2. Latar Belakang Adanya Posyandu Keluarga
Telah banyak keberhasilan yang telah di capai dalam pembangunan kesehatan di Provinsi NTB, Namun bila
mengacu pada sasaran Renstra Dikes Prov. NTB 2019-2023, BANYAK sasaran program yang tidak tercapai.
Berdasarkan SDKI 2012 :
1. AKI di NTB Sebesar 251/100.000 kelahiran hidup, angka ini lebih rendah di bandingkan AKI Nasional
(359/100.000 KH). Namun AKB di Provinsi NTB sebesar 57 per 1000 KH, lebih tinggi dibandingkan angka
nasional yaitu 33 per 1000 KH. Demikian pula halnya dengan angka kesakitan yang kian menurun namun
tidak sesuai dengan harapan.
2. Provinsi NTB masih menjadi salah satu provinsi penyumbang terbesar angka penyakit menular dan tidak
menular.
3. Prevalensi gizi kurang meningkat selama tiga tahun berturut-turut yaitu 17,01% (2015), 20,20% (2016),
22,60% (2017), tahun 2018 kasus gizi buruk balita sebanyak 382 kasus.
4. Penemuan dini kasus gizi buruk melalui pemantauan pertumbuhan di posyandu belum berjalan dengan
optimal. D/S sebanyak 84,29% atau sebanyak 15,8% balita tidak terpantau. N/D sebesar 64,63% atau 35,37%
balita bermasalah pertumbuhannya. Permasalahan tumbuh kembang anak ini tidak terlepas dari masalah
manajemen posyandu.
5. Dari jumlah kader sebanyak 35.231 orang, 9.003 orang di antaranya belum terlatih.
6. Sarana prasarana posyandu belum mendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Dukungan anggaran dari pemerintah desa untuk posyandu masih terbatas.
3. Dalam Renstra Kemenkes RI tahun 2015-2019, yang di tetapkan melalui
keputusan Kemenkes R.I No. HK.02.02/Menkes/52/2015, disebutkan bahwa
salah satu acuan bagi arah kebijakan Kemenkes adalah penerapan pendekatan
pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan (continuum of
care)untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang holistic dan
berkesinambungan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia (life cycle)
sejak dlm kandungan sampai lansia.
Sehubungan dengan itu pemerintah Provinsi NTB berikhtiar untuk
menghidupkan posyandu ini dengan memperluas sasaran, memadukan program
serta perbaikan manajemen posyandu melalui suatu inovasi yang di sebut
POSYANDU KELUARGA
4. LANDASAN HUKUM
1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. PERMENDAGRI RI No. 19 Thn 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian
Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.
3. PERGUB NTB No. 30 Thn 2021 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu
4. Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
5. Peraturan daerah provinsi NTB No. 7 tahun 2011 tentang Perlindungan dan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Balita
5. UUD No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
“ Kesehatan adalah hak asasi sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu di
upayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan seluruh
komponen bangsa agar dapat mewujudkan derajad kesehatan masyarakat
yang optimal”
6. Posyandu Keluarga
adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang memberikan pelayanan kesehatan
dasar kepada keluarga meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif dan lanjut usia
serta terintegrasi dengan program lain yang sinergis untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju ketahanan
keluarga.
Posyandu keluarga ditetapkan oleh kepala desa/lurah, dengan memiliki kepengurusan, memiliki kader sebagai
pengelola dan pelaksana, dan memiliki sumber daya.
Mengingat adanya perluasan sasaran Posyandu Keluarga, jumlah kader yang di butuhkan yaitu minimal 7- 8 orang
7. TUJUAN
UMUM
Mendekatkan
akses dan
meningkatkan
cakupan layanan
kesehatan dasar
bagi anggota
keluarga di tingkat
dusun/lingkungan.
KHUSUS
1. Deteksi dini tumbuh kembang anak usia 0 – 6 tahun.
2. Memantau dan meningkatkan kesehatan keluarga (bayi, balita, remaja, ibu hamil, ibu
nifas, menyusui).
3. Mendeteksi dini faktor risiko PTM pada anggota keluarga.
4. Meningkatkan status kesehatan lanjut usia agar sehat, mandiri dan produktif
5. Mencegah kekerasan terhadap Anak, remaja dan Perempuan (KTA/P).
6. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat .
7. Menjadi tempat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pelaksana
Kader Posyandu Keluarga
a. H-1 Posyandu :
Menyebarluaskan informasi hari pelaksanaan posyandu
Mempersiapkan sasaran, tempat, sarana prasarana dan
media KIE
Melakukan pembagian tugas antar kader
Koordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas
terkait
b. Hari H
Melaksanakan kegiatan posyandu keluarga mengacu
pada system pelayanan
Melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan
serta merencanakan tindak lanjut
c. H+
Sweeping
Menyampaikan hasil pelayanan posyandu keluarga ke
desa/kelurahan melalui pokja posyandu
TP-PKK
1. Optimalisasi peran dasawisma
2. Melakukan pendataan sasaran
3. Melakukan pembinaan kader
16. Petugas Kesehatan
1. Menyelenggarakan pelayanan dan promosi
kesehatan
2. Membimbing da mendampingi kader dalam
penyelenggaraan posyandu keluarga
3. Melakukan pengolahan, visualisasi data, dan
melaporkan hasil pelayanan posyandu
keluarga ke puskesmas serta Menyusun
rencana kerja dan melaksanakan upaya
perbaikan sesuai dgn kebutuhan posyandu
keluarga
4. Melakukan koordinasi dgn stakeholders di
tingkat kecamatan dan Desa/ Kelurahan
untuk keberlangsungan posyandu Keluarga
Pemangku Kepentingan
1. Camat, selaku PJ Pokjanal Kecamatan
:
a. Mengaktifkan pokjanal
posyandu kecamatan dengan
SK camat
b. Mengkoordinasikan hasil
kegiatan dan tindak lanjut
kegiatan posyandu keluarga
c. Memberikan dukungan dalam
upaya meningkatkan kinerja
posyandu keluarga
d. Melakukan pembinaan untuk
terselenggaranya kegiatan
posyandu keluarga secara
teratur
17. 2. Lurah/Kepala Desa, Selaku PJ Pokja
Posyandu Keluarga Desa/Kelurahan
a. Membentuk pokja posyandu dengan SK kepala
Dea/Lurah
b. Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan
dana untuk penyelenggaraan posyandu
keluarga
c. Mengkoordinasikan pergerakan sasaran untuk
dapat hadir pada hari buka posyandu
keluarga
d. Mengkoordianasikan peran kader posyandu
keluarga, pengurus posyandu dan tokoh
masyarakat untuk berperan aktif dalam
penyelenggaraan posyandu keluarga
e. Menindaklanjuti hasil kegiatan posyandu
keluarga Bersama Pokja Posyandu dgn
mengolah dan visualisasi data
f. Melakukan pembinaan untuk
terselenggaranya kegiatan posyandu keluarga
secara rutin.
Instansi/Lembaga/sector Terkait :
BAPPEDA, DPMPD, DINAS
KESEHATAN, DINAS
PPKB/PA/BKKBN/DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA, KUA, DINAS
PERTANIAN dan lain-lain.
Sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing
18. Hambatan dan kendala
Sarana Prasana Posyandu Keluarga
Masih kurangnya alat pendukung antropometri (dacin, alat ukur Tinggi badan) di
masing-masing desa/posyandu.
Kurangnya tenaga/kader
Meja dan kursi di semua posyandu belum tersedia
Tdk ada bangunan permanen untuk posyandu
Kurangnya partisipasi masyarakat dan linsek dalam peningkatan cakupan D/S
Beberapa posyandu memiliki banyak sasaran, namun sangat sedikit yang hadir di tempat
posyandu. Sudah pernah ada upaya dengan berkoordinasi komunikasi dengan pihak desa.
Setelah ada partisipasi dari pihak desa untuk menggerakan sasaran, partisipasi
masyarakat meningkat, namun hal tsb henya berjalan 1 sampai 2 bulan, dan kembali
seperti biasanya
Di desa calabai tepatnya di dusun latonda 2 memiliki sasaran yang sangat jauh dari
tempat pelayanan posyandu tepatnya di RT 3, sehingga sasaran yang di RT tsb tdk hadir
untuk mendapat pelayanan posyandu, sedang di sana ada banyak Sasaran.
Dari desa tidak memiliki tim posyandu untuk menggerakan masyarakat.