tenaga teknis kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan
F12 Jumlah tenaga apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan
F13 Jumlah tenaga kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan
F14 Jumlah tenaga kesehatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan
F15 Jumlah tenaga gizi di fasilitas pelayanan kesehatan
F16 Jumlah tenaga fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan
F17 Jumlah tenaga okupasi di fasilitas pelayanan kesehatan
F18 Jumlah tenaga terapis wicara di fasilitas pelayanan kesehatan
F19 Jumlah tenaga akupuntur di fasilitas pelayanan kesehatan
F20 Jumlah tenaga radiografer di fasilitas pelayanan kesehatan
F21 Jumlah tenaga radiotrapis di fasilitas pelayanan kesehatan
F22 Jumlah tenaga teknis elektronis di fasilitas pelayanan kesehatan
F23 Jumlah tenaga teknis gigi di fasilitas pelayanan kesehatan
F24 Jumlah tenaga analisis kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
F25 Jumlah tenaga refraksionis optisien di fasilitas pelayanan kesehatan
F26 Jumlah tenaga ortetis prostetik di fasilitas pelayanan kesehatan
F27 Jumlah tenaga perekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan
F28 Jumlah tenaga teknis transfusi darah di fasilitas pelayanan kesehatan
F29 Jumlah tenaga cardiofaskuler di fasilitas pelayanan kesehatan
F30 Jumlah tenaga non kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
F31 Jumlah SDM Kesehatan yang melanjutkan Pendidikan Tugas Belajar (APBD & APBN)
F32 Jumlah SDM Kesehatan yang melanjutkan Pendidikan PPDS/PPDGS
12. G PROMOSI KESEHATAN
G1 Jumlah posyandu
G2 Jumlah poskesdes / polindes
G3 Jumlah desa siaga
G4 Jumlah rumah tangga yang ber PHBS
G5 Jumla rumah tangga di pantau
H PELAYANAN RUMAH SAKIT
H1 Rata-rata BOR di RS
H2 Rata-rata LOS di RS
H3 Rata-rata NDR di RS
I SARANA PRASARANA
I1 Jumlah RS PONEK
I2 Jumlah Ambulans
I3 Jumlah puskesmas Pembantu
I4 Jumlah Puskesmas PONED
I5 Jumlah Pusling roda 4
13. MASALAH KOMDAT
• Laporan yg masuk ke dinas di atas tgl 5 paling
byk.
• Data yg ada pada program masih berbeda dgn
data puskesmas.
• Data antara program masih berbeda dgn
program lain.
• Data yg ada pada program tidak di konfirmasi
balik dgn pemegang program
Produk hukum ini menjadi landasan pengelolaan data dan informasi di tingkat daerah dan pusat.
UU 36, 14, dan 11 mewajibkan pemerintah bertanggungjawab thd penyediaan data informasi, dengan demikian pemerintah harus menjamin data tsb akurat, hal ini menstimulus pemerintah (Kemenkes/pemda) thd penyediaan data yang berkualitas.
UU adminduk menjamin penyediaan NIK yang dapat berkontribusi thd penyediaan data yg berkualitas