Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

W3D1-PANCASILA DASAR NEGARA

155 visualizaciones

Publicado el

MATERI KULIAH PANCASILA PERTEMUAN KE-III

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

W3D1-PANCASILA DASAR NEGARA

  1. 1. PANCASILA DASAR NEGARA Sejarah dan Periodisasi Pancasila
  2. 2. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) BPUPK (Dokuritzu Zumby Co Sakai) dibentuk Jepang tanggal 29 April 1945 (Tidak dituliskan BPUPK- Indonesia karena masih bentukan Jepang dan Indonesia belum menjadi negara) Anggota 60 orang, Ketua Dr. Radjiman Wedyoningrat BPUPK dilantik Letjen Kumakichi Harada, 28 Mei 1945 Sidang pertama 29 Mei 1945, dengan materi pokok calon dasar negara
  3. 3. Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat Mengajukan pertanyaan
  4. 4. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)  Peri kebangsaan  Peri Kemanusiaan  Peri Ketuhanan  Peri Kerakyatan  Kesejahteraan Rakyat
  5. 5. Ki Bagus Hadikusumo Negara berdasarkan Islam Hukum Negara berdasarkan Syari’at Islam Syari’at Islam Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Saw Islam akan melindungi semua bangsa Indonesia
  6. 6. Supomo (31 Mei 1945)  Negara yang hendak didirikan adalah negara persatuan nasional  Warga negara tunduk dan patuh pada Tuhan  Dibentuk badan permusyawaratan yang mewakili rakyat  Ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan  Indonesia bergabung dalam Keluarga Asia Timur Raya
  7. 7. Ir. Soekarno 1 Juni 1945  Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia  Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan  Mufakat atau Demokrasi  Kesejahteraan Sosial  Ketuhanan yang Berkebudayaan Diberi nama: PANCASILA
  8. 8. TRISILA . Sosio-Nasionalisme . Sosio-Demokrasi . Ketuhanan Yang Maha Esa EKASILA : GotonGroyonG Ir. Soekarno menawarkan juga prinsip:
  9. 9. Rumusan PANCASILA Piagam Jakarta (22 Juni 1945) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  10. 10. Peristiwa-peristiwa menjelang Kemerdekaan 6 Agustus 1945, Hiroshima di bom sekutu 7 Agustus 1945, Jepang mengluarkan maklumat yang berisi: Dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI) PPKI akan dilantik tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia direncanakan tanggal 24 Agustus 1945
  11. 11. Lanjutan...... 9 Agustus 1945 Nagasaki di Bom oleh Sekutu 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat (unconditional surrender) Bekas jajahan Jepang menjadi wilayah perwalian sekutu 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan KEMERDEKAAN
  12. 12. PROKLAMASI Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta
  13. 13. NASKAH PROKLAMASI OTENTIK
  14. 14. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari; Pembukaan (di dalamnya ada rumusan Pancasila) sebelumnya bernama Piagam Jakarta dan Batang tubuh (pasal-pasal) Mengangkat Soekarno dan Hatta, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen sementara), dilantik 29 Agustus 1945, Ketua: Mr. Kasman Singodimejo.
  15. 15. Rumusan PANCASILA (yang syah dan benar) Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
  16. 16. Rumusan PANCASILA Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Peri Kebangsaan Kerakyatan Keadilan Sosial
  17. 17. Rumusan Pancasila UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 juli 1959) Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Peri Kebangsaan Kerakyatan Keadilan Sosial (sama dengan Konstitusi RIS)
  18. 18. Berdasarkan UUDS 1950, pada tahun 1955 diadakan PEMILU I Diikuti oleh 100 Partai Politik Kelompok empat besar peraih suara terbanyak: Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) Partai Nahdatul Ulama (PNU) Partai Komunis Indonesia (PKI)
  19. 19. Lembaga Perwakilan Berdasarkan UUDS 1950 Konstituante Bertugas membuat Konstitusi/UUD definitif pengganti UUDS 1950 DPR Parlemen sebagai mitra pemerintah membuat undang-undang
  20. 20. Hasil Kerja Konstituante Pembuatan UUD dengan pasal-pasalnya berjalan baik, banyak pasal yang telah dihasilkan Sidang-sidang menjadi berlarut-larut ketika membicarakan Dasar Negara, pilihan antara Islam dan Pancasila. Voting tidak menghasilkan keputusan, karena suara 2/3 tidak tercapai Sidang menjadi deadlock, anggota konstituante banyak yang mogok menghadiri sidang.
  21. 21. Konstituante “deadlock”, Presiden Soekarnomengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 Isi Dekrit: Pembubaran Konstituante UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali, UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku. Pembentukan lembaga MPRS dan DPAS
  22. 22. Latar Belakang Dekrit Meruncingnya perbedaan ideologi dalam tubuh konstituante, dialog buntu sebagian anggota mogok bersidang. Presiden menganggap Konstituante “gagal” melaksanakan tugas membuat UUD/konstitusi definitif Suasana “deadlock” dapat mengakibatkan perpecahan bangsa.
  23. 23. Dasar Hukum Dekrit Landasan teoritis Dekrit 5 Juli 1959 adalah Hukum Darurat Negara (Staatnoodrecht). Legitimasi Dekrit ialah persetujuan DPR secara aklamasi tanggal 29 Juli 1959. Dukungan Angkatan Darat
  24. 24. Konsekuensi setelah Dekrit Penulisan sila-sila Pancasila harusnya sesuai dengan rumusan dalam Pembukaan UUD 1945. Kenyataannya Rumusan Pancasila setelah Dekrit mengacu pada Konstitusi RIS dan UUDS 1950): Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Peri Kebangsaan Kerakyatan (Kedaulatan Rakyat) Keadilan Sosial Penyelenggaraan Negara harusnya berdasarkan dan sesuai dengan UUD 1945
  25. 25. Penyelewengan Konstitusional MPRS mengangkat Soekarno Presiden seumur hidup (bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945, Presiden memangku jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali) Pimpinan Lembaga Tinggi (Ketua MPRS, DPR, DPA diangkat menjadi Menteri), pada hal kedudukannya lebih tinggi atau sejajar dengan Presiden. Presiden membubarkan DPR (bertentangan UUD 1945)
  26. 26. PERISTIWA G30S/PKI 1965 Akibat dari kekuasaan Presiden Soekarno yang absolut terjadi: Intrik politik dan perebutan pengaruh terhadap Bung Karno, PKI mendekati, sedangkan kelompok Islam dan Angkatan Darat menjauhi) Perseteruan antara Angkatan Darat dan PKI berujung pada penculikan Perwira Angkatan Darat, peristiwa 30 Sept. 1965.
  27. 27. Peristiwa G30S gagal, muncul gelombang demonstrasi dipelopori KAMI dan KAPPI Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Bubarkan PKI Bersihkan Kabinet dari unsur PKI Turunkan Harga
  28. 28. SUPERSEMAR Surat perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto (Pongkostrad) agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan Dibuat di Istana Bogor, dijemput oleh: Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M.Yusuf
  29. 29. Era Orde Baru (Kekuasaan Presiden Soeharto) Supersemar dikukuhkan menjadi TAP No. IX/MPRS/ 1966, Letjen Soeharto sebagai pengembannya, tanggal 21 Juni 1966 5 Juli 1966, MPRS mengeluar-kan TAP. No. XVIII/MPRS/1966 yang mencabut TAP No. III/MPRS/1960 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, konsekuensinya Soekarno bukan lagi Presiden seumur hidup.
  30. 30. Pembubaran PKI TAP No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan/mengembangkan faham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
  31. 31. Sidang Istimewa MPRS 12 Maret 1967 Memberhentikan Soekarno sebagai Presiden melalui TAP No. XXXIII/MPRS/ 1967. Mengangkat Pengemban TAP No. IX/ MPRS/1966, Letjen Soeharto, sebagai Presiden RI, melalui TAP No. XLIV/MPRS/ 1967.
  32. 32. PERIODISASI PANCASILA
  33. 33. Orde Lama (1945-1965) Pancasila sbg Alat Pemersatu Bangsa Keunggulan: 1. Terbangunnya character building 2. Tingginya semangat nasionalisme 3. Kepentingan pribadi dikalahkan 4. Penghargaan thd pemimpin Kelemahan: 1. Presiden seumur hidup: otoriter 2. Nasakom
  34. 34. Orde Baru (1966-1998) Pancasila sbg Alat Legitimasi Kebijakan Keunggulan: 1. Tingginya semangat pembangunan 2. Perhatian thd agraris 3. Lompatan teknologi (Third wave) Kelemahan: 1. KKN 2. Pelangaran HAM 3. Ekonomi condong kapitalis 4. Monotafsir ideologi (P4)
  35. 35. Orde Reformasi (1999- sekarang) Pancasila sbg Ideologi Perubahan Keunggulan: 1. Tingginya semangat demokrasi 2. Tuntutan kebebasan berpendapat (media, partai) 3. Pemilihan presiden scr langsung 4. Otonomi daerah Kelemahan: 1. Pusat vs Otonomi Daerah 2. Dominasi kapitalisme 3. Semangat radikalisme 4. Demokrasi kurang berkualitas 5. PEMILU kurang artikulasikan kepentingan rakyat

×