Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan bagi bendahara desa, termasuk pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 dan pajak pertambahan nilai. Jenis-jenis pajak yang harus dipotong dan disetorkan oleh bendahara desa dijelaskan beserta contoh perhitungannya.

1. Kewajiban Perpajakan
Bagi Bendahara Desa
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan Sambas

2. Rincian Pendapatan Negara 2015

3. Rincian Belanja Negara 2015

4. Siklus Penerimaan dan Penggunaan
Dana APBN / APBD

5. PENGERTIAN PAJAK
Menurut UU No. 28 Tahun 2007
Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh Orang
Pribadi atau Badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat

6. Kewajiban Perpajakan
1
• Mendaftarkan diri
2
• Melakukan pemotongan dan pemungutan
3
• Menyetorkan ke kas negara
4
• Melaporkan ke kantor pajak terdekat

7. Identitas Wajib Pajak
Bendahara Desa Sijang, Kec. Galing
NPWP : 73.525.113.0-702.000
Nama Bendahara : Tia
NPWP Pribadi : 45.236.448.0-702.000

8. Apa saja jenis pajak terkait pemotongan
dan pemungutan oleh bendahara ?
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 4(2)
PPN

9. PPh Pasal 21
Adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain
yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan

10. Atas penghasilan teratur
orang pribadi non PNS
Orang pribadi yang menerima penghasilan
teratur dari dana desa, pemotongan PPh
21 nya memperhatiakan batas minimal
penghasilan kena pajak atau penghasilan
tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan
status perkawinannya. Contoh : Perangkat
desa dan kepala dusun

11. No Status Perkawinan PTKP Setahun PTKP Sebulan
1 TK/0 36.000.000 3.000.000
2 TK/1 39.000.000 3.250.000
3 TK/2 42.000.000 3.500.000
4 TK/3 45.000.000 3.750.000
5 K/1 39.000.000 3.250.000
6 K/2 42.000.000 3.500.000
7 K/3 45.000.000 3.750.000
8 K/4 48.000.000 4.000.000
PTKP
TK = Tidak Kawin, K = Kawin.
Tanggungan maksimal 3 orang.

12. Untuk wanita kawin dianggap TK/0
karena anak menjadi tanggungan
suami, kecuali terdapat surat
minimal dari kecamatan yang
menyatakan bahwa wanita
tersebut menjadi penanggung

13. Atas penghasilan yang
diterima oleh PNS
Atas penghasilan yang diterima PNS maka
dilakukan pemotongan dengan aturan :
Golongan II = Bebas pemotongan
Golongan III = 5% x Penghasilan
Golongan IV = 15% x Penghasilan

14. Tarif PPh 21
30 %
25 %
15 %
5 %
diatas 500 juta
Rp 250 juta – Rp 500 juta
s/d Rp 50 juta
Rp 50 juta – Rp 250 juta
Apabila tidak memiliki NPWP,
tarif menjadi lebih besar 20%

15. Penghasilan tidak teratur
atas usaha
Yaitu penghasilan yang diberikan kepada orang
pribadi atas usaha yang ia berikan kepada desa
(timbal balik). Contoh : Ketua RT, amil, petugas
posyandu, tenaga ahli, petugas kebersihan,
hadiah lomba dll. Maka atas penghasilan
tersebut dikenakan PPh 21 :
• Tarif x 50% x penghasilan
• 5% x 50 % x penghasilan (NPWP)
• 6% x 50 % x penghasilan (Non NPWP)

16. Penghasilan tidak teratur
tanpa usaha tertentu
Yaitu penghasilan yang diberikan kepada orang
pribadi tanpa ada usaha atau timbal balik yang
diterima oleh desa. Contoh : Peserta kegiatan
yang menerima uang saku. Maka atas
penghasilan tersebut dikenakan PPh 21 :
• Tarif x penghasilan
• 5% x penghasilan (NPWP)
• 6% x penghasilan (Non NPWP)

17. Penyetoran Pajak PPh 21
PPh pasal 21 yang telah dipotong
kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke
kas negara melaui kantor pos atau bank
persepsi menggunakan SSP (Surat setoran
pajak) dengan kode akun :
• Atas penghasilan PNS : 411121/402
• Atas penghasilan non PNS : 411121/100

18. Simulasi Perhitungan
Seluruh pembayaran dikukan tanggal 13 Juli 2015 :
• Yudi seorang PNS golongan III diundang sebagai tenaga ahli
dan menerima honor sebesar 500.000 maka PPh 21 nya:
5% x 500.000 = Rp. 25.000
• Pak Arif seorang anggota BPD memiliki NPWP menerima
honor bulan Jan-Juni sebesar 3.000.000, maka PPh 21 nya :
5% x 50% x 3.000.000 = Rp. 75.000
• Bu Lusi tidak berNPWP seorang anggota posyandu menerima
honor 500.000, maka PPh 21 nya :
6% x 50% x 500.000 = Rp. 15.000
• Bu Anisa tidak berNPWP diundang menghadiri acara desa lalu
mendapat uang saku 100.000, maka PPh 21 nya :
6% x 100.000 = Rp. 6.000

19. Penyetoran dan Pelaporan
Jumlah PPh 21 yang harus disetorkan adalah :
• Akun 411121/402 (PNS) = Rp. 25.000
• Akun 411121/100 (Non PNS) =
75.000 + 15.000 + 6.000 = Rp. 96.000
Batas setor PPh 21 : Tanggal 10 bulan berikutnya
Batas lapor PPh21 : Tanggal 20 bulan berikutnya
Apabila batas setor atau lapor bertepatan dengan hari
libur, maka batas setor atau lapor menjadi hari kerja
terdekat setelah hari libur tersebut.

20. Penyetoran dan Pelaporan
Kelengkapan berkas pelaporan SPT Masa PPh
21 :
SPT PPh 21 induk yang telah ditandatangan
dan dicap
Daftar bukti potong 1721
SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa
pajak sesuai dengan SPT induknya
Nihil Wajib Lapor

21. Bukan objek PPh 21
Yang bukan termasuk objek pajak PPh 21 adalah :
• Bantuan sosial seperti bantuan kepada fakir miskin
dan anak yatim
• Beasiswa
Atas penghasilan tersebut yang diterima orang pribadi,
bendahara tidak melakukan pemotongan PPh 21

22. PPh Pasal 22 dan PPN
PPh 22 dan PPN saling terkait dalam hal kegitan
pembelian barang yang bersumber dari dana desa.
Kewajiban memotong PPh 22 apabila dalam satu
kwitansi jumlah pembelian lebih dari 2 juta
Kewajiban memungut PPN apabila dalam satu kwitansi
jumlah pembelian lebih dari 1 juta. Semua barang yang
dibeli oleh bendahara desa, harus terdapat unsur PPN
pada harga yang tertera di kwitansi

23. Tarif PPh 22 dan PPN
Tarif PPh 22 :
• 1,5 % x Nilai pembelian (jika rekanan berNPWP)
• 3 % x Nilai pembelian (jika rekanan tidak berNPWP)
Tarif PPN :
10 % x Nilai pembelian (tarif tunggal)

24. Penyetoran PPh 22 dan PPN
PPh pasal 22 yang telah dipotong dan PPN yang telah
dipungut kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke kas
negara melaui kantor pos atau bank persepsi
menggunakan SSP (Surat setoran pajak) dengan kode
akun :
• PPh 22 : 411122/100
• PPN : 411211/900
Penyetoran PPh 22 dan PPN, kolom identitas SSP
menggunakan NPWP dan nama rekanan sedangkan
kolom penyetor tetap ditanda tangani oleh bendahara
apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka disetor
menggunakan NPWP desa

25. Simulasi Perhitungan
1. Tanggal 13 Juli 2015 desa membeli material kepada
pedagang bernama Rudi dengan total harga 5 jt pada 1
kwitansi. Pedagang mengatakan bahwa harga tersebut
belum termasuk PPN. Apabila Rudi tidak memiliki
NPWP, maka penghitungan pajaknya adalah :
PPN = 10% x 5jt = 500.000
PPh 22 = 3% x 5jt = 150.000
Harga yang tertera pada kwitansi adalah 5.500.000
(harga + PPN), kemudian uang yang dibayarkan kepada
pedagang adalah 5jt – 150.000 = 4.850.000

26. Simulasi Perhitungan
2. Tanggal 14 Juli 2015 desa membeli laptop di toko Feri
seharga 6.600.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN.
Apabila Feri memiliki NPWP maka penghitungan pajaknya
adalah :
• Kita harus mencari harga barang tanpa unsur PPN :
100
110
x 6.600.000 = 6.000.000
• PPN : 10 % x 6.000.000
• PPh 22 : 1,5 % x 6.000.000 = 90.000
Harga yang tertera pada kwitansi adalah 6.600.000 (harga +
PPN), kemudian uang yang dibayarkan kepada pedagang
adalah 6jt – 90.000 = 5.910.000

27. Simulasi Perhitungan
3. Tanggal 15 Juli 2015 desa membeli printer kepada
pedagang bernama Gilang dengan harga 1,5jt.
Pedagang mengatakan bahwa harga tersebut belum
termasuk PPN. Apabila Gilang memiliki NPWP, maka
penghitungan pajaknya adalah :
PPN = 10% x 1,5jt = 150.000
PPh 22 = tidak dipotong karena belum lewat 2 juta
Harga yang tertera pada kwitansi adalah 1.650.000
(harga + PPN), kemudian uang yang dibayarkan kepada
pedagang tetap 1,5jt tanpa potongan. Bendahara tidak
berkewajiban memotong karena belum lewat 2 juta

28. Penyetoran dan Pelaporan
PPh 22 :
• Rudi (non NPWP) = Rp. 150.000
• Feri (NPWP) = Rp. 90.000
PPN
• Rudi (non NPWP) = Rp. 500.000
• Feri (NPWP) = Rp. 600.000
• Gilang (NPWP) = Rp. 150.000

29. Penyetoran dan Pelaporan
Kelengkapan berkas pelaporan SPT masa 22 :
 SPT PPh 22 induk yang telah ditandatangan dan dicap
 SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa pajak sesuai dengan
SPT induk
Kelengkapan berkas pelaporan SPT masa PPN :
 SPT 1107 PUT induk yang telah ditandatangan dan dicap
 Daftar pemungutan PPN 1107 PUT 1
 SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa pajak sesuai dengan
SPT induk
Nihil wajib lapor
Nihil tidak wajib lapor

30. Batas setor dan lapor
• Batas setor PPh 22 :
Pada hari yang sama saat pembayaran
• Batas lapor PPh 22 :
Tanggal 14 bulan berikutnya
• Batas setor PPN :
Tanggal 7 bulan berikutnya
• Batas lapor PPN (Formulir 1107 PUT) :
Tanggal 14 bulan berikutnya

31. Catatan
Bendahara tidak memungut PPN apabila barang yang
dibeli termasuk kedalam daftar barang yang dikecualikan
dari pemungutan PPN. Contoh : Sembako dan buku
pelajaran .
Apabila bendahara beli sembako Rp. 2.500.000 maka
harga di kwitansi tetap Rp. 2.500.000 namun bendahara
wajib memotong PPh 22 karena sudah di atas 2 juta

32. PPh Pasal 23

33. Objek PPh Pasal 23
Dipotong
PPh
Pasal 23
Imbalan
Modal
Jasa
Hadiah/
Penghargaan
Selain PPh 21
Sewa
Selain
Tanah/
Bangunan
Tarif
2%
Tarif
2%
Tarif
15%
Tarif
15%
Jika rekanan tidak memiliki NPWP,
maka tarifnya 100 % lebih tinggi

34. Pemotongan PPh pasal 23 tidak
memiliki batas minimal transaksi, jadi
berapapun nilai transaksinya
bendahara wajib memotong PPh pasal
23 atas transaksi tersebut. Khusus jasa
katering, bendahara tidak memungut
PPN karena jasa katering termasuk ke
dalam jasa yang dikecualikan dari
pengenaan PPN

35. Penyetoran PPh 23
PPh pasal 23 yang telah dipotong dikumpulkan
dan disetorkan ke kas negara melaui kantor pos
atau bank persepsi menggunakan SSP (Surat
setoran pajak) dengan kode akun :
• PPh 23 atas jasa katering : 411124/104
• PPh 23 atas sewa harta : 411124/100

36. Simulasi Perhitungan
1. Tanggal 2 Juli 2015 desa memesan katering untuk rapat di kantor
desa kepada ibu Rini senilai Rp. 500.000, apabila ibu Rini tidak
memiliki NPWP maka :
PPh 23 = 4 % x 500.000 = 20.000, ibu Rini menerima pembayaran
dari desa sebesar 480.000
2. Tanggal 3 Juli 2015 desa menyewa mobil untuk keperluan desa
kepada bapak Dodo senilai Rp. 700.000 (harga belum PPN), apabila
bapak Dodo memiliki NPWP maka :
PPN = 10 % x 700.000 = 70.000
PPh 23 = 2 % x 700.000 = 14.000
Harga yang tertera pada kwitansi adalah 770.000 dan bapak Dodo
menerima pembayaran dari desa sebesar 686.000

37. Simulasi Perhitungan
3. Tanggal 6 Juli 2015 desa memesan katering untuk
kegiatan di sekretariat desa kepada ibu Susi senilai Rp.
300.000, apabila ibu Susi memiliki NPWP maka :
PPh 23 = 2 % x 300.000 = 6.000, ibu Susi menerima
pembayaran dari desa sebesar 294.000

38. Penyetoran dan Pelaporan
PPh 23 atas jasa katering (411124/104) :
 Rini = 20.000
 Susi = 6.000
PPh 23 atas sewa harta (411124/100)
 Dodo = 14.000
Batas setor PPh 23 : tanggal 10 bulan berikutnya
Batas lapor PPh 23 : tanggal 20 bulan berikutnya

39. Penyetoran dan Pelaporan
Kelengkapan berkas pelaporan SPT masa 23 :
SPT PPh 23 induk yang telah ditandatangan
dan dicap
Daftar bukti potong PPh 23
Bukti pemotongan PPh 23
SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa
pajak sesuai dengan SPT induk
Nihil tidak wajib lapor

40. PPh Final Pasal 4(2)

41. Objek PPh 4(2)
Tarif 10 %
Kecuali Hotel /
Restoran
Termasuk biaya
perawatan,
pemeliharaan,
keamanan, dan
fasilitas lainnya
Tarif 5 %
Pelaksana
Kualifikasi Kecil : 2 %
Kualifikasi Besar : 3 %
Non kualifikasi : 4 %
Pengawasan dan
Perencanaan
Kualifikasi Kecil : 4 %
Kualifikasi Besar : 4 %
Non kualifikasi : 6 %

42. Dikecualikan dari pemotongan
PPh 4(2)
Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan
dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
yang melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan dengan jumlah bruto
pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000 dan
bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah

43. Penyetoran PPh Final 4(2)
PPh pasal 4(2) yang telah dipotong dikumpulkan
dan disetorkan ke kas negara melaui kantor pos
atau bank persepsi menggunakan SSP (Surat
setoran pajak) dengan kode akun :
• PPh 4(2) atas sewa tanah dan/atau bangunan :
411128/403
• PPh 4(2) atas pembelian tanah dan/atau
bangunan : 411128/402

44. Simulasi Perhitungan
1. Tanggal 15 Juli 2015 desa menyewa gedung
ruko milik bapak Tono seharga Rp. 500.000
apabila bapak Tono tidak memiliki NPWP, maka :
PPN = 10 % x 500.000 = 50.000
PPh 4(2) = 10 % x 500.000 = 50.000
Maka harga yang tertera di kwitansi adalah
550.00 (harga + PPN), dan yang diterima oleh
bapak Tono adalah 450.000

45. Simulasi Perhitungan
2. Tanggal 17 Juli 2015 desa membeli tanah di
belakang kantor desa untuk keperluan perluasan
kantor kepada bapak Zaki seharga Rp.
100.000.000 (NJOP = 50jt) apabila bapak Zaki
memiliki NPWP, maka :
PPh 4(2) = 5 % x 100.000.000 = 5.000.000
BPHTB = 5 % x (harga beli-NJOPTKP)
Maka harga yang tertera di kwitansi adalah 100
Jt, dan yang diterima oleh bapak Zaki 95 jt

46. Penyetoran dan Pelaporan
Atas sewa (411128/403) = Rp. 50.000
Atas beli tanah (411128/402) = Rp. 5.000.000
Batas setor PPh 4(2) : Tanggal 10 bulan
berikutnya
Batas lapor PPh 4(2) : Tanggal 20 bulan
berikutnya

47. Penyetoran dan Pelaporan
Kelengkapan berkas pelaporan SPT masa 4(2) :
SPT PPh 4(2) induk yang telah ditandatangan
dan dicap
Daftar bukti potong PPh 4(2)
Bukti pemotongan PPh 4(2)
SSP lembar ke-3 dengan jumlah dan masa
pajak sesuai dengan SPT induk
Nihil tidak wajib lapor

48. Bantuan yang diberikan kepada badan yang
bergerak dalam bidang pendidikan,
kesehatan, agama dan sosial
Uang perjalanan dinas
Pembayara rekening listrik, PDAM dan telepon
Yang Bukan Termasuk Objek Pajak

49. No Jenis Pajak Terlambat Setor Terlambat Lapor
1 PPh pasal 21 2% perbulan Rp. 100.000
2 PPh pasal 22 2% perbulan Rp. 100.000
3 PPh pasal 23 2% perbulan Rp. 100.000
4 PPh pasal 4(2) 2% perbulan Rp. 100.000
5 PPN 2% perbulan Rp. 500.000
Sanksi Administrasi
Atas keterlambatan setor maupun lapor dapat
dikenakan sanksi dengan diterbitkannya Surat
Tagihan Pajak (STP)

50. Syarat Permohonan NPWP
NPWP Orang Pribadi :
Formulir permohonan ditanda tangani
Fotokopi KTP
Fotokopi SK penunjukan
NPWP Desa :
Formulir permohonan ditanda tangani dan dicap
Fotokopi KTP bendahara yang ditunjuk
Fotokopi SK penunjukan
Fotokopi NPWP bendahara yang ditunjuk

51. Sekian dan Terima Kasih
Hubungi kami :
KP2KP Sambas
Jl. Panji Anom No. 16, Durian, Sambas.
Telp : 0562-391016
Esar : 089672015715