1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
2013
TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH
BENDAHARA PENGELUARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH
Kp2kp bangil, 29 dan 30 Juli 2013

2. PENGERTIAN PAJAK
Menurut UU No. 28 Tahun 2007
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat

3. Pajak
Pusat
dikelola oleh
pemerintah pusat
(DJP)
1 Pajak
Daerah
dikelola oleh
pemerintah
daerah
2
JENIS PAJAK
Menurut pengelolanya

4. DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
PENGELOLA PAJAK PUSAT
Rp
Pajak Pusat
PPh
(Pajak Penghasilan)
Dikenakan atas
penghasilan anyg
diterima
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)
Dikenakan atas setiap
penyerahan Barang dan Jasa
Kena Pajak serta Barang
Mewah (pajak konsumsi)
Pajak Bumi & Bangunan
Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (PBB-P3)
Dikenakan atas pemanfaatan Bumi &
Bangunan
Bea Meterai
Pajak atas pemanfaatan
dokumen tertentu

5. • Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2)
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
• Pajak Restoran
• Pajak Reklame (Iklan)
• Pajak Parkir
• Pajak Hiburan
• Pajak Penerangan Jalan
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
• Pajak Parkir
• Pajak Air Tanah
• Pajak Sarang Burung Walet
Bioskop
5
Pajak Daerah
Provinsi
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
• Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;
• Pajak Air Permukaan; dan
• Pajak Rokok
Kota/Kabupaten

6. ALUR PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA APBN/APBD

7. Sumber Penerimaan Negara (APBN):

8. 68,14%
31,86%
Pajak
Bukan Pajak

9. 9

10. Target Penerimaan Pajak
2013

11. Target Penerimaan Pajak
2009 2010 2011 2012 2013
LKPP LKPP LKPP APBN-P APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah 848.763,20 995.271,50 1.210.599,70 1.358.205,00 1.529.673,08
I. Penerimaan Dalam Negeri 847.096,60 992.248,50 1.205.345,80 1.357.379,90 1.525.189,48
1. Penerimaan Perpajakan 619.922,20 723.306,60 873.874,00 1.016.237,30 1.192.994,10
a. Pajak Dalam Negeri 601.251,80 694.392,10 819.752,50 968.293,20 1.134.289,20
b. Pajak Perdagangan Internasional 18.670,40 28.914,50 54.121,50 47.944,10 58.704,90
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 227.174,40 268.941,90 331.471,80 341.142,60 332.195,38
II. Hibah 1.666,60 3.023,00 5.253,90 825,10 4.483,60
B. Belanja Negara 937.382,10 1.042.117,20 1.294.999,30 1.548.310,40 1.683.011,09
I. Belanja Pemerintah Pusat 628.812,40 697.406,40 883.722,00 1.069.534,40 1.154.380,86
II. Transfer Daerah 308.585,30 344.727,60 411.324,80 478.776,00 528.630,23
1. Dana Perimbangan 287.251,50 316.711,40 347.246,20 408.352,10 444.798,78
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 21.333,80 28.016,20 64.078,60 70.423,90 83.831,45
III. Suspen (15,60) (16,80) (47,50) -
C. Keseimbangan Primer 5.163,20 41.537,50 8.862,40 (72.319,90) (36.917,70)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (88.618,90) (46.845,70) (84.399,60) (190.105,40) (153.338,01)
% terhadap PDB (1,58) (0,73) (1,14) (2,23) (1,58)
E. Pembiayaan 112.583,20 91.552,00 130.948,80 190.105,30 153.337,95
I. Pembiayaan Dalam Negeri 128.133,00 96.118,50 148.748,00 194.531,00 172.792,10
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (15.549,80) (4.566,50) (17.799,20) (4.425,70) (19.454,15)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 23.964,30 44.706,30 46.549,20 - -

12. APBN 2013
Hasil Pajak dialokasikan kemana?
Belanja
Negara
Rp 1.683,0 T
Pajak
(1.042,29 T)
Rincian Belanja Negara
Rp
(triliun)
%
Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan Murah 336,8 20,01%
Kesehatan Murah 55,9 3,32%
Ketahanan Pangan 63,2 3,75%
Penanggulangan Kemiskinan 115,5 6,86 %
Pengamanan dan Stabilisasi Harga
Pangan 17,2 1,02%
Subsidi 317,2 18,84%
Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan
Ekonomi
Perhubungan 77,9 4,62 %
Irigasi 19,5 1,15%
Energi dan Lainnya 62,8 3,73%
Perumahan dan Permukiman 22,4 1,33%
Suasana Aman dan Kepastian Hukum
Pertahanan 81,8 4,86%
Keamanan dan Ketertiban 36,5 2,17%
Transfer ke daerah 528,6 31,40%

13. 1. Pembangunan infrastruktur
Perhubungan
Pemukiman Irigasi
Energi
dan
lainnya

14. Layanan Pendidikan
Penanggulangan Kemiskinan
Layanan kesehatan
Ketahanan pangan
Subsidi
2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan
Rakyat

15. 3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram
Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat
Dan Dunia Usaha
Pertahanan Negara Keamanan dan
Ketertiban

16. SUBSIDI
ENERGI
BBM
LISTRIK
NON
ENERGI
PANGAN
PUPUK
BENIH, DLL
PELAYANAN
PUBLIK

17. Dana Transfer Ke
Daerah
Dana
Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Pajak
Sumber Daya
Alam
Dana Alokasi
Umum
Dana Alokasi
Khusus
Dana Otonomi
Khusus dan
Penyesuaian
Dana Otonomi
Khusus
Dana
Penyesuaian

18. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah
(APBD)

19. Dana Perimbangan menyumbang 66,02%
dari Total Pendapatan Daerah
APBD
(REKAPITULASI NASIONAL)
TAHUN 2012

20. APBD
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ...
(WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP ...)
TAHUN 2012

21. APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN 2013
APBD
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ...
(WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP ...)
TAHUN 2013

22. PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

23. PEMERINTAH DAERAH
MENTERI KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA
SATUAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH
BENDAHARA UMUM
DAERAH
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)
Surat Perintah
Membayar
(SPM)
Surat
Perintah
Pencairan
Dana
(SP2D)
Pengujian
Substantif
Formal
Tagihan :
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa
Gaji/Lembur/
Honor
Pemotongan/
Penyetoran
Pajak
PENERIMAAN
PAJAK
PEMBUAT
KOMITMEN
BENDAHARA
PENGUJI
PEMBAYARAN
PENCAIRAN
DANA
PEMBEBANAN
REKENING
KPPN
KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
SEKSI
BANK/GIRO
POS
MPN
LHP
SSP
APBD
DAU, DAK, D
BH
23
Mekanisme Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran
Pajak dari Belanja APBD
BANK/POS
PERSEPSI

24. LATAR BELAKANG PENGAWASAN1
 Amanat Undang-Undang Bidang Keuangan Negara dan Undang-Undang
Perpajakan, serta Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan atas
Pengelolaan APBN Dan APBD Tahun 2010 yang masih menemukan adanya
penyimpangan dalam pengelolaan APBN dan APBD;
 Arahan Menteri Keuangan tentang Upaya Peningkatan Pengawasan
Pemungutan dan Pemotongan Pajak dari Belanja Pemerintah Daerah;
 Belum maksimalnya pengawasan atas pengelolaan APBD akibat adanya
perubahan mekanisme penyaluran transfer ke daerah, dimana Dana
Perimbangan, Dana Otsus, dan Dana Penyesuaian ditransfer dari Kas Negara
langsung ke Kas Daerah, selanjutnya mekanisme belanja daerah melalui APBD
sehingga mekanisme kontrol atas penerimaan pajak yang bersumber dari
belanja APBD sepenuhnya ada di daerah.
 Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan atas pemotongan/ pemungutan
dan penyetoran pajak yang bersumber dari belanja APBD

25. - Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama
negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat
berharga atau barang-barang negara/daerah.
- Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi bendahara umum negara.
- Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah.
- Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga /pemerintah daerah.
- Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-
pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah.
PENGERTIAN UMUM
PENGERTIAN BENDAHARA2
Sumber : UU Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

26. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA3
1
• Mendaftarkan Diri – Surat Penunjukan Sebagai
Bendahara
2
• Menghitung dan atau Memotong/Memungut Pajak
Yang harus Dibayar
3
• Menyetorkan Pajak yang telah dihitung dan
dipungut/dipotong ke Kas Negara
4
• Melaporkan Penghitungan &
Pemungutan/Pemotongan ke Kantor Pelayanan Pajak

27. Kewajiban Mendaftarkan Diri
Bendahara Pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APB/APBD wajib
mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang
merupakan identitas Bendahara sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan
pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan/atau PPN.
1. Tempat Pendaftaran
Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
di wilayah kerja yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja
2. Tata Cara Pendaftaran
a. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Bendahara yang
tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai
bendahara dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara tersebut;
b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan
Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap;
c. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama Bendahara Unit/Satuan
Kerja, misal Bendahara Dinas Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kab.Sleman
dengan NPWP 30.064.837.5-542.000.

28. PELAPORAN PAJAK KE KPP
Wah banyak amat yang
diisi?
Apalagi Nih!!!
Ada honornya gak?
SPT Masa PPN SPT Masa 21/26
SPT Masa 23/26SPT Masa 22
BP PPh 21 BP PPh 23
Cape Deh….
Laporan melulu
3
DTH/RTH

29. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA3
1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 26
5. PPh Pasal 4 (2)
6. PPN/PPN BM
7. Pelaporan Daftar Transaksi
Harian (DTH) / Rekap
Transaksi Haruan (RTH)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 36
Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009
PMK-64/PMK.05/2013 Tentang
Mekanisme pengawasan Pot/put &
Penyetoran Pajak yg dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD/BUD
KEWAJIBAN LAPOR PERPAJAKAN BENDAHARA

30. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Uraian Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 Disetor pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran
Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 4 (2) Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPN a. Untuk bendahara pengeluaran
sebagai Pemungut PPN, paling lama
tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir;
b. Untuk Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (SPM) sebagai
Pemungut PPN, harus disetor pada
hari yang sama dengan pelaksanaan
pembayaran kepada Pengusaha
Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
a. Paling lama akhir bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir;
b. Paling lama akhir bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
DTH dan RTH --------- a. DTH : paling lama tanggal 10
setelah bulan yang bersangkutan
berakhir
b. RTH : paling lama tanggal 20 setelah
bulan yang bersangkutan berakhir

31. MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH
BENDAHARA PENGELUARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PERHITUNGAN
POTENSI
(DPA/DIPA)
PELAPORAN
REKAPITULASI SP2D
(DTH DAN RTH
PENGUJIAN PAJAK
(REALISASI SP2D)
PENYETORAN
PAJAK TERUTANG
PENGENAAN
SANKSI
PMK - 64/PMK.05/2013
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2013
PEMERIKSAAN
/VERIFIKASI

32. KEGIATAN
RUANG LINGKUP PMK
PERHITUNGAN
POTENSI (DPA/DIPA)
PELAPORAN
REKAPITULASI SP2D
(DTH DAN RTH)
PEMERIKSAAN
/VERIFIKASI
PENYETORAN PAJAK
TERUTANG
PENGENAAN
SANKSI
DOKUMEN
TERKAIT
DPA/ DIPA
SPM/ SP2D
HASIL PENGUJIAN
(KONFIRMASI)
SSP
SKP
SUMBER
DJPK/BPK/DJKD/ BUD
(BAG. KEUANGAN)
SIMDA/SIPKD/
REGISTER SP2D/ REK.
KORAN BPD
DTH/RTH/MPN/SSP
SKP
PER- UNDANG2-AN
YANG BERLAKU
PENGUJIAN PAJAK
(REALISASI SP2D) DTH DAN RTH LAPORAN KUASA BUD

33. Bendahara
Pengeluaran SKPD
Kuasa Bendahara
Umum Daerah
Penerima
dana
APBD
ObjekPajak
BukanObjekPajak
Penyetoran
Pajak
Bank
Persepsi
KPPN
KPP
SSP
1,2,3,4,
5
SSP 2
SSP 3
SSP
1, 3, 5
Pelaksanaan Pemotongan/Pemungutan Dan
Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah
Pasal 3, 4, 5, 6 PMK-64/PMK.05/2013
potong
dan/atau
pungut

34. Pengujian Kebenaran Perhitungan dan
Penyetoran Pajak
Kuasa BUD
Bulanan, paling lambat 20 hari setelah bulan ybs berakhir
 Konfirmasi setoran pajak
 Pengujian kebenaran perhitungan dan
penyetoran pajak
Pasal 7, 8, 9, 10 PMK-64/PMK.05/2013
Bendahara
Pengeluaran
SKPD
Bulanan, paling lambat 10 hari setelah bulan ybs berakhir
A. Penyampaian Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH)
Tanda Terima
Penyampaian
RTH
DTH
(dilampiri
SSP lbr 3)
RTH
(dilampiri DTH &
fotokopi SSP lbr 3)
DJP

35. TAMPILAN DTH dan RTH
(LAMPIRAN PMK 64/PMK.05/2013)
DTH
(DAFTAR
TRANSAKSI
HARIAN)
RTH
(REKAPITULASI
TRANSAKSI
HARIAN)

36. KANTORWILAYAHDJPD.I.YOGYAKARTA
REKAPITULASITRANSAKSIHARIAN(RTH)DARIKUASABENDAHARAUMUMDAERAH
KPPPENERIMADAFTARTRANSAKSIHARIAN(DTH)DAN

37. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH

38. PENGUNAAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan (2012)

39. PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (1)
SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH
(SIMDA/SIPKD)
PMK – 64/PMK.05/2013
REKAPITULASI
SPM/SP2D
Pemanfaatan DTH
RTH
Pengembangan
(Mengakomodir)
SP2D
DOKUMEN SUMBER
EXISTING
output output

40. PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (2)
REKAPITULASI
SPM/SP2D
Pengembangan Sistem
EXISTING
SPT Masa 21/26, 22, 23 dan PPN
SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH
(SIMDA/SIPKD)
output
output

42. Dasar Hukum
Undang-
Undang
•UU KUP
•UU Keuangan Negara
Peraturan
Pemerintah
•PP 58/2005
•PP 74/2011
Peraturan
/Keputusan
Presiden
•Keppres 42/2002
•Perpres 53/2010
Peraturan
Menteri
•Permendagri 13/2006
•PMK 64/2013
Pasal 3 angka 3c
Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan
dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara
pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Pasal 8
Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan
fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai
berikut :
..
e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang
telah ditetapkan dengan undang-undang;
Pasal 64
Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak
Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank
pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri
Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam
jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal 60
Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala
satuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang
dikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggung-
jawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan
PMK 64/PMK.05/2013
Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan
Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerahback

43. CONTOH TAMPILAN SP2D
back