SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa)
Pendapatan Desa Belanja Desa Pembiayaan Desa
Adalah semua
penerimaan uang
melalui rekening desa
yang merupakan hak desa
dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali
oleh desa
Meliputi semua
pengeluaran dari
rekening desa yang
merupakan kewajiban
desa dalam 1 (satu)
tahun anngaran yang
tidak akan diperoleh
pembayarannya
kembali oleh desa.
Belanja Desa
dipergunakan dalam
rangka mendanai
penyelenggaraan
kewenangan desa
Meliputi semua
penerimaan yang
perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran
yang akan diterima
kembali, baik pada
tahun anggaran yang
bersangkutan maupun
pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
APBDesa
A B C
Permendagri No. 113/2014, Bab IV
Diolah dari:
Pendapatan Asli Desa (PAD)
(terdiri atas jenis)
Transfer
(terdiri atas jenis)
Pendapatan Lain-lain
(terdiri atas jenis)
Pendapatan Desa
(Terdiri atas kelompok)
 Hasil Usaha
 Hasil Aset
 Swadaya, Partisipasi dan
Gotong royong
 Lain-lain pendapatan asli
desa
 Dana Desa
 Bagian dari Hasil Pajak
Daerah Kabupaten/Kota
dan Retribusi Daerah
 Alokasi Dana Desa (ADD)
 Bantuan Keuangan dari
APBD Provinsi
 Bantuan Keuangan APBD
Kabupaten/Kota
 Hibah dan Sumbangan
dari pihak ketiga yang
tidak mengikat
 Lain-lain pendapatan
desa yang sah
A
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kesatu Pendapatan
Diolah dari:
Kegiatan sebagaimana disebut di atas, terdiri atas
jenis :
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang & Jasa
• Belanja Modal
Belanja Desa
B
Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok :
 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Belanja Tak Terduga
Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan
sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa
Diolah dari:
Penerimaan Pembiayaan
(terdiri atas jenis)
Pengeluaran Pembiayaan
(terdiri atas jenis)
 Sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya
 Pencairan dana cadangan
 Hasil penjualan kekayaan desa
yang dipisahkan
 Pembentukan dana
cadangan
 Penyertaan modal desa
Pembiayaan Desa
(Terdiri atas kelompok)
C
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 & 19
Diolah dari:

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ari saridjo
 
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
ahmadsupantar2
 
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuanDinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
DiskominfoPB
 
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gedeDraft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Aji Sahdi Sutisna
 

La actualidad más candente (19)

07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa
 
Spj add 2014
Spj add 2014Spj add 2014
Spj add 2014
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
ADD Desa Kedungjaran Tahun Anggaran 2014
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desaPengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
Doddy setiadi pedoman asistensi akuntansi dana desa agustus 2015
 
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
 
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuanDinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
 
Dana transfer
Dana transferDana transfer
Dana transfer
 
Perbup no. 05 th. 2017 add
Perbup no. 05 th. 2017 addPerbup no. 05 th. 2017 add
Perbup no. 05 th. 2017 add
 
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gedeDraft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
Draft rancangan perkades tentang pengelolaan nusa gede
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020
 
Dinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinanDinas penanaman modal dan perijinan
Dinas penanaman modal dan perijinan
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 

Destacado

Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Operator Warnet Vast Raha
 
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013   04032015Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013   04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
PPA FEUI
 
Contoh Laporan Keuangan Koperasi
Contoh Laporan Keuangan KoperasiContoh Laporan Keuangan Koperasi
Contoh Laporan Keuangan Koperasi
Dedy Setiady
 
Proposal pendirian koperasi
Proposal pendirian koperasiProposal pendirian koperasi
Proposal pendirian koperasi
rili_oktaviani
 

Destacado (20)

Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Akuntansi koperasi
Akuntansi koperasiAkuntansi koperasi
Akuntansi koperasi
 
15. apbnp 2015
15. apbnp 201515. apbnp 2015
15. apbnp 2015
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
 
Contoh Pembukuan Sederhana Dengan Excel
Contoh Pembukuan Sederhana Dengan ExcelContoh Pembukuan Sederhana Dengan Excel
Contoh Pembukuan Sederhana Dengan Excel
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
PSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No 1 - Penyajian Laporan KeuanganPSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
 
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
Daftar simpanan anggota koperasi ksp bmt amanah mandiri desa konde kecamatan ...
 
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013   04032015Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013   04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
 
Contoh Laporan Keuangan Koperasi
Contoh Laporan Keuangan KoperasiContoh Laporan Keuangan Koperasi
Contoh Laporan Keuangan Koperasi
 
Proposal pendirian koperasi
Proposal pendirian koperasiProposal pendirian koperasi
Proposal pendirian koperasi
 
KDPPLK berdasar PSAK no.1 2009 (revisi)
KDPPLK berdasar PSAK no.1 2009 (revisi)KDPPLK berdasar PSAK no.1 2009 (revisi)
KDPPLK berdasar PSAK no.1 2009 (revisi)
 

Similar a 02. apb desa (11)

pendapatan desa
pendapatan desapendapatan desa
pendapatan desa
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
 
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 

Más de keuangandesa

Más de keuangandesa (20)

24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
 
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuonoDesa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
 
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility) ha...
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility)   ha...Background, content, implications and next steps (pnpm support facility)   ha...
Background, content, implications and next steps (pnpm support facility) ha...
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
 

Último

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
iman333159
 

Último (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 

02. apb desa

  • 1. Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  • 2. Pendapatan Desa Belanja Desa Pembiayaan Desa Adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anngaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. APBDesa A B C Permendagri No. 113/2014, Bab IV Diolah dari:
  • 3. Pendapatan Asli Desa (PAD) (terdiri atas jenis) Transfer (terdiri atas jenis) Pendapatan Lain-lain (terdiri atas jenis) Pendapatan Desa (Terdiri atas kelompok)  Hasil Usaha  Hasil Aset  Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong  Lain-lain pendapatan asli desa  Dana Desa  Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah  Alokasi Dana Desa (ADD)  Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi  Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota  Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat  Lain-lain pendapatan desa yang sah A Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kesatu Pendapatan Diolah dari:
  • 4. Kegiatan sebagaimana disebut di atas, terdiri atas jenis : • Belanja Pegawai • Belanja Barang & Jasa • Belanja Modal Belanja Desa B Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok :  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Pelaksanaan Pembangunan Desa  Pembinaan Kemasyarakatan Desa  Pemberdayaan Masyarakat Desa  Belanja Tak Terduga Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa Diolah dari:
  • 5. Penerimaan Pembiayaan (terdiri atas jenis) Pengeluaran Pembiayaan (terdiri atas jenis)  Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya  Pencairan dana cadangan  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan  Pembentukan dana cadangan  Penyertaan modal desa Pembiayaan Desa (Terdiri atas kelompok) C Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 & 19 Diolah dari: