Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR

1. SURAT EDARAN MENTERI PUPR NO. 20/SE/M/2021
tentang
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi
10 November 2021
PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB PENYELENGGARAAN
PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
DI KEMENTERIAN PUPR

2. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kriteria dan Batasan Pekerjaan Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order)
OUTLINE
A. Urgensi SE
B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup
Kriteria dan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa
Tata Cara Penyelenggaraan Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order)
Lampiran
D.
E.
F.
G.
SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
2

3. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Urgensi SE
• Rata-rata terdapat ±3.000 paket jasa konsultansi konstruksi di Kementerian PUPR
yang dilaksanakan setiap tahunnya;
• Secara lingkup pekerjaan, paket jasa konsultansi konstruksi bersifat sejenis dan
berulang setiap tahunnya, yaitu pekerjaan perencanaan/perancangan dan pekerjaan
pengawasan/supervisi;
• Seleksi jasa konsultansi konstruksi dilaksanakan melalui metode prakualifikasi, sehingga
membutuhkan waktu yang lebih lama (rata-rata 75 hari);
• Perpres No.16/2018 beserta aturan perubahannya telah mengatur pilihan repeat order
untuk jasa konsultansi konstruksi, tetapi belum terimplementasi.
“Perlu adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan
penunjukan langsung permintaan berulang (repeat order).”
A.
3

4. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam
melaksanakan penunjukan langsung permintaan
berulang (repeat order) jasa konsultansi konstruksi
di Kementerian PUPR.
Pihak-pihak terkait tersebut yaitu:
❑ Pengguna Anggaran (PA);
❑ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
❑ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
❑ Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa
Konstruksi (BP2JK);
❑ Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.
Mendorong terwujudnya tertib
penyelenggaraan penunjukan
langsung permintaan berulang
(repeat order) untuk pengadaan
jasa konsultansi konstruksi di
Kementerian PUPR.
2
1
B. Maksud dan Tujuan
4

5. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kriteria dan
Penilaian Kinerja
Penyedia Jasa
Kriteria dan Batasan
Pekerjaan Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat Order)
Tata Cara Penyelenggaraan
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
(Repeat Order)
C. Ruang Lingkup SE
5

6. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kriteria dan Batasan
Pekerjaan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
(Repeat Order)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
6
D.
SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

7. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kriteria pekerjaan jasa konsultansi konstruksi yang
dapat dilakukan penunjukan langsung permintaan
berulang (repeat order) terdiri atas:
pekerjaan yang berkaitan dan/atau
ruang lingkupnya sama dengan
pekerjaan sebelumnya.
Desain berulang.
b.
a.
Kriteria Pekerjaan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat Order)
1.
b.
a.
7

8. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kriteria Desain Berulang
Pada pekerjaan konstruksi
sederhana;
Memiliki standar secara
umum; dan
Penyesuaian desainnya hanya
dilakukan untuk bagian
fondasi/dasar bangunan.
Kriteria desain berulang, memiliki
ketentuan teknis:
Kriteria Pekerjaan Yang Berkaitan
Dan/Atau Ruang Lingkupnya Sama
Dengan Pekerjaan Sebelumnya
pekerjaan sejenis dengan pekerjaan
sebelumnya;
uraian pekerjaan, metodologi pekerjaan,
dan keluaran/output yang dihasilkan
tidak melebihi paket pekerjaan
sebelumnya; dan/atau
jumlah, jenis keahlian, dan waktu
penugasan tenaga ahli tidak melebihi
pekerjaan sebelumnya.
a.
b.
c.
8

9. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Batasan pekerjaan penunjukan langsung permintaan
berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi
konstruksi yang sama terdiri atas:
a. dilakukan oleh BP2JK yang sama;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
9
Batasan Pekerjaan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat Order)
2.
b. paling banyak 2 kali dalam tahun anggaran yang
sama dan/atau tahun berikutnya paling lama 3
tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya; dan
c. segmentasi pemaketan sama dengan pekerjaan
sebelumnya.
SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

10. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kriteria dan Penilaian Kinerja
Penyedia Jasa
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
10
E.
SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

11. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
1. Kriteria Penyedia Jasa Yang Dapat Dilakukan Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order)
Memiliki kualifikasi
usaha yang sama
dengan pekerjaan
sebelumnya.
d.
b.
a. c.
Memiliki kinerja
baik atau sangat
baik berdasarkan
penilaian PPK
pada pekerjaan
sebelumnya.
dalam hal penyedia jasa
konsultansi konstruksi
sebagaimana dimaksud
pada huruf c melakukan
kerjasama operasi,
dapat ditunjuk ulang
sepanjang melakukan
kerjasama operasi
dengan penyedia jasa
konsultansi konstruksi
yang sama.
Kepada penyedia jasa
konsultansi konstruksi
yang sama pada
pekerjaan sebelumnya.
11

12. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Penilaian Kinerja Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi
2.
No. Aspek Indikator Bobot
a.
Kualitas &
Kuantitas
kesesuaian
keluaran/output
30%
b. Biaya
kemampuan
pengendalian biaya
20%
c. Waktu ketepatan 30%
d. Layanan
komunikasi dan
tingkat respons
20%
Penilaian kinerja penyedia jasa konsultansi konstruksi
dilakukan berdasarkan aspek:
12

13. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kriteria dan Skor Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
Kriteria Skor Uraian
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak
Sepihak oleh PPK.
Cukup 1
> 50% hasil pekerjaan
memerlukan perbaikan agar
sesuai dengan kontrak
Baik 2 30%
Sangat
Baik 3 20%
Kriteria Skor Uraian
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK.
Cukup 1
a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/ kejadian
yang berpotensi menambah biaya;
b. Mengajukan perubahan kontrak yang aberdampak pada
penambahan biaya tanpa alasan yang memadai sehingga
ditolak PPK.
Baik 2
a. Menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang
berpotensi menambah biaya;
b. Mengajukan perubahan kontrak yang berdampak pada
penambahan biaya dengan alasan yang memadai.
Sangat
Baik 3
Telah melakukan pengendalian biaya, sejak awal telah
menginformasikan potensi penambahan biaya dan perubahan
kontrak yang diajukan didasari dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
a. Kualitas dan Kuantitas b. Biaya
13

14. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kriteria Skor Uraian
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK
Cukup 1
Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50
hari kalender dari waktu yang ditetapkan
karena kesalahan penyedia
Baik 2
Penyelesaian pekerjaan terlambat s/d 50 hari
kalender dari waktu yang ditetapkan karena
kesalahan Penyedia
Sangat Baik 3
Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu
yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih
cepat
Kriteria Skor Uraian
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK
Cukup 1
a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas
permintaan PPK
b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan
Baik 2
a. Merespons permintaan dengan penyelesaian sesuai
dengan yang diminta
b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
Sangat
Baik 3
a. Merespons permintaan dengan penyelesaian sesuai
dengan yang diminta
b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
c. Waktu d. Layanan
Kriteria dan Skor Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
14

15. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊
𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕
𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏
𝑺𝒌𝒐𝒓
𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔
𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒂𝒔
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒌𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔
𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒂𝒔
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂
𝑺𝒌𝒐𝒓
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂
𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕
𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖
𝑺𝒌𝒐𝒓
𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖
𝒙 + 𝒙 + 𝒙 + 𝒙
= [ [ [ [ ]
]
]
]
Nilai kinerja 0 : Buruk
Nilai kinerja 1 s.d < 2 : Cukup
Nilai kinerja 2 s.d < 3 : Baik
Nilai kinerja 3 : Sangat Baik
Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja Penyedia adalah:
Keterangan:
Skor kualitas & kuantitas (30%) : 2 (baik)
Skor Biaya (20%) : 3 (sangat baik)
Skor Waktu (30%) : 2 (baik)
Skor Layanan (20%) : 1 (cukup)
Contoh perhitungan penilaian kinerja Penyedia A:
Nilai Kinerja = (2x30%) + (3x20%) + (2x30%) + (1x20%)
= 0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,2
= 2 (Kinerja Baik)
15

16. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Dalam hal penilaian kinerja penyedia
jasa belum dapat dilakukan melalui
SIKaP, PPK menuangkan hasil penilaian
kinerja dalam Dokumen Penetapan
Penilaian Kinerja Penyedia Jasa.
Penilaian kinerja penyedia jasa
dilaksanakan melalui SIKaP, atas
pelaksanaan pekerjaan yang telah
dilakukan oleh penyedia jasa selama
masa pelaksanaan pekerjaan sampai
dengan proses pembayaran.
Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK
dapat dibantu oleh pengelola
pengadaan barang/jasa, tenaga ahli,
dan/atau pihak lain yang kompeten.
Penyedia jasa konsultansi konstruksi melakukan
serah terima hasil pekerjaan kepada PPK
melalui BAST Pekerjaan;
Penilaian Kinerja Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi
PPK melakukan penilaian kinerja penyedia
jasa konsultansi konstruksi setelah:
a
b
c
d
PPK dan penyedia jasa konsultansi konstruksi
menyepakati pengakhiran pekerjaan.
PPK menghentikan kontrak karena keadaan
kahar & pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/
diselesaikan;
PPK melakukan pemutusan kontrak karena
kesalahan penyedia jasa konsultansi konstruksi;
atau
16

17. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Tata Cara Penyelenggaraan
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
(Repeat Order)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
17
F.
SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

18. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Tahapan Persiapan Pengadaan
1.
1. PPK melaksanakan persiapan pengadaan untuk paket yang akan dilaksanakan melalui metode
penunjukan langsung permintaan berulang (repeat order).
2. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan untuk paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung permintaan berulang (repeat order) kepada
Kepala BP2JK, dengan melampirkan:
Rancangan Kontrak
Penilaian kinerja Penyedia pada SIKaP atau
Penetapan dan Risalah Penilaian Kinerja
Penyedia
Harga Perkiraan Sendiri
Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK
Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL) yang
telah ditetapkan
ID paket RUP
Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Surat Permohonan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat Order)
Rencana waktu penggunaan jasa konsultansi
konstruksi
18

19. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Kepala BP2JK
menetapkan Pokja
Pemilihan setelah
dokumen persiapan
pengadaan
dinyatakan lengkap.
Pokja melakukan persiapan
pemilihan penunjukan
langsung permintaan
berulang.
Pokja menyusun
tahapan penunjukan
langsung permintaan
berulang
Pokja menyusun
jadwal sesuai
dengan kebutuhan.
Pokja menyusun dokumen
pemilihan penunjukan
langsung permintaan
berulang
2. Tahapan Persiapan Pemilihan
e.
d.
b.
a.
c.
#2
#1
19

20. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
a. Kepala BP2JK menetapkan Pokja
Pemilihan setelah dokumen persiapan
pengadaan dinyatakan lengkap.
2. Tahapan Persiapan Pemilihan
20

21. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
b. Pokja melakukan
persiapan pemilihan
penunjukan langsung
permintaan berulang.
2. Tahapan Persiapan Pemilihan
1) Reviu dokumen persiapan pengadaan penunjukan
langsung permintaan berulang (repeat order);
2) Penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi
konstruksi melalui permintaan berulang (repeat order);
3) Penetapan persyaratan penyedia jasa konsultansi
konstruksi;
4) Penyusunan dan penetapan jadwal penunjukan
langsung permintaan berulang (repeat order); dan
5) Penyusunan dokumen pemilihan penunjukan langsung
permintaan berulang (repeat order).
Persiapan Pemilihan oleh Pokja Pemilihan,
meliputi:
21

22. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
c. Pokja menyusun tahapan
penunjukan langsung
permintaan berulang.
2. Tahapan Persiapan Pemilihan
Tahapan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang:
1) Undangan prakualifikasi;
2) Penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi;
3) Pembuktian kualifikasi;
4) Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan penunjukan
langsung permintaan berulang, apabila lulus kualifikasi;
5) Pemberian penjelasan;
6) Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran;
7) Evaluasi dokumen penawaran;
8) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
9) Penetapan dan pengumuman
Dalam hal penyedia jasa konsultansi
konstruksi telah terkualifikasi dalam SIKaP,
Pokja Pemilihan tidak melakukan tahapan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1),
angka 2), dan angka 3).
22

23. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
2. Tahapan Persiapan Pemilihan
#3
Pokja menyusun dokumen pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung permintaan berulang yang
terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen penunjukan langsung permintaan berulang.
d.
23

24. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
3.
1) mengundang serta menyampaikan
dokumen kualifikasi kpd pelaku usaha
yang akan dilakukan permintaan
berulang;
2) Pelaku usaha menyampaikan dokumen
kualifikasi;
3) melakukan evaluasi kualifikasi;
4) melakukan pembuktian kualifikasi;
5) melakukan penetapan hasil kualifikasi
dan penyampaian undangan, apabila lulus
kualifikasi;
6) memberikan penjelasan;
7) Pelaku usaha menyampaikan dokumen
penawaran dalam 1 file (berisi dokumen
administrasi, teknis & biaya);
Pokja Pemilihan melaksanakan tahapan permintaan
berulang sebagai berikut:
Dalam hal penyedia
jasa telah terkualifikasi
dalam SIKaP
Pokja tidak melakukan
tahapan dalam huruf a:
• angka 1),
• angka 2),
• angka 3),
• angka 4).
a.
8) membuka dokumen penawaran dan
melakukan evaluasi (administrasi, teknis,
koreksi aritmatik & biaya);
9) melakukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan biaya;
10) Jika hasil evaluasi tsb. tidak memenuhi
syarat, Pokja melaporkan kepada PPK;
11) menyusun BA Hasil Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang;
12) mengumumkan hasil penunjukan
langsung permintaan berulang di Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
13) menyampaikan BA Hasil Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang kepada
PPK melalui SPSE dengan tembusan
kepada Kepala BP2JK.
b.
24

25. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB PENYELENGGARAAN
PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER) DALAM PENGADAAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Lampiran
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
25
G.
SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

26. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
LAMPIRAN
• KRITERIA DAN SKOR PENILAIAN
KINERJA PENYEDIA JASA
• FORMAT DOKUMEN PENETAPAN
DAN RISALAH PENILAIAN KINERJA
PENYEDIA
BAGAN ALIR PENYELENGGARAAN
PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN
BERULANG (REPEAT ORDER)
FORMAT SURAT PERMOHONAN
PERMINTAAN BERULANG
(REPEAT ORDER)
FORMAT DAFTAR SIMAK
KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSIAPAN PENGADAAN
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN
PENYEDIA MELALUI PERMINTAAN
BERULANG REPEAT ORDER
1 4
5
2
3
A. DOKUMEN KUALIFIKASI PENUNJUKAN
LANGSUNG PERMINTAAN
BERULANG(REPEAT ORDER);
B. DOKUMEN PENUNJUKAN LANGSUNG
PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER),
SATU FILE, KONTRAK WAKTU PENUGASAN;
C. DOKUMEN PENUNJUKAN LANGSUNG
PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER),
SATU FILE, KONTRAK LUMSUM.
26

27. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
3
1
2
27
1.
FORMAT DOKUMEN PENETAPAN DAN RISALAH PENILAIAN
KINERJA PENYEDIA

28. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
1. Kriteria dan Skor Penilaian Kinerja Penyedia Jasa
Unsur Kriteria Skor Uraian Penilaian Atas Capaian Indikator Kinerja
Keterangan/Bukti
Pendukung Penilaian
1. Kualitas &
kuantitas
pekerjaan (30%)
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK.
Cukup 1 >50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Baik 2 ≤50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik 3 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
2. Biaya (20%)
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK.
Cukup 1
a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan
b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai
sehingga ditolak oleh PPK.
Baik 2
a. Menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; atau
b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya dengan alasan yang memadai.
Sangat Baik 3
Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi
menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.
3. Waktu (30%)
Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK.
Cukup 1
Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena
kesalahan Penyedia.
Baik 2
Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak
karena kesalahan Penyedia.
Sangat Baik 3 Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK.
4. Layanan (20%) Buruk 0 Terjadi Pemutusan Kontrak Sepihak oleh PPK.
Cukup 1
a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan
b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik 2
a. Merespons permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau
b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik 3
a. Merespons permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan
b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
KRITERIA DAN SKOR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA #2

29. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
2.
Format Surat Permohonan
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
3.
Format Daftar Simak Kelengkapan
Dok.Persiapan Pengadaan Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang
29

30. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
4. Bagan Alir Penyelenggaraan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat Order)
Pejabat Pembuat
Komitmen
(PPK)
Kuasa Pengguna
Anggaran
(KPA)
Kepala BP2JK Pokja Pemilihan Waktu Output
1
2 PPK melakukan Peniliaian
Kinerja Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi dan
menuangkan hasil penilaian
kinerja penyedia jasa
konsultansi konstruksi dalam
Dokumen Penetapan
Penilaian Kinerja Penyedia
Jasa
•
•
•
Dokumen Kontrak
Berita Acara
Serah Terima
(BAST) Pekerjaan
Addendum Final
Sesuai
kebutuhan
Penetapan Penilaian Kinerja
Penyedia Jasa Konsultansi
Konstruksi dituangkan
dalam:
a. Sistem Informasi Kinerja
Penyedia (SIKaP); atau
b. Dokumen Penetapan
Penilaian Kinerja Penyedia
Jasa (dalam hal belum
dapat dilakukan melalui
SIKaP)
PPK melakukan penilaian kinerja penyedia jasa konsultansi konstruksi setelah:
1. penyedia jasa konsultansi konstruksi melakukan serah terima hasil pekerjaan
kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan;
2. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak
dapat dilanjutkan/diselesaikan;
3. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia jasa
konsultansi konstruksi; atau
4. PPK dan penyedia jasa konsultansi konstruksi menyepakati pengakhiran
pekerjaan.
3 PPK melaksanakan persiapan
pengadaan untuk paket
yang akan dilaksanakan
melaluimetode penunjukan
langsung permintaan
berulang (repeat order )
• Dokumen
Perencanaan
Pengadaan
Sesuai
kebutuhan
Dokumen Persiapan
Pengadaan
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
(Repeat Order )
Dokumen Persiapan Pengadaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
(Repeat Order ) meliputi:
1. Kerangka Acuan Kerja;
2. Harga Perkiraan Sendiri; dan
3. Rancangan Kontrak
4 PPK menyampaikan dokumen
persiapan pengadaan untuk
paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan dengan metode
penunjukan langsung
permintaan berulang (repeat
order ) kepada Kepala BP2JK
• Dokumen
Persiapan
Pengadaan
Penunjukan
Langsung
Permintaan
Berulang (Repeat
Order )
Sesuai
kebutuhan
Surat Permohonan
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
(Repeat Order )
Dokumen Persiapan Pengadaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
(Repeat Order ) disertai dengan lampiran:
1. Surat Permohonan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat
Order );
2. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
3. Dokumen Anggaran Belanja Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang telah ditetapkan;
4. ID paket Rencana Umum Pengadaan (RUP);
5. Rencana waktu penggunaan jasa konsultansi konstruksi;
6. Kerangka Acuan Kerja;
7. Harga Perkiraan Sendiri;
8. Rancangan IKontrak; dan
9. penilaian kinerja penyedia jasa konsultansi konstruksi pada SIKaP atau
Dokumen Penetapan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa untuk pekerjaan
sebelumnya, dengan nilai kinerja baik atau sangat baik.
Pelaksana
No. Uraian Kegiatan
Kelengkapan
Mutu Baku
Ket.
start
#1
30

31. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
4. Bagan Alir Penyelenggaraan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat Order)
Pejabat Pembuat
Komitmen
(PPK)
Kuasa Pengguna
Anggaran
(KPA)
Kepala BP2JK Pokja Pemilihan Waktu Output
5 Kepala BP2JK
menetapkan Pokja
Pemilihan setelah
dokumen persiapan
pengadaan penunjukan
langsung permintaan
berulang (repeat order )
beserta lampirannya
•
•
Surat Permohonan Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang
(Repeat Order ) beserta
lampirannya
Daftar Simak Kelengkapan
Dokumen Persiapan Pengadaan
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat
Order )
Sesuai
kebutuhan
1
2
SK Pokja Pemilihan; atau
Surat Pengembalian
Permohonan Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat Order )
1. Jika Dokumen Persiapan Pengadaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
(Repeat Order ) dinyatakan lengkap, Kepala BP2JK menetapkan Pokja Pemilihan.
2. Jika Dokumen Persiapan Pengadaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
(Repeat Order ) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BP2JK mengembalikan
Permohonan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order ) kepada
PPK
6 Pokja Pemilihan
melakukan persiapan
pemilihan penyedia jasa
konsultansi konstruksi
dengan metode
penunjukan langsung
permintaan berulang
(repeat order )
•
•
SK Pokja Pemilihan;
Surat Permohonan
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
(Repeat Order ) beserta
Dokumen Persiapan
Pengadaan Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat Order )
dan lampirannya
Sesuai
kebutuhan
Berita Acara Hasil Reviu
Dokumen Persiapan
Pengadaan Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat Order )
Pokja Pemilihan memeriksa:
1. pemenuhan kriteria pekerjaan penunjukan langsung permintaan berulang
(repeat order );
2. pemenuhan batasan pekerjaan penunjukan langsung permintaan berulang
(repeat order ).
Jika dinyatakan memenuhi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses persiapan
pemilihan penyedia jasa konsulatansi konstruksi melalui metode penunjukan
langsung permintaan berulang (repeat order ). Jika dinyatakan tidak memenuhi,
Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Reviu Dokumen Persiapan
Pengadaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order ) kepada
7 Kepala BP2JK menyampaikan
penolakan proses paket
pekerjaan yang akan
dilaksanakan melalui metode
penunjukan langsung permintaan
berulang (repeat order) kepada
PPK
• Berita Acara Hasil Reviu
Dokumen Persiapan
Pengadaan Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat
Order )
Sesuai
kebutuhan
Surat penolakan
permohonan proses
penunjukan langsung
permintaan berulang
(Repeat Order )
8 Pokja Pemilihan
melanjutkan proses
persiapan pemilihan
penyedia melalui
metode penunjukan
langsung permintaan
berulang (repeat order )
•
•
SK Pokja Pemilihan;
Surat Permohonan Proses
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat
Order ) beserta Dokumen
Persiapan Pengadaan
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat
Order ) dan lampirannya
Sesuai
kebutuhan
Dokumen Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat Order )
Proses persiapan pemilihan penyedia melalui metode penunjukan langsung
permintaan berulang (repeat order ) meliputi:
1. reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Penunjukan Langsung Permintaan
Berulang (Repeat Order );
2. penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi konstruksi melalui
permintaan berulang (repeat order );
3. penetapan persyaratan penyedia jasa konsultansi konstruksi;
4. penyusunan dan penetapan jadwal permintaan berulang (repeat order ); dan
5. penyusunan Dokumen Pemilihan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
(Repeat Order ).
Ket.
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan
Tidak lengkap
Lengkap
Tidak Memenuhi
END
Memenuhi
#2

32. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
4. Bagan Alir Penyelenggaraan Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang (Repeat Order)
Pejabat Pembuat
Komitmen
(PPK)
Kuasa Pengguna
Anggaran
(KPA)
Kepala BP2JK Pokja Pemilihan Waktu Output
9 Pokja Pemilihan
melaksanakan proses
pemilihan penyedia
melalui metode
penunjukan langsung
permintaan berulang
(repeat order ) dan
menyampaikan Berita
Acara Hasil Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat Order )
kepada PPK melalui SPSE
dengan tembusan
kepada Kepala BP2JK
•
•
Dokumen Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat
Order )
Dokumen Penawaran
Penyedia
Sesuai
kebutuhan
Berita Acara Hasil
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
(Repeat Order )
Kriteria penyedia jasa konsultansi konstruksi yang dapat dilakukan penunjukan langsung permintaan berulang
(repeat order ) terdiri atas:
1. memiliki kinerja baik atau sangat baik berdasarkan penilaian PPK pada pekerjaan sebelumnya;
2. memiliki kualifikasi usaha yang sama dengan pekerjaan sebelumnya;
3. kepada penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama pada pekerjaan sebelumnya; dan
4. dalam hal penyedia jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan kerjasama
operasi, dapat ditunjuk ulang sepanjang melakukan kerjasama operasi dengan penyedia jasa konsultansi
konstruksi yang sama.
Tahapan penunjukan langsung permintaan berulang (repeat order ), yaitu:
1. undangan prakualifikasi;
2. penyampaian dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
3. pembuktian kualifikasi;
4. penetapan hasil kualifikasi dan Penyampaian Undangan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat
Order ), apabila lulus kualifikasi;
5. pemberian penjelasan;
6. penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;
7. evaluasi dokumen penawaran;
8. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
9. penetapan dan pengumuman.
Dalam hal penyedia jasa konsultansi konstruksi telah terkualifikasi dalam SIKaP, Pokja Pemilihan tidak melakukan
tahapan angka 1, angka 2, dan angka 3.
10 PPK menerima Berita
Acara Hasil Penunjukan
Langsung Permintaan
Berulang (Repeat Order )
dan melanjutkan dengan
melaksanakan tahapan
kontrak
Berita Acara Hasil
Penunjukan Langsung
Permintaan Berulang
(Repeat Order )
Sesuai kebutuhan Dokumen kontrak PPK melakukan Reviu Laporan Hasil Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat
Order ) Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi:
1. apabila PPK menerima hasil penunjukan langsung permintaan berulang (repeat order )
dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan
melanjutkan dengan tahapan kontrak selanjutnya;
2. apabila PPK tidak menerima hasil penunjukan langsung permintaan berulang (repeat
order ), PPK tidak menerbitkan SPPBJ.
Ket.
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan
END
#3
32

33. SE MENTERI PUPR No. 20/SE/M/2021 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL TERTIB
PENYELENGGARAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER)
DALAM PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
5. Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Melalui Penunjukan
Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order)
33

34. TERIMA KASIH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORTAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PUPR