Sidang Komisi IV membahas berbagai isu strategis terkait penguatan tata kelola Kemendikbud yang transparan dan akuntabel, meliputi pembangunan zona integritas, pengelolaan kepegawaian, barang milik negara, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dana pendidikan. Rencana aksi yang dihasilkan meliputi penguatan regulasi, sosialisasi, sertifikasi, dan peningkatan sarana prasarana."

1. REMBUK NASIONAL
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan 2013-2014
Hasil Sidang Komisi IV :
Penguatan Tata Kelola Kemdikbud yang Transparan dan Akuntabel

2. TIM KOMISI IV
Penguatan Tata Kelola Kemdikbud yang
Transparan dan Akuntabel
Ketua Komisi : Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
Koordinator Perumus : Kepala Biro Kepegawaian
Tim Perumus :
1. Inspektur Jenderal;
2. Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media;
3. Kepala Biro Perencanaan dan KLN;
4. Sekretaris Itjen;
5. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
7. Kepala Biro Keuangan, Setjen;
8. Kepala Pusat Informasi dan Humas;
9. Tim RPP Balitbang.
2

3. ANGGOTA KOMISI IV
NO PESERTA JUMLAH
1 Tim Perumus 10
2 Atase Pendidikan KBRI 2
3 Rektor Universitas 9
4 Direktur Poltek 8
5 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,Kab/Kota 31
6 Kepala LPMP dan BP-PNFI 4
7 Kopertis 3
8 LSM dan APTISI 2
9 Tim Substansi 11
TOTAL 80
3

4. HASIL
DISKUSI SIDANG KOMISI 4
5

5. Sub Topik 1 : Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Penyelesaian
Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 Pengelolaan administrasi yang tidak dapat administrasi harus dikelola secara baik dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga terjadi dipertanggungjawabkan/akuntabel
penyimpangan
2 Perguruan tinggi tidak melaporkan Setiap rekening Perguruan Tinggi harus dilaporkan
rekeningnya ke Kemkeu ke Kementerian Keuangan
3 Rekapitulasi dan tindak lanjut hasil Mendukung dan bekerjasama dengan BPK dalam
pemeriksaan BPK di Kemdikbud pemeriksaan/audit keuangan
5 Gratifikasi yang berhubungan dengan Gratifikasi apapun juga tidak diperbolehkan apalagi
jabatan berhubungan dengan jabatan
6 Perlunya mendapatkan pendampingan Dijadwalkan pendampingan ke unit yang
pengelolaan keuangan membutuhkan
7 Peningkatan kontrol bantuan ke PTS Akan direkomendasikan Itjen kepada Dikti agar
berkoordinasi dengan Kopertis dalam pemberian
bantuan ke PTS
6

6. Sub Topik 2 : RBI dan Pengelolaan Kepegawaian
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 Ijazah S1/D4 guru tidak diakui angka Instansi terkait agar melaksanakan pengelolaan
kreditnya (oleh BKN) karena masalah tugas belajar secara tertib dan sesuai aturan.
administratif (tidak memiliki izin
mengajar/tugas belajar)
2 Kualifikasi pendidikan yang dimiliki tidak 1. Merujuk pada PP n0 74, guru mismatch
sesuai dengan bidang yang diampu diberikan kesempatan untuk pengembangan
(mismatch) sehingga S1/D4 yang dimiliki diri sesuai bidang yang diampunya.
tidak dapat diperhitungkan berdasarkan
aturan kepegawaian
3 Merujuk pada Permenpan dan RB No 16 1. Guru golongan II tetap diakui sebagai guru
Tahun 2009 yang mulai efektif 1 Januari yang melaksanakan tugas guru pertama.
2013, guru golongan II tidak masuk dalam
kategori jabatan guru (Pertama, Muda, 2. Masing-masing daerah agar melaksanakan
Madya dan Utama). Secara nasional ada komitmen mencapai target 100% guru
sebanyak 283.010 orang guru dengan berkualifikasi S1/D4 selambat-lambatnya pada
golongan II. tahun 2015.
7

7. No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
4 Terjadinya kasus-kasus penetapan angka a. Instansi terkait agar menerapkan prosedur
akredit (PAK) palsu yang digunakan oleh guru operasional (SOP) pengajuan dan penilaian
untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan. angka kredit (PAK) sesuai Permendiknas
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Juknis Jabatan
Fungsional Guru yang mengatur Tata Cara
Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit Guru.
b. Penerapan sanksi tegas kepada guru/PNS
yang terlibat, sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku
5 Terjadinya kelangkaan dosen tetap yayasan di Diperlukan kebijakan khusus untuk
PTS-PTS daerah terpencil (seperti Malinau, mengakomodir kebutuhan dosen di daerah-
Entikong, Bulungan, dan Sambas), sementara daerah terpencil.
PNSD yang menjadi dosen tidak- tetap
yayasan tidak diakui sebagai dosen PTS.
6 Meskipun disiplin pegawai merupakan aspek Jajaran pimpinan organisasi agar melaksanakan
penting dalam pembentukan SDM yang pembinaan pegawai sebaik-baiknya, termasuk
profesional dalam rangka RBI, masih terjadi penerapan secara tegas aturan disiplin pegawai
"kegamangan" dalam penerapan terhadap PP sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
53/2010, khususnya tindakan pemberhentian
bagi dosen yang mangkir kerja selama lebih
dari 46 hari.
8

8. No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
7 Keragaman struktur organisasi dinas Koordinasi Kemdikbud-Kemdagri untuk melakukan
pendidikan telah menimbulkan sinkronisasi dan pembenahan struktur organisasi
kesulitan/ineffisiensi dalam pelaksanaan dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kota.
koordinasi antara pusat dan daerah. Tuntutan
sinkronisasi struktur organisasi pendidikan
semakin mendesak dengan integrasi
Kebudayaan ke dalam Kementerian
Pendidikan Nasional.
8 Adanya peraturan kepegawaian yang tumpang Pengkajian mendalam tentang berbagai aturan
tindih dan inkonsisten. (Sebagai contoh, pada kepegawaian
PP Nomor 53 Tahun 2010, direktur politeknik
setara eselon III; sedangkan pada UU Dikti
direktur politeknik setara dengan rektor)
9

9. Sub Topik 3 : Pengelolaan Barang Milik Negara
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tidak a. Melakukan inventarisasi seluruh pemanfaatan
sesuai ketentuan : BMN dengan pihak ketiga, antara lain
a. Pemanfaatan BMN tidak dan/atau belum persetujuan, besaran kontribusi ke Negara,
mendapat persetujuan dari Menteri bentuk kerjasama pemanfaatan (sewa, pinjam
Keuangan selaku Pengelola BMN pakai, KSP, BGS/BSG)
b. Pemanfaatan BMN tidak memberikan b. Melakukan pembinaan SDM pengelola BMN
kontribusi kepada Negara melalui sosialisasi, workshop dan bimbingan
c. Pemanfaatan BMN tidak didukung teknis secara berjenjang dan
perjanjian kerjasama yang memadai berkesinambungan
2 Belum semua Tanah Kemdikbud memiliki Satker di instruksikan untuk menyampaikan
dokumen kepemilikan (sertifikat). laporan BMN berupa Tanah dengan
menggunakan Aplikasi SIMANTAP untuk
dilaporkan ke DJKN Kemkeu
3 Masih terdapat aset yang belum dicatat dalam 1. Melakukan inventarisasi atas seluruh BMN
Laporan BMN yang dikuasai UAKPB per tahun.
2. Melakukan pencatatan dalam Daftar Barang
Kuasa Pengguna/Penguna Barang
3. Melakukan kodefikasi berupa pelabelan atas
seluruh BMN yang dikuasai oleh satker
sesuai laporan SIMAK BMN.
10

10. No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
4 BMN Kemdikbud 1. Melakukan inventarisasi rumah negara golongan I, II
digunakan/dikuasai pihak lain dan III di lingkungan Kemdikbud
2. Melakukan penertiban atas seluruh rumah
negara/dinas yang masih dikuasai/ditempati oleh
pensiunan PNS atau pihak lain sesuai dengan ketentuan
3. Satker mengajukan usulan kepada Mendikbud tentang
penghapusan rumah negara gol. III, apabila masih
tercantum dalam Laporan SIMAK BMN
5 Masih terdapat pencatatan double Segera diselesaikan proses penetapan status penggunaan
BMN berupa tanah/gedung dan pada seluruh BMN di lingkungan kemdikbud
bangunan yang menyebabkan
ketidakwajaran nilai BMN dalam
Laporan Keuangan Kemdikbud
6 SDM penatausahaan BMN/SIMAK Perlu dilakukan penguatan SDM dalam bentuk Bimtek dan
BMN masih lemah Sosialisasi penatausahaan BMN kepada Pengambil
kebijakan maupun pelaksana teknis pada seluruh satker
dilingkungan Kemdikbud
7 Penatausahaan barang persediaan Perlu ada penetapan regulasi tentang SOP penatausahaan
belum mencerminkan kondisi yang barang persediaan di lingkungan Kemdikbud
sebenarnya
11

11. Sub Topik 4 : Transparansi dan Akuntabilitas PBJ
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 Belum proporsionalnya jumlah SDM yang Melaksanakan Diklat Ujian Sertifikasi Keahlian PBJ
memiliki Sertifikat Keahlian PBJ pada pada satker-satker yang memiliki jumlah SDM
setiap satker di lingkungan Kemdikbud bersertifikat sedikit
2 Belum semua satker Kemdikbud memiliki Mendorong Pembentukan LPSE Kemdikbud pada
Layanan Pengadaan Secara Elektronik provinsi yang belum memiliki.
(LPSE) minimal satu di setiap provinsi
3 Belum terbentuknya Unit Layanan Setiap Satker wajib membuat kajian terkait
Pengadaan (ULP) permanen pada setiap pembentukan ULP permanen
satker di lingkungan Kemdikbud
4 Belum semua satker mengumumkan Penyelenggaraan Rakor PBJ minimal dua kali
Rencana Umum Pengadaan (RUP) denghan melibatkan seluruh satker dilingkungan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal Kemdikbud
25 Perpres 70 Tahun 2012
5 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pencanangan 100% Eprocurement dilingkungan
melalui E-Procurement baru mencapai Kemdikbud TA 2013
60,2% pada tahun 2012
12

12. No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
6 Masih banyaknya temuan BPK terkait dengan Pembinaan pengelola PBJ secara terus menerus dan
pelaksanaan : berkesinambungan untuk meminimalisir kesalahan
a. Pembayaran atas kontrak tidak sesuai dan penyimpangan dalam pelaksanaan PBJ (PPK,
realisasi fisik Pokja, dan tim teknis)
b. Denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan belum dikenakan dan disetorkan
ke kas negara
c. Nilai kontrak tidak diyakini kewajarannya
d. Perbedaan spesifikasi barang yang
diserahkan tidak sesuai kontrak yang
mengakibatkan kemahalan harga
7 Belum memadainya sarana dan prasarana LPSE a. Penyiapan Anggaran Sewa Bandwidth dan
backup Khusus untuk LPSE
b. Pembentukan Unit Kerja baru atau Penataan
Ulang Tata Organisasi.
c. Pengkajian kebutuhan, disesuaikan dengan
Tugas dan Fungsi serta lingkup luasan layanan.
d. Diklat Pembinaan SDM pengelola LPSE
e. Menyiapkan sarana dan prasarana WBS dan
SDM yang memiliki kapasitas dan integritas.
13

13. Sub Topik 5 : Tindak Lanjut RSBI/SBI pasca Putusan MK
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 Belum ada landasan hukum bagi Pemerintah Melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38
Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
meneruskan pengelolaan eks-RSBI sebagai Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi
sekolah percontohan/rujukan atau istilah lain dan Pemda Kabupaten Kota
2 Pemanfaatan dana yang dipungut dari a. Penerapan prinsip-prinsip Badan Layanan
masyarakat menjadi temuan auditor Umum Daerah dalam pengelolaan eks-RSBI;
b. Sinkronisasi Peraturan Perundangan tentang
pengelolaan keuangan negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.
14

14. Sub Topik 6 : Pengelolaan Dana Dekon, DAK, dan BOS
No Isu Strategis Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1 Kabupaten/Kota yang menyampaikan Penerapan pendekatan reward dan punishment
Pelaporan DAK ke Kemdikbud Sangat Rendah dalam sistem pelaporan untuk memastikan ketaatan
dalam pelaporan DAK
2 Juknis DAK terlambat diterima setiap tahun, Juknis DAK harus dibuat pada tahun sebelumnya
selalu dikeluarkan pada akhir tahun sehingga dan dikeluarkan pada awal tahun seperti juknis DAK
menimbulkan masalah serapan dana kementerian lainnya
15

15. TERIMAKASIH
16