Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

1. 1
PERATURAN DESA PANYOCOKAN
KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TENTANG
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA PANYOCOKAN
Menimbang : a. bahwa dalam persiapan dan pelaksanaan prosesi Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa baik
dalam hal kelengkapan administrasi maupun teknis penjaringan,
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan teknis pelaksanaan
kampanye diatur dengan Peraturan desa;
b. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa yang kondusif,jujur, adil, dan akuntabel
dan dalam mendukung terselenggranya pemerintahan Desa
Panyocokan yang amanah dan menganut prinsif good dan clean
government, dibutuhkan seorang figur pimpinan atau Kepala
Desa dari calon terpilih yang mampu dan dan dapat
memberdayakan masyarakat serta mengelola potensi sumber
daya yang ada di desa dan memahami karakteristik
masyarakatnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b)
serta memperhatikan masukan dan aspirasi dari masyarakat
dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panyocokan
tentang Pecalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan ats Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

2. 2
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4587 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang Tranparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006
Nomor 8 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor
11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007
tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa.

3. 3
17. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2006 tentang Badan permusyawaratan Desa;
19. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANYOCOKAN
DAN
KEPALA DESA PANYOCOKAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
PANYOCOKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah
suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah Desa Panyocokan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Panyocokan,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa Panyocokan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di Desa Panyocokan;

4. 4
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan di Desa Panyocokan;
12. Putra Desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk
Desa Panyocokan,kemudian pernah menjadi penduduk Desa Panyocokan;
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa Panyocokan atau putra Desa
yang berdasarkan penjaringan oleh panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala
Desa;
14. Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan
administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penjaringan
sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
15. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penjaringan
dan ditetapkan oleh panitia pemilihan;
16. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara
terbanyak dalam pemilihan Kepala desa;
17. Pejabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai
Negeri Sipil atau Tokoh Masyarakat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang atas
usul BPD, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai
terpilihnya Kepala Desa yang definitif;
18. Pemilih adalah Penduduk Desa Panyocokan dan telah memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilihnya;
19. Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa Panyocokan;
20. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Panyocokan yang dibentuk oleh
BPD;
21. Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) adalah Panitia yang menyelenggarakan
pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diangkat
oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
22. TPS adalah tempat diselenggarakannya pemungutan suara yang disesuaikan dengan
jumlah hak pilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
23. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
24. Penjaringan adalah Suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa Panyocokan;
25. Penyaringan adalah Seleksi yang dilakukan baik dari segi pengetahuan maupun dari
kemampuan kepemimpinan para calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon yang
berhak dipilih;
26. Pihak yang berkompeten adalah Instansi/ Lembaga atau perorangan yang memiliki
kapasitas dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keagamaan, dan Sosial
Kemasyarakatan;
27. Pengawas adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh Camat yang
melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan P4KD Kepala Desa
Panyocokan;
28. Kampanye adalah Penyampaian Program Kerja yang akan dilaksanakan para Calon
Kepala Desa, apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;
29. Lulusan sederajat SMP adalah seorang yang telah mengikuti pendidikan setara SMP
seperti MTs, ST, UP SMP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiyah dan dibuktikan dengan
tanda lulus mengikuti ujian Nasional ( UNAS );
30. Biaya Administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
P4KD mulai dari pembentukan Panitia sampai dengan Pelantikan Kepala Desa terpilih
dan Pemberhentian Kepala Desa yang lalu dengan menggunakan Dana APBD
Kabupaten Bandung.

5. 5
BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa secara tertulis sebelum habis masa jabatan Kepala Desa berdasarkan
kesiapan Kepanitiaan P4KD ditinjau dari beberapa aspek.
(2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati melalui
Camat, dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kepada masyarakat melalui
Badan Permusyawaratan Desa.
(3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum habis
masa jabatan Kepala Desa.
(4) Bagi Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan, harus mengajukan Cuti dengan
mendapat persetujuan BPD.
BAB III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 3
Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang
ditetapkan dengan keputusan BPD.
Pasal 4
Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 3, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang berkedudukan di Desa
Panyocokan.
Bagian Kedua
Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 5
(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, keanggotaannya
terdiri dari ; Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan
kebutuhan;
(2) Apabila Ketua atau Anggota Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, ada yang mencalonkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa atau berhalangan
tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia
Pemilihan, dan Susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan
kembali dengan Keputusan BPD;
(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
sebelum melaksanakan tuganya wajib diangkat sumpah/ janji oleh BPD.

6. 6
(4) Pengambilan Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) pasal ini, dipandu oleh Ketua BPD dan disaksikan oleh Rohaniawan,
dengan mengucapkan susunan kata-kata Sumpah/janji sebagai berikut : “ Demi
Alloh(Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban Saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Panyocokan dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan
menegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan –
kegiatan Pemilihan Kepala Desa Panyocokan dan akan melaksanakan
segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan proses
kegiatan Pemilihan Kepala Desa Panyocokan dengan selurus-lurusnya serta
bersikap netral ”
(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang terbukti melakukan
Pelanggaran Administratif dapat diberhentikan dari Kepanitian Pemilihan Kepala Desa.
(6) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan Pelantikan Kepala Desa terpilih.
Bagian Ketiga
Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 6
(1) Panitia P4KD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
a. Menetapkan Jadwal Proses Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
b. Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan
oleh Ketua P4KD yang diketahui Oleh Kepala Desa, BPD dan Camat dan
diumumkan kepada masyarakat luas.
c. Mengajukan Rencana Anggaran untuk Biaya Pemilihan.
c. Membentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara ( KPPS ) dimasing –masing
Tempat Pemungutan Suara ( TPS ).
d. Menyusun dan menentukan TPS sesuai dengan kebutuhan.
e. Menerima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
g. Melakukan Penjaringan Bakal Balon dan Penyaringan calon Kepala Desa.
h. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai
Calon Kepala Desa
i. Menerima dan melakukan Penelitian Identitas dan Perivikasi Administrasi
persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih.
j. Melaksanakan Ujian Saringan Calon untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih.
k. Mengumumkan Nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada
masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa Panyocokan.
l. Melakukan Undian Nomor, Gambar/ photo bagi Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih untuk Pemungutan Suara.
m. Menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
n. Menyelenggarakan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara.
o. Membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.
p. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan
q. Menetapkan Pencabutan Status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan
dengan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye

7. 7
r. Menetapkan Pembatalan Pemilihan berkenaan dengan Pelanggaran Tata Tertib
Pemilihan Kepala Desa
s. Melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2) Panitia P4KD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
BAB IV
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
Pasal 7
(1) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan berasal dari tokoh
masyarakat yang dipandang berpengaruh dan harus memperhatikan masukan dari
masyarakat yang selanjutnya diusulkan oleh BPD untuk diajukan pengesahannya
kepada Camat Ciwidey.
(2) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ayat (1) pasal ini,
sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kecamatan, 1 (satu)
orang unsur Kepolisian, 1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer, 1 (satu) orang
Perangkat Desa, dan 1 (satu) orang dari unsur Tokoh Masyarakat.
(3) Masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimulai sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Desa Terpilih selesai.
Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
Pasal 8
(1) Panitian Pengawas Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :
a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.
b. Menerima laporan penyelenggaraan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan.
c. Menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan
pemilihan paling lama tidak melampaui hari pelantikan Kepala Desa terpilih.
d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Desa kepada Instansi yang berwenang.
(2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

8. 8
a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil.
b. Melakukan pengawasan proses pemilihan secara aktif.
c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak
yang berwenang.
d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Panitia P4KD.
e. Menyampaikan laporan tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir
masa tuga.
(3) Pihak-pihak yang bersangkutan wajib memberikan kemudahan kepada Panitia
Pengawas Pemilihan Kepala desa untuk memperoleh informasi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDATAAN PEMILIH
Bagian Pertama
Persyaratan Pemilih
Pasal 9
Yang dapat memilih Kepala Desa Panyocokan adalah Penduduk Desa Panyocokan Warga
Negara Republik Indonesia, yang :
a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa Panyocokan secara sah dan telah bertempat tinggal
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat
pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau Identitas diri yang
masih berlaku.
b. Telah mencapai usia 17 ( tujuh belas ) Tahun dan atau pernah kawin pada saat
pelaksanaan Pendaftaran Pemilih.
c. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya.
d. Tidak dicabut dari hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam proses pengadilan.
e. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ).
Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 10
(1) Panitia melaksanakan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah, untuk menghindari
terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya
pemilih 2 (dua) kali.

9. 9
(2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah
mengenai usia pemilih dan tempat tinggal pemilih maka yang dijadikan dasar
penentuan adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan
dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
(3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan, diumumkan secara
terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui oleh masyarakat.
(4) Dengan alasan apapun hak pemilih tidak dapat diwakilkan pada siapapun.
BAB VI
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Bagian Pertama
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 11
(1) Panitia P4KD melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dari RW Ke RW atau Dusun
Ke Dusun tentang akan dilaksanakannya Pemilihan Kepada Desa, serta pengumuman
Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat untuk
melakukan Penjaringan.
(2) Jadwal pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa di atur lebih lanjut
dengan keputusan Panitia P4KD.
(3) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah
Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-
kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana
ditentukan agamanya.
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP dan atau sederajat yang dibuktikan
dengan menujukan Ijasah/ STTB asli atau bukti tanda lulus Ujian Nasional.
d. Berumur sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima ) Tahun yang dibuktikan
dengan Akta Kelahiran dan KTP.
e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
Pemerintah.
f. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) dari Polres Bandung.
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling
singkat 5 (lima) tahun.
h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap yang dibuktikan surat Pengadilan Negeri.
i. Terdaftar sebagai penduduk Desa Panyocokan secara sah telah bertempat
tinggal sekurang-kurangya 2 ( dua ) tahun terakhir dengan tidak putus-putus

10. 10
pada saat pendaftaran bakal calon, kecuali bagi putra desa yang berada diluar
Desa Panyocokan.
j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan baik
secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
k. Bersedia menjadi calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
l. Mengenal Wilayah Desa Panyocokan dan dikenal oleh warga Masyarakat Desa
Panyocokan.
m. Para Bakal Calon diwajibkan menyerahkan makalah tentang Visi dan Misi
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mempertahankan
argumentasi tentang makalah tersebut.
n. Bagi Bakal Calon kepala Desa yang berasal dari Putra Desa, bersedia bertempat
tinggal di wilayah Desa Panyocokan apabila terpilih menjadi Kepala Desa
Panyocokan.
(4) Apabila Kelengkapan peryaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa pada batas
waktu yang ditentukan oleh panitia P4KD belum terpenuhi, maka panitia P4KD dapat
menolak pendaftran penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
(5) Pegawai Negeri Sipil atau karyawan lain yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini, harus pula
memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Apabila Ketua dan atau Keanggotaan BPD ada yang mencalonkan diri sebagai Kepala
Desa maka yang bersangkutan harus non aktif dari keanggotaannya, dengan
membuat Pernyataan Non Aktif sepanjang Pencalonannya.
(7) Pengajuan Non aktif sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, dilaksanakan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri
sebagai calon Kepala Desa sampai Kepala Desa terpilih atau dilantik.
(8) Apabila Kepala Desa terpilih berasal dari Ketua dan atau keanggotaan BPD non aktif,
maka yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari
keanggotaan BPD dan keanggotaanya diganti oleh Pengganti Antar Waktu (PAW).
(9) Apabila Kepala Desa terpilih bukan dari ketua dan atau anggota BPD non aktif maka
anggota BPD yang non aktif sebagaimana ayat (6) pasal ini, mempunyai hak untuk
aktif kembali hanya sebagai anggota dengan mengajukan permohonan aktif kembali
sebagai anggota BPD.
(10) Calon yang terpilih menjadi Kepala Desa Panyocokan terhitung sejak tanggal
pelantikan harus berdomisili di wilayah Desa Panyocokan.
Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 12
(1) Setelah proses Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia P4KD mengadakan
Penyaringan yang dimulai dari Pemeriksaan dan verifikasi Administrasi persyaratan.
(2) Bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh diikut sertakan dalam tahapan selanjutnya.

11. 11
(3) Bakal calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya
5 (lima) orang.
(4) Apabila lebih dari 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa, maka panitia P4KD akan
melakukan seleksi akademis untuk memutuskan 5 (lima) orang bakal calon Kepala
Desa.
(5) Dalam melaksanakan proses seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
pasal ini, panitia P4KD dapat bekerja sama dengan pihak yang berkompeten dan
dilaksanakan secara transparan.
(6) Hasil proses seleksi sebagimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, di umumkan secara
terbuka baik kepada bakal calon Kepala Desa maupun kepada masyarakat desa.
(7) Peraturan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan administrasi teknis
penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dalam keputusan Panitia
P4KD.
Bagian Ketiga
Penetapan Calon Kepala Desa
Pasal 13
(1) Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi penyaringan ditetapkan dengan Keputusan
Panitia P4KD atas persetujuan BPD sebagai calon yang berhak dipilih.
(2) Panitia P4KD, setelah menetapkan calon yang berhak dipilih segera mengadakan
rapat untuk menetapkan Nomor Urut disertai Gambar/Photo Calon Kepala Desa
dengan dilengkapi Berita Acara.
(3) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri, kecuali berhalangan
tetap dan dengan alasan yang dimengerti serta dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dikenakan sangsi untuk mengganti
Biaya Pemilihan yang besarnya ditetapkan oleh Panitia P4KD.
BAB V
KAMPANYE
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 14
(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk
menyampaikan Program Kerja yang akan dilaksanakan, apabila yang bersangkutan
terpilih menjadi Kepala Desa.
(2) Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk Rapat Umum atau Dialog dengan
masyarakat pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia P4KD.

12. 12
(3) Panitia P4KD menetapkan berbagai ketentuan atau Tata Tertib untuk mengatur
pelaksanaan kampanye agar dapat berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan
ketertiban masyarakat.
(4) Pelaksanaan kampanye harus bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
(5) Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad atau undian
nomor calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai
paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
(6) Kampanye tidak boleh dilaksanakan dalam Bentuk Pembagian Barang, Uang dan
Fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan melakukan pengerahan massa.
(7) Bagi calon yang berhak dipilih yang statusnya masih menjabat Kepala Desa Definitif,
diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati selama masa kampanye.
(8) Panitia P4KD memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang
melakukan pelanggaran ketentuan Tata Tertib Kampanye berupa Peringatan atau
Pencabutan Status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
(9) Pencabutan Status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih harus
disetujui oleh BPD.
(10) Dalam hal terjadi pencabutan Status Calon yang berhak dipilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) pasal ini, yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka
Panitia P4KD melaksanakan kembali proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa,
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari.
Bagian Kedua
Teknis dan Bentuk Kampanye
Pasal 15
(1) Kampanye Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diadakan secara terbuka yang
pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Panitia P4KD setelah mendapat
persetujuan BPD;
(2) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan dialogis diatur sebagai berikut:
a. Kegiatan Kampanye dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat
tertutup, waktu dan tempatnya serta nama Calon Kepala Desa yang melakukan
kampanye telah diatur dan seizin Panitia P4KD dengan dipasilitasi oleh
moderator yang telah ditunjuk oleh Panitia P4KD;
b. Kegiatan Kampanye dilakukan dengan memakai undangan tertulis dari
penyelenggara, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta
terdiri dari pendukung calon dan undangan lainnya yang bukan pendukung;
c. Peserta atau tim kampanye hanya dibenarkan membawa atau menggunakan
atribut yaitu nomor urut calon, simbul-simbul atau bendera atau umbul-umbul
dari calon yang mengadakan kampanye ditempat pertemuan terbatas;
d. Kegiatan kampanye dimulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir selambat-
lambatnya pukul 17.00 WIB.
(3) Kampanye dalam bentuk debat publik diatur sebagai berikut :

13. 13
a. Kegiatan kampanye dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat
tertutup, waktu dan tempat serta nama calon Kepala Desa yang melakukan
kampanye telah diatur dan seizin dari Panitia P4KD dengan difasilitasi oleh
moderator dan telah ditunjuk oleh Panitia P4KD;
b. Dalam kampanye ini para Calon Kepala Desa diundang dan dihadirkan untuk
menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilakukan apabila terpilih
dengan diberi waktu maksimal 8 menit, selanjutnya moderator akan memandu
jalannya kampanye dengan tema-tema atau isu tertentu yang menjadi
permasalahan di Desa dan bagaimana solusi yang dapat diberikan oleh masing-
masing calon dan dapat mengundang atau menghadirkan para penalis atau
narasumber yang berkompeten;
c. Kegiatan Kampanye dilakukan dengan memakai undangan tertulis dari
penyelenggara, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta
terdiri dari pendukung calon dan undangan lainnya yang bukan pendukung;
d. Peserta atau tim kampanye hanya dibenarkan membawa atau menggunakan
atribut yaitu nomor urut calon, simbul-simbul atau bendera atau umbul-umbul
dari calon yang mengadakan kampanye ditempat pertemuan terbatas;
e. Kegiatan kampanye dimulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir selambat-
lambatnya pukul 17.00 WIB.
(4) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum diatur sebagai
berikut :
a. Kegiatan kampanye dilaksanakan dengan pemasangan alat peraga ditempat
umum yang ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan atau diizinkan oleh
Pemerintah setempat, alat peraga/ atribut tidak boleh ditempatkan pada tempat
ibadah, rumah sakit, sekolah, dan tempat pelayanan kesehatan;
b. Pemasangan atribut atau alat peraga harus memperhatikan etika, estetika,
kebersihan dan keindahan lingkungan atau kawasan setempat;
c. Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dicabut atau dibersihkan oleh
peserta atau tim kampanye yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari
sebelum hari pemungutan suara.
(5) Kampanye dalam bentuk rapat umum diatur sebagai berikut :
a. Kegiatan Kampanye dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, dan
alun-alun) yang waktunya telah ditentukan oleh Panitia P4KD dan dihadiri oleh
masa dari pendukung/ simpatizan dan warga masyarakat lainnya dengan tetap
memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat tersebut) waktu yang
ditentukan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pada pukul
16.00 WIB;
b. Pada kegiatan kampanye ini calon atau tim kampanye dapat menyampaikan visi,
misi dan program kerja yang akan dilakukan apabila terpilih.
Bagian Ketiga
Larangan Kampanye
Pasal 16
(1) Dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang :
a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

14. 14
b. Menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan maupun Calon kepala Desa
lainnya;
c. Menghasut atau mengadu domba seseorang atau kelompok masyarakat;
d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan
kekerasan kepada perseorangan dan/ kelompok masyarakat;
e. Mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
f. Mengancam dan menggunakan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari
pemerintah yang sah;
g. Merusak dan/ menghilangkan tanda gambar/ alat peraga kampanye calon
Kepala Desa lainnya;
h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, maupun
pemerintah desa lainya;
i. Menggunakan tempat peribadatan;
j. Melakukan pawai atau arak-arakan baik dilakukan dengan berjalan kaki maupun
berkendaraan bermotor sehingga berakibat keamanan, ketentraman, dan
ketertiban masyarakat terganggu;
k. Pejabat Desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa selama masa kampanye.
(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, merupakan tindak pidana yang dikenai sangsi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini,merupakan pelanggaran cara kampanye dikenai sanksi sebagai berikut :
a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan
walaupun belum terjadi gangguan;
b. Penghentian keikutsertaan pelaksanaan kampanye berikutnya bagi Calon Kepala
Desa atau tim kampanye yang melanggar larangan tersebut.
(4) Tata Cara pemberhentian sangsi terhadap pelanggaran larangan kampanye
sebagaimana diatur pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Panitia P4KD.
(5) Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang/
barang atau jasa untuk mempengaruhi pemilih.
(6) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal
ini, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dikenai sangsi pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemilihan
Pasal 17
(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Desa yang
dipimpin oleh Ketua KPPS di TPS nya masing-masing.
(2) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, dapat dihadiri oleh calon yang berhak dipilih pada salah satu TPS dan

15. 15
atau saksi Panitia P4KD, Panitia Pengawas P4KD tingkat Kecamatan, BPD dan atau
dihadiri dari unsur Pemerintah Daerah.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :
a. Orang yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan yang dilengkapi
dengan surat mandat yang direkomendasi oleh Panitia P4KD;
b. Jumlah saksi disesuaikan dengan kebutuhan;
c. Saksi yang ditugaskan adalah warga Desa Panyocokan yang dibuktikan dengan
surat panggilan sebagai pemilih.
(4) Pemilihan calon yang berhak dipilih dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan oleh Panitia P4KD atas persetujuan BPD.
Pasal 18
Panitia P4KD, KPPS di masing–masing TPS, dan calon yang berhak dipilih tetap mempunyai
hak untuk menggunakan hak pilihnya.
Pasal 19
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia.
(2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa diusahakan pada hari libur.
(3) Pemberian suara dilaksanakan dengan cara mencoblos Tanda Gambar salah satu
calon yang berhak dipilih dalam Bilik Suara yang disediakan olek KPPS.
(4) Seorang pemilih hanya diberikan 1 (satu) suara kepada satu orang calon yang berhak
dipilih.
(5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat
diwakilkan dengan cara atau bentuk apapun.
Pasal 20
(1) Pemilih Tuna Netra, Tuna Daksa atau yang mempunyai halangan fisik selain pada
saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS untuk atau orang lain atas
permintaan pemilih.
(2) Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau mempunyai halangan fisik lain,
ketua pelaksana pemilihan dimasing-masing TPS menugaskan anggota KPPS untuk
memberikan bantuan kepada :
a. Pemilih yang tidak dapat berjalan ; atau
b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan atau tuna netra
(3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau
yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, wajib
merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
Pasal 21
Setiap Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan mengikuti Pemilihan Kepala
Desa, wajib :

16. 16
a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia P4KD
b. Membantu kelancaran Pelaksanaan Pemilihan.
c. Menerima Hasil Penghitungan Suara Akhir.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 22
Bentuk dan Model Surat Suara ditetapkan oleh Panitia P4KD setelah dimusyawarahkan
terlebih dahulu dengan calon yang berhak dipilih.
Pasal 23
(1) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, KPPS dimasing-masing TPS membuka
kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa Kotak Suara dalam
keadaan kosong serta ditutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan
menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap dan stempel Panitia P4KD.
(2) Selama Pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung, anak kunci kotak suara
dipegang oleh Ketua KPPS disetiap TPS.
Pasal 24
(1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh KPPS melalui pemanggilan bedasarkan
Urutan Daftar Hadir, dan terdaftar pada daftar pemilih tetap.
(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat
suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara
yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
Pasal 25
(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat
yang telah disediakan oleh panitia pelaksana pemilihan.
(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak
pilihnya ;
(3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini, diberi tanda oleh KPPS bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan
pencoblosan ;
(4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah
menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada KPPS untuk satu kali
kesempatan.
(5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara
yang disediakan dalam keadaan terlipat.
Pasal 26
KPPS mengarahkan agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara
dan menolak pemberian yang diwakilkan dengan alasan apapun.

17. 17
Pasal 27
KPPS menentukan batas akhir waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak
menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri
pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu
yang ditetapkan..
Pasal 28
(1) Penetuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dipusatkan pada satu tempat dan
teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Panitia P4KD atas persetujuan BPD.
(2) Jumlah TPS dan Jumlah hak pilih pada setiap TPS ditentukan dengan Keputusan
Panitia P4KD dengan persetujuan BPD.
(3) Pembagian TPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini, adalah untuk :
a. Mempermudah bagi calon pemilih;
b. Mempercepat dan memperlancar proses pemilihan.
(4) Pada setiap TPS dipampangkan photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(5) Seluruh calon Kepala Desa dengan didampingi oleh Panitia Pemilihan Secara Bersama
melakukan kunjungan ke TPS-TPS sesuai kesepakatan.
Bagian Ketiga
Perhitungan Suara
Pasal 29
(1) Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar
menugaskan saksi dalam Perhitungan Suara dengan dilengkapi surat mandat dari
calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(2) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap
dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.
(3) Perhitungan suara dilakukan pada tiap-tiap tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh
KPPS dengan disaksikan oleh saksi dan panitia pengawas, setelah sebelumnya
disepakati oleh para calon Kepala Desa yang berhak dipilih/saksi dan panitia.
Pasal 30
(1) KPPS memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung
surat suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk.
(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang
diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS-P4KD memperlihatkan
dan menyebutkan gambar yang telah dicoblos secara sah tersebut serta mencatatnya
pada lembar yang telah ditentukan dan dipapan tulis sehingga dapat dilihat dengan
jelas oleh para saksi.

18. 18
Pasal 31
(1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
a. Tidak menggunakan Surat Suara dan Alat Coblos yang telah ditetapkan;
b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia P4KD ;
c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ;
d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih ;
e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon ;
f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang disediakan.
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih
pada saat itu juga ;
(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara,
antara KPPS dan Calon Kepala Desa atau saksi, maka Ketua KPPS berkewajiban untuk
memutuskannya.
Pasal 32
(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan sekurang-kurangnya 1/5
( seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai
Calon Kepala Desa terpilih ;
(2) Apabila tak seorang calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana
ayat (1) pasal ini, Panitia P4KD mengadakan pemilihan ulang ;
(3) Calon terpilih yang mengudurkan diri atau meninggal dunia sebelum dilaksanakan
pelantikan, maka untuk menentukan calon terpilih harus dilakukan pemilihan ulang ;
(4) Pemilihan ulang sebagaimana ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan berita acara pemilihan ;
(5) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana ayat (4) pasal ini, hasilnya tetap sama
maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati untuk mendapat
pengesahan.
Pasal 33
(1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak
sebagaimana ayat (1) pasal 31 dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan
ulang hanya untuk calon–calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara
yang sama.
(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak penandatanganan berita acara
pemilihan ;
(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hasilnya
tetap sama maka untuk menetapkan calon terpilih menjadi kewenangan BPD melalui
mekanisme musyawarah dengan para calon Kepala Desa.

19. 19
Bagian keempat
Penetapan Hasil Perhitungan Suara
Pasal 34
(1) Setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan, KPPS membuat, menandatangani
bersama-sama saksi dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan masyarakat
serta menyerahkannya kepada BPD.
(2) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, berita acara perhitungan suara dinyatakan sah ;
(3) Ketua Panitia P4KD mengumumkan Calon Kepala Desa yang terpilih dan menyatakan
sahnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 35
Setelah selesai Pelaksanaan Pemilihan, Ketua P4KD melaporkan Hasil Pemilihan Kepala
Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam
Keputusan BPD.
BAB VII
PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
MASA JABATAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan
Pasal 36
(1) Hasil pemilihan kepala desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan
dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia P4KD, selanjutnya calon terpilih disampaikan
oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih ;
(2) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya
penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Desa
Pasal 37
(1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan Bupati, sebagaimana
dimaksud pada pasal 35.

20. 20
(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa Panyocokan di hadapan
masyarakat;
(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah atau Janji ;
(4) Susunan kata-kata Sumpah atau Janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
” Demi Alloh, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan seluas-
luasnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ”.
Pasal 38
Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan
dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
Pasal 39
Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan
ketentuan bahwa Kepala Desa lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan
tersebut.
Pasal 40
Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 37, berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh
Penjabat Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 41
Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 ( enam ) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan
dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
BAB VIII
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang Kepala Desa
Pasal 42

21. 21
(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Desa
mempunyai wewenang :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD;
b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD;
d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APB-Desa);
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina Perekonomian Desa;
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan cara partisipatif;
h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menujuk kuasa
hukum, untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Kepala Desa
Pasal 43
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 41, Kepala
Desa mempunyai kewajiban :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat seutuhnya;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. Melaksanakan prinsif tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (KKN);
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra Pemerintahan Desa;
g. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang desa;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;
o. Mengembangkan potensi sumber daya dan melestarikan lingkungan hidup.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) Kepala Desa
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada Bupati melalui Camat, dan memberikan laporan keterangan
Pertanggungjawaban Kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat.
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal
ini disampaikan kepada Bupati melalui camat dalam 1 (satu) tahun.

22. 22
(4) Laporan pertanggungjawaban kepada BPD, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa selebaran yang dapat ditempel pada
papan pengumuman, atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan
masyarakat, radio komunitas atau media lainnya.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut.
(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat
dan BPD.
BAB IX
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Larangan
Pasal 44
Kepala Desa dilarang :
a. Menjadi pengurus partai politik;
b. Merangkap jabatan sebagai pimpinan/anggota BPD atau Lembaga Kemasyarakatan
lainnya yang ada di Desa;
c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD,DPD, atau DPR;
d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala
Daerah;
e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
g. Menyalahgunakan wewenang;
h. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan.
Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 45
(1) Kepala Desa berhenti karena :
a. Meninggal Dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Diberhentikan.

23. 23
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) pasal ini karena :
a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur pada pasal sebelumnya;
d. Dinyatakan melanggar Sumpah/janji Jabatan;
e. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 43.
(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh
BPD melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah anggota BPD yang dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
(5) Setelah dilakukan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati
mengangkat Pejabat Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 46
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD, apabila dinyatakan
melakukan tindak pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan keputusan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;
(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa usul BPD, apabila terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 47
Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD, karena
bersetatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
Pasal 48
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 45 dan 46 setelah
melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan
mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa Jabatannya,
paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan pengadilan.
(2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat
(1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang
bersangkutan.
Pasal 49

24. 24
Apabila Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 45 dan 46,
sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 50
Apabila Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 45 dan 46,
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok dan penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 51
(1) Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari
Bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati.
(3) Tindak penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberitahukan Kepada
Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
Pasal 52
(1) Bagi Kepala Desa yang tidak bisa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban
karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugasnya selama 6
(enam) bulan berturut-turut, maka pada minggu terakhir bulan keenam, BPD
mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada penguji
kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah yang pembiayaannya dibebankan kepada
APB-Desa.
(2) Apabila berdasarkan keterangan penguji kesehatan, bahwa kepala desa yang
bersangkutan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, maka
BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya
sebagai kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.
BAB X
MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 53
(1) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal, kepala
desa berhenti sebelum habis masa jabatannya, untuk melaksanakan tugas, wewenang,
hak dan kewajiban kepala desa, maka diangkat penjabat kepala desa.
(2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diangkat oleh
pejabat yang berwenang yang berasal dari Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya
atau Pegawai Negeri Sipil atau Tokoh Masyarakat atas usul BPD dengan memperhatikan
aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terhitung sejak
pelantikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan.
(4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji, dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

25. 25
BAB XI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Pasal 54
(1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan Kepada Panitia
pengawas Pemilihan oleh masyarakat maupun Calon Kepala Desa atau Tim
Kampanye.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan secara lisan atau
tertulis, meliputi :
a. Nama dan alamat pelapor;
b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
c. Nama dan alamat pelanggar;
d. Nama dan alamat saksi-saksi;
e. Uraian kejadian.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan panitia pengawas
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
Pasal 55
(1) Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan yang diterima.
(2) Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau sebaliknya
laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan
diterima.
(3) Dalam hal panitia pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari laporan
untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 14
(empat belas) hari sejak laporan diterima.
(4) Dalam hal laporan bersifat sengketa yang mengundang unsur pidana, diselesaikan oleh
panitia pengawas pemilihan dan penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
(5) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (5) yang telah
memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
yang berakibat Calon Kepala Desa terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti
dengan pembatalan Pemilihan oleh Panitia Pemilihan.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 56
(1) Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 52
dilakukan melalui :
a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk
mencapai kesepakatan;

26. 26
b. Dalam hal tidak mendapat kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf (a) Panitia
Pengawas Pemilihan membuat Keputusan.
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas)
hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
Pasal 57
(1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana yang diatur oleh
Peraturan Desa ini dilakukan sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 58
(1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan sepenuhnya kepada APBD
Kabupaten Bandung.
(2) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya
sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per hak pilih dan diarahkan penggunaannya
untuk biaya administrasi.
(3) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dibebankan kepada Calon Kepala
Desa.
(4) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(5) Penggunaan bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 59
(1) Apabila penyelenggaraan P4KD tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas
usul BPD dan atau tokoh masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling
lama 3 ( tiga ) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap
menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan ;
(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, ternyata belum
cukup, Bupati menetapkan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60
(1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Desa ini ditetapkan masih melakukan
tugasnya sampai habis masa jabatannya.

27. 27
(2) Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa atau Desa yang Kepala
Desanya habis masa jabatannya atau dijabat oleh Penjabat Kepala Desa setelah
ditetapkannya Peraturan Desa ini, agar segera melakukan Pemilihan Kepala Desa.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa sebelumnya yang mengatur
tentang Tata Tertib Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 62
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaanya
akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Desa.
Pasal 63
Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bandung.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
KEPALA DESA PANYOCOKAN
ASEP DADI
Diundangkan di :
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Muda Utama
NIP. 19581229 198603 1 011
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN

28. 28