Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.

1. PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KEMENDIKBUD
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MAKASAR, 15 NOVEMBER 2014
1

2. Dasar Hukum
UU 17/2003
PP 27/2014
UU 1/2004
2. Perbendaharaan
Negara
1. PMK- 96/PMK.062007
2. PMK-120/PMK.06/2007
3. PMK- 50/PMK.06/2014
4. PMK – 78/PMK.06/2014
1. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN
2. Tentang Penatausahaan BMN
3. Tentang Penghapusan BMN
4. Tentang Pemanfaatan BMN
1. Keuangan
Negara
3. Pengelolaan
BMN/D
2

3. ASAL PEROLEHAN
Jenis belanja:
APBN
- - Belanja barang (52)
- - Belanja modal (53)
- - Belanja hibah (56)
- - Bantuan sosial (57)
- - Belanja Lain-lain (58)
Perolehan
Lain yang
sah
Hibah/sumbangan
Perjanjian/kontrak
Peraturan perundang-undangan
Putusan pengadilan
PERTANGGUNGJAWABAN
(LAPORAN KEUANGAN)
Aset Lancar
 Persediaan
Aset Tetap
 Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Lain-lain
 Aset Tidak Berwujud
 Kerjasama Pihak Ketiga
 Aset yang tidak digunakan
Penggunaan
Pemanfaatan
- Sewa
- Pinjam pakai
- KSP
- BGS/BSG
PENGELOLAAN
Termasuk :
 Dana Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan;
 Bagian Anggaran
Pembiayaan dan
Perhitungan (999.06)
 BMN pada BLU
 BMN Rumah Negara
PENGELOLAAN
Pemindahtanganan
- Penjualan
- Hibah
- Tukar-menukar
- PMP
Penghapusan
Ruang Lingkup
BMN
3

4. Pejabat Pengelolaan BMN
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelola
Barang
Menteri Keuangan
dikuasakan kepada
Pemegang Kekuasaan
Pejabat Pengelolaan
Barang Milik Negara
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Pengguna
Barang
Presiden
Menteri/Pimpinan Lembaga
dimana Kepala Satuan Kerja
merupakan Kuasa Pengguna Barang
4

5. EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
OPTIMALISASI
PENERIMAAN
EFISIENSI
PENGELUARAN
HARAPAN AKAN ADANYA
PENGELOAAN BMN YANG
BAIK
5

6. Manajemen Pengelolaan BMN
(UU No. 1 Tahun 2014 jo. PP No. 27 Tahun 2014)
Perencanaan kebutuhan
dan penganggaran;
Pengadaan;
Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan dan
Pemeliharaan;
Penilaian;
Penatausahaan
Penghapusan;
Pemusnahan;
Pemindahtanganan;
6

7. TUJUAN
PENGELOLAAN BMN
 Administrasi lengkap
 Nilai Wajar
 Laporan BMN menghasilkan
informasi yang memadai
 Sertifikat lengkap a.n.
Pemerintah Republik
Indonesia cq. K/L
 Penggunaan & pemanfaatan
optimal
 Pemindahtanganan &
Penghapusan BMN rusak
 Penghematan belanja modal
dan belanja pemeliharaan
Tertib Administrasi
Tertib Hukum
Tertib Fisik/
Pengelolaan
8

8. Perkembangan Capaian Kualitas Laporan Keuangan
Kemendikbud 2005-2013
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
TAHUN ANGGARAN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Opini BPK Disclaimer Disclaimer Disclaimer WDP WDP Disclaimer Disclaimer WDP WTP
• Laporan Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi, Blockgrant,
& Tugas Pembantuan
• Kompetensi Pengelola
Keuangan & BMN
• Inventarisasi BMN Belum
Sesuai dengan SA-BMN
Neraca Aset Pada LK Belum
Mencerminkan nilai wajar
• Penyusunan LK tidak berjenjang
• Perbedaan signifikan SAK dan SABMN
• Satker Dekonsentrasi & TP tidak menyampaikan
Laporan
• Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat
diyakini kewajarannya
• CaLK Belum mengungkapkan informasi penting
terkait LK
PNBP dikelola
diluar mekanisme
• Selisih Nilai Aset Tetap SAK &
SIMAK-BMN
• Penertiban BMN
• Pengendalian Persediaan
• Perbedaan signifikan SAK dan SABMN
• Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak
dapat diyakini kewajarannya
• CaLK belum mengungkapkan informasi
penting terkait LK
SPI &
Kepatuhan
SPI (17 Temuan ) &
Kepatuhan (29
Temuan)
SPI & Kepatuhan
9

9. PERKEMBANGAN NLAI BMN KEMENDIKBUD
SECARA GABUNGAN 5 TAHUN TERAKHIR
NO
Periode
Laporan
Nilai BMN (Rp)
Perkembangan
Rp
1 2013 112.987.166.335.587 9.320.714.440.646 8,99%
2 2012 103.666.451.894.941 4.118.024.834.261 4,14%
3 2011 99.548.427.060.680 9.810.886.308.751 10,93%
4 2010 89.737.540.751.929 14.319.134.076.766 18,99%
5 2009 75.418.406.675.163 39.559.265.306.268 110,32%
6 2008 35.859.141.368.895
10

10. REKAPITULASI JUMLAH SATKER
DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD
TA. 2012 S.D. 2014
NO
KODE
UNIT
UNIT UTAMA
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014*)
KP KD DK TP JML KP KD DK TP JML KP KD DK TP JML
01 2301 SEKRETARIAT JENDERAL 25 13 - - 38 29 13 - - 42 29 13 - - 42
02 2302 INSPEKTORAT JENDERAL 1 - - - 1 1 - - - 1 1 - - - 1
03 2303 DITJEN PENDIDIKAN DASAR 5 - 33 - 38 5 - 33 - 38 5 - 33 - 38
04 2304 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI 5 107 - - 112 5 110 - - 115 5 119 - - 124
05 2305 DITJEN PAUDNI 5 8 33 - 46 5 8 33 - 46 5 8 33 - 46
06 2311
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
1 - - - 1 1 - - - 1 5 - - - 5
07 2312 DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH 5 - 33 - 38 5 - 33 - 38 5 - 33 - 38
08 2313
BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA
1 30 - - 31 1 30 - - 31 1 30 - - 31
09 2314
BADAN PENGEMBANGAN SDM
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
5 43 48 5 44 49 5 46 51
10 2315 DITJEN KEBUDAYAAN 6 31 6 5 48 6 31 0 19 56 6 32 - 33 71
59 232 105 5 401 63 236 99 19 417 67 248 99 33 447
315
11

11. PERMASALAHAN PENGELOLAAN BMN
KEMENDIKBUD (garis besar)
 Penggunaan BMN, terkait Penetapan Status Penggunaan
(PSP) BMN;
 Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tidak sesuai ketentuan;
 Pengamanan BMN (bukti kepemilikan, DBR, KIB, DBL);
 BMN Kemdikbud digunakan/dikuasai pihak lain;
 Penghapusan BMN;
 Pemindahtanganan BMN (termasuk Hibah BMN yang
bersumber dari Dana DK dan TP sebelum Tahun 2011);
12

12. Pengamanan BMN (uraian)
• Belum semua Tanah Kemdikbud memiliki dokumen kepemilikan
(sertifikat).
• Pengamanan dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB) masih
lemah (indikasi tidak memiliki atau hilang)
• Masih terdapat aset yang belum dicatat dalam Laporan BMN
• Masih terdapat BMN yang belum dikodefikasikan (pelabelan)
• Penataan BMN dalam DBR, KIB dan DBL*) masih lemah
menyebabkan keberadaan fisik BMN sulit ditelusuri.
• Masih terdapat BMN yang belum memiliki dokumen penetapan
status penggunaan.
*) DBR = Daftar Barang Ruangan, KIB = Kartu Identitas Barang, DBL = Daftar Barang Lainnya 13

13. Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga
tidak sesuai ketentuan (uraian)
 Pemanfaatan BMN tidak dan/atau belum
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan
selaku Pengelola BMN;
 Pemanfaatan BMN tidak memberikan kontribusi
kepada Negara;
 Pemanfaatan BMN tidak didukung perjanjian
kerjasama yang memadai;
 Rumah negara/dinas masih ditempati oleh
pensiunan PNS atau pihak lain;
 BMN berupa tanah digunakan dan dikuasai oleh
pihak lain (termasuk oleh Pemerintah Daerah);
14

14. Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan BMN (berdasar Nilai Buku )
KMK Nomor 218/KM.6/2013 Tanggal 23 Juli 2013
KPKNL Kanwil DJKN
Direktorat
PKNSI
Jenis Pengelolaan BMN
Penetapan Status Penggunaan
1) Tanah dan/atau bangunan s.d. 2,5 M > 2,5 s.d. 5 M > 5 s.d. 10 M
2) Selain tanah dan/atau bangunan s.d. 2,5 M > 2,5 s.d. 5 M > 5 s.d. 10 M
Pemanfaatan
1) Tanah dan/atau bangunan
• Sewa s.d 1 M > 1 s.d. 5 M > 5 s.d. 10 M
• Pinjam Pakai s.d 2 M > 2 s.d. 10 M > 10 s.d. 25 M
• Kerjasama Pemanfaatan s.d 1 M > 1 s.d. 10 M > 10 s.d. 25 M
2) Selain tanah dan/atau bangunan
• Sewa s.d 500 juta > 500 jt s.d. 2,5 M > 2,5 s.d. 5 M
• Pinjam Pakai s.d 1 M > 1 s.d. 2,5 M > 2,5 s.d. 5 M
• Kerjasama Pemanfaatan s.d 500 juta > 500 jt s.d. 5 M > 5 s.d. 10 M
3) BGS/BSG - - s.d. 10 M
Penghapusan (dhi Pemusnahan)
1) Tanah dan/atau bangunan s.d 1 M > 1 s.d. 5 M > 5 s.d. 10 M
2) Selain tanah dan/atau bangunan s.d 500 juta > 500 jt s.d. 1 M > 1 s.d. 5 M
Pemindahtanganan
1) Tanah dan/atau bangunan s.d 1 M > 1 s.d. 2,5 M > 2,5 s.d. 5 M
2) Selain tanah dan/atau bangunan s.d 500 juta > 500 jt s.d. 1 M > 1 s.d. 5 M
Keputusan Mendikbud Nomor 195/P/2013 tanggal 11 Oktober 2013
tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan BMN Intern Kemendikbud
15

15. Terima kasih
BMN
16

16. Landasan Yuridis
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang
Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang
Tatacara Pelaksanaan Sewa BMN;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012
tentang Tatacara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
BMN;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang
Tatacara Pelaksanaan Penghapusan BMN;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang
Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN; 17