perdes

1. PERATURAN DESA ( PERDES )
NOMOR : 1 TAHUN 2014
T E N T A N G :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIWIDEY
DESA PANYOCOKAN
TAHUN 2014

3. PERATURAN DESA PANYOCOKAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANYOCOKAN
KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANYOCOKAN
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan
ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Bandung, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan
pembiayaan yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan
desa;
b. bahwa sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi
desa adalah desa berhak mengatur dan mengurus
keuangannya sendiri yang sumbernya dapat berasal dari
Bantuan Pemerintah Propinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten
dan Pendapatan Asli Desa yang dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, serta dalam rangka menunjang
pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Panyocokan Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panyocokan
Kecamatan Ciwidey Tahun Anggaran 2014
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang pembentukan Daerah–daerah kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20004 Nomor 53, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4578) ;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan data Profil Desa dan
Profil Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006
Nomor 2 Seri D)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor
2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2009 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pencalonan,Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2006 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun
2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan

5. Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007
Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Unsur Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010
Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di
Kabupaten Bandung (Lembaran daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2010 Nomor 16 );
22. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2004
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
(Lembaran daerah Kabupaten Bandung tahun 2004 Nomor 9
Seri D);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011
Nomor 40);
24.
25.
26.
27.
28.
Keputusan Bupati Bandung Nomor 141/Kep…..BPMPD/2011
Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun
Anggaran 2011 di Wilayah Kabupaten Bandung ;
Keputusan Camat Ciwidey Kabupaten Bandung Nomor
141.2/20 Tentang Peresmian/Pengesahan Pimpinan dan atau
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Panyocokan
Periode 2012-2018;
Peraturan Desa Panyocokan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Tahun 2013-2019 ;
Peraturan Desa Panyocokan Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Panyocokan;
Peraturan Desa Panyocokan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Desa Panyocokan.
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANYOCOKAN
dan
KEPALA DESA PANYOCOKAN
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DESA PANYOCOKAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANYOCOKAN KECAMATAN
CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

6. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Bandung;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri
dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis
lapangan (Kepala Seksi Trantib, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi
Ekonomi dan Kepala Seksi Kesra dan Pembangunan) serta unsur kewilayahan
(Kepala Dusun);
10.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa
dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat ;
11.Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;
12.Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam meberdayakan masyarakat seperti Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
13.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa ;
14.Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan desa;
15.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD
adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa;
16.Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan

7. disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;
18.Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak
daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai ;
19.Penerimaan desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun
anggaran tertentu;
20.Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun
Anggaran tertentu;
21.Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun
Anggaran tertentu;
22.Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran
tertentu;
23.Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup
selisih antara pendapatan desa dan belanja desa ;
24.Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah
selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan
merupakan komponen pembiayaan ;
25.Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud
maupun barang tidak berwujud ;
26.Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat
penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
27.Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak
lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada
daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang
berlaku;
28.Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari
pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka
pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu
tahun anggaran;
30.Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari
anggaran belanja desa;
31.Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari
anggaran belanja desa;
32.Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan
digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintahan desa ;
33.Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
34.Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarakan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
35.Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan
desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan ;
36.Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian
hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada kelompok masyarakat /
perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ;

8. 37.Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten
kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan
kemampuan keuangan.
38.Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
39.Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran
pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan desa ;
40.Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya ;
41.Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
42.Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan
biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi /
jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak ;
43.Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.
BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panyocokan Tahun Agggaran 2014 sebagai
berikut :
1. Pendapatan Desa ………………………………………. Rp 1.222.000.000 ,-
2. Belanja Desa ……………………………………………. Rp 1.222.000.000 ,-
Surplus / (Defisit) Rp ,-
3. Pembiayaan Desa ………………………………………. Tahun 2014 :
a. Penerimaan ………………………………………... Rp 1.222.000.000 ,-
b. Pengeluaran ……………………………………….. Rp 1.222.000.000 ,-
Pembiayaan netto ……………………… Rp 1.222.000.000 ,-
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun 2013
Berkenaan Rp 0 ,-
Pasal 3
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 1 diatas,
terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) ..................... Rp 30.000.000 ,-
b. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) …….
c. Bagi Hasil Pajak Daerah…………………………..
d. Bagi Hasil Retribusi Daerah……………………..
Rp
Rp
Rp
189.549.900 ,-
88.129.600,-
19.300.200,-
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi .... Rp 115.000.000 ,-
f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Rp 578.220.000 ,-
g. Hibah .............................................................. Rp 41.250.000 ,-
h. Sumbangan Pihak Ketiga ............................ Rp 0 ,-
(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini,

9. terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hasil Usaha Desa/ Bumdes ........................... Rp 0 ,-
b. Dari pengelolaan Pasar Desa .......................... Rp 0 ,-
c. Hasil pengelolaan tanah kas desa .................... Rp 90.000.000 ,-
d. Urunan / Pungutan Desa .............................. Rp 10.000.000 ,-
e. Dari pengelolaan bangunan desa .................... Rp 0 ,-
f. Hasil Swadaya dan Pertisifasi Masyarakt……. Rp 0 ,-
g. Hasil Gotong Royong ……………………………… Rp 45.550.300 ,-
h. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah ….... Rp ,-
Pasal 4
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 2 diatas, terdiri dari :
a. Belanja Langsung sejumlah .......................... Rp 429.622.700 ,-
b. Belanja tidak langsung sejumlah ................... Rp 797.377.300 ,-
(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, terdiri
dari:
a. Belanja Pegawai ................................................ Rp 395.074.400 ,-
b. Belanja Barang dan Jasa................................ Rp 264.296.000 ,-
c. Belanja Modal ................................................... Rp 144.229.600 ,-
d. Belanja sarana produksi …………………......……. Rp 0 ,-
(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini,
terdiri dari:
a. Belanja Pegawai ( Perangkat Desa dan BPD ) ....... Rp 350.000.000 ,-
b. Belanja Subsidi………………………………………… Rp 0 ,-
c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah) .................... Rp 0 ,-
d. Belanja Bantuan Sosial ……............……………… Rp 53.400.000 ,-
e. Belanja Bantuan Keuangan ................................. Rp 5.000.000 ,-
f. Belanja Tak Terduga .......................................... Rp 10.000.000 ,-
Pasal 5
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 3, terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan ..................................... Rp 1.222.000.000 ,-
b. Pengeluaran Pembiayaan ................................... Rp 1.222.000.000 ,-
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini
mencakup :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) th 2013
sebelumnya
Rp 0 ,-
b. Pencairan dana Cadangan .................................. Rp 0 ,-
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan.....
Rp 0 ,-
d. Penerimaan pinjaman ....................................... Rp 0 ,-
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini
mencakup :
a. Pembentukan dana Cadangan ............................ Rp 0 ,-
b. Penyertaan Modal Desa ...................................... Rp 0 ,-
c. Pembayaran Utang ………………………..…............ Rp 0 ,-
Pasal 6

10. Uraian lebih lanjut dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, 3, 4 dan 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 7
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.
BAB III
PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.
Ditetapkan di : Panyocokan
Pada Tanggal :
KEPALA DESA PANYOCOKAN
ASEP DADI
Diundangkan di Soreang
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN

11. LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PANYOCOKAN
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL :
TENTANG : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panyocokan Tahun Anggaran 2014
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
REKENING
U R A I A N
TAHUN
SEBELUMNYA
TAHUN
BERJALAN
KET.
1 2 3 4 5
1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 18.000.000 30.000.000
1.1.1 Hasil Usaha Desa 10.000.000 20.000.000
1.1.1.1 Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa 5.000.000 5.000.000
1.1.1.2 Penyisihan dari UED SP
1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kios/Toko yang dimiliki Desa
1.1.1.4 Hasil Pengelolaan Jamban Umum
1.1.1.5 Dari Koperasi
1.1.1.5 Dari Usaha Lumbung Desa 3.000.000 5.000.000
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 90.000.000 90.000.000
1.1.2.1 Tanah Kas Desa (Carik Desa) 90.000.000 90.000.000
1.1.2.1.1 Tanah Desa
1.1.2.2 Pasar Desa
1.1.2.3 Pasar hewan
1.1.2.4 Tambatan perahu
1.1.2.5 Bangunan Desa / Gor Desa
1.1.2.6 Objek wisata yg dikelola oleh desa
1.1.2.7 Pemandian umum yang dikelola oleh desa
1.1.2.8 Sumber Mata Air
1.1.2.9 Lapangan yang dikelola oleh desa
1.1.2.10 Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
1.1.2.11 Hasil kerjasama desa
1.1.2.12 Hasil sewa kekayaan desa
1.1.2.13 Hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan desa
1.1.2.14 Lain-lain kekayaan milik desa
1.1.2.15 Sumbangan Pengusaha dll yang syah
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 37.500.000 45.000.000
1.1.3.1 Pungutan / Urunan Desa 22.500.000 25.000.000
1.1.3.2 Pungutan Biaya Legalisasi Surat-Surat 15.000.000 20.000.000
1.1.3.3 Urunan Kepala Keluarga
Dst
1.1.4 Hasil Gotong Royong 12.000.000 25.000.000
1.1.4.1 Tenaga Kerja Swadaya dalam Pembangunan 7.000.000 15.000.000
1.1.4.2 Sumbangan warga (Lahan, Material dll) 5.000.000 10.000.000
1.1.5 Lain-lain pendapatan desa yg sah
1.1.5.1 Hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan
1.1.5.2 Jasa giro, pendapatan bunga &tuntutan ganti rugi
1.1.5.3 Pungutan dari konsumen air bersih (PAM Desa)
1.1.5.4 Pungutan dari konsumen listrik desa
Dst
1.2 Bagi Hasil Pajak
1.2.1 Bagi hasil pajak Kabupaten 49.689.000 88.689.000
1.2.2 Bagi hasil Pajak Daerah 49.689.000 88.129.600
1.3 Bagi Hasil Retribusi 14.285.000 19.300.200
1.3.1 Bagi hasil Retribusi Kabupaten 14.285.000 19.300.200
Dst
1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan

12. Pusat dan Daerah
1.4.1 ADD 172.079.000 189.549.900
Dst
1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,
Kab/Kota dan Desa Lainnya
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah
1.5.1.1 …………..
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 265.000.000 115.000.000
1.5.2.1 Bantuan tambahan penghasilan bagi Aparat
Pemerintah Desa
15.000.000 15.000.000
1.5.2.2 Bantuan Infrastruktur Perdesaan (Rehab
Bangunan Kantor Desa)
100.000.000
1.5.2.3 Bantuan Program Desa Mandiri dalam
perwujudan desa peradaban (Pembangunan Jalan
Gang)
250.000.000
1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 507.333.680 578.220.000
1.5.3.1 Tambahan penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (TPAPD)
92.640.000 112.920.000
1.5.3.2 Tunjangan Operasional Bagi BPD 37.693.680 42.300.000
1.5.3.3 Bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa
(P2D) / Program Penguatan Pembangunan
Perdesaan (P4)
257.000.000 300.000.000
1.5.3.4 Bantuan Kesekretariatan LPMD 6.000.000 9.000.000
1.5.3.5 Bantuan Operasional RT dan RW 99.600.000 99.600.000
1.5.3.6 Bantuan Operasional Linmas 14.400.000 14.400.000
1.5.3.7 Bantuan Operasional PKK
1.5.3.8 Bantuan Keuangan Kepada BUMDES
1.5.3.9 Bantuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
(UED SP)
1.5.3.8 Bantuan kepada Kelompok Tani (UEP)
1.5.3.9 Bantuan kepada Lumbung Desa
1.5.4 Bantuan Keuangan Desa Lainnya 40.430.000
1.5.4.1 Bantuan pelaksanaan Pilkades ( Hak Pilih 8.806)
x Rp. 5.000)
40.430.000
1.6 Hibah 24.000.000 41.250.000
1.6.1 Hibah dari Pemerintah
Hibah Program PNPM
1.6.2 Hibah dari Pem Provinsi 24.000.000 41.250.000 Revitalisasi
Posyandu
1.6.3 Hibah dari Pem Kabupaten
1.6.4 Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi swasta
1.6.5 Hibah dari kelompok Masy./Perorangan
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga
1.7.1 Sumbangan dari …………….
JUMLAH PENDAPATAN 1.180.759.100
2 BELANJA
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai / Honorarium
2.1.1.1 Honor Tim / Panitia dari ADD 25.552.300
2.1.1.2 Honor Kepala Desa 4.200.000 3.600.000
2.1.1.3 Honor Sekretaris Desa 300.000 3.000.000
2.1.1.4 Honor Kepala Urusan 2.880.000 3.540.000
2.1.1.5 Honor Kepala Seksi 9.900.000 8.700.000
2.1.1.6 Honor Kepala Dusun 3.600.000 4.500.000
2.1.1.7 Honor Stap Desa dan Bendahara 1.972.300 4.807.100
2.1.1.8 Honor /Upah Tim Pelaksana Kegiatan Desa
BOP Program Desa mandiri dlm perwujudan
desa peradaban
2.1.1.9 Honor / Upah Tenaga Kerja (Tukang)
2.1.1.10 Honor /Upah Tenaga Kerja (Laden)
1 2
2.1.1.11 Honor /Upah Tenaga Kerja / Mandor
2.1.1.12 Honor tambahan bagi Guru Honor
2.1.1.13 Honor tambahan bagi Guru PAUD

13. 2.1.1.14 Honor tambahan bagi Guru TK/Madrasah
2.1.2 Belanja Barang / Jasa :
2.1.2.1 Belanja bahan habis pakai
Belanja Alat Tulis Kantor bagi Pem Desa 3.507.200
Belanja alat tulis kantor bagi BPD 2.067.350
Belanja Alat Tulis bagi LPMD 1.000.000
Belanja alat listrik dan elektronik
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja peralatan kebersihan 1.000.000
Belanja beasiswa desa
Belanja Bintek Peningkatan SDM Aparat 5.000.000 5.000.000
Belanja Alat Peraga (Paud)
Belanja ATK Program Desa mandiri
Biaya RAB dan Gambar kegiatan Program Desa
Mandiri perwujudan desa peradaban
2.1.2.2 Belanja perjalanan dinas
Belanja perjalanan dinas ke kecamatan
Belanja perjalanan dinas ke kabupaten
Belanja perjalan dinas ke provinsi
Belanja Transportasi BPD
Belanja perjalanan dinas Program Desa Mandiri
dlm perwujudan desa peradaban
2.1.2.3 Belanja bahan / material
Belanja bahan baku bangunan
Belanja bibit ternak
Belanja Bibit tanaman
2.1.2.4 Belanja Jasa Kantor
Belanja Listrik 1.000.000
Belanja Air 1.000.000
Belanja Telepon/multimedia 1.000.000
Belanja Surat Kabar 600.000
2.1.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Service Kendaraan
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan bakar/gas/pelumas
Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor
2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan / foto copy
Belanja Dokumentasi
2.1.2.7 Belanja sewa tempat/gedung/rumah/gudang
Belanja sewa kantor desa
Belanja sewa gedung
Belanja sewa tempat rapat / musyawarah
Belanja sewa kursi meja
2.1.2.8 Belanja makanan dan minuman
Belanja makanan dan minuman harian
Belanja makanan dan minuman rapat/musawarah
Belanja makanan dan minuman musrenbang 1.000.000 1.000.000
Belanja makanan dan minuman rapat BPD
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja makanan dan minuman keg.Lomba Desa
Belanja makanan dan minuman keg. PHBN
Belanja makanan dan minuman keg. Bulan
Bhakti Gotong Royong
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Program Desa mandiri dlm perwujudan desa
peradaban
1 2 3 4 5
2.1.2.9 Belanja pakaian
Belanja seragam perangkat desa :
Seragam hijau linmas (13 x 100.000) 4.341.800

14. Seragam PDH (13 x 100.000)
Seragam Olah raga (13 x 53.846)
7.500.000
2.1.3. Belanja modal
2.1.3.1 Belanja modal Tanah
Belanja modal pengadaan Tanah Kas desa dan
biaya sertifikasi
2.1.3.2 Belanja modal jaringan
Belanja Modal jaringan listrik desa
Belanja modal jaringan pipa/saluran air bersih
Paralonisasi
Belanja modal jaringan pemasangan Internet
2.1.3.3 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
Belanja modal pengadaan mesin tik
Belanja modal pengadaan almari (perpustakaan)
Belanja modal pengadaan filling cabinet 4.000.000
Belanja perlengkapan Son system
Belanja papan data desa
Belanja register desa (Adm Desa) 10.900.000
Belanja pendataan profil desa dan R1.KS 2.000.000
2.1.3.4 Belanja modal pengadaan Komputer 4.500.000
Belanja modal pengadaan Computer / PC 20.000.000
Belanja modal pengadaan Computer Note book 3.376.700
Belanja modal pengadaan Printer
Belanja modal pengadaan Scanner
Belanja modal Infocus 4.000.000
Belanja modal Monitor LCD (2 unit x 2.375.000)
2.1.3.5 Belanja modal pengadaan Meubelair
Belanja modal pengadaan meja kerja 4.000.000
Belanja modal pengadaan meja rapat 4.000.000
Belanja modal pengadaan kursi putar
Belanja modal pengadaan kursi rapat 5.000.000
Belanja modal pengadaan kursi sofa 2.000.000
Belanja modal Air Conditioning (AC)
2.1.3.6 Belanja modal prasarana pemerintahan
Pembangunan / pemeliharaan Gedung Kantor Ds
Perawatan / pemeliharaan ruangan kantor desa
Pembangunan / rehab Aula / Gor
Pembangunan /kantor kelembagaan lainnya/
rehab balai/kantor RW/RT
4.318.700
Pembangunan /rehab ruangan BUMDES
Pembangunan /rehab ruangan Lumbung Desa 1.000.000
……………….
2.1.3.7 Belanja modal prasarana perhubungan
Pemeliharaan/perawatan jalan desa
Pembangunan/pemeluran jalan gang 40.000.000
Pembangunan /rehab jembatan desa 50.000.000
Pemb. Rabat beton
2.1.3.8 Belanja Modal sarana produksi
Pemb. /pemeliharaan irigasi desa/sederhana
Pengadaan Resapan Sumur Biopori 1.000.000
Pengadaan/ pemb bak penampung air bersih 3.000.000
Pembangunan kirmir

15. 1 2 3 4 5
Pembangunan bak penampungan sampah
Pengadaan tempat sampah
Pengadaan kendaraan /roda pengangkut sampah 20.000.000
Pembangunan MCK/Jamban umum 5.000.000 4.000.000
2.1.3.9 Belanja Modal prasarana pemasaran
Pembangunan pasar desa
Pembangunan kios desa
Pembangunan kantin desa
2.2 Belanja Tidak Langsung
2.2.1 Belanja pegawai / penghasilan tetap dari TPAPD
Penghasilan tetap Kepala Desa 15.000.000 18.000.000
Penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS 8.400.000 9.600.000
Penghasilan tetap Kepala Urusan umum 6.180.000 7.200.000
Penghasilan tetap Kepala Urusan keuangan 6.360.000 7.500.000
Penghasilan tetap Kepala Seksi Pemerintahan 6.600.000 7.800.000
Penghasilan tetap Kepala Seksi Trantib 6.600.000 7.800.000
Penghasilan tetap Kepala Seksi Ekonomi 6.600.000 7.800.000
Penghasilan tetap Kepala Seksi Pembangunan 6.600.000 7.800.000
Penghasilan tetap Kepala Seksi Kesra 6.600.000 7.800.000
Penghasilan tetap Kepala Dusun I 4.800.000 5.400.000
Penghasilan tetap Kepala Dusun II 4.800.000 5.400.000
Penghasilan tetap Kepala Dusn III 4.800.000 5.400.000
Penghasilan tetap Bendahara Desa 5.400.000 6.300.000
Penghasilan tetap Staf Desa 2 3.900.000 9.120.000
2.2.2 Tunjangan bagi Perangkat Desa dari PAD Desa
Tunjangan Kepala Desa 12.000.000 12.000.000
Tunjangan Sekretaris Desa 9.000.000 9.000.000
Tunjangan Kepala Urusan 12.000.000 12.000.000
Tunjangan Kepala Seksi 30.000.000 30.000.000
Tunjangan Kepala Dusun 18.000.000 18.000.000
Tunjangan Stap Desa 3.000.000 3.000.000
Tunjangan Bendahara 6.000.000 6.000.000
2.2.3 Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dariProv.
Tambahan penghasilan Kepala Desa 2.000.000 2.000.000
Tambahan penghasilan Sekretaris Desa 1.600.000 1.600.000
Tambahan penghasilan Kepala Urusan 1.400.000 1.400.000
Tambahan penghasilan Kepala Seksi 5.000.000 5.000.000
Tambahan penghasilan Kepala Dusun 2.000.000 2.000.000
Tambahan Biaya ATK dan Transportasi 3.000.000 3.000.000
2.2.4 Tunjangan BPD dari TOBPD
Tunjangan Ketua BPD 4.800.000 5.580.000
Tunjangan Wakil Ketua BPD 3.600.000 4.440.000
Tunjangan Sekretaris BPD 3.600.000 4.440.000
Tunjangan Anggota BPD 21.600.000 27.840.000
Tunjangan Transportasi BPD 4.093.680
Tunjangan BPD dari ADPD
2.2.1.1 Bantuan kesekretariatan LPMD 6.000.000 9.000.000
2.2.1.2 Bantuan Operasional RT dan RW 99.600.000 99.600.000
2.2.1.3 Bantuan kepada Kelompok Tani (LUEP)
2.2.1.4 Bantuan kepada Linmas 14.400.000 14.400.000
2.2.1.5 Bantuan kepada TP PKK dan Penataan Posyandu 5.000.000 5.000.000
2.2.1.6 Bantuan stimulant ke Tkt RW 12.709.000
2.2.3 Belanja hibah
2.2.3.1 ……
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial :
1 2 3 4 5
2.2.4.1 Pendidikan anak usia dini / alat peraga 3.500.000

16. 2.2.4.2 Bantuan stimulant kepada Mesjid/DKM 3.000.000
2.2.4.3 Bantuan stimulant untuk kegiatan sosial (Gakin) 3.000.000
2.2.4.4 Bantuan stimulant kepada Madrasah 2.500.000
2.2.4.5 Bantuan perbaikan RTLH 9.000.000
2.2.4.6 Bantuan Stimulan Pengajian Al-Hidayah 2.300.000
2.2.4.7 Bantuan Kegiatan Kepemudaan 5.000.000
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan
2.2.5.1 Belanja bantuan keuangan kepada Bumdes
2.2.5.2 Bantuan pelaksanaan kegiatan Pilkades 40.430.000
2.2.6 Belanja Tak Terduga
2.2.6.1 Keadaan Darurat
2.2.6.2 Bencana Alam
JUMLAH BELANJA
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
sebelumnya
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3.1.3 Penerimaan pinjaman
3.2 Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 Penyertaan modal desa
3.2.3 Pembayaran hutang
JUMLAH PEMBIAYAAN
Panyocokan , 2014
KEPALA DESA PANYOCOKAN
ASEP DADI

17. DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN 2014
NO NAMA JABATAN
DARI TANAH KAS DESA
(BENGKOK) / PAD lainnya
BANTUAN DARI
PEMERINTAH
KABUPATEN
(TAMBAHAN
PENGHASILAN TETAP)
(ADD)
TUNJANGAN APARAT
PEMERINTAH DESA
(TPAPD)
TUNJANGAN
OPERASIONAL
PENINGKATAN KINERJA
APARATUR
PEMERINTAH DESA
JUMLAH
SEMUA
DALAM
SATU
TAHUN
(Rp)
PERBULAN
(Rp)
PERTAHUN
(Rp)
PERBULAN
(Rp)
PERTAHUN
(Rp)
PERBULAN
(Rp)
PERTAHUN
(Rp)
PERBULAN
(Rp)
PERTAHUN
(Rp)
1 ASEP DADI KEPALA DESA 1.000.000 12.000.000 400.000 4.800.000 1.250.000 15.000.000 200.000 2.400.000 31.200.000
2 USEP KOMARA SEKDES 750.000 9.000.000 300.000 3.600.000 700.000 8.400.000 100.000 1.200.000 19.200.000
3 NUNU NUGRAHA KASI PEM. 500.000 6.000.000 200.000 2.400.000 550.000 6.600.000 90.000 1.080.000 13.800.000
4 DADANG KASI EKONOMI 500.000 6.000.000 200.000 2.400.000 550.000 6.600.000 90.000 1.080.000 13.800.000
5 AGENG KASI PEMBANGUNAN 500.000 6.000.000 200.000 2.400.000 550.000 6.600.000 90.000 1.080.000 13.800.000
6 ATANG TARYANA KASI TRANTIB 500.000 6.000.000 200.000 2.400.000 550.000 6.600.000 90.000 1.080.000 13.800.000
7 WAWAN KASI KESRA 500.000 6.000.000 200.000 2.400.000 550.000 6.600.000 90.000 1.080.000 13.800.000
8 ENDANG. S KAUR KEUANGAN 500.000 6.000.000 200.000 2.400.000 530.000 6.360.000 90.000 1.080.000 12.840.000
9 OOP ROPID KAUR UMUM 500.000 6.000.000 100.000 1.200.000 515.000 6.180.000 90.000 1.080.000 11.460.000
10 DUDU DURAHMAN KADUS I 500.000 6.000.000 100.000 1.200.000 400.000 4.800.000 60.000 720.000 9.720.000
11 ENDANG RAHMAT KADUS II 500.000 6.000.000 100.000 1.200.000 400.000 4.800.000 60.000 720.000 9.720.000
12 ATENG KADUS III 500.000 6.000.000 100.000 1.200.000 400.000 4.800.000 60.000 720.000 9.720.000
13 KUSTIWA STAF DESA 250.000 3.000.000 90.000 1.080.000 325.000 3.900.000 50.000 6.00.000 7.380.000
14 TIKA ROSTIKA BENDAHARA 500.000 6.000.000 90.000 1.080.000 450.000 5.400.000 90.000 1.080.000 10.560.000
JUMLAH - 7.500.000 90.000.000 2.630.000 31.564.000 7.720.000 92.640.000 1.250.000 15.000.000 190.800.00
Panyocokan, 2014
KEPALA DESA PANYOCOKAN
ASEP DADI
LAMPIRAN II PERATURAN DESA PANYOCOKAN
NOMOR : 1 Tahun 2014
TANGGAL : 2014

19. DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA
TAHUN 2013
NO
NOMOR
BLOK
NAMA
BLOK
NOMOR
PERSIL
LUAS
JUMLAH
PENERIMAAN
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
Cibugel
Awisurat
Gandasoli
Pasir Pogor
Sukajadi
Sukajadi
Sukajadi
Pasir Eurih
Pasir Eurih
Pasir Eurih
Kadameteng
II / 99b
II / 59
II / 11
II / 9
II / 55
II / 15
II / 13
II / 16
II / 22
II / 48a
II / 49
110 M2
1.400 M2
1.400 M2
140 M2
15.940 M2
2.500 M2
27.950 M2
5.450 M2
4.250 M2
420 M2
5.750 M2
2.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
8.000.000
9.000.000
15.000.000
6.000.000
7.000.000
1.500.000
2.500.000
Panyocokan, 2014
KEPALA DESA PANYOCOKAN
ASEP DADI
L LAMPIRAN III PERATURAN DESA PANYOCOKAN
NOMOR : 1 Tahun 2014
TANGGAL : 2014