Dokumen tersebut membahas tentang konsekuensi hukum dan undang-undang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual serta jenis-jenisnya berdasarkan UU No. 12 tahun 2022. Juga membahas kasus-kasus kekerasan seksual anak dan perempuan di Kejaksaan Negeri Magetan antara bulan Januari-September dengan total 16 korban dan berbagai pasal yang dikenakan.
1. Oleh :
AMIR NURAHMAN S.H.,M.H
KASI PIDUM KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
KONSEKUENSI
HUKUM DAN
UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN
ANAK DAN TPKS
2. TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
KEKERASAN
Setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan
sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan
atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau
mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan Secara fisik,
seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah
publik atau dalam
3. Jenis-jenis kekerasan
Penghinaan
Memaki
Mengancam
Melarang berhub dg klrga
Intimidasi
isolasi
meninggalkan
keluarga
(suami,istri, anak)
tanpa beri nafkah
lahir batin
Memaksa hub seks
Penyerangan seksual
Pencabulan
Perkosaan
Tak beri nafkan
Memaksa mengemis/minta2
Memaksa prostitusi
Dikucilkan dr
pergaulan masyarakat
Black campaign
Memukul
Menampar
Meninju
Menendang
Menjambak
Mencekik
Mencubit
Mendorong
Penculikan
Penyekapan
Psikis
Ekonomi
Seksual Sosial
Penelantaran
rumga
Fisik
Dg/tanpa alat bantu
(sapu, gunting, tongkat,
tali,sabuk,
Sjam, senpi, dll)
4. TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
Dalam UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Tindak pidana kekerasan
seksual terdiri atas :
Pelecahan Seksual non fisik
Pelecehan Seksual Fisik
Pemaksaan kontrasepsi
Pemaksaan sterilisasi
Pemaksaan perkawinan
Penyiksaan seksual
Eksploitasi seksual
Perbudakan seksual
Kekerasan seksual berbasis elektronik
Perkosaan
Pencabulan
Persetubuhan anak
Pornografi
Pemaksaan pelacuran
dll
5. ANCAMAN HUKUMAN UU
TPKS
Pelecehan Non Fisik : Pasal 5
Pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)
Pelecehan Seksual Fisik : Pasal 6
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Pemaksaan Kontrasepsi : Pasal 8
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Pasal 9
Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
Pemaksaan Perkawinan : Pasal 10
Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
Penyiksaan Seksual : Pasal 11
Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
6. ANCAMAN HUKUMAN UU
TPKS
Pasal 12 :
Pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ekploitasi seksual : Pasal 13
Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik : Pasal 14
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
7. PERLINDUNGAN ANAK
Segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi,
secara optimal sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi , demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera.
(Pasal 3 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan
Anak)
8. ANCAMAN HUKUMAN
UU No. 23 TAHUN 2002, PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 77 : PENELANTARAN ANAK
- Penjara max 5 tahun denda max 100 juta
Pasal 80 : PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
Akibatkan luka berat 5 tahun, 100 juta
Akibatkan mati 10 tahun, 200 juta
Pasal 81 : PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
Pasal 82 : PENCABULAN TERHADAP ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
Pasal 83 : PENCULIKAN ANAK/ PERDAGANGAN ANAK
Penjara 3-15 tahun, denda 60-300 Juta
9. KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
BULAN JUMLAH PASAL
JANUARI 1 PERKARA Pasal 80 (1) UU RI NO. 35 Tahun 2014 :
Melakukan Kekerasan terhadap Anak
FEBRUARI 1 PERKARA Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 :
Mendistribusikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
melanggar kesusilaan
MARET 3 PERKARA 1. Pasal 170 ayat (2) KUHP
2. Pasal 36 UU RI NO. 44 Tahun 2008
3. Pasal 82 UU RI NO. 17 Tahun 2016
APRIL 2 PERKARA 1. Pasal 81 (2) UU 17/2016
2. Pasal 81 (2) UU 17/2016
MEI NIHIL NIHIL
JUNI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016 :
2. Pasal 82 UU 17/2016 : Melakukan
Kekerasan Memaksa Anak Untuk
Melakukan Perbuatan Cabul
10. KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
ANAK DAN PEREMPUAN DI KEJAKSAAN
NEGERI MAGETAN
BULAN JUMLAH PASAL
JULI 2 PERKARA 1. Pasal 81 UU 17/2016
2. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 :
Mendistribusikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
melanggar kesusilaan
AGUSTUS 3 PERKARA 1. Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014
2. Pasal 81 UU 17/2016
3. Pasal 81 UU 17/2016
SEPTEMBER 2 PERKARA 1. Pasal 82 UU 17/2016
2. Pasal 81 UU 17/2016
TOTAL 16 KORBAN