SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Descargar para leer sin conexión
STANDARD OPERATING PROSEDURE
(S O P)
PROSEDUR BERACARA PERKARA BANDING ( untuk dimuat dalam Website PTA)
I. PROSES PENGAJUAN DI TINGKAT PERTAMA
1. Pihak-pihak yang tidak puas putusan Tingkat Pertama mengajukan banding
secara tertulis atau lisan pada Pengadilan Agama yang memutus perkara
dalam tenggang waktu.
- 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya hari pengucapan
putusan / pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir.
- 30 (tiga puluh) hari kepada Pemohon banding yang tidak bertempat tin
gal di Wilayah hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara.
2. Membayar Biaya Perkara Banding.
3. Panitera membuat Akta Pernyataan Banding.
4. Panitera memberitahukan adanya Permohonan banding kepada terbanding.
5. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon
banding dapat pula mengajukan kontra memori banding.
6. 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diberitahukan kepada
Pihak lawan, Panitera memberitahukan kesempatan kepada kedua belah
pihak untuk melihat / mempelajari (inzage) surat-surat/berkas perkara
banding dikantor Pengadilan Agama.
7. Berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan banding.
II. PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI TINGKAT BANDING.
1. Berkas perkara banding yang diterima dari Tingkat Pertama dicatat dan
diberi nomor register.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan Majelis Hakim yang
akan memeriksa perkara tersebut.
3. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim
yang akan memeriksa perkara tersebut.
4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis
Hakim dan Copy berkas kepada Hakim Anggota.
5. Majelis Hakim memutus Perkara banding.
6. Salinan Putusan dikirim kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk
disampaikan kepada Pihak-pihak yang beperkara.
MEKANISME PERJALANAN BERKAS PERKARA BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
(PEDOMAN PARA PELAKSANA KEPANITERAAN)
1. Bagian Umum Pengadilan Tingkat Banding menerima Berkas Perkara banding yang
dikirm dari Pengadilan Tingkat pertama.
2. Berkas perkara yang diterima oleh bagian umum diteruskan ke Panmud Banding
melalui Meja I dengan buku ekspedisi.
3. Meja I menerima berkas banding dan mencatatnya dalam buku bantu penerimaan
berkas perkara banding selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas perkara
banding.
- Bila lengkap berkas perkara banding dan biaya banding, diserahkan ke Kasir
untuk diberi nomor perkara dan dicatat dalam buku jurnal
- Bila tidak lengkap disampaikan ke Panmud banding untuk dibuat surat meminta
kekurangan ke Pengadilan Agama pengaju.
4. Berkas perkara yang telah diberi nomor perkara oleh kasir diteruskan ke Meja II
dengan buku ekspedisi untuk dicatat dalam buku register banding.
5. Berkas perkara banding yang telah di register diteruskan ke Panmud Banding untuk
dilengkapi dengan Instrumen PMH, PHS, Penunjukan PP, dan Instrumen yang
berkaitan selanjutnya diteruskan ke Panitera / Wakil Panitera dengan Buku
Ekspedisi.
6. Panitera/Wakil Panitera setelah menerima berkas perkara banding, meneruskan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama guna ditetapkan Majelis Hakim yang
menangani perkara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terdaftar.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama setelah menunjuk Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara banding tersebut dengan bentuk penetapan dengan Mengisi
blangko Isian yang telah tersedia, kemudian menyerahkan kembali berkas perkara
banding ke Panitera /Wakil Panitera utnuk ditunjuk Panitera Pengganti yang
membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.
8. Panitera/Wakil Panitera setelah membuat Surat penunjukan Panitera Pengganti
menyerahkan berkas perkara banding tersebut kepada Panitera Pengganti untuk
dibuatkan :
- Penyelesaian instrument yang telah disiapkan dan diserahkan kepada Meja II
untuk pengisian register.
- Menggandakan berkas dalam bentuk fotocopy rangkap II.
9. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara dengan buku Ekspedisi
- Asli untuk Ketua Majelis Hakim.
- Fotocopy berkas masing-masing kepada Hakim Anggota pembaca I dan
pembaca II.
10. Majelis Hakim melakukan persiapan persidangan dengan
- Mempelajari berkas perkara banding.
- Mengadakan rapat musyawarah Majelis Hakim.
- Pengonsepan putusan setelah dicapai hasil musyawarah.
- Pembacaan putusan sedapat dapatnya dilakukan diruang sidang Pengadilan
Tinggi Agama.
- Putusan yang dibacakan sudah dalam bentuk ketikan.
- Berkas perkara bersama dengan putusan yang telah final, dan di paraf Ketua
Majelis Hakim, selanjutnya diserahkan ke Panitera Pengganti untuk Proses
Minutasi.
- Berkas perkara yang telah diminutasi oleh Panitera Pengganti diserahkan kepada
Majelis Hakim untuk penanda tanganan putusan dan paraf diminutasi Ketua
Majelis dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Panitera Pengganti untuk
diserahkan kepada Meja III untuk proses pengiriman kembali Bundel A beserta
dengan Salinan Putusan untuk disampaikan kepada Pihak-pihak berperkara
kepada Pengadilan Agama pengaju, dan Bundel B bersama dengan asli putusan
di arsipkan.
- Relaas pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Agama Pengaju diterima bagian
umum diteruskan ke Panitera untuk di disposisi dan diserahkan di Meja III untuk
diarsipkan.
- Meja III membuat instrument tentang relaas pemberitahuan isi putusan kepada
Meja II untuk pengisian register.
Setiap penyerahan berkas perkara ke Pihak-pihak pengelola dibuat bukti
penyerahan dalam bentuk Buku Ekspedisi.
Nama-nama Perumus Standard Operating Prosedure Kepaniteraan :
1. Dra. Hj. Masfaridah
2. M. Adil, BA
3. Drs. A. Kadir, MH
4. Dra. Junaeni
5. Drs. Mustamin
6. Dra. Nuranah
7. Hj. Andi Syuhada, S.Ag
8. Hj. Rinalty, S.Ag
9. Muh. Syahdimas Yusri, S.Si
10. Mustini
11. Muharromah
Palu, 7 Oktober 2010
PENGARAH
Hakim Tinggi Pengawas Bidang
Kinerja dan Pelayanan Publik
MENGETAHUI,
KETUA PTA PALU TTD
TTD
Drs. H. Iskandar Paputungan, MH
Drs. H. Djufri Palallo, SH.MH
NIP. 19481010 197602 1 002

Más contenido relacionado

Similar a Sop

Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Pebriyana3
 
Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009
pamuaralabuh
 
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 20125 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012
pamuaralabuh
 
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseProsedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
ettykogoyo
 
Alur_dan_Form_Permohonan_Rekomendasi_Hak_Milik_Atas_Tanah.pdf
Alur_dan_Form_Permohonan_Rekomendasi_Hak_Milik_Atas_Tanah.pdfAlur_dan_Form_Permohonan_Rekomendasi_Hak_Milik_Atas_Tanah.pdf
Alur_dan_Form_Permohonan_Rekomendasi_Hak_Milik_Atas_Tanah.pdf
GTSudjoko
 
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
ntii_meiian
 

Similar a Sop (20)

Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
 
Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009
 
RAKERNAS PA MARI 2009
RAKERNAS PA MARI 2009RAKERNAS PA MARI 2009
RAKERNAS PA MARI 2009
 
Alur
AlurAlur
Alur
 
143-276-1-SM.pdf
143-276-1-SM.pdf143-276-1-SM.pdf
143-276-1-SM.pdf
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
 
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 20125 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012
5 rumusan hasil rakernas pa tahun 2012
 
RAKERNAS PA - MARI 2012
RAKERNAS PA - MARI 2012RAKERNAS PA - MARI 2012
RAKERNAS PA - MARI 2012
 
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitraseProsedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
 
Gugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptxGugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptx
 
Alur_dan_Form_Permohonan_Rekomendasi_Hak_Milik_Atas_Tanah.pdf
Alur_dan_Form_Permohonan_Rekomendasi_Hak_Milik_Atas_Tanah.pdfAlur_dan_Form_Permohonan_Rekomendasi_Hak_Milik_Atas_Tanah.pdf
Alur_dan_Form_Permohonan_Rekomendasi_Hak_Milik_Atas_Tanah.pdf
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
 
Gugatan Sederhana bagi publik 2023 dari satker
Gugatan Sederhana bagi publik 2023 dari satkerGugatan Sederhana bagi publik 2023 dari satker
Gugatan Sederhana bagi publik 2023 dari satker
 
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417
 
SCRIPT PERDATA 7E8WE79EVHGYFQ0OQMX,MZ.docx
SCRIPT PERDATA 7E8WE79EVHGYFQ0OQMX,MZ.docxSCRIPT PERDATA 7E8WE79EVHGYFQ0OQMX,MZ.docx
SCRIPT PERDATA 7E8WE79EVHGYFQ0OQMX,MZ.docx
 
Rakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi BRakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi B
 
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
Upaya Hukum (Pengertian dan Aplikasi)
 

Último

1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 

Último (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
 

Sop

  • 1. STANDARD OPERATING PROSEDURE (S O P) PROSEDUR BERACARA PERKARA BANDING ( untuk dimuat dalam Website PTA) I. PROSES PENGAJUAN DI TINGKAT PERTAMA 1. Pihak-pihak yang tidak puas putusan Tingkat Pertama mengajukan banding secara tertulis atau lisan pada Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tenggang waktu. - 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya hari pengucapan putusan / pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir. - 30 (tiga puluh) hari kepada Pemohon banding yang tidak bertempat tin gal di Wilayah hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara. 2. Membayar Biaya Perkara Banding. 3. Panitera membuat Akta Pernyataan Banding. 4. Panitera memberitahukan adanya Permohonan banding kepada terbanding. 5. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat pula mengajukan kontra memori banding. 6. 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diberitahukan kepada Pihak lawan, Panitera memberitahukan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat / mempelajari (inzage) surat-surat/berkas perkara banding dikantor Pengadilan Agama. 7. Berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan banding. II. PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI TINGKAT BANDING. 1. Berkas perkara banding yang diterima dari Tingkat Pertama dicatat dan diberi nomor register. 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. 3. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. 4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim dan Copy berkas kepada Hakim Anggota. 5. Majelis Hakim memutus Perkara banding. 6. Salinan Putusan dikirim kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk disampaikan kepada Pihak-pihak yang beperkara.
  • 2. MEKANISME PERJALANAN BERKAS PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU (PEDOMAN PARA PELAKSANA KEPANITERAAN) 1. Bagian Umum Pengadilan Tingkat Banding menerima Berkas Perkara banding yang dikirm dari Pengadilan Tingkat pertama. 2. Berkas perkara yang diterima oleh bagian umum diteruskan ke Panmud Banding melalui Meja I dengan buku ekspedisi. 3. Meja I menerima berkas banding dan mencatatnya dalam buku bantu penerimaan berkas perkara banding selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas perkara banding. - Bila lengkap berkas perkara banding dan biaya banding, diserahkan ke Kasir untuk diberi nomor perkara dan dicatat dalam buku jurnal - Bila tidak lengkap disampaikan ke Panmud banding untuk dibuat surat meminta kekurangan ke Pengadilan Agama pengaju. 4. Berkas perkara yang telah diberi nomor perkara oleh kasir diteruskan ke Meja II dengan buku ekspedisi untuk dicatat dalam buku register banding. 5. Berkas perkara banding yang telah di register diteruskan ke Panmud Banding untuk dilengkapi dengan Instrumen PMH, PHS, Penunjukan PP, dan Instrumen yang berkaitan selanjutnya diteruskan ke Panitera / Wakil Panitera dengan Buku Ekspedisi. 6. Panitera/Wakil Panitera setelah menerima berkas perkara banding, meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama guna ditetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terdaftar. 7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama setelah menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara banding tersebut dengan bentuk penetapan dengan Mengisi blangko Isian yang telah tersedia, kemudian menyerahkan kembali berkas perkara banding ke Panitera /Wakil Panitera utnuk ditunjuk Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. 8. Panitera/Wakil Panitera setelah membuat Surat penunjukan Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara banding tersebut kepada Panitera Pengganti untuk dibuatkan : - Penyelesaian instrument yang telah disiapkan dan diserahkan kepada Meja II untuk pengisian register. - Menggandakan berkas dalam bentuk fotocopy rangkap II.
  • 3. 9. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara dengan buku Ekspedisi - Asli untuk Ketua Majelis Hakim. - Fotocopy berkas masing-masing kepada Hakim Anggota pembaca I dan pembaca II. 10. Majelis Hakim melakukan persiapan persidangan dengan - Mempelajari berkas perkara banding. - Mengadakan rapat musyawarah Majelis Hakim. - Pengonsepan putusan setelah dicapai hasil musyawarah. - Pembacaan putusan sedapat dapatnya dilakukan diruang sidang Pengadilan Tinggi Agama. - Putusan yang dibacakan sudah dalam bentuk ketikan. - Berkas perkara bersama dengan putusan yang telah final, dan di paraf Ketua Majelis Hakim, selanjutnya diserahkan ke Panitera Pengganti untuk Proses Minutasi. - Berkas perkara yang telah diminutasi oleh Panitera Pengganti diserahkan kepada Majelis Hakim untuk penanda tanganan putusan dan paraf diminutasi Ketua Majelis dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada Meja III untuk proses pengiriman kembali Bundel A beserta dengan Salinan Putusan untuk disampaikan kepada Pihak-pihak berperkara kepada Pengadilan Agama pengaju, dan Bundel B bersama dengan asli putusan di arsipkan. - Relaas pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Agama Pengaju diterima bagian umum diteruskan ke Panitera untuk di disposisi dan diserahkan di Meja III untuk diarsipkan. - Meja III membuat instrument tentang relaas pemberitahuan isi putusan kepada Meja II untuk pengisian register. Setiap penyerahan berkas perkara ke Pihak-pihak pengelola dibuat bukti penyerahan dalam bentuk Buku Ekspedisi.
  • 4. Nama-nama Perumus Standard Operating Prosedure Kepaniteraan : 1. Dra. Hj. Masfaridah 2. M. Adil, BA 3. Drs. A. Kadir, MH 4. Dra. Junaeni 5. Drs. Mustamin 6. Dra. Nuranah 7. Hj. Andi Syuhada, S.Ag 8. Hj. Rinalty, S.Ag 9. Muh. Syahdimas Yusri, S.Si 10. Mustini 11. Muharromah Palu, 7 Oktober 2010 PENGARAH Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik MENGETAHUI, KETUA PTA PALU TTD TTD Drs. H. Iskandar Paputungan, MH Drs. H. Djufri Palallo, SH.MH NIP. 19481010 197602 1 002