Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik (e-government) oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Beberapa poin penting yang diatur antara lain penyediaan infrastruktur TI, pengembangan dan penggunaan aplikasi e-government, serta kerangka kerja kebijakan dan tata kelola e-government secara nasional.

1. DRAFT REVISI III
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (E-GOVERNMENT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 40 ayat (1)
dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (E-government).
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
(E-GOVERNMENT)
1

2. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat
dan Daerah, selanjutnya disebut e-government, adalah pemanfaatan
Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sekretariat lembaga tinggi
negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan
Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung), Kementerian (Kementerian
Koordinator, Kementerian, dan Kementerian Negara), Setingkat Menteri
(Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia), Lembaga Pemerintah Non
Departemen, dan Pemerintah Daerah (gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah).
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau
menyebarkan informasi.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur, adalah
peranti keras, peranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung
lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk
mendukung penyelenggaraan e-government.
5. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih
untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah
dipertukarkan.
6. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari
akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau
penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
7. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam
rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan
standar yang berlaku.
8. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi,
badan usaha, atau Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat
digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau
susunan karakter yang bersifat unik.
9. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk
menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung
pelaksanaan e-government.
2

3. 10. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang bersifat umum dan dapat
digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Aplikasi khusus adalah aplikasi e-government yang khusus digunakan untuk
memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertentu sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
12. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara
terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan
pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan,
pemeliharaan, dan pendistribusian.
13. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk
mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi,
yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi,
pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
14. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan
penyelenggaraan e-government.
15. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik
yang dapat diakses.
16. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
19. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang
berdiri sendiri atau dalam jaringan.
20. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan
persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
komunikasi dan informatika.
22. Media koneksi adalah sistem elektronik tertentu yang berfungsi sebagai
sarana untuk menyediakan akses terhadap layanan yang disediakan secara
elektronik
3

4. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan
e-government secara nasional dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas,
keamanan dan kemandirian
(2) Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberi acuan dalam :
a. Penyusunan kebijakan
b. Penyediaan Infrastruktur
c. Penyediaan dan pengembangan Aplikasi
d. Pengaturan Data dan Informasi
e. Pengembangan Sumberdaya manusia
f. Penyelenggaraan Kelembagaan
BAB III
KEBIJAKAN
Pasal 3
(1) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyelenggarakan e-government
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus berkoordinasi dengan Menteri
dan pimpinan instansi lain yang terkait.
(2) Menteri Menetapkan rencana induk e-government nasional;
(3) Dalam menyelenggarakan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib:
a. Menyusun dan menetapkan rencana induk e-government yang spesifik,
terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai
dengan rencana induk nasional;
b. Mencantumkan rencana induk e-government sebagaimana yang dimaksud
pada huruf a, dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/ Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. Menetapkan peraturan yang diperlukan untuk mendukung e-government .
Pasal 4
E-government dapat dilakukan melalui kemitraan antar-instansi pemerintah pusat,
antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Instansi Pemerintah Pusat dan
Daerah dengan Badan Usaha atau masyarakat, antar-instansi pemerintah daerah.
4

5. Pasal 5
(1) Biaya penyelenggaraan e-government dapat diperoleh dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD), atau sumber lain dalam negeri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengalokasikan dana dan
sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan e-
government.
Pasal 6
Menteri berwenang melakukan evaluasi e-government di setiap Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
BAB IV
INFRASTRUKTUR
Pasal 7
Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan Infrastruktur
yang diperlukan dalam e-government sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Pasal 8
(1) Penyediaan Infrastruktur harus sesuai dengan ketentuan dan acuan peralatan,
interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan dan
acuan lainnya.
(2) Infrastruktur e-government harus dapat diintegrasikan dengan kerangka
interoperabilitas infrastruktur Nasional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan dan acuan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 9
(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan fasilitas
pusat data dan pusat pemulihan data (data recovery center) yang berupa
sarana dan prasarana terpusat yang berada di wilayah hukum Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku
(2) Menteri menyediakan fasilitas pusat data nasional yang terintegrasi dengan
seluruh fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5

6. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat data dan pusat pemulihan data (data
recovery center) diatur dalam peraturan Menteri.
Pasal 10
(1) Infrastruktur untuk penyelenggaraan e-government pada Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui audit.
(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang
ditunjuk menteri
(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui
peraturan menteri
Pasal 11
(1) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menyediakan media koneksi
yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan e-government.
(2) Menteri menyediakan infrastruktur tulang punggung (backbone) jaringan
nasional, jaringan interkoneksi antar instansi pemerintah dengan terkoneksi di
jaringan Nasional dan mengalokasikan frekuensi untuk e- Government
(3) Penggunaan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai
biaya.
Pasal 12
(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengadakan,
mengembangkan, dan mengelola Situs Web resmi
(2) Situs web resmi yang dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dengan
menggunakan Nama Domain pemerintah .go.id.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nama Domain pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(4) Situs Web Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksud pada ayat
(2) harus menginduk pada portal nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
6

7. BAB V
APLIKASI
Pasal 13
(1) Aplikasi e-government terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus.
(2) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
b. dokumen arsitektur atau desain;
c. dokumen teknis;
d. dokumen manual; dan
e. dokumen lain yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
(3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Menteri.
(4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan
oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan sektor, tugas pokok dan
fungsinya serta berkoordinasi dengan Menteri
(5) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat
kode-sumber terbuka (open source) dengan memenuhi ketentuan untuk
interoperabilitas, keamanan sistem informasi, antar muka, dan akses yang
ditetapkan oleh Menteri
(6) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan
pemerintah ini menjadi milik negara.
Pasal 14
Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-government yang melibatkan
lebih dari satu Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dikoordinasikan oleh
Menteri.
Pasal 15
(1) Aplikasi e-government beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 wajib diserahkan kepada Menteri untuk disimpan di dalam
repositori.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan repositori diatur dalam
Peraturan Menteri.
7

8. Pasal 16
Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan e-government harus dapat
diperiksa kesesuaian fungsinya melalui audit yang dilakukan oleh instansi yang
ditunjuk Menteri.
BAB VI
DATA DAN INFORMASI
Pasal 17
(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan data dan
informasi dalam e-government dalam keperluan internal dan eksternal untuk
berbagi data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menjaga keamanan,
kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi,
serta keutuhan data dan informasi diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 18
(1) Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan
teknis struktur dan format data interoperabilitas dan keamanan informasi diatur
dalam peraturan Menteri.
(2) Menteri menetapkan data dan informasi minimal yang wajib disediakan oleh
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pasal 19
(1) Data dan Informasi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditempatkan dalam
hosting milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(2) Hosting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dimiliki oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah, baik secara bersama-sama maupun secara
sendiri-sendiri, dan wajib ditempatkan dalam wilayah hukum Republik
Indonesia
8

9. BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 20
(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyediakan sumber
daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
(2) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus meningkatkan kompetensi
sumber daya manusia untuk mendukung e-government.
(3) Sumber daya manusia yang melaksanakan e-government pada Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pegawai negeri yang mendapatkan
tunjangan fungsional dan insentif yang diatur dalam Peraturan Presiden
BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 21
(1) Setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki unit kerja yang
bertanggung jawab dibidang e-government.
(2) Pimpinan unit kerja dalam bidang e-government bertanggung jawab langsung
kepada pimpinan tertinggi sesuai dengan tingkatannya.
(3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Pusat
dipimpin oleh pejabat eselon I, dan untuk unit kerja di tingkat provinsi dipimpin
oleh pejabat eselon IIa, serta untuk unit kerja di tingkat pemerintah
kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat eselon IIb.
(4) Struktur organisasi dan tata kelola unit kerja e-government diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
BAB IX
TATA KELOLA
Pasal 22
(1) e-government harus mengacu pada ketentuan tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam e-government diaudit
secara berkala oleh tim auditor yang ditunjuk Menteri.
9

10. BAB X
SANKSI
Pasal 23
(1) Pimpinan Unit Kerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertanggung
jawab terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2),
Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2),
Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
(2) Selain sanksi yang dikenakan kepada Pimpinan Unit Kerja Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan
pemerintah ini, sanksi administratif juga dikenakan kepada Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa peringatan tertulis oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk
oleh Presiden.
(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, instansi
tersebut dikenai sanksi pengurangan anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) / anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
(1) Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-
undangan dan kelembagaan di bidang e-government yang telah ada yang tidak
bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Semua penyelenggaraan e-government yang telah ada harus disesuaikan
dengan peraturan pemerintah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditetapkannya peraturan pemerintah ini.
10

11. BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
(1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Peraturan Menteri dan peraturan lain sebagai pelaksanaan peraturan
pemerintah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan
Pemerintah ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... Maret 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
11

12. PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI INSTANSI PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH (E-GOVERNMENT)
I. UMUM
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pemerintah
untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, dan akuntabilitas
penyelengaraan pemerintah adalah merupakan arti dari e-government. TIK
telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan TIK di
beberapa sektor kehidupan telah memungkinkan transfomasi pemanfaatan TIK yang
tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas
layanan terhadap pelanggan. Pemanfaatan TIK telah mengubah perilaku masyarakat
ataupun peradaban manusia secara global.
Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan, baik layanan yang
bersifat pemberian informasi seperti yang terkait dengan informasi pajak maupun
proses layanan kepemerintahan seperti perizinan usaha. Selain itu, masyarakat dan
dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian
saran dan kritik ataupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan
oleh pemerintah.
Tanpa bantuan TIK, upaya untuk mendapatkan layanan ataupun pemberian
partisipasi menjadikan masyarakat dan dunia usaha perlu mendatangi instansi yang
bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi,
masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan
biaya untuk mendatangi satu instansi ke instansi lainnya. Waktu prosesnya pun dapat
menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual.
Keharusan untuk mendatangi satu instansi ke instansi lainnya akan menjadi
berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan data yang
dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan pemerintah sehingga orang tidak lagi
berjalan dari satu instansi ke instansi lain, tetapi orang cukup menuju pada satu pusat
layanan pemerintah untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan yang
diperlukan. Bahkan, orang bisa memperoleh layanan pemerintah melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.
Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi e-government juga sangat
membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum,
seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi
kepegawaian. Kumpulan peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen
dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat
diperlukan.
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan e-
government. Untuk itu, perlu upaya terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia seiring dengan perubahan yang terjadi.
12

13. Upaya pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua strategi
yang saling melengkapi, yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal
dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal. sebagai berikut.
1. Mendorong Kekuatan Sumber Daya Manusia di Pemerintah
2. Dalam rangka menguatkan kemampuan internal pemerintah untuk memanfaatkan
TIK, perlu disusun standar kompetensi yang terkait dengan TIK. Kompetensi
dasar di bidang TIK perlu dimiliki pada saat penerimaan staf. Selain itu, pelatihan
yang berkesinambungan yang disesuaikan dengan arahan karier yang
bersangkutan juga perlu disediakan.
3. Pemerintah dapat memberdayakan sumber daya manusia dalam upaya
meningkatkan kemampuan intelektulitas dan kinerja aparatur negara di bidang TIK
melalui proses kerja sama saling menguntungkan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah dan pihak swasta.
4. Mengingat TIK merupakan komoditas yang sangat laris di semua sektor,
remunerasi, dan evaluasi perlu disesuaikan agar SDM yang ada tetap dapat
dipertahankan dan dikembangkan.
5. Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah aspek manajemen perubahan. TIK
merupakan alat bantu untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan
dunia usaha dan untuk mengambil keputusan yang tepat melalui proses yang
lebih cepat. Perubahan budaya kerja sebagai hasil e-government dapat
memberikan berbagai reaksi dari pihak yang terlibat, baik reaksi yang mendukung
maupun reaksi yang menolak. Untuk itu, manajemen perubahan perlu diterapkan
untuk menyiapkan aparatur negara untuk lebih siap menerima perubahan yang
terjadi.
6. Memanfaatkan Pakar TIK di Sektor Non- Pemerintah
7. Strategi selanjutnya ialah memanfaatkan kekuatan eksternal, yaitu bekerja sama
dengan pakar TIK di sektor swasta. Kerja sama yang dibentuk dapat berupa
kegiatan alih daya (outsourcing) ataupun kerja sama antara Pemerintah dan
swasta (PPP = Public-Private Partnership). Kolaborasi dengan pihak eksternal
dapat mempercepat pelaksanaan e-government mengingat sumber daya manusia
Pemerintah yang jumlah dan kemampuannya terbatas.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
“Dikoordinasikan dengan Menteri dan pimpinan instansi lain yang terkait”
dilakukan dengan pertimbangan agar Penyelenggaraan e-government
dapat terintegrasi secara lintas sektor yang terkait, misalnya kementerian
dalam negeri untuk sektor kependudukan dan kementerian kesehatan
untuk sektor kesehatan.
13

14. Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah harus menetapkan rencana
teknis setelah menetapkan rencana induk.
a. Rencana Strategis (Renstra) adalah Adalah dokumen yang dengan
jelas menerangkan tujuan organisasi dan menetapkan sasaran yang
realistis dan obyektif (konsisten dengan misi) dalam jangka waktu
tertentu.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai
wujud rencana kerja pemerintah kurun waktu 5 tahun berdasarkan
Platform Presiden terpilih, selaras dengan RPJM Daerah, dan
Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga ( Renstra KL ).
.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan “kemitraan” ialah kerja sama baik antar-Instansi
Pemerintah maupun antara Instansi Pemerintah dan Badan Usaha dan
masyarakat, dalam hal penyediaan infrastruktur, aplikasi, data dan informasi,
dan sumber daya manusia.
Yang dimaksud ”sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, antara lain:
a. peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan aturan turunannya;
b. peraturan tentang kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor [...] Tahun 2007 ;
dan
c. Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan daerah,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
d. Peraturan tentang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2006 beserta peraturan Menteri Dalam
Negeri yang mengatur mengenai pemanfaatan data kependudukan.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas.
14

15. Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Proses audit dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Instansi
Pemerintah yang berwenang.
Pasal 11
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “infrastruktur tulang punggung (backbone)
jaringan nasional” ialah mekanisme sambungan primer jaringan
terdistribusi terstruktur hirarki, yang dapat dipastikan bahwa semua
sistem yang memiliki sambungan kesebuah sistem lanjutan pada
jaringan backbone, juga memiliki sambungan kejaringan lainnya.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan “menginduk pada portal nasional” ialah menyediakan
tautan (link) dan sarana integrasi serta memanfaatkan portal nasional.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen Manual yaitu petunjuk penggunaan
(user manual ) dan acuan teknis.
15

16. Ayat (3)
Aplikasi umum misalnya e-Office,
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
a. Yang dimaksud dengan “ aplikasi bersifat kode sumber terbuka”
ialah aplikasi yang dibangun dengan kode sumber terbuka (open
source), yang seluruh komponen kode sumber aplikasinya tidak
bersifat kompilasi.
b. Yang dimaksud dengan “dokumen kebutuhan perangkat lunak” ialah
dokumen yang menyatakan fitur yang harus ada dalam perangkat
lunak.
c. Yang dimaksud dengan “dokumen arsitektur” berisi desain dari
perangkat lunak, termasuk di dalamnya keterkaitan dengan
perangkat lainnya.
d. Yang dimaksud dengan “dokumen teknis” ialah dokumentasi kode,
algoritma, antarmuka, dan API.
e. Yang dimaksud dengan “dokumen manual” ialah panduan bagi
pengguna akhir, sistem administrator, dan staf pendukung.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Hak Cipta” ialah hak eksklusif bagi pencipta
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hak Cipta.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan “pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-
government yang melibatkan lebih dari satu Instansi Pemerintah Pusat dan
Daerah” ialah pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-government,
baik yang dilakukan antar-instansi Pemerintah Pusat, antar-instansi
Pemerintah Daerah maupun antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Berbagi data bertujuan untuk mewujudkan akurasi pengolahan data
e-government.
16

17. Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
“Data dan informasi minimal” yang harus disediakan antara lain :
a. Jenis data dan informasi yang harus disediakan;
b. Klasifikasi data dan informasi, seperti data dan informasi yang
diberikan kepada masyakarat, pelaku usaha dan Instansi
Pemerintah. Dalam hal ini Menteri juga dapat menetapkan
ketentuan mengenai adanya pembatasan akses terhadap data dan
Informasi;
c. Jangka waktu perbaruan data dan informasi, baik secara periodik
maupun secara real-time;
Pasal 19
Ayat (1)
“Hosting” ialah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya
server yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk
menempatkan informasi di internet.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Bahwa standar kompetensi dalam penyelenggaraan e-government
ditetapkan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan
kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Peningkatan kompetensi dapat dilakukan oleh:
a. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. Kerja sama antar-instansi Pemerintah Pusat dan daerah;
c. Kerja sama antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan pihak
lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemberian tunjangan fungsional, insentif, dan gaji bertujuan untuk
meningkatkan kinerja pegawai negeri sebagai apresiasi terhadap
penyelenggaraan e-government yang memerlukan pengetahuan dan
keterampilan khusus serta tanggung jawab yang besar.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
17

18. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pimpinan tertinggi sesuai dengan tingkatannya,
antara lain, bupati pada tingkat kabupaten, walikota pada tingkat kota,
gubernur pada tingkat provinsi, menteri pada tingkat
departemen/kementerian, jaksa agung, panglima Tentara Nasional
Indonesia, kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) :
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
18