Dokumen tersebut membahas tentang teori-teori dan konsep dasar mengenai pajak daerah, termasuk definisi istilah, jenis-jenis pajak daerah, dasar pengenaan pajak, cara penghitungan pajak, dan proses pemungutan pajak."

1. LINDA G. LOUPATTY, SE, M.AK, AK
PAJAK DAERAH

2. Teori Pajak Daerah
● Teori development from below berpendapat bahwa orang
akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah
daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka
dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam
pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988).
Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak
daerah bagi pembangunan daerah.Selain itu, manfaat dari
pajak daerah dapat secara langsungdilihat oleh
masyarakat di daerah.
2

3. Teori Pajak Daerah
● Bahl dan Smoke (2003), berpendapat bahwa: “local
government taxes must be politically acceptable. One rule
of thumb is that less visible taxes tend to be more
acceptable.” Pajak pemerintah daerah harus secara politik
dapat diterima.Dimana pajak dalam keputusan penetapan
struktur, besarnya tariff, siapa yang harus membayar, saksi
terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis
antara eksekutif dengan legislative sebagai representasi
masyarakat.
3

4. Ketentuan umum pajak
daerah
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang mem1mpm pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4

5. Ketentuan umum
pajak daerah
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati
bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
5

6. 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/ atau
Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau
Peraturan Bupati/Walikota.
6

7. 7
Terminalogi dalam kamus besar
bahasa indonesia didefenisikan
peristilahan (tentang kata-kata)
atau ilmu mengenai batasan atau
defenisi istilah.
Terminologi

8. Terminologi atau istilah mempunyai kegunaan dalam memberi
penjelasan tentang sesuatu sekaligus memberi batasan-batasan akan
sesuatu. Istilah pajak daerah yang digunakan dalam pengenaan atau
pemungutan pajak daerah
8

9. Istilah pajak daerah yang digunakan dalam pengenaan
atau pemungutan pajak daerah adalah sebagaimana
dibawah ini :
1.Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah,
adalah presiden republik indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan republik indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik
indonesia tahun 1945.
9

10. 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara
kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
5. Dewan perwakilan rakyat daerah, yanv selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah
6. Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati
bagi daerah kabupatan atau walikota bagi daerah kota.
10

11. 11
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
1. Objek pajak
Syarat mutlak dalam pengenaan pajak adalah ada objek pajak yang dimiliki atau
dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi
dari taatbestand (keadaan yang nyata). Menurut brotodihardjo (1993:86)
2. Subjek pajak
Pada dasarnya terdapat dua istilah yang sering disamakan dalam pemungutan
pajak daerah, pdahal kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda,
yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Misalnya pada jenis pajak kendaraan
bermotor,
3. Wakil wajib pajak
Seorang wajib pajak dapat diwakili pihak tertentu dalam menjalankan hak dan
memenuhj kewajiban pajak daerah, sebagaimana dijelaskan berikut. 1. Badan
oleh pengurus kuasanya , 2. Badan dalam pembubaran, 3. Suatu warisan yang
belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atah yang
mengurus harta peninggalanya 4. Anak yang belum dewasa atau orang yang
berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya

12. Pajak terutang, saat terutang pajak,
masa pajak dan tahun pajak
1 Pajak terutang
Dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak memiliki kewajiban untuk
melunasi pajak terutang yang menjadi kewajibanya.
2. Saat pajak terutang
Saat pajak terutanv terjadi pada saat terjadinya peristiwA kejadian atau
perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan dalam
peraturan daerah tentang suatu pajak daerah.
3 Masa pajak dan tahun pajak
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin
atau jangka waktu lain yang ditetapkan keputusan kepala daerah.
12

13. 13
Salah satu unsur perhitungan pajak
yang akan menentukan besarnya pajak
terutang yang harus dibayar oleh wajib
pajak adalah tarif pajak sehingga
penentuan besarnya tarif pajak yang
diberlakukan pada setial jenis pajak
daerah memegang peranan penting.
Tarif Pajak Daerah

14. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah :
• Pajak Provinsi
1. Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah
5. Pajak rokok
14

15. Berikut ini jenis-jenis pajak
daerah :
• Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
15

16. 16
Berdasarkan undang-undang
nomor 28 tahun 2009, dengan
tegas menetapkan dasar
pengenaan pajak untuk setiap
jenis pajak daerah. Dasar
pengenaan panak provinsi adalah
sebagai berikut.
Dasar
Pengenaan
Pajak

17. 1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua
unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang
mencerinkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau
pencemaran lingkungan akibat pengunaan kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual
kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan dikenakan atas nilai jual bahan
bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan
nilai.
4. Pajak air permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.
5. Pajak rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh
pemerintahan pusat terhadap rokok.
17

18. 18
Cara Menghitung
Pajak daerah

19. Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan
dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis
pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis
pajak pusat Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

20. PENERAPAN PAJAK DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH
Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dengan jelas
mengatur bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis
pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti
untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi,
kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah
tentang pajak daerah tersebut.
20

21. 21
Pemungutan
Pajak
Pada dasarnya pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya,
seluruhnya proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada
pihak ketiga. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan
pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir
perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan
data objek dan subjek pajak.

22. 22
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak
ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak
yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan
penagihan pajak. Terhadap wajib pajak, baik yang
membayar pajak sesuai dengan ketepatan kepada daerah
maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dapat
diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Suat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan
penyetoran pajak.

23. 23
Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah
● Penyampaian SPTPD
wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara dibayar,
sendiri wajib menghitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD. Artinya wajib pajak melaporkan
kepada kepala daerah tentang perhitungan dan pembayran pajak dalam
jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak
daerah dimaksud. Menurut Siahaan (2010:101) Pada beberapa jenis pajak
daerah dimungkinkan pembayaran pajak oleh wajib pajak setelah ditetapkan
oleh kepala daerah.

24. • Pembetulan SPTPD
Wajib pajak atau penanggung pajak dengan kemauan sendiri
dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan. Pembentulan
SPTPD dilakukan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis
kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjukkan, dalam
jangka waktu tertentu, misalnya paling lama dua tahun sesudah
berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang petugas
Dinas Pendapatan Daerah belum melakukan atau surat tugas
pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
Daerah provinsi atau kabupaten/ kota belum disampaikan kepada
wajib pajak atau kuasanya atau pegawai dari wajib pajak.
24

25. • Sanksi Tidak Menyampaikan SPTPD
SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib
pajak tidak melakukan atau tidak sepenuhnya
melaksanakan ketentuan di atas. Apabila SPTPD
tidak dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai
dengan batas waktu yang telah ditentukan , wajib
pajak akan dikenalkan saksi administrasi berupa
denda, yang besarnya ditentukan dalam
peraturan daerah.
25

26. 26
Berdasarkan SPTPD yang diampaikan
oleh wajib pajak, kepala daerah akan
melakukan pemeriksaan da
mengeluarkan penetapan pajak untuk
menentukan apakah kewajiban pajak
yang terutang telah dilakukan
sebagaimana mestinya. Dalam jangka
waktu lima tahun sesudah saat
terutangnya pajak
Surat
Ketetapan
Pajak

27. 27
Pembayaran Pajak
Pajak daerah yang terutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
wajib pajak.Pemenuhan kewajiban ini dinyatakan dalam bentuk pembayaran
pajak terutang untuk menghapuskan utang pajak. Mengingat penetapan pajak
daerah secara umum ad dua, yaitu dihitung sendiri oleh wajib pajak yang
ditetapkan oleh kepala daerah, maka cara dan sarana pembayaran pajak
daerah secara umum juga ada dua.