No. 8 Tentang tata cara pemungutan pajak restoran

1. Menrmbang :
b
Mengingat : 1.
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nonror B Tahun 2010 tentang Pajak Daerah diperlukan
peraturan tentang tata cara pemungutan pajak restoran;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a".
dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nras Selatan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lenrbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lenrbaran
Negara Republik lndonesia I'Jomor 4272),
Unclang-Unciang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nonror 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42BC)',
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenrbaian Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nonror 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaarr dan Tanggurrg Jawab Keuangan Negara (L_embaran
Negara Republik Indonesra l-ahun ?004 Nomor 66, Tambahan
Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 32 Tahurn 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1ZS.
l-ambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubalr beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undai-rg Nomor 12 Tahun 2008 ientarrg Perubahan Kedua Atas
LJndang-Undang; Ncmor 32 Tahun 2004 tentang pemerrntahan Daerah
(Lernbaran ['iegar-a Repr-rblik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tanrbahan Lernbaran Neqara Republik lnclonesra Ncmor 4844.,
2
?
4.
5
6. Urrdang-Undang. .. . . ..2

2. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
50a9);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas' Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 1 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPAT! TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN.
Menetapkan :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal {
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
2. Kepala Dinas. .. ... ... ... ..3

3. .')
7.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusr wajib kepada daerah
oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak nrendapatkan imbalan secara langsung dan drgunakan untuk keperluan
daerah bagt sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
Pajak Restoran adalah pa]ak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran,
Restoran adalah tempat dan/atau fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau
nrinuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan se;enisnya termasuk.lasa boga/katering;
Pengusaha Restoran adalah seseorang dan atau badan yang menyelenggarakan usaha
yang nlenyedtakan fasilitas makanan dan mrnuman atas namanya sendiri dan atau
nama pihak lain yang men1adi tanggungannya,
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan daniatau pembayaran
palak, objek pajak dan/atau bukan oblek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib
Palak digunakan r-tntuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunluk oleh Bupati;
Surat Tanda Setoran yang selanlutnya disingkat STS adalah surat yang disampaikan
oleh bendahara penerima kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah cq. Kuasa BUD dengan melampirkan slip setoran pajak daerah sebagai bukti
telah disetorkannya palak restoran ke Rekening Umum Kas Daerah untuk dibukukan;
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
sublek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wa1ib Palak serta pengawasan penyetorannya;
Bendahara penerimaan adalah Pejabat Fungsronal yang ditunjuk untuk menerima
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan menrpertanggung jawabkan uang
pendapatan daerah dalan, pelaksanaan APBD.
BAB II
OBJEK PAJAK RESTORAN
Pasal 2
Objek pajak restoran yang dinraksud pada peraturan inr adalah:
a. pembayaran terhadap penyedraan makanan cian/atau minuman oleh restoran, rumah
makan, kaferia kantin warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
.J.
4.
5
6
B
o
10
11
12
b pembayai'an atas . ...14

4. b pembayaran atas belanja makanan dan/atau minuman pada masing-masing SKPD
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
TARIF PENGENAAN PAJAK RESTORAN
Pasal 3
Tarif palak yang dikenakan sebesar 10o/o (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran atau
yang seharusnya diterima pengelola restoran
Pasal 4
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP- Daerah) bagi setiap objek/wajib pajak yang
dikenakan pajak restoran sebagainrana dimaksud Pasal 2 huruf "b" atas dasar SPTPD oleh
wajib pajak.
BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 5
(1) Pemungutan pajak restoran dilakukan oleh aparatur kecamatan selaku petugas pemungut
di Kecamatan.
(2) Pajak restoran atas belanja makanan dan minuman kegiatan pada SKPD dipungut oleh
bendahara penerima SKPD
(3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) disetor pada Rekening Kas
Umunr Daerah dengan Nomor 281.01.02.000005-0 paling lama '1 x 24 1am setelah pajak
diterima
(a) Slip setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kuasa BUD
u^va,,nvnL i11 Surat Tanda Setoran.
4

5. BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal L+ JuLl 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal Z4 3r,rri 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR