SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 24
Oleh :
Kiki Evi Wahyuliana
HUKUM
INTERNASIONAL
HukumInternasional
Menurut Prof. Dr. Mochtar
Kusumaatmaja hukum internasional adalah
keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang
mengaturhubungan atau persoalan yang
melintasi batas-batas negara antara negara
dengan negara, negara dengan subjek hukum
internasional lainnya.
MaknaHukum
Internasional
ᴥ Kaidah-kaidah
ᴥ Mengatur hubungan
atau persoalan yang
melintasi batas-batas
negara
ᴥ Subjek hukum
internasional
Asas-asasHukum
Internasional
Asas Teritorial :semua barang, semua orang
yang berada dalam wilayahnya, maka berlaku
hukum nasional untuknya. Semua orang
semuabarang yang beradadi luar
wilayahnnya, berlaku hukum internasional.
Asas Kebangsaan :apabila seorang warga
negara berada di wilayah lain, maka masih
berlaku hukum nasional baginya.
Asas kepentingan umum :negara berwenang
mengatur dan melindungi warga negaranya
dalam hubungan masyarakat umum.
Sumber-sumber Hukum
Internasional
1. Sumber hukum dalam arti formal
Perjanjian Internasional (traktat)
Kebiasaan-kebiasaan internasional
Asas-asas umumhukum
Keputusan-keputusan hakim
Pendapat para ahli hukum internasional
2. Sumberhukum dalam arti material
Ada dua pandangan mengenai sumber
hukum internasional :
AlranNaturalis→berasaldarituhan
AliranPositivisme →persetujuansetiapnegara
Praktek Ratifikasi
di Indonesia
Ratifikasi
Ratifikasi berasal dari bahasa latin yaitu
ratificareyang berarti pengesahan (confirmation)
atau persetujuan (approval).
Dalam UU No.24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional disebutkan ratifikasi
adalah salah satu bentuk pengesahan.
Pengesahan adalah perbuatan hukum yang
mengikatkan diri pada suatu oerjanjian
internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi,
penerimaan, persetujuan.
Ratifikasidi Indonesia
Negara RI dalam
melakukan perjanjian
internasional berdasar
pada pasal 11 UUD 1945
yang telah diamandemen
dan UU No.24 tahun
2000 tentang perjanjian
internasional.
Pasal 11 UUD 1945
hasil amandemen
“Presiden dengan
persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat
menyatakan perang,
membuat perjanjian dan
perdamaian dengan negara
lain”
Pengesahan perjanjian internasional,
apabila berkenaan :
 masalah politik, perdamaian,
pertahanan & keamanan
negara
 Perubahan wilayah atau
penetapan batas wilayah
 Kedaulatan negara
 HAM dan lingkungan hidup
 Pembentukan kaidah hukum
baru
 Pinjaman atau hibah luar negeri
 Ekonomi dengan SDA tidak
dapat diperbaharui
Pengesahan perjanjian
internasional dengan
keputusan presiden :
Perjanjian induk yang menyangkut kerjasama
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
Ekonomi dan teknik
Perdagangan
Kebudayaan
Pelayaran niaga
Kerjasama penghindaran pajak berganda
Kerjasama perlindungan penanaman modal
Perjanjian-perjanjian lain yang bersifat teknis
SENGKETA
INTERNASIONAL
Sengketa Internasional
Sengketa
internasional
(International dispute)
adalah suatu perselisihan
yang terjadi antara subjek
hukum internasional.
Sebab-sebabSengketa Internasional
ᴥ Dari segi politis
ᴥ Dari suatuwilayahteritorial
ᴥ Sebab pengembangan senjata nuklir
atausenjata biologi
ᴥ Permasalahanterorisme
ᴥ Ketidakpuasanterhadap rezim yang
berkuasa
ᴥ Adanya hegemoni (pengaruh
kekuatan)Amerika
Cara MenyelesaikanSengketa
Internasional
a. Penyelesaian
Secara Damai
Arbitrase
Penyelesaian
yudisial
Negosiasi Jasa-jasa baik
Mediasi Konsilisasi
Penyelidikan
Penyelesaian
di bawah
naungan PBB
b. Penyelesaian
dengan Cara
Kekerasan
Perang dan
tindakan
bersenjata non-
perang
Retorsi
Tindakan-
tindakan
pembalasan
Blockade secara
damai dan
intervensi
Contoh-contoh kasus
sengketa Internasional
ᴥ Konflik Singapura-Malaysia
tentang perebutan Pulau Batu
Putih
ᴥ Konflik Cina-Jepang mengenai
pemilikan Kepulauan Senaku
ᴥ Sengketa Irak-Kuwait
ᴥ Konflik Israel-Palestine
ᴥ Sengketa India-Pakistan
mengenai status wilayah
Kashmir
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Mahkamah Internasional
Merupakan salahsatu badan
perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri
dari ahlihukum terkemuka, yakni15
orang hakimyang dipilih dari 15 negara
dengan masajabatan9 tahun.
Tugas Mahkamah
Internasional
Tugas mahkamah
internasional adalah
memberi nasihat tentang
persoalan hukum kepada
Majelis Umum dan Dewan
Keamanan, juga memeriksa
perselisihan atau sengketa
antara negara anggota PBB
yang diserahkan kepada
Mahkamah Internasional.
Kekurangan bukanlah hal yang membuat
kita runtuh
Tapi kekurangan adalah cambuk kita untuk
tumbuh
Apa adanya diri bukan berarti kita tak
berarti
Tapi apa adanya diri adalah suatu kejujuran
yang berarti
Terima Kasih 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
 
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxB. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxguruppkn11
 
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaPPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaSmywlndr wlndr
 
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan IndonesiaPerjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan IndonesiaRahmad Wijanarko
 
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasiAditya Setia Basuki
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945guruppkn11
 
Bab IV garuda pancasila sebagai lambang negara
Bab IV garuda pancasila sebagai lambang negaraBab IV garuda pancasila sebagai lambang negara
Bab IV garuda pancasila sebagai lambang negarayudikrismen1
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiRyan Danny
 
Pelanggaran hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegara
Pelanggaran hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegaraPelanggaran hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegara
Pelanggaran hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegarakhairul akbary
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargakasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaafnan kaffi
 
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxRifkiArohman
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanVina Widya Putri
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...AZA Zulfi
 

La actualidad más candente (20)

Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaKelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
 
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxB. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
 
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaPPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan IndonesiaPerjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
 
Sengketa internasional power point
Sengketa internasional power pointSengketa internasional power point
Sengketa internasional power point
 
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
362666914 hubungan-antara-ham-dgn-negara-hukum-dan-ham-dgn-demokrasi
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
 
Bab IV garuda pancasila sebagai lambang negara
Bab IV garuda pancasila sebagai lambang negaraBab IV garuda pancasila sebagai lambang negara
Bab IV garuda pancasila sebagai lambang negara
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
 
Liga Bangsa-Bangsa
Liga Bangsa-BangsaLiga Bangsa-Bangsa
Liga Bangsa-Bangsa
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Pelanggaran hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegara
Pelanggaran hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegaraPelanggaran hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegara
Pelanggaran hak-dan-pengingkaran-kewajiban-sebagai-warganegara
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargakasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
 
Pih dan phi (soal)
Pih dan phi (soal)Pih dan phi (soal)
Pih dan phi (soal)
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...
 
Makalah menegakkan hak asasi manusia di indonesia
Makalah menegakkan hak asasi manusia di indonesiaMakalah menegakkan hak asasi manusia di indonesia
Makalah menegakkan hak asasi manusia di indonesia
 

Similar a PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Mirza Afrizal
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalMeita Purnamasari
 
Sistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalSistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalAsmadi Asmadi
 
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliPengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxlalalaksana
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intKelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intdixon8888
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalAnnisa Khoerunnisya
 
Pkn sistem hukum internasional
Pkn   sistem hukum internasionalPkn   sistem hukum internasional
Pkn sistem hukum internasionalSharas Charlotha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalSeptian Muna Barakati
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 

Similar a PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (20)

Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
 
Hubungan warga negara(mustina3)
Hubungan warga negara(mustina3)Hubungan warga negara(mustina3)
Hubungan warga negara(mustina3)
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Sistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasionalSistem hukum dan perdilan internasional
Sistem hukum dan perdilan internasional
 
Pkn Kel 4
Pkn Kel 4Pkn Kel 4
Pkn Kel 4
 
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliPengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intKelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
 
Pkn sistem hukum internasional
Pkn   sistem hukum internasionalPkn   sistem hukum internasional
Pkn sistem hukum internasional
 
Kels xi bab5
Kels xi bab5Kels xi bab5
Kels xi bab5
 
Hub internasional
Hub internasionalHub internasional
Hub internasional
 
Sistem hukum internasional
Sistem hukum internasionalSistem hukum internasional
Sistem hukum internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 

Más de Kiki Evi Wahyuliana

Dampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan PersDampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan PersKiki Evi Wahyuliana
 
Teori Model Konseptual Kebidanan
Teori Model Konseptual KebidananTeori Model Konseptual Kebidanan
Teori Model Konseptual KebidananKiki Evi Wahyuliana
 
Keterampilan dasar kebidanan 1 - Homeostasis dan Homeodinamik
Keterampilan dasar kebidanan 1 - Homeostasis dan HomeodinamikKeterampilan dasar kebidanan 1 - Homeostasis dan Homeodinamik
Keterampilan dasar kebidanan 1 - Homeostasis dan HomeodinamikKiki Evi Wahyuliana
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruKiki Evi Wahyuliana
 
Kewirausahaan - Teknik dan Prosedur Permodalan
Kewirausahaan - Teknik dan Prosedur PermodalanKewirausahaan - Teknik dan Prosedur Permodalan
Kewirausahaan - Teknik dan Prosedur PermodalanKiki Evi Wahyuliana
 
kajian tinjauan pemakaian bahasa indonesia pada surat kabar
kajian tinjauan pemakaian bahasa indonesia pada surat kabarkajian tinjauan pemakaian bahasa indonesia pada surat kabar
kajian tinjauan pemakaian bahasa indonesia pada surat kabarKiki Evi Wahyuliana
 

Más de Kiki Evi Wahyuliana (14)

Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan PersDampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
Dampak Positif dan Negatif Kebebasan Pers
 
Teori Model Konseptual Kebidanan
Teori Model Konseptual KebidananTeori Model Konseptual Kebidanan
Teori Model Konseptual Kebidanan
 
Keterampilan dasar kebidanan 1 - Homeostasis dan Homeodinamik
Keterampilan dasar kebidanan 1 - Homeostasis dan HomeodinamikKeterampilan dasar kebidanan 1 - Homeostasis dan Homeodinamik
Keterampilan dasar kebidanan 1 - Homeostasis dan Homeodinamik
 
Kewarganegaraan Indonesia
Kewarganegaraan IndonesiaKewarganegaraan Indonesia
Kewarganegaraan Indonesia
 
Biomolekul - Karbohidrat
Biomolekul - KarbohidratBiomolekul - Karbohidrat
Biomolekul - Karbohidrat
 
Seni Budaya - Musik Jazz
Seni Budaya - Musik JazzSeni Budaya - Musik Jazz
Seni Budaya - Musik Jazz
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
 
Kewirausahaan - Teknik dan Prosedur Permodalan
Kewirausahaan - Teknik dan Prosedur PermodalanKewirausahaan - Teknik dan Prosedur Permodalan
Kewirausahaan - Teknik dan Prosedur Permodalan
 
Persamaan Gas Ideal
Persamaan Gas IdealPersamaan Gas Ideal
Persamaan Gas Ideal
 
Sistem ekskresi pada manusia
Sistem ekskresi pada manusiaSistem ekskresi pada manusia
Sistem ekskresi pada manusia
 
Sistem ekskresi pada manusia
Sistem ekskresi pada manusiaSistem ekskresi pada manusia
Sistem ekskresi pada manusia
 
kajian tinjauan pemakaian bahasa indonesia pada surat kabar
kajian tinjauan pemakaian bahasa indonesia pada surat kabarkajian tinjauan pemakaian bahasa indonesia pada surat kabar
kajian tinjauan pemakaian bahasa indonesia pada surat kabar
 
Bk (pertemanan)
Bk (pertemanan)Bk (pertemanan)
Bk (pertemanan)
 

Último

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docxKisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx1101416
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptxyeniyoramapalimdam
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfSriHandayaniLubisSpd
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRahmiRauf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docriska190321
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsihninikwidarsih44
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdfindahningsih541
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKNTugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKNssuser419260
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxSriHandayaniLubisSpd
 
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxZubedImut
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfSriHandayaniLubisSpd
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakDianPermana63
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxDwiNovitaSari70
 

Último (20)

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docxKisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKNTugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
Tugas PGP Keyakinan Kelas Modul 1.4 SMKN
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 

PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional