SlideShare una empresa de Scribd logo

RPJMD

•
•
M
manafhsb

Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017. Dokumen tersebut membahas latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta tujuan dan sasaran pembangunan."

Gobierno y org. sin ánimo de lucro
1 de 331
Descargar para leer sin conexión
i DAFTAR ISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Daftar Isi ................................................................... i BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................ I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ...................................... I-2 1.3. Hubungan Antar Dokumen ..................................... I-4 1.4. Sistematika Penulisan ............................................. I-9 1.5. Maksud dan Tujuan ................................................ I-10 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Daerau ............................................ II-1 2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .......................... II-11 2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial ..................................... II-17 2.4. Aspek Pelayanan Umum .......................................... II-22 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................... III-1 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan.............................. III-19 3.3. Kerangka Pendanaan ............................................... III-20 BAB IV ANALISIS PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Padangsidimpuan IV-1 4.2. Isu-Isu Strategis ....................................................... IV-10 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Pembangunan ................................................... V-1 5.2. Misi Pembangunan .................................................. V-4 5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ......................... V-5
ii BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi Umum ........................................................ VI-1 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan .................................... VI-3 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN DAERAH 10.1 Keadaan Transisi ..................................................... X-1 10.2 Kaidah Pelaksanaan ................................................ X- 1 BAB XI PENUTUP
I-1RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR …….. TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 - 2017 BAB I PENDAHULUAN 1. 1 LATAR BELAKANG RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017 merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012. Dokumen RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017 merupakan tahapan lima (5) tahun dalam rangka mewujudkan Visi dari RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025, yaitu Padangsidimpuan yang sejahtera, agamais, berdaya saing, berbudaya sebagai Kota Pusat Pendidikan, Perdagangan Barang Dan Jasa Terdepan Di Pantai Barat Sumatera Utara. RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 merupakan
I-2RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 pedoman bagi Penyusunan Renstra SKPD dan RKPD setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2013-2017 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi Masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung Aspirasi Pemangku kepentingan dan stakeholder Pembangunan lainnya. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan idiil dalam Penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Daerah yaitu: 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
I-3RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
I-4RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dalam sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, khususnya dalam menjalankan Agenda Pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai Dokumen Perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 1.3.1 RPJMD dan RPJPD Kota Padangsidimpuan RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 merupakan Rencana Pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Padangsidimpuan 2005-2025. Oleh sebab itu, Penyusunan RPJMD selain memuat Visi, Misi dan Program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Periode 2013-2017, harus berpedoman pada RPJPD Kota Padangsidimpuan. Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan 2005 – 2025, dengan Visi Padangsidimpuan yang sejahtera, agamais, berdaya saing, berbudaya sebagai Kota Pusat Pendidikan, Perdagangan Barang dan Jasa terdepan di Pantai Barat Sumatera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan Daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap ketiga RPJMD Kota Padangsidimpuan yang dimuat di dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan, fokus Pembangunan di arahkan pada Pendidikan, Perdagangan, Kota Jasa, Kota
I-5RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Pariwisata, mewujudkan Masyarakat yang sehat, tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan hukum, Pemerataan Pembangunan, dan sarana prasarana yang memadai, Kota yang Asri dan Lestari, Kota yang tentram, tertib, damai dan bersatu, Kota yang agamais, dan Kota yang berdaya saing. Fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas Pembangunan Kota Padangsidimpuan yang konsisten menuju terwujudnya Visi dan Misi pembangunan Kota Padangsidimpuan 2005-2025. Gambar I Hubungan RPJPD dan RPJMD Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun I Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun II Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun III Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun IV Sasaran Pembangunan 5 Tahun I Sasaran Pembangunan 5 Tahun II Sasaran Pembangunan 5 Tahun III Sasaran Pembangunan 5 Tahun IV 1.3.2. RPJMD dan RTRW Kota Padangsidimpuan Penyusunan RPJMD 2013 – 2017, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Padangsidimpuan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi Program RPJPD VISI DAN MISI 20 TAHUN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN RPJMD I RPJMD II RPJMD III RPJMD IV
I-6RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Padangsidimpuan. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan Perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berazaskan kelestarian lingkungan menuju Pembangunan yang berkelanjutan. Dari Pembagian Kawasan Lindung dan Budidaya yang juga bereratan dengan topografi dan pola ruang wilayah, Kota Padangsidimpuan bisa dibagi dalam dua pola ruang yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung Kota Padangsidimpuan meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam dan cagar budaya, kawasan Lindung Geologi, Kawasan Rawan Bencana Alam, kawasan ruang terbuka hijau. Sedangkan Kawasan Budidaya Kota Padangsidimpuan meliputi kawasan peruntukan Perumahan, kawasan peruntukan Perdagangan dan Jasa, kawasan peruntukan Perkantoran, kawasan peruntukan Industri, kawasan peruntukan Pariwisata, kawasan peruntukan kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan Pertanian, kawasan peruntukan Perikanan, kawasan peruntukan Hutan produksi, kawasan peruntukan Pertahanan keamanan, kawasan peruntukan Pendidikan, kawasan peruntukan Peribadatan dan ruang evakuasi Bencana. 1.3.3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) RPJMD menjadi pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan Penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program dan Kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu 5
I-7RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi Perencanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik. Gambar 2 Hubungan antara RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD 1.3.4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Renja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan secara berjenjang Walikota Kepala SKPD Visi/Misi Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemda Program Prioritas Visi Misi Tujuan/ Sasaran Program Prioritas Kegiatan Prioritas RPJMD Renstra SKPD
I-8RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Gambar 3 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1.3.5. RPJMN dan RPJMD Kota Padangsidimpuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 merupakan Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RPJMN 2010 – 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam melaksanakan Pembangunan. RPJMD Penyelenggaraan Urusan Indikator Kinerja Daerah VISI DAN MISI 5 TAHUN TUJUAN DAN SASARAN 5 TAHUN Sasaran Tahun I Sasaran Tahun II Sasaran Tahun III Sasaran Tahun IV Sasaran Tahun V Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Program Pembangun an Daerah Program Pembangun an Daerah Program Pembangun an Daerah Program Pembangun an Daerah Program Pembangun an Daerah RKPD Tahun 1 RKPD Tahun 2 RKPD Tahun 3 RKPD Tahun 4 RKPD Tahun 5
I-9RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Visi RPJMN 2010 – 2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu : 1) Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar-pilar Demokrasi, 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017 dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI PENUTUP
I-10RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1 Maksud Penyusunan RPJMD Tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota 2013-2017 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder Pembangunan di Kota Padangsidimpuan. Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan Penentuan Program Daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang Kota Padangsidimpuan secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah dapat terjaga yang pada gilirannya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Renstra SKPD yang sejalan dengan Visi Dan Misi Walikota Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan setiap tahap Pembangunan secara periodik tahunan, selama 5 (lima) tahun baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, maupun Pengawasan.
I-11RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 1.5.2 Tujuan Tujuan disusunnya RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 adalah: 1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pembangunan serta Program Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan ke dalam arah kebijakan dan Program Pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2013 - 2017; 2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dalam menentukan prioritas program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Padangsidimpuan dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi Sumatera Utara; 3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya. 4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan; 5. Untuk meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang dilakukan dan pemerataan hasil-hasil Pembangunan. 6. Menciptakan tata Pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan Pembangunan yang berkelanjutan; 7. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan Pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat. 8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta pengelolaannya.
II-1RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. KONDISI UMUM DAERAH 2.1.1. GEOGRAFI Secara Geografis Kota Padangsidimpuan terletak diantara 1o8’00’’ - 1o28’00’’ LU dan 99o13’00’’ - 99o20’00’’ BT dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter diatas permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola dan Kec. Angkola Selatan), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat/Kecamatan Angkola Selatan) dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur). Peta Administrasi Kota Padangsidimpuan
II-2RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 146,85 km2 yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 37,74 km2 atau sekitar 25,88 persen dari luas total Padangsidimpuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan luas 28,18 km2 atau sekitar 19,32 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 27,69 km2 atau sekitar 18,99 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan luas 22,34 km2 atau sekitar 15,32 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan luas 15,81 km2 atau sekitar 10,84 persen, sedangkan Kecamatan Padangsidimpuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,09 km2 atau sekitar 9,66 persen. Grafik 2.1 Persentasi Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Kecamatan Sumber: Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2011
II-3RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Sampai tahun 2012 Kota Padangsidimpuan memiliki 79 desa/kelurahan serta 265 satuan lingkungan, dan didiami oleh + 193.322 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 1.316 jiwa/km². Tabel.2.1 Luas Daerah Dan Banyaknya Desa Keluarahan Di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Luas /Area (KM²) Banyak Desa Kelurahan Banyaknya Satuan Lingkungan Padangsidimpuan Tenggara 27,69 18 38 Padangsidimpuan Selatan 15,81 12 62 Padangsidimpuan Batunadua 37,74 15 44 Padangsidimpuan Utara 14,09 16 51 Padangsidimpuan Hutaimbaru 22,34 10 41 Padangsidimpuan Angkola Julu 28,18 8 29 Jumlah 146,85 79 265 Sumber: Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 2.1.2. TOPOGRAFI Kondisi fisik Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Kota Padangsidimpuan sangat beragam mulai dari datar, bergelombang hingga curam. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : A. Wilayah yang relatif datar hingga landai dengan kemiringan lereng berkisar 0-8 % terdapat seluas ± 4.915,70 Ha atau 33 % dari luas total wilayah Kota. Wilayah ini pada umumnya terdapat pada bagian tengah Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan.
II-4RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 B. Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 8 – 15 % terdapat 2.706,56 Ha atau 18 % dari luas total Wilayah Kota, yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. C. Wilayah yang curam dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 – 25 % terdapat 3 .174,76 Ha atau 22 % dari luas total Wilayah Kota, yang terdapat pada bagian Utara Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Padangsidimpuan Angkola Julu. D. Wilayah yang sangat curam dengan kemiringan 25 – 40 % terdapat seluas 2.424 Ha atau 17 % dari luas total Kota. Daerah ini umumnya terdapat pada bagian Timur dan Selatan Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Tenggara. E. Wilayah yang terjal dengan kemiringan di atas 40 % terdapat seluas 1.464,66 Ha atau 10 % dari luas total Wilayah Kota. Daerah ini merupakan gunung – gunung yang terdapat pada pinggiran dan tengah Kota. 2.1.3 Iklim dan Hidrologi Kota Padangsidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis. Secara umum, Kota Padangsidimpuan memiliki iklim yang sedang dengan suhu berkisar 22,5° C sampai dengan 24° C. Sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya, Kota Padangsidimpuan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada Bulan September sampai dengan Bulan Pebruari, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba (BPS Kota Padangsidimpuan, Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2012).
II-5RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Disamping itu di Kota Padangsidimpuan terdapat 11 (sebelas) sungai dan anak sungai yang tergolong sedang. Masyarakat di Kota Padangsidimpuan masih banyak yang menggunakan sungai-sungai tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari, selain itu digunakan juga untuk pengairan sawah dan perikanan, yaitu :  Sungai Batang Angkola, dengan panjang 25 Km, Sungai Batang Kumal, dengan panjang 11 Km, Sungai Batang Ayumi, dengan panjang 16 Km, Sungai Batang Aek Rokkare, dengan panjang 5 Km. Sungai Aek Sipogas, dengan panjang 6 Km, Sungai Aek Tolping, dengan panjang 3 Km, Sungai Aek Silangkitang, dengan panjang 2 Km, Sungai Aek Ratta, dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Silandit, dengan panjang 3 Km, Sungai Aek Tuhul, dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Mompang, dengan panjang 6 Km. 2.1.4. KONDISI DEMOGRAFIS Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan pada pertengahan tahun 2011 diperkirakan berjumlah 193.322 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 146,85 km² maka kepadatan penduduknya mencapai 1.316 jiwa/km². Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya yang mencapai 4.232 jiwa/km² disusul oleh Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang mencapai 3.886 jiwa/km². Jumlah rumah tangga di Kota Padangsidimpuan adalah 43.592 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,43 orang. Jumlah rumah tangga paling banyak berada di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu 13.850 rumah tangga sedangkan jumlah rumah tangga paling sedikit berada di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu yaitu 1.701 rumah tangga.
II-6RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Sex Ratio antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan Kota Padangsidimpuan mencapai sebesar 95,32 persen. Hal tersebut berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki sekitar 4,68 persen. Penduduk Kota Padangsidimpuan sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yaitu sebanyak 149.383 jiwa sedangkan yang tinggal di pedesaan sebanyak 43.939 jiwa. Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Kota Padangsidimpuan 2011 NO Kecamatan Luas Wilayah (KM²) Jumlah Penduduk Kepadatan Rata-rata (Per KM²) 1 Padangsidimpuan Tenggara 27,69 30 401 1 098 2 Padangsidimpuan Selatan 15,81 61 448 3 886 3 Padangsidimpuan Batunadua 37,74 18 869 487 4 Padangsidimpuan Utara 14,09 59 623 4 232 5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 22,34 15 431 691 6 Padangsidimpuan Angkola Julu 28,18 7 550 2 504 Jumlah 146,85 193 322 1 316 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012
II-7RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio 2011 No Kecamatan Penduduk Sex RasioLaki-Laki Perempuan Total 1 Padangsidimpuan Tenggara 4.674 15.727 30.401 93,30 2 Padangsidimpuan Selatan 30. 315 31.131 61.446 97,38 3 Padangsidimpuan Batunadua 9.421 9.448 18.869 99,71 4 Padangsidimpuan Utara 28.634 30.989 59.623 92,40 5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 7.587 7.846 15.433 96,70 6 Padangsidimpuan Angkola Julu 3.716 3.834 7.550 96,92 Jumlah 94.347 98.975 193.322 95,32 Sumber: Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan dari tahun 2007 – 2011 jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan terus mengalami peningkatan. Tahun 2007 penduduk Kota padangsidimpuan tercatat sebesar 185. 132 jiwa, kemudian meningkat menjadi 188.499 jiwa tahun 2008, meningkat menjadi 191.912 jiwa pada tahun 2009, meningkat menjadi 191.531 pada tahun 2010, begitu juga pada tahun 2011 berjumlah 193. 322 jiwa.
II-8RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan 2007 – 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Untuk melihat profil penduduk Kota Padangsidimpuan selain dapat dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, juga dapat dilihat dari komposisi usia, lapangan usaha dan pendidikan. Dari sisi usia, penduduk Kota Padangsidimpuan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: kelompok (a) kelompok umur muda yakni kelompok umur 0 – 14 tahun. Kedua kelompok umur produktif, yakni kelompok umur 15 – 64 tahun. Ketiga kelompok umur tua, yakni kelompok umur diatas 65 tahun. Grafik 2.3 Komposi Penduduk Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Usia Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 180.000 182.000 184.000 186.000 188.000 190.000 192.000 194.000 2007 2008 2009 2010 2011 0 - 14 15 - 64 65 +
II-9RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, penduduk Kota Padangsidimpuan tergolong struktur umur muda yang mulai bergerak ke struktur umur tua. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk berumur muda (dibawah 15 tahun) sebesar 32,33 persen. Namun penduduk berumur 65 tahun keatas lebih dari 3 persen (3.17 persen). Data ini menyampaikan pesan bahwa pada masa yang akan datang peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, pengembangan lapangan usaha, dan peningkatan layanan sosial adalah satu keniscayaan yang harus sesegera mungkin disediakan oleh pemerintah. Ukuran lain yang dapat dilihat dan berkaitan dengan komposisi umur adalah angka ketergantungan (dependency rasio) yaitu beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang berusia produktif (15 -64 tahun) secara ekonomi dalam menanggung penduduk yang tidak produktif (usia 0 -14 tahun dan 65 tahun keatas. Tabel 2.4 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kota Padangsidimpuan 2011 NO Uraian Padangsidimpuan Sumatera Utara 1 Angka Beban Tanggungan Anak 50.12 51.67 2 Angka Beban Tanggungan Tua 4.92 6.18 Jumlah 55.03 57.85 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Pada tahun 2011 angka beban ketergantungan Kota Padangsidimpuan diperkirakan 55,03 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk produktif di Kota Padangsidimpuan harus menanggung sekitar 55 – 56 orang penduduk tidak produktif. Sekalipun angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan angka beban ketergantungan Provinsi Sumatera Utara, namun jelas hal ini adalah sebuah permasalahan yang harus menjadi perhatian karena
II-10RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 permasalahan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan baik kesehatan, pendidikan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari lapangan usaha, 23,10 persen penduduk usia produktif di Kota Padangsidimpuan bekerja pada sektor pertanian. 55,52 persen bekerja pada sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa kemasyarakatan. Sedangkan sisanya bekerja pada bidang industri pengolahan, bangunan, pertambangan, dan lain-lain. Seperti yang tertera pada table 2.5 Tabel. 2.5 Persentasi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha 2011 Lapangan Usaha Laki - Laki Perempuan Laki- laki + Perempuan Petanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan 25,16 20,31 23,10 Pertambangan dan Penggalian 1,28 0,00 0,74 Industri Pengolahan 3,34 4,82 3,97 Listrik, Gas, Air Minum 0,00 0,29 0,12 Bangunan 8,34 0,71 5,10 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 23,80 40,49 30,88 Pengangkutan dan Komunikasi 14,80 1,04 8,96 Jasa Kemasyarakatan 21,06 30,20 24,94 Sumber : Kota Padangsidimpun Dalam Angka 2012 Jika dilihat komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut, persentase penduduk yang beragama Islam sebesar 90,22 persen, khatolik sebesar 0,46 persen, kristen lainnya sebesar 8,97 persen, dan Budha sebesar 0,35 persen.
II-11RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.4 Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Agama Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 2.2. KONDISI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan, pemerataan ekonomi serta kesejahteraan di bidang sosial. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang lazim diukur dengan PDRB. Secara umum PDRB Kota Padangsidimpuan tahun 2009 sebesar Rp. 884 655,59, kemudian meningkat menjadi Rp 936 051,04 pada tahun 2010, dan meningkat kembali menjadi Rp. 992 128,47 tahun 2011. Islam Katolik Protestan Budha
II-12RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.5 Pertumbuhan PDRB Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 – 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Berdasarkan struktur ekonomi 2009 - 2011, potensi unggulan daerah Kota Padangsidimpuan berada pada sektor tersier, Sektor yang meliputi subsektor perdagangan, hotel dan restoran, dan subsektor jasa ini menyumbang rata – rata sebesar 67,89 dari PDRB Kota Padangsidimpuan Sektor Sekunder yang memberikan kontribusi rata – rata sebesar 17,27 persen pertahun. Sedangkan sektor Primer memberikan kontribusi rata- rata 14,83 persen pertahun. Grafik 2.6 Distribusi PDRB Kota Padangsidimpuan Menurut Sektor Tahun 2009 – 2011, atas dasar harga konstan tahun 2000 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 2009 2010 2011 PDRB Berdasarkan Harga Konstan 884655,59 936051,04 992128,47 PDRB Berdasarkan Harga Berlaku 1900038,86 2099893,71 2304043,13 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 NilaiPDRB(JutaanRP 2009 2010 2011 Primer 14,99 14,89 14,61 Sekunder 17,47 17,17 17,15 Tersier 67,51 67,94 68,24 0 20 40 60 80 100 120
II-13RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Selama kurun waktu 2009 – 2011 sektor tersier terus mengalami peningkatan, tahun 2007 kontribusi sektor tersier pada PDRB Kota Padangsidimpuan mencapai 67,51 persen, kemudian meningkat menjadi 67,94 persen pada tahun 2010, dan 68,24 persen pada tahun 2011. Perkembangan tersebut merupakan kecenderungan yang lazim terjadi pada berbagai Kota di Indonesia umumnya, dan Sumatera Utara khususnya, namun bisa menimbulkan permasalahan jika tidak diantisipasi berbagai hal berikut ini, yaitu Pertama, kesiapan infrastruktur Kota Padangsidimpuan dalam mengantisipasi perkembangan sektor ini, karena dampaknya cukup besar, seperti terhadap konsentrasi penduduk, kelancaran lalu lintas, sampah, dan lain sebagainya. Kedua seberapa besar peran mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan dalam sektor ini, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi sebagian kecil penduduk saja Ketiga, terwujudnya Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di kemudian hari, seharusnya juga dapat mengangkat dan berdampak positif bagi sektor lainnya, dan bukan sebaliknya. Adapun sektor primer (pertanian), selama kurun waktu 2009 hingga 2011 mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2009 sektor ini masih memberikan peran 14,99 persen maka di tahun 2010 sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 14,89 persen, dan turun kembali menjadi 14, 61 persen pada tahun 2011. Semakin menurunnya peran sektor ini lebih disebabkan pada semakin menyempitnya lahan untuk pertanian, beralihnya pekerjaan masyarakat pada sektor lainnya, khususnya perdagangan dan jasa (lihat Tabel 2.5). Namun demikian, secara kualitatif beberapa produk pertanian Kota Padangsidimpuan memiliki keunggulan komparatif, yaitu Salak, Kolangkaling, dan ubi kayu. 2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kesetabilan dan pertumbuhan yang baik pula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,
II-14RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan mengalami pasang surut (fluktuatif) yang disebabkan oleh dampak eksternal. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan mencapai 5,49 %, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi 16,18%, tetapi mengalami penurunan menjadi 6,09% pada tahun 2008, turun kembali menjadi 5,83 % pada tahun 2009, kemudian turun kembali pada tahun 2010 menjadi 5,74 %. Dari data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Padangsidimpuan sektor yang paling tinggi menyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Salak ini adalah sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 10,62%, urutan kedua sektor bangunan mencapai 9,44% per tahun, urutan ketiga sektor jasa yang mencapai 7,14% per tahun. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2009 -2010 juga dipengaruhi stagnasi sektor ini : sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan, sektor jasa dan perdagangan. Oleh karenanya langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang adalah meningkatkan potensi sektor perdagangan, jasa-jasa seperti jasa keuangan dan service, perhatian pada sektor pariwisata dan lain sebagainya. Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan 2006 -2010 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan 2006 2007 2008 2009 2010 Series 1 5,49 16,18 6,09 5,83 5,74 0 5 10 15 20
II-15RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.2.1.3 PDRB Per Kapita PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator makro tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita daerah Kota Padangsidimpuan, maka semakin tinggi kemampuan dan kesejahteraan di Kota Padangsidimpuan. Menurut harga berlaku PDRB per kapita penduduk Kota Padangsidimpuan setiap tahunnya mengalami cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik kendatipun masih dibawah angka PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2008 PDRB perkapita Kota Padangsdimpuan mencapi Rp. 9,70 juta, pada tahun 2009 naik menjadi Rp. 10,39 juta, akan tetapi pada tahun 2010 menurun menjadi Rp. 10,04 juta. Untuk perkembangan Angka PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara secara berturut-turut adalah pada tahun 2006 sebesar Rp. 12,68 juta, pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 14,17 juta, pada tahun 2008 sebesar Rp. 16,4 juta, pada tahun 2009 menjadi Rp. 17,84 juta dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi Rp. 19,99 juta. Grafik 2.7 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Padangsidimpuan 2008 – 2010 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang diolah. 9,7 10,39 10,04 16,04 17,84 19,99 0 5 10 15 20 25 2008 2009 2010 Padangsidimpuan Sumatera Utara
II-16RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.2.1.3 Tingkat Inflasi Pada dasarnya inflasi di suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi atau kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai ilustrasi, kecenderungan naiknya hampir semua harga selama periode tertentu (inflasi), salah satunya didorong oleh meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini tentunya sangat baik bagi tumbuhnya produksi masyarakat lainnya. Sebaliknya tidak adanya kecenderungan naiknya harga, dapat berarti lesunya kegiatan perekonomian, karena rendahnya permintaan masyarakat. Namun demikian, perlu juga diwaspadai bahwa inflasi yang terlalu tinggi, akan mendorong kegiatan perekonomian menjadi tidak terkendali, sehingga besaran kecenderungan kenaikan harga tersebut juga perlu dikendalikan. Berdasarkan data dan informasi BPS Kota Padangsidimpuan, perkembangan tingkat inflasi di Daerah Kota Padangsidimpuan sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 menunjukkan angka yang tidak stabil. Dimana pada Tahun 2006 tingkat inflasi di Kota Padangsidimpuan tercatat sebesar 10,2% , dan pada Tahun 2007 turun menjadi 5,87%, meningkat menjadi 12,34% pada tahun 2008, turun kembali menjadi 1,87 pada tahun 2009, serta pada Tahun 2010 memingkat kembali menjadi 7,42%, tingkat Inflasi Daerah Kota Padangsidimpuan yaitu sebesar 7,42% pada Tahun 2010 kondisinya masih dibawah Angka Inflasi pada Tingkat Sumatera Utara pada Tahun yang sama yaitu sebesar 8,00%. Besarnya Inflasi pada tahun 2008 yakni mencapai 12,34 %, selain dipengaruhi oleh krisis keuangan global, juga dipengaruhi oleh inflasi harga yang diatur pemerintah dan bahan makanan yang bergejolak.
II-17RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.8 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Padangsidimpuan 2008 – 2010 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang diolah. 2.3.1. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.3.2.1. Pendidikan Beberapa indikator yang biasa dijadikan sebagai ukuran perkembangan pendidikan di suatu daerah antara lain meliputi Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Murni, Angka Pendidikan Yang Ditamatkan dan Lain-lain. 2.3.2.1.1. Angka Melek Huruf Keberhasilan program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dinilai dari tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Tingkat buta huruf dapat juga dijadikan indikator pemerataan pendidikan masyarakat. Kemampuan membaca dan 2006 2007 2008 2009 2010 Padangsidimpuan 10,2 5,87 12,34 1,87 7,42 Sumatera Utara 6,11 6,6 10,72 2,61 8 Nasional 6,6 6,59 11,06 2,78 6,96 0 2 4 6 8 10 12 14
II-18RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan. Tabel. 2.6 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Buta Huruf di Kota Padangsidimpuan dan Sumatera Utara 2011 Wilayah Persentase Laki - Laki Perempuan L + P Padangsidimpuan 1,40 1,39 1,40 Sumatera Utara 1,66 4,05 2,85 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan 2.3.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendidikan Yang di Tamatkan Angka rata-rata lama sekolah di Kota Padangsidimpuan dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan walaupun masih dibawah angka rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Utara. Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2006 adalah 8,3 tahun, tahun 2007 adalah 8,4 tahun, pada tahun 2008 adalah 8,6 tahun, pada tahun 2009 adalah 9,0 tahun dan terakhir pada tahun 2010 meningkat menjadi 9,2 tahun, artinya rata-rata penduduk dewasa di Kota Padangsidimpuan telah duduk dikelas 3 SLTP. Pada tahun 2011 persentase penduduk Kota Padangsidimpuan usia 10 tahun keatas yang berpendidikan SD kebawah berjumlah sebesar 37,34 %, kemudian mereka yang memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah (SLTP, SMA/MA, Kejuruan) sebesar 53, 96%, sedangkan penduduk yang dapat menamatkan pendidikan tinggi (diploma I, II, dan diploma III, serta sarjana) sebanyak 8,61%.
II-19RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Tabel. 2.7 Persentase Tingkat Pendidikan yang di tamatkan Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Jenis Kelamin di Kota Padangsidimpuan Tahun 2011 Pendidikan Tertingi Yang Ditamatkan Persentase Laki - Laki Perempuan L + P Tidak Atau Belum pernah Sekolah 0,64 1,28 0,97 Tidak/Belum Tamat SD 13,68 16,04 14,88 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan - SD 18,6 24,42 21,58 - SLTP 25,92 19,65 22,71 - SMA/MA 23,96 23,07 23,51 - Kejuruan 9,32 6,25 7,74 - Diploma I/II 0,21 1,17 0,71 - Diploma III 1,25 2,24 1,76 - Sarjana 6,42 5,88 6,14 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan 2.3.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan data Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan bahwa perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menujukkan angka perkembangan yang tidak
II-20RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 stabil. Dimana Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2006 adalah sebesar 93,11%, pada tahun 2007 sebesar 93,40%, pada tahun 2008 sebesar 103,41% dan pada tahun 2009 sebesar 98,36%, dan terakhir pada tahun 2010 adalah sebesar 90,34%. Sementara perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk pendidikan tingkat SMP/MTs sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 secara berturut- turut adalah pada tahun 2006 sebesar 95,11%, pada tahun 2007 tercatat sebesar 96,40%, pada tahun 2008 adalah sebesar 96,40%, dan pada tahun 2009 sebesar 98,30% serta terakhir pada tahun 2010 adalah sebesar 98,31%. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk pendidikan SMA/SMK/MA secara berturut-turut mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 93,27%, 93,28%, 93,29%, 93,29% dan 94,31%. 2.3.2.1.4. Angka Partisipasi Murni Perkembangan Angka Partisipasi Murni pendidikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan angka peningkatan yang lebih baik, dimana pada tahun 2006 Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan SD/MI tercatat sebesar 67,08%, pada tahun 2007 sebesar 70,10%, pada tahun 2008 sebesar 95,20% dan pada tahun 2009 sebesar 96,14 dan terakhir pada tahun 2010 tercatat menjadi sebesar 97,12%. Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan tingkat SMP/MTs di Kota Padangsidimpuan yaitu pada tahun 2006 tercatat sebesar 63,58%, pada tahun 2007 meningkat menjadi 65,92%, pada tahun 2008 tercatat sebesar 67,46% pada tahun 2009 sebesar 69,26 dan pada tahun 2010 tercatat sebesar 71,20%.
II-21RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan tingkat SMA/SMK/MA yaitu pada tahun 2006 tercatat sebesar 69,92%, pada tahun 2007 sebesar 69,47%, pada tahun 2008 adalah sebesar 86,72%, dan pada tahun 2009 sebesar 86,56%, terakhir pada tahun 2010 tercatat sebesar 88,75%. 2.3.2.2. Kesehatan 2.3.2.2.1. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi pada tahun 2011 di Kota Padangsidimpuan adalah sebesar 35 bayi dari 3.999 kelahiran artinya ada 8,75 kematian bayi setiap 1.000 kelahiran hidup. Dilihat dari target kinerja nasional, angka kematian bayi itu adalah 23 kematian bayi setiap 1.000 kelahiran hidup. Sehingga Angka Kematian Bayi di Kota Padangsidimpuan lebih kecil dari target nasional. 2.3.2.2.2. Angka Kematian Ibu Angka Kematian ibu pada tahun 2011 di Kota Padangsidimpuan adalah sebesar 4 kematian dari 4.242 ibu bersalin. Sementara indikator Nasional adalah 225 kematian ibu dari 100.000 ibu melahirkan. 2.3.2.2.3. Angka Usia Harapan hidup Berdasarkan data BPS Kota Padangsidimpuan tahun 2011 bahwa Usia Harapan Hidup di Kota Padangsidimpuan adalah 69,72 tahun. Sementara target Nasional adalah 72 tahun pada tahun 2015. 2.3.2.2.4. Status Gizi Masyarakat Status gizi masyarakat di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2011 dilihat dari persentase Balita Gizi Buruk adalah 10 Balita dari 19.332 Balita yaitu sekitar 0,052%.
II-22RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan. 2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yakni mencakup: pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain- lain. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum, Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan telah mendirikan BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) yang merupakan sentralisasi pelayanan sistem satu pintu. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menyelenggarakan Survei Kajian tentang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum Pemerintahan Kota Padangsidimpuan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan 72,56 dengan kategori baik dan kedepan perlu untuk lebih ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal sebagaimana diharapkan. Untuk meningkatkan pelayanan umum pemerintahan yang lebih optimal Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2006 telah membangun Sistem Administrasi Pemerintahan melalui Elektronikal Goverment secara online antara lain berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA),
II-23RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMREDA) dan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Barang Daerah (SIMBADA). Selain itu sehubungan dengan upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum maka kondisi sampai dengan tahun 2010 tercatat bahwa Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk adalah sebesar 2,52 dan Rasio Linmas per 10.000 Penduduk adalah sebesar 45,65 serta Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan adalah 100%. Dari sisi pelayanan kesehatan, hingga tahun 2011 telah tersedia 9 puskesmas dan 28 puskesmas pembantu yang tersebar di 6 kecamatan. Di samping itu, terdapat 3 rumah sakit umum, 137 pos pelayanan terpadu, dan 21 Poskesdes. Dan dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi warga miskin, Pemerintah Kota Padangsidimpuan selama kurun waktu tahun 2009 – 2011 telah menyelenggarakan layanan JAMKESMAS, JAMKESDA, serta JAMPERSAL. Untuk tahun 2013 berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan No.JP.01.01/I/1864/12 Tentang penerimaan dan distribusi Kartu Jamkesmas dan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.02.04/I/1944/12 tentang petunjuk teknis pendistribusian kartu kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyediakan 46.682 kartu Jamkesmas, sedangkan masyarakat yang belum tertampung di Jamkesmas akan di tampung di Jamkesda, pada tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyediakan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) untuk mendukung program Jamkesda.
II-24RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.7. Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Masyarakat 2006 – 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Selain menambah jumlah fasilitas kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dari kurun waktu 2010 – 2011 Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga terus menambah jumlah tenaga medis baik dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, maupun bidan. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kesehatan di Kota Padangsidimpuan berjumlah 333 kemudian meningkat menjadi 361 Orang pada tahun 2011. Grafik 2.8. Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kota Padangsidimpuan 2009 - 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Puskesmas Puskesmas Pembantu Poskesdes Posyandu 2009 9 28 13 136 2010 9 29 16 136 2011 9 28 21 137 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2009 2010 2011 Column1 246 282 293 220 230 240 250 260 270 280 290 300
II-25RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Kondisi pelayanan umum kesehatan di Kota Padangsidimpuan juga dapat digambarkan dengan melihat rasio posyandu per balita, rasio puskesmas dan lain – lain. Sampai tahun 2011, Persentase Rasio Posyandu Perbalita (per 100 balita) tercatat adalah sebesar 70%, Persentase Rasio Puskesmas per jumlah penduduk 150%, dan persentase Rasio Puskesmas Pembantu adalah 74%. Kondisi SDM Kesehatan di Kota Padangsidimpuan di tahun 2011 adalah: Untuk persentase Rasio Dokter Umum adalah 26%, Persentase Rasio Dokter gigi adalah 36,8%, Persentase Rasio Bidan adalah 67,4%, Persentase Rasio Perawat adalah 42,4%, Persentase Rasio SKM adalah 31,4%, Persentase Rasio Apoteker adalah 23,5%, Persentase Asisten Apoteker adalah 88,2%. Dari sisi pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota padangsidimpuan terus melakukan perbaikan baik dari sisi infrastruktur pendidikan, maupun kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Komitmen perbaikan ini ditandai dengan: semakin besarnya anggara APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, serta semakin besarnya angka partisipasi sekolah. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Padangsidimpuan menganggarkan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp. 129.223.929.580, kemudian meningkat menjadi Rp. 151.148.340.165 pada tahun 2009, meningkat lagi menjadi Rp. 160.843.249.389 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp. 240.348.424.943.
II-26RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.9. Besaran Anggaran Pendidikan Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan 2008 -2011 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Sampai tahun 2011 angka partisipasi sekolah untuk setiap jenjang usia juga cukup baik. Usia 7 -12 tahun partisipasi sekolah mencapai sebesar 98,14%, Usia 13-15 tahun partisipasi sekolah sebesar 93-53%, Usia 16 – 18 tahun angka partisipasi sekolah mencapai sebesar 75.83%, sedangkan untuk usia 19-24 angka partisipasi sekolah sebesar 32.17%. Grafik 2.10. Persentase Partisipasi Sekolah Berdsarkan Usia Sumber : BPS Padangsidimpuan 2008 2009 2010 2011 Besaran Angaran Pendidikan 2008 - 2011 129.223.929.580 151.148.340.165 160.843.249.389 240.348.424.943 0 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 7 -12 tahun 13 -15 tahun 16 - 18 tahun 19 -24 tahun
II-27RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah pada jenjang pendidikan Tingkat SD/MI 2010 adalah 1:147, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:335, dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA adalah 1 : 235. Grafik 2.11. Rasio Ketersedian Sekolah Dengan Jumlah Murid Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Untuk Rasio Guru/Murid per Kelas untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah 1: 30, untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 1:26, dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 1 : 29. Selanjutnya kondisi Penduduk berusia > 15 tahun yang melek huruf di Kota Padangsidimpuan sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 99,56%. Sementara kondisi fasilitas pendidikan pada tahun 2010 dalam kondisi baik untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah 85%, untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 92,86%, dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 92,88%. Angka Putus Sekolah pada tahun 2012 di Kota Padangsidimpuan untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah sebesar 4,71%, untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah sebesar 6,50% dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah sebesar 7%, untuk Angka Kelulusan Sekolah pada jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah 100%, 30% 58% 12% SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA
II-28RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 99,98%, dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 99,85%. Kemudian kondisi Angka Melanjutkan Pendidikan dari jenjang pendidikan tingkat SD/MI ke jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 98% dan dari jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs ke jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 90%, selain itu kondisi jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Padangsidimpuan mencapai 89,70%, sementara Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah mencapai 38,67%. Kemudian dari sektor infrastruktur Kota, sektor ini masih membutuhkan pembenahan yang optimal pada masa yang akan datang. Sebab sampai tahun 2011, secara umum kondisi infrastruktur yang ada di Kota Padangsidimpuan masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pelayanan beberapa indikator yang masuk pada wilayah bidang pekerjaan: Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dan rusak, ketersedian air bersih, listrik, sanitasi, dan perumahan layak huni dan lain sebagainya. Tabel 2.9 Panjang Jalan Kota Padangsidimpuan Menurut Kondisi (KM) tahun 2011 Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak Berat Tidak Di Rinci Padangsidimpuan Tenggara 5,00 40,00 15,00 8,01 68,01 Padangsidimpuan Selatan 16,00 42,00 7,00 7,32 72,32 Padangsidimpuan Batunadua 5,00 30,00 32,00 8,25 75,26 Padangsidimpuan Utara 25,00 31,00 68,00 13,71 137,71 Padangsidimpuan Hutaimbaru 5,00 22,00 20,00 11,76 58,76
II-29RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Padangsidimpuan Angkola Julu 5,00 15,00 20,00 22,94 62,94 Jumlah 61,00 180,00 162,00 72,00 475,00 Sumber : Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Tabel ini menunjukan bahwa panjang jalan yang berada dalam kondisi rusak lebih banyak jika dibandingkan dengan panjang jalan yang berada dalam kondisi baik. Jika memperhatikan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Padangsidimpuan 2009 -2011, data tersebut menunjukan bahwa kondisi jalan yang rusak mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa jumlah jalan Kota Padangsidimpuan yang rusak adalah sepanjang 62,57 km, kemudian meningkat menjadi 95,16 km pada tahun 2010, meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 162,00 km. Selain itu Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk baru sebesar 0,004 Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk baru mencapai 85,80%. Demikian juga dengan panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air sampai pada tahun 2010 relatif kecil. Grafik 2.12 Kondisi Jalan Kota Padangsidimpuan 2008 -2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2012 2009 2010 2011 Jalan kondisi Baik 155,73 155,73 61 Jalan Rusak 62,57 96,16 162 Jalan Rusak Parah 0 0 72 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
II-30RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Dari sisi kertersedian air bersih, listrik, dan rumah bersanitasi sampai dengan Tahun 2010 masing – masing baru mencapai sebesar 58,75% untuk pengguna air bersih, 61,39% untuk pengguna listrik dan adalah sebesar 20,07% untuk rumah tangga bersanitasi. 2.4.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN Pelayanan Umum Pemerintah Daerah untuk kewenangan urusan pilihan antara lain adalah pelayanan umum bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan daerah. 2.4.2.1. Pertanian Sebagai Kota yang sedang mengalami perkembangan, disadari atau tidak laju pertumbuhan bidang pertanian pada PDRB Kota Padangsidimpuan cenderung mengalami fluktuatif dan mendekati kencenderungan menurun. Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa laju pertumbuhan bidang pertanian pada PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 8,58%, kemudian meningkat menjadi 10,90 % pada tahun 2010, kemudian menurun menjadi 7,32 % tahun 2011. Dari sisi produksi juga demikian, Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa total produksi padi sebesar 45.902,66 ton, kemudian menjadi menurun menjadi 44.767,86 ton pada tahun 2010, dan turun kembali menjadi 43.065,66 ton. Kondisi ini adalah satu kecenderungan yang lumrah pada Kota – Kota di Indonesia, dan Sumatera Utara Khususnya, dimana ada pergeseran struktur ekonomi di Kota, dari sektor primer (pertanian), kepada sektor sekunder (industri dan pertambangan) dan berlanjut kepada sektor tersier (perdagangan dan jasa). Situasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama semakin sempitnya lahan pertanian yang tersedia, kedua adanya pergeseran mata pencarian masyarakat dari sektor pertanian kepada sektor industri, perdagangan dan jasa, ketiga semakin berkembangnya sektor sekunder dan primer melampaui perkembangan sektor primer.
II-31RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.4.2.2. Perdagangan dan Jasa Urusan Pilihan yang perkembangannya terus mengalami peningkatan di Kota Padangsidimpuan adalah sektor jasa dan perdagangan (Tersier). Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya kontribusi sektor ini (lihat grafik 2.6) terhadap PDRB Kota Padangsidimpuan serta jumlah surat izin usaha perdagangan yeng diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag, dan Pasar Daerah Kota Padangsidimpuan pada lima tahun terakhir telah mencapai 1.049 izin usaha. Grafik 2.13 Pertumbuhan Produk Domistik Regional Bruto Sektor Tersier Sumber : Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2012 Grafik 2.14 Palayanan SIUP Kota Padangsidimpuan 2008- 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2012 0 5 10 15 2009 2010 2011 Perdagangan Hotel dan Restoran Keuangan, Persewaan Jasa/Service 0 200 400 2008 2009 2010 2011 AxisTitle 2008 2009 2010 2011 Series 1 285 211 278 275
II-32RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.4.2.3. Perindustrian Pada tahun 2011, banyaknya industri formal/informal, industri logam, industri elektro dan Anek (ILMEA) di Kota Padangsidimpuan ada sebanyak 172 industri dengan jumlah karyawan sebanyak 585 orang, selain itu sektor industri Kimia, Agro hasil hutan ada sebanyak 249 usaha dengan jumlah karyawan sebanyak 1.215 orang. Apabila digolongkan menurut jumlah tenaga kerja, banyaknya industri sedang yaitu jumlah industri dengan jumlah pekerja lebih besar atau sama dengan 20 orang, terdapat industri sedang dengan jumlah pekerja 473 orang. Yang menarik dari sektor ini adalah terletak pada perkembangan industri kecil dan menengah. Sampai tahun 2012 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa laju pertumbuhan industri kecil dan menengah memiliki trend yang positif, pada tahun 2009 tercatat bahwa jumlah industri kecil dan menengah yang berada di Kota Padangsidimpuan adalah sebanyak 203 industri dengan daya tampung tenaga kerja sebesar 1.172 orang, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 237 industri dengan daya tampung tenaga kerja sebesar 1.288 orang, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 239 industri dengan daya tampung tenaga kerja sebanyak 1.303 orang. Grafik 2.15 Perkembangan Industri Kecil Menengah Dan Daya Tampungnya Terhadap Tenaga Kerja Sumber: Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 0 500 1000 1500 2009 2010 2011 Perkembangan industri kecil menengah Daya tampung tenaga kerja
II-33RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, serta tetap terbuka persaingan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah. Dari sisi daya beli masyarakat, BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa pada tahun 2011 daya beli masyarakat Kota Padangsidimpuan mencapai Rp 500.000. Dari data pola konsumsi menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2007 – 2011, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan rata-rata adalah mencapai 43.02% sedang pengeluaran untuk makanan rata-rata adalah 56.98 %. Masih lebih besarnya proporsi belanja makanan dibanding dengan proporsi belanja bukan makan hal ini menunjukkan bahwa situasi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan masih berada dalam level yang menengah, namun demikian semakin mengecilnya perbadingan proporsi dua jenis pengeluaran tersebut dapat dijadikan indikator bahwa tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Pada tahun 2007 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa proporsi pengeluaran masyarakat untuk belanja makanan adalah sebesar 62, 39% sedangkan pengeluaran non makan sebesar 37,61%. Pada tahun 2008 proporsi untuk belanja makanan sebesar 56,92% sedangkan non makan sebesar 43,08%.
II-34RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Pada tahun 2009 pengeluaran untuk belanja makan sebesar 53,39 % sedangkan belanja non makan sebesar 45,61%. Pada tahun 2010 pengeluaran untuk belanja makan sebesar 57,85 % sedangkan belanja non makan sebesar 42,15%. Pada tahun 2011 pengeluaran untuk belanja makan sebesar 53,45 % sedangkan belanja non makan sebesar 46,55%. Grafik 2.16 Persentase Rata-rata Pengeluaran/Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 2.5.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Dari sisi fasilitas infrastruktur jalan, fasilitas infrastruktur Kota Padangsidimpuan belum bisa dikategorikan baik, sebab dari 475 km panjang jalan di Kota Padangsidimpuan 243 km atau sama dengan 49,26 % berada dalam kondisi yang rusak, bahkan 72 km diantaranya mengalami rusak berat, yang lebih menghawatirkan ternyata jumlah panjang jalan yang mengalami kerusakan in cenderung meningkat dari tahun – ketahun. Pada tahun 2008 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa terdapat 93,00 km jalan rusak di Kota Padangsidimpuan, angkat ini sempat 2007 2008 2009 2010 2011 Pengeluaran Untuk Makanan 62,39 56,92 54,39 57,83 53,45 Pengeluaran Non Makanan 37,61 43,08 45,61 42,15 46,55 0 10 20 30 40 50 60 70
II-35RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 62,16 km, namun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011, masing - masing menjadi 95,16 km, dan 234 km. Grafik 2.17 Persentase Jalan Rusak Di Kota Padangsidimpuan 2008 -2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2011 2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi Kota Padangsidimpuan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perizinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi. Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Padangsidimpuan secara umum masih dalam kendali penuh aparatur terkait. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya memunculkan permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, selama tahun 2006-2009, di wilayah Kota Padangsidimpuan tidak terjadi gangguan yang sifatnya 2008 2009 2010 2011 Series 1 93 62,57 95,16 234 0 50 100 150 200 250
II-36RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 mengarah kepada konflik berbasis SARA, anarkisme maupun separatisme, tetapi lebih kepada penanganan gangguan sosial yang merupakan tindak pidana murni: pencurian, penganiayaan, perjudian dan lain – lain yang levelnya masih berada pada batas yang normal. Sampai tahun 2011 tindakan kriminal yang dominan terjadi di Kota Padangsidimpuan adalah penganiayaan ringan yang berjumlah 157 kasus, diikuti pencurian yang melibatkan kekerasan sebanyak 100 kasus, perjudian sebanyak 76 kasus, pencurian ringan 42 kasus, perkosaan 27 kasus. Angka kriminalitas menjadi catatan penting, karena hal ini menjadi indikator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Kota Padangsidimpuan. Keberhasilan bidang ekonomi saja tidak cukup menekan angka kriminalitas, karena kriminalitas bisa lahir dari kondisi sosial budaya, seperti terjadinya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, adanya penyakit sosial, dan kurang efektifnya peran moralitas agama dalam mengawal perilaku warga. 2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Padangsidimpuan termasuk kategori baik, dimana untuk pendidikan setara SMP/MTs mencapai lebih dari 71.20 % pada 2009, Sedangkan untuk tingkat SMA/MA mencapai 88.75 %. Namun kondisi ini masih memerlukan perhatian serius mengingat program pemerintah pusat yang mulai mencanangkan pendidikan 12 tahun. Fasilitas, kualitas pendidik, serta keterjangkauan siswa terhadap biaya pendidikan harus menjadi perhatian, sekalipun selama ini Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah melakukan hal –hal tersebut seperti: melakukan program sertifikasi guru, meningkatkan anggaran pendidikan dan lain-lain. Pada sisi ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Padangsidimpuan terus mengalami peningkatan dari tahun – ketahun. Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa tingkat
II-37RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 partisipasi angkatan kerja sebesar 65,99 %, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 67,37 %, dan 69,45 % pada tahun 2011. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pekerja Kota Padangsidimpuan sudah cukup memadai, 14,99 % diantaranya sudah menamatkan perguruan tinggi (S1), 36,80 % menamatkan pendidikan SMU/kejuruan, sedangkan yang tamat SLTP sebesar 23,25 % dan SD sebesar 17,70 %. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan minimal diploma mencapai 18,51%, lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki –laki dengan ijazah yang sama yakni sebesar 12,39 %. Tabel 2.10 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan 2009, 2010 dan 2011 Di Kota Padangsidimpuan Kegiatan Utama Tahun 2009 2010 2011 Angkatan Kerja 65,99 67,37 69,45 - Bekerja 59,05 61,59 63,33 - Penganggur 6,94 5,78 6,12 Bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) 34,01 32,63 30,55 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Penduduk Usia Kerja (%) 67,42 74,50 66,02 TPAK 65,99 67,37 69,45 TPT 10,52 8,58 8,81 Sumber : Sakernas 2009 -2011
II-38RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.18 Pesentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Sumber : Sakernas 2009 -2011 Tabel 2.11 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Padangsimpuan Tahun 2010 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL (2011) 1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi 1 Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.74 2 PDRB per kapita (berlaku) (juta rupiah) 10.932.955 3 PDRB per kapita (konstan) (juta rupiah) 4.884.070 4 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%) 89.47 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tidak Sekolah/Tida k Tamat SD SD SLTP SMU/Kejuru an Sarjana Laki - laki 6,17 17,54 25,48 38,42 12,39 Perempuan 8,17 17,91 20,23 34,61 18,51 Lk.+ Perp 7,26 17,7 23,25 36,8 14,99
II-39RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 B Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Angka melek huruf (%) 98.6 2 Angka rata-rata lama sekolah (%) 9.2 Tahun 4 Angka partisipasi kasar (%) a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (%): a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket c. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 90.34 98.31 94.31 97.12 71.20 88.75 5 Angka usia harapan hidup (tahun) 72 tahun 6 Persentase balita gizi buruk (%) 3.28% 2 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.1.1 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) 98.6 2.2.2 Angka Putus Sekolah (%): a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA AngkaKelulusan (%): a. Angka Kelulusan Sekolah (APS) SD/MI 9.7 18,60 12.92 98.92 88.88
II-40RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 b. Angka Kelulusan Sekolah (APS) SMP/MTs c. Angka kelulusan Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 86.42 2.2.3 Kesehatan - Cakupan ibu Hamil K4 - Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani - Pertolongan Persalinan oleh Nakes - Cakupan Pelayanan Ibu Nifas - Cakupan Pelayanan neonatus dengan Komplikasi - Cakupan Kunjungan Bayi - Cakupan Desa/Kelurahan UCI - Cakupan Pelayanan Anak Balita - Cakupan Pemberian MP-ASI Maskin anak usia 6-24 bulan - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan - Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SD dan setingkat - Cakupan peserta KB Aktif - Cakupan penemuan penderita penyakit a. Cakupan penemuan penderita penyakit AFP pada penduduk dibawah usia 15 tahun b. Cakupan penemuan penderita penyakit pneumonia Balita c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pasien baru TB BTA+ 72% 20% 79% 74% 11% 75% 16% 78% 100% 100% 83% 70% 100% 0,8% 30% 100% 100% 27% 13% 100% 100%
II-41RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus di rujuk ke Sarana kesehatan (RS) Kab/Kota - Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam - Cakupan Desa siaga aktif 27,8% 2.2.4 Pekerjaan Umum - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) - Rasio tempat ibadah per satuan penduduk - Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%) - Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (km) 33.48 2.72 1.79 155.73 2.2.5 Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%) 58.75
II-42RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.2.6 Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 1 dok RPJPD 2005 -2025 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA 1 dok RPJMD 2008 -2013 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 1 dok RKPD Perhubungan Rasio ijin trayek 0.50 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 3 2.2.7 Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah (%) Persentase Penduduk berakses air minum/air bersih perpipaan (%) 58.75 2.2.8 Kependudukan dan catatan sipil Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%) 63.82 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%) 10.04 2.2.9 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 2.2.10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Cakupan peserta KB aktif (%) 50.23 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) 36.85
II-43RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.2.11 Ketenagakerjaan Tingkat pengangguran terbuka (%) 9.09 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 40.74 2.2.12 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Persentase koperasi aktif (%) 37.34 2.2.13 Otonomi Daerah Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2.52 Penduduk Miskin (%) 10.53 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 72.56 2.2.14 Pemberdayaan masyarakat dan desa PKK aktif (%) 100 Posyandu aktif (%) 100 2.2.15 Statistik Buku ”Kota Padangsidimpuan dalam angka” Ada Buku ”PDRB K0ta Padangsidimpuan” Ada 3 Fokus Layanan Urusan Pilihan 3.1 Komunikasi dan informatika Jumlah penyiaran radio/TV lokal 1 Jumlah surat kabar lokal Web site milik pemerintah daerah Ada Pameran/expo Ada 3.2 Pertanian Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) 15.76 3.2 Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
II-44RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 3.3 Kelautan dan perikanan Produksi perikanan (ton) 225.6 3.4 Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 24.34 3.5 Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 10.71 4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 4.1 Fokus Kemampuan ekonomi daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah) 500.000 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (rupiah) 244.433 4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (%) 58.75 4.3 Fokus Sumberdaya Manusia Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 6.14 Angka Baban ketergantungan (%) 55.03 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang Diolah
III- 1 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Pedoman Penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu merupakan aspek fundamental yang sangat penting dilakukan mengingat hasil capaian kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan di masa lalu tentunya akan sangat mempengaruhi kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 5 tahun mendatang. Dalam bagian ini telah dijelaskan berbagai dimensi kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan yang telah terlaksana selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang selanjutnya juga digunakan sebagai acuan analisis gambaran pengelolaan keuangan secara komprehensif dan penentuan proyeksi dan arah kebijakan keuangan daerah pada periode 5 tahun selanjutnya. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.1.1 Sumber Pendapatan Daerah Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 4,37 % (23,62 Milyar) dari
III- 2 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 78,03 % (421,73 Milyar) dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya sebesar 17,60 % (95,05 milyar) yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Porsi dana perimbangan daerah dari tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tercatat bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap APBD Kota Padangsidimpuan adalah sebesar 82.77%, kemudian meningkat menjadi 84.43% pada tahun 2010, dan menurun menjadi 74.93 % pada tahun 2011 selanjutnya pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 78,03 %. Fluktuasi ini ternyata diiringi dengan peningkatan jumlah porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum dapat menunjukkan adanya kemandirian daerah, karena pergeseran porsi PAD pada kurun waktu 2008 -2012 hanya berada pada kisaran 0.63%. Porsi rata-rata PAD pada setiap tahunnya masih pada level 3 % hingga 4 %. Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan memiliki kondisi yang fluktuatif serta cenderung mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Pada tahun 2008 jumlah pendapatan Kota Padangsidimpuan sebesar 369.63 milyar. Pada tahun 2009 pendapatan Kota Padangsidimpuan tercatat sebesar 385.970 milyar, kemudian menurun menjadi 375.676 milyar pada tahun 2010, dan meningkat menjadi 477.210 milyar pada tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 sebesar 540,468 Milyar. Berkurangnya pendapatan pada tahun 2010 dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan pada porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 38.510 milyar menjadi 20.662 milyar. Satu-satunya sumber pendapatan yang terus mengalami peningkatan dari tahun – ketahun, sebesar 27.23 % pertahun adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
III- 3 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Berikut disajikan secara mendetail mengenai kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan di masa lalu periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada tabel 3.1. berikut ini. Tabel.3.1 Realisasi Pendapatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-2012 Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Rata – rata Pertum buhan Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % (%) Pendapatan Asli Daerah 9.654.590.649 2.61 11.836.009.085 3.07 14.602.383.887 3.89 21.614.811.147 4.53 23.622.308.246,24 4,37 17,63 • Pajak 3.982.462.106 1.08 4.672.149.572 1.21 4.872.734.378 1.29 7.016.246.388 1.47 7.606.694.290,00 1,41 18,50 • Retribusi 3.973.012.985 1.07 4.856.760.104 2.26 5.296.025.863 1.41 6.671.578.608 1.39 7.217.324.748,65 1,34 16,36 • Pendapat an Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah 1.351.286.655 0.37 1.513.488.164 0.39 3.333.549.336 0.89 5.872.663.609 1.23 6.043.579.177,00 1,11 - • Lain2 Pendapat an Asli Daerah yang Sah 347.828.902 0.01 793.611.244 0.21 1.100.074.209 0.29 2.054.322.541 0,43 2.814.710.030,59 0,52 - Dana Perimbangan 311.753.569.675 84.34 317.026.650.863 82.13 332.671.549.194 88.55 357.577.096.924 74.93 421.732.103.830,00 78,03 6,41 • Dana Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak 24.911.771.675 6.74 24.447.460.863 6.33 26.428.984.994 7.04 23.994.089.924 5.03 32.822.219.830,00 6,07 - • Dana Alokasi Umum 257.152.798.000 69.5 7 256.538.765.000 66.46 285.580.961.200 76.02 308.014.507.000 64.54 364.923.284.000,00 67,52 - • Dana Alokasi Khusus 29.689.000.000 8.03 36.040.425.000 9.34 20.661.600.000 5.50 25.568.500.000 5.36 23.986.600.000,00 4,44 - Lain-lain Pendapatan Yang Sah 48.224.552.027 13.05 57.122.928.927 14.8 0 28.402.146.586 7.56 98.019.009.857 20.54 95.053.955.795,00 17,60 42,05 1. Pendapatan Hibah/Lain nya - 0 - 0 3.326.825.319 0.89 - 0 1.656.508.777,00 0,32 - 2. Dana Darurat - 0 - 0 - 0 - 0 0 - • Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya 13.006.803.446 3.52 10.622.374.208 2.75 7.030.584.248 1.87 8.649.698.098 1.81 5.377.228.018,00 0,99 - • Dana Penyesuaia n & otonomi kusus 35.042.590.200 9.48 38.277.993.500 9.91 11.489.137.019 3.06 77.971.928.760 16.34 48.972.403.000,00 9,06 - • Bantuan Keuangan dari Prop/ Pemda Lainya .175.158.381 0.05 8.222.561.219 0.21 6.555.600.000 1.75 11.397.384.999 2.39 39.047.816.000,00 7,22 - Pendapatan Daerah 369.632.712.351 100,00 385.985.588.875 100,00 375.676.079.667 100,00 477.210.917.928 100,00 540.468.367.871,24 100,00 8,10 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK)
III- 4 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 3.1.1.2 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kota Padangsidimpuan cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2008 hingga 2012 maka angka pertumbuhannya selalu positif. Artinya dari sisi daya tumbuh cukup baik, hanya saja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih sangat kecil. Berikut disajikan kondisi capaian PAD dan Pajak Daerah sebagai salah satu unsur utamapembentu Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangsidimpuan : Grafik 3.1. Trend Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2012. Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) 9.654.590.649 11.836.009.085 14.602.383.887 21.614.811.147 23.682.308.246 0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 PAD Retribusi Linear (PAD) Linear (Retribusi)
III- 5 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Selanjutnya penerimaan dari Pajak Daerah tumbuh rata-rata sebesar 18,50 % pertahun sedangkan Retribusi Daerah tumbuh rata-rata 16,36 % pertahun. Sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2011 masing-masing sebesar 1,47% dan 1,33 % Pada tahun 2012 (lihat tabel 3.1). Realisasi PAD pada tahun 2012 mencapai angka sebesar Rp. 23.682.308.246,24 atau 102,13 % dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 23.187.382.532,00. Realisasi penerimaan dari hampir seluruh sumber PAD telah mampu mencapai target yang telah ditentukan, termasuk pula Penerimaan Pajak Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk Pajak Daerah tercapai penerimaan sebesar Rp. 7.606.694.290,00 atau sebesar 108,7 % dari target yang ditetapkan dan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai target sebesar 100,35 %, sedangkan hasil retribusi daerah dan pendapatan lain- lain yang sah pada tahun 2012 juga telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Demikian gambaran kondisi Pendapatan Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008 hingga tahun 2012, adapun kinerja keuangan dari sisi PAD Kota Padangsidimpuan secara sustainable terus mengalami peningkatan, yakni peningkatan PAD senantiasa dibarengi peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi serta sumber PAD yang sah lainnya. Dana Perimbangan Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan Pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Kota Padangsidimpuan masih sangat besar,
III- 6 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 yakni rata-rata mencapai 81, 596 % pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padangsidimpuan dalam pendanaan daerah masih bergantung pada transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Berikut gambaran kondisi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai bentuk perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Grafik 3.2. Trend Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 hingga Tahun 2012 (Dlm. %). Sumber : Diolah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) Hingga akhir tahun anggaran 2012, realisasi penerimaan Dana Perimbangan mencapai 101,25 % atau sebesar Rp 421.732.103.830,00 Capaian realisasi untuk DAU sebesar 100,00 %, dan DAK sebesar 100,00 %, sedangkan realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 119,62 %. Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memang lebih sering tidak mencapai realisasi 100 %. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam tabel 3.1. DAU memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan. Kontribusinya rata – rata mencapai lebih dari 80% dari total Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Meski demikian perbaikan kondisi 84,34 82,13 88,55 74,93 78,03 0 20 40 60 80 100 2008 2009 2010 2011 2012
III- 7 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 kemandirian selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa trend porsi tersebut cenderung mengalami penurunan sebagaimana yang dijelaskan melalui grafik di atas. Lain-lain Pendapatan yang Sah Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Padangsidimpuan terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan Kota Padangsidimpuan mencapai 17,60 % (95,053 Milyar) pada tahun 2012 atau berkurang sebesar 2,95 % jika dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai 98,019 Milyar . Jika dilihat data dari tahun 2008 – 2012 memang ditemukan fakta bahwa perkembangan kontribusi lain –lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan mengalami trend perkembangan fluktuatif namun terus mengalami peningkatan pada jangka panjang. Pada tahun 2008 Proposi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan Kota Padangsidimpuan sebesar 13.05 %. Berikut disajikan trend perkembangan kondisi capaian pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan dari sisi lain- lain pendapatan yang sah selama selang waktu 2008 hingga tahun 2012. Grafik 3.4. Trend lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 hingga Tahun 2012. Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 48,22 57,12 28,40 98,02 95,05 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 2008 2009 2010 2011 2012 Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Milyar) Kontribusi Terhadap Pendapatan daerah (%)
III- 8 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Selanjutnya kondisi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan menjadi 14.80 % pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 menurun menjadi 7.56 %, meningkat kembali menjadi 20.54 % pada tahun 2011, dan turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2012. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Selama tahun 2008-2012, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Kota Padangsidimpuan mengalami pertumbuhan rata - rata 203 % per tahun. (lihat tabel 3.1). 3.1.1.2 Belanja Daerah Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja daerah terdiri dari: • Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. • Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal. Pada tahun 2012, belanja Kota Padangsidimpuan mencapai Rp. 527.246.070.030,00, dalam setiap tahun anggaran, proporsi belanja tidak langsung merupakan yang terbesar, yakni rata-rata mencapai 59,25 %
III- 9 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 pertahun, sedangkan proporsi belanja langsung rata-rata pertahun hanya mencapai 40,75% dari pos belanja tidak langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya dengan proporsinya terhadap belanja mencapai 59.58 %. Belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kota Padangsidimpuan. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan. Besaran belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga rata-rata pertumbuhan menjadi 16,71 % untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal hanya mengalami pertumbuhan 2.99% pertahun. Proporsi belanja barang dan jasa merupakan yang terbesar yakni mencapai 18.47% pertahun dari total Belanja Langsung, sedangkan Belanja Modal untuk pengadaan asset tetap terwujud sebesar 29,17 % pertahun dari total belanja daerah. Secara menyeluruh gambaran kinerja keuangan daerah pada sisi pembelanjaan di Kota Padangsidimpuan pada kurun waktu tahun 2008 hingga 2012 dapat dijelaskan melalui tabel 3.2 berikut ini. Tabel.3.2 Gambaran Kinerja Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008- 2012 (Dalam Milyar Rupiah) Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) 1. Belanja Tidak Langsung 177.2 175.6 99.12 210.0 206.1 98.14 255.26 243.7 95.49 292.6 286.2 97.72 340.48 329,78 (3,14) 1.1 Belanja Pegawai 170.8 169.5 99.22 198.3 196.3 99.01 247.03 235.9 95.53 283.8 278.6 98.15 319.21 314.11 (1,60) 1.2 Belanja Subsidi 777.0 776.5 99.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Belanja Hibah 0 0 0 0.797 0.625 78.38 0.250 0,250 100.00 2.793 2.497 89.40 13.68 10.45 (23,61) 1.4 Belanja Bantuan Sosial 2.9 2.9 99.96 3.202 2.9 91.85 4.626 4.4 95.45 4.258 3.7 87.11 6.48 4.7 (27,47) 1.5 Belanja 2.5 2.3 92,06 7.751 6.2 80.63 3.350 3.081 91.97 1.800 1.4 77.78 0.910 0.510 (43,96)
III- 10 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Bantuan Keuangan 1.6 Belanja Tidak Terduga 0.65 0.41 63.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0 (100,00) 2. Belanja Langsung 203.5 195.4 95.98 180.1 0.167 93.20 134.5 112.5 83.61 199.012 177.5 89.20 329,784 197.46 (40,12) 1.1 Belanja Pegawai 31.2 29.1 93.19 26.9 26.04 96.51 24.171 22.5 93.30 39.623 37.6 94.96 314,113 24.66 (92,15) 2.2 Belanja Barang Dan Jasa 101.4 96.2 94.95 90.9 83.75 92.07 69.205 62.1 89.73 71.113 64.1 90.17 85,975 74.04 (13,88) 2.3 Belanja Modal 70.9 70.0 98.74 62.1 58.05 93.41 41.209 27.8 67.62 88.2 75.776 85.84 102,209 98.758 (3,38) Jumlah Belanja 380.7 371.0 97.46 390.1 374.02 95.87 389.850 356.2 91.38 491.705 463.7 94.27 556,268 527,246 (5,22) Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) Secara umum data dan tabulasi di atas mengenai kinerja pembelanjaan Kota Padangsidimpuan selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan dinamika perkembangan yang relatif baik. Meskipun demikian terdapat penurunan dalam hal penyerapan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya pada tahun 2012. Kondisi ini tidak langsung memberikan dampak negatif bagi penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah karena secara umum trend yang dihasilkan berdasarkan ketersediaan anggaran yang menjanjikan dan mencukupi bagi daerah menyebabkan beberapa tahun ke depan segala program dan kegiatan pembangunan di Kota Padangsidimpuan tetap mendapatkan sokongan dana yang cukup strategis dari anggaran yang tersedia. 3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padangsidimpuan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian
III- 11 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA) termasuk dalam struktur pembiayaan. Adapun Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada akhir tahun 2012 terdapat pada Tabel berikut : Tabel 3.3. Gambaran Kinerja Pembiayaan Kota Padangsidimpuan Tahun 2011. N0. URAIAN ANGGARAN REALISASI KURANG/ LEBIH 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 28.827.869.132,00 28.827.869.132,89 0,89 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 28.827.869.132,00 28.827.869.132,89 0,89 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.220.279.936,00 8.397.347.289,00 (822.932.647,00) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.597.018.106,00 3.943.821.319,00 (653.196.787,00) Pembayaran Pokok Utang 4.623.261.830,00 4.453.525.970,00 (169.735.860,00) PEMBIAYAAN NETTO 19.607.589.196,00 20.430.521.843,89 822.932.647,89 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 511.444.975.399,00 525.324.762.239,48 13.879.786.840,48 Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah Kota
III- 12 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Padangsidimpuan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. 3.1.1.4. Neraca Keuangan Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau asset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub- sub rekening yang lebih terinci. Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan periode tahun 2008 – 2012 URAIAN Pertumbuhan Rata-rata Pertahun ASSET ASSET LANCAR Kas 41,13 % Investasi Jangka Pendek 0 Piutang 921,74 % Piutang Lain-lain 21,59 % Persediaan 47,96 %
III- 13 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 0,11 Investasi Permanen 0,28 ASSET TETAP Tanah 0,01 Peralatan dan Mesin 0,21 Gedung dan Bangunan 0,16 Jalan, Jaringan dan Instalasi 0,07 Asset Tetap Lainnya 0,50 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,39 Akumulasi Penyusutan 0,42 DANA CADANGAN Dana Cadangan - ASSET LAINNYA 0 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,00 Asset Tidak Berwujud 0,00 Asset Lain-lain 0,74 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (0,28) Utang Bunga - Utang Pajak - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pendapatan Diterima Dimuka - Utang Jangka Pendek Lainnya - KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Utang Luar Negeri - EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,53 Cadangan Untuk Piutang 0,43 Cadangan Untuk Persediaan 0,48
III- 14 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (0,07) Pendapatan yang Ditangguhkan 58,61 EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 0,25 Diinvestasikan Dalam Asset Tetap (0,08) Diinvestasikan Dalam Asset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) 0,74 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 0,00 EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 0,00 Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) Asset Asset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Asset terdiri dari (i) asset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) asset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) asset lainnya. Pada tahun 2008, Kota Padangsidimpuan memiliki tingkat pertumbuhan asset selama 2008-2012 tercatat 66,12 % per tahun. Yang terbesar nilainya adalah asset lancar. Asset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Disamping itu terdapat pula Asset Tetap yakni adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai asset tetap di Kota Padangsidimpuan yang tertinggi nilainya adalah asset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan. Ini merupakan kondisi awal sekaligus menjadi kekuatan yang cukup potensial bagi upaya peningkatan akses pelayanan publik bagi masyarakat maupun pihak swasta.
III- 15 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Kewajiban Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kondisi ril di Kota Padangsidimpuan saat ini tidak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Kondisi ini semakin didukung oleh semakin berkurangnya kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang semakin mengalami penurunan rata-rata sebesar 28 %. Kewajiban jangka pendek yang berupa utang jangka pendek ini menunjukkan masih adanya Perhitungan utang Pihak Ketiga. Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Padangsidimpuan pada tahun 2012 mencapai Rp 693.896.390.459,94 yang mencakup Nilai ekuitas dana yang terbesar yakni berupa ekuitas dana investasi yang diinvestasikan melalui asset tetap.
III- 16 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio dan Quick Ratio). Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Grafik 3.5. Rasio Likuiditas Keuangan Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-2012 Sumber : Neraca Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan 2008 – 2012. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan semakin menunjukkan kecendrungan yang cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh ini mengindikasikan Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka 3,40 38,21 8,52 47,24 38,25 3,09 32,90 7,53 41,61 33,02 2008 2009 2010 2011 2012 Current Ratio Quick Ratio
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD

Recomendados

Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah
Hafida Siti
 
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaPengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Instansi
 
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANGRENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
Anton Riyanto
 
Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia
Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di IndonesiaDaftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia
Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia
Putri Marlina
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Penataan Ruang
 
LAPORAN TENTANG KEPENDUDUKAN
LAPORAN TENTANG KEPENDUDUKANLAPORAN TENTANG KEPENDUDUKAN
LAPORAN TENTANG KEPENDUDUKAN
Annisa Wasistiana
 
EVALUASI CAPAIAN PROGRAM GIZI 2022.ppt
EVALUASI CAPAIAN PROGRAM GIZI 2022.pptEVALUASI CAPAIAN PROGRAM GIZI 2022.ppt
EVALUASI CAPAIAN PROGRAM GIZI 2022.ppt
HasiatiNurFitri
 
rembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptxrembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptx
WulandariDwisuci
 

Recomendados

Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah
Hafida Siti
 
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaPengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Instansi
 
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANGRENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANG
Anton Riyanto
 
Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia
Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di IndonesiaDaftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia
Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia
Putri Marlina
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Penataan Ruang
 
LAPORAN TENTANG KEPENDUDUKAN
LAPORAN TENTANG KEPENDUDUKANLAPORAN TENTANG KEPENDUDUKAN
LAPORAN TENTANG KEPENDUDUKAN
Annisa Wasistiana
 
EVALUASI CAPAIAN PROGRAM GIZI 2022.ppt
EVALUASI CAPAIAN PROGRAM GIZI 2022.pptEVALUASI CAPAIAN PROGRAM GIZI 2022.ppt
EVALUASI CAPAIAN PROGRAM GIZI 2022.ppt
HasiatiNurFitri
 
rembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptxrembuk stunting.pptx
rembuk stunting.pptx
WulandariDwisuci
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
Pedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMASPedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMAS
Joy Irman
 
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Joy Irman
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
bintang purba
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologiBab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
dandi rustandi
 
Analisis kependudukan
Analisis kependudukanAnalisis kependudukan
Analisis kependudukan
Amelia Nandya
 
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptxPPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
RimaAmalia14
 
Kampung tematik kota semarang.ppt
Kampung tematik kota semarang.pptKampung tematik kota semarang.ppt
Kampung tematik kota semarang.ppt
Wahyudi Mukti
 
Sambutan bupati wonosobo acara kunker dpr ri
Sambutan bupati wonosobo acara kunker dpr riSambutan bupati wonosobo acara kunker dpr ri
Sambutan bupati wonosobo acara kunker dpr ri
ShintaDevi11
 
Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang WilayahRencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah
manafhsb
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Sugeng Budiharsono
 
Kesehatan lingkungan dan masyarakat
Kesehatan lingkungan dan masyarakat Kesehatan lingkungan dan masyarakat
Kesehatan lingkungan dan masyarakat
Agriculture Faculty at Universitas Islam Nusantara
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Dasar-dasar Sanitasi Permukiman
Dasar-dasar Sanitasi PermukimanDasar-dasar Sanitasi Permukiman
Dasar-dasar Sanitasi Permukiman
infosanitasi
 
LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARALAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARA
muhfidzilla
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Dadang Solihin
 
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 202106 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
ShintaDevi11
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Operator Warnet Vast Raha
 
Proyeksi penduduk
Proyeksi pendudukProyeksi penduduk
Proyeksi penduduk
Gunawan Widiarto
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
manafhsb
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014
manafhsb
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Joy Irman
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologiBab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
dandi rustandi
 
Analisis kependudukan
Analisis kependudukanAnalisis kependudukan
Analisis kependudukan
Amelia Nandya
 
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptxPPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
RimaAmalia14
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Operator Warnet Vast Raha
 

La actualidad más candente (20)

Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Pedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMASPedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMAS
 
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologiBab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
 
Analisis kependudukan
Analisis kependudukanAnalisis kependudukan
Analisis kependudukan
 
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptxPPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
 
Kampung tematik kota semarang.ppt
Kampung tematik kota semarang.pptKampung tematik kota semarang.ppt
Kampung tematik kota semarang.ppt
 
Sambutan bupati wonosobo acara kunker dpr ri
Sambutan bupati wonosobo acara kunker dpr riSambutan bupati wonosobo acara kunker dpr ri
Sambutan bupati wonosobo acara kunker dpr ri
 
Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang WilayahRencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaan
 
Kesehatan lingkungan dan masyarakat
Kesehatan lingkungan dan masyarakat Kesehatan lingkungan dan masyarakat
Kesehatan lingkungan dan masyarakat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
 
Dasar-dasar Sanitasi Permukiman
Dasar-dasar Sanitasi PermukimanDasar-dasar Sanitasi Permukiman
Dasar-dasar Sanitasi Permukiman
 
LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARALAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARA
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 202106 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
 
Proyeksi penduduk
Proyeksi pendudukProyeksi penduduk
Proyeksi penduduk
 

Destacado

RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015
Pemerintah Kota Singkawang
 

Destacado (10)

Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014
 
Rekapitulasi musrenbang kecamatan tahun 2016
Rekapitulasi musrenbang kecamatan tahun 2016Rekapitulasi musrenbang kecamatan tahun 2016
Rekapitulasi musrenbang kecamatan tahun 2016
 
Indikator kesejahteraan rakyat kota padangsidimpuan 2011 2014
Indikator kesejahteraan rakyat kota padangsidimpuan 2011 2014Indikator kesejahteraan rakyat kota padangsidimpuan 2011 2014
Indikator kesejahteraan rakyat kota padangsidimpuan 2011 2014
 
Profile kota padangsidimpuan 2015
Profile kota padangsidimpuan 2015Profile kota padangsidimpuan 2015
Profile kota padangsidimpuan 2015
 
RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
 

Similar a RPJMD

Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

Similar a RPJMD (20)

Iku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaIku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogja
 
Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017
 
Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
 
Rencana Kerja (RENJA) RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018
Rencana Kerja (RENJA) RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018Rencana Kerja (RENJA) RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018
Rencana Kerja (RENJA) RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018
 
rencana strategis dinas syariat islam kabupaten bener merriah tahun 2023-2026
rencana strategis dinas syariat islam kabupaten bener merriah tahun 2023-2026rencana strategis dinas syariat islam kabupaten bener merriah tahun 2023-2026
rencana strategis dinas syariat islam kabupaten bener merriah tahun 2023-2026
 
Rencana stratejik
Rencana stratejikRencana stratejik
Rencana stratejik
 
Rencana stratejik
Rencana stratejikRencana stratejik
Rencana stratejik
 
Rencana stratejik
Rencana stratejikRencana stratejik
Rencana stratejik
 
2- RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2021.pdf
2- RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2021.pdf2- RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2021.pdf
2- RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2021.pdf
 
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariIsi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
 
Info Jadwal Bimtek Nasional
Info Jadwal Bimtek NasionalInfo Jadwal Bimtek Nasional
Info Jadwal Bimtek Nasional
 
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021
 
RPJPD
RPJPDRPJPD
RPJPD
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019
 

Más de manafhsb

Más de manafhsb (8)

Koordinasi Kegiatan Pendampingan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Regional VIII
Koordinasi Kegiatan Pendampingan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Regional VIII Koordinasi Kegiatan Pendampingan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Regional VIII
Koordinasi Kegiatan Pendampingan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Regional VIII
 
RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015
 
RPM YUM RPMForge EPEL
RPM YUM RPMForge EPELRPM YUM RPMForge EPEL
RPM YUM RPMForge EPEL
 
Install dan konfigurasi snort di linux debian/Ubuntu
Install dan konfigurasi snort di linux debian/UbuntuInstall dan konfigurasi snort di linux debian/Ubuntu
Install dan konfigurasi snort di linux debian/Ubuntu
 
Installasi freebsd 10
Installasi freebsd 10Installasi freebsd 10
Installasi freebsd 10
 
Cara install apache, mysql, php, dan phpmyadmin pada freebsd 10
Cara install apache, mysql, php, dan phpmyadmin pada freebsd 10Cara install apache, mysql, php, dan phpmyadmin pada freebsd 10
Cara install apache, mysql, php, dan phpmyadmin pada freebsd 10
 
Tutorial konfigurasi dasar ipfire
Tutorial konfigurasi dasar ipfireTutorial konfigurasi dasar ipfire
Tutorial konfigurasi dasar ipfire
 
Data kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanData kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuan
 

Último

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
ngrecopemdes
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
pikipardede1
 

Último (8)

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

RPJMD

  • 1. i DAFTAR ISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH Daftar Isi ................................................................... i BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................ I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ...................................... I-2 1.3. Hubungan Antar Dokumen ..................................... I-4 1.4. Sistematika Penulisan ............................................. I-9 1.5. Maksud dan Tujuan ................................................ I-10 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Daerau ............................................ II-1 2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .......................... II-11 2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial ..................................... II-17 2.4. Aspek Pelayanan Umum .......................................... II-22 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................... III-1 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan.............................. III-19 3.3. Kerangka Pendanaan ............................................... III-20 BAB IV ANALISIS PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Padangsidimpuan IV-1 4.2. Isu-Isu Strategis ....................................................... IV-10 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Pembangunan ................................................... V-1 5.2. Misi Pembangunan .................................................. V-4 5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ......................... V-5
  • 2. ii BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi Umum ........................................................ VI-1 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan .................................... VI-3 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN DAERAH 10.1 Keadaan Transisi ..................................................... X-1 10.2 Kaidah Pelaksanaan ................................................ X- 1 BAB XI PENUTUP
  • 3. I-1RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR …….. TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 - 2017 BAB I PENDAHULUAN 1. 1 LATAR BELAKANG RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017 merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012. Dokumen RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017 merupakan tahapan lima (5) tahun dalam rangka mewujudkan Visi dari RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025, yaitu Padangsidimpuan yang sejahtera, agamais, berdaya saing, berbudaya sebagai Kota Pusat Pendidikan, Perdagangan Barang Dan Jasa Terdepan Di Pantai Barat Sumatera Utara. RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 merupakan
  • 4. I-2RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 pedoman bagi Penyusunan Renstra SKPD dan RKPD setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2013-2017 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi Masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung Aspirasi Pemangku kepentingan dan stakeholder Pembangunan lainnya. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan idiil dalam Penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Daerah yaitu: 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
  • 5. I-3RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
  • 6. I-4RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dalam sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, khususnya dalam menjalankan Agenda Pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai Dokumen Perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 1.3.1 RPJMD dan RPJPD Kota Padangsidimpuan RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 merupakan Rencana Pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Padangsidimpuan 2005-2025. Oleh sebab itu, Penyusunan RPJMD selain memuat Visi, Misi dan Program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Periode 2013-2017, harus berpedoman pada RPJPD Kota Padangsidimpuan. Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan 2005 – 2025, dengan Visi Padangsidimpuan yang sejahtera, agamais, berdaya saing, berbudaya sebagai Kota Pusat Pendidikan, Perdagangan Barang dan Jasa terdepan di Pantai Barat Sumatera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan Daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap ketiga RPJMD Kota Padangsidimpuan yang dimuat di dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan, fokus Pembangunan di arahkan pada Pendidikan, Perdagangan, Kota Jasa, Kota
  • 7. I-5RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Pariwisata, mewujudkan Masyarakat yang sehat, tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan hukum, Pemerataan Pembangunan, dan sarana prasarana yang memadai, Kota yang Asri dan Lestari, Kota yang tentram, tertib, damai dan bersatu, Kota yang agamais, dan Kota yang berdaya saing. Fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas Pembangunan Kota Padangsidimpuan yang konsisten menuju terwujudnya Visi dan Misi pembangunan Kota Padangsidimpuan 2005-2025. Gambar I Hubungan RPJPD dan RPJMD Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun I Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun II Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun III Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun IV Sasaran Pembangunan 5 Tahun I Sasaran Pembangunan 5 Tahun II Sasaran Pembangunan 5 Tahun III Sasaran Pembangunan 5 Tahun IV 1.3.2. RPJMD dan RTRW Kota Padangsidimpuan Penyusunan RPJMD 2013 – 2017, juga harus berpedoman pada berbagai pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Padangsidimpuan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi Program RPJPD VISI DAN MISI 20 TAHUN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN RPJMD I RPJMD II RPJMD III RPJMD IV
  • 8. I-6RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Padangsidimpuan. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan Perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berazaskan kelestarian lingkungan menuju Pembangunan yang berkelanjutan. Dari Pembagian Kawasan Lindung dan Budidaya yang juga bereratan dengan topografi dan pola ruang wilayah, Kota Padangsidimpuan bisa dibagi dalam dua pola ruang yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung Kota Padangsidimpuan meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam dan cagar budaya, kawasan Lindung Geologi, Kawasan Rawan Bencana Alam, kawasan ruang terbuka hijau. Sedangkan Kawasan Budidaya Kota Padangsidimpuan meliputi kawasan peruntukan Perumahan, kawasan peruntukan Perdagangan dan Jasa, kawasan peruntukan Perkantoran, kawasan peruntukan Industri, kawasan peruntukan Pariwisata, kawasan peruntukan kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan Pertanian, kawasan peruntukan Perikanan, kawasan peruntukan Hutan produksi, kawasan peruntukan Pertahanan keamanan, kawasan peruntukan Pendidikan, kawasan peruntukan Peribadatan dan ruang evakuasi Bencana. 1.3.3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) RPJMD menjadi pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan Penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program dan Kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu 5
  • 9. I-7RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi Perencanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik. Gambar 2 Hubungan antara RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD 1.3.4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu Dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Renja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan secara berjenjang Walikota Kepala SKPD Visi/Misi Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemda Program Prioritas Visi Misi Tujuan/ Sasaran Program Prioritas Kegiatan Prioritas RPJMD Renstra SKPD
  • 10. I-8RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Gambar 3 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1.3.5. RPJMN dan RPJMD Kota Padangsidimpuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 merupakan Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RPJMN 2010 – 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam melaksanakan Pembangunan. RPJMD Penyelenggaraan Urusan Indikator Kinerja Daerah VISI DAN MISI 5 TAHUN TUJUAN DAN SASARAN 5 TAHUN Sasaran Tahun I Sasaran Tahun II Sasaran Tahun III Sasaran Tahun IV Sasaran Tahun V Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Program Pembangun an Daerah Program Pembangun an Daerah Program Pembangun an Daerah Program Pembangun an Daerah Program Pembangun an Daerah RKPD Tahun 1 RKPD Tahun 2 RKPD Tahun 3 RKPD Tahun 4 RKPD Tahun 5
  • 11. I-9RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Visi RPJMN 2010 – 2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu : 1) Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar-pilar Demokrasi, 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017 dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI PENUTUP
  • 12. I-10RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1 Maksud Penyusunan RPJMD Tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota 2013-2017 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder Pembangunan di Kota Padangsidimpuan. Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan Penentuan Program Daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang Kota Padangsidimpuan secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah dapat terjaga yang pada gilirannya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Renstra SKPD yang sejalan dengan Visi Dan Misi Walikota Kota Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan setiap tahap Pembangunan secara periodik tahunan, selama 5 (lima) tahun baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, maupun Pengawasan.
  • 13. I-11RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 1.5.2 Tujuan Tujuan disusunnya RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 adalah: 1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pembangunan serta Program Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan ke dalam arah kebijakan dan Program Pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2013 - 2017; 2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dalam menentukan prioritas program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Padangsidimpuan dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi Sumatera Utara; 3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya. 4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan; 5. Untuk meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang dilakukan dan pemerataan hasil-hasil Pembangunan. 6. Menciptakan tata Pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan Pembangunan yang berkelanjutan; 7. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan Pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat. 8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta pengelolaannya.
  • 14. II-1RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. KONDISI UMUM DAERAH 2.1.1. GEOGRAFI Secara Geografis Kota Padangsidimpuan terletak diantara 1o8’00’’ - 1o28’00’’ LU dan 99o13’00’’ - 99o20’00’’ BT dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter diatas permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola dan Kec. Angkola Selatan), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat/Kecamatan Angkola Selatan) dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur). Peta Administrasi Kota Padangsidimpuan
  • 15. II-2RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 146,85 km2 yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 37,74 km2 atau sekitar 25,88 persen dari luas total Padangsidimpuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan luas 28,18 km2 atau sekitar 19,32 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 27,69 km2 atau sekitar 18,99 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan luas 22,34 km2 atau sekitar 15,32 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan luas 15,81 km2 atau sekitar 10,84 persen, sedangkan Kecamatan Padangsidimpuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,09 km2 atau sekitar 9,66 persen. Grafik 2.1 Persentasi Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Kecamatan Sumber: Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2011
  • 16. II-3RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Sampai tahun 2012 Kota Padangsidimpuan memiliki 79 desa/kelurahan serta 265 satuan lingkungan, dan didiami oleh + 193.322 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 1.316 jiwa/km². Tabel.2.1 Luas Daerah Dan Banyaknya Desa Keluarahan Di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Luas /Area (KM²) Banyak Desa Kelurahan Banyaknya Satuan Lingkungan Padangsidimpuan Tenggara 27,69 18 38 Padangsidimpuan Selatan 15,81 12 62 Padangsidimpuan Batunadua 37,74 15 44 Padangsidimpuan Utara 14,09 16 51 Padangsidimpuan Hutaimbaru 22,34 10 41 Padangsidimpuan Angkola Julu 28,18 8 29 Jumlah 146,85 79 265 Sumber: Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 2.1.2. TOPOGRAFI Kondisi fisik Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Kota Padangsidimpuan sangat beragam mulai dari datar, bergelombang hingga curam. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : A. Wilayah yang relatif datar hingga landai dengan kemiringan lereng berkisar 0-8 % terdapat seluas ± 4.915,70 Ha atau 33 % dari luas total wilayah Kota. Wilayah ini pada umumnya terdapat pada bagian tengah Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan.
  • 17. II-4RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 B. Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 8 – 15 % terdapat 2.706,56 Ha atau 18 % dari luas total Wilayah Kota, yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. C. Wilayah yang curam dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 – 25 % terdapat 3 .174,76 Ha atau 22 % dari luas total Wilayah Kota, yang terdapat pada bagian Utara Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Padangsidimpuan Angkola Julu. D. Wilayah yang sangat curam dengan kemiringan 25 – 40 % terdapat seluas 2.424 Ha atau 17 % dari luas total Kota. Daerah ini umumnya terdapat pada bagian Timur dan Selatan Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Tenggara. E. Wilayah yang terjal dengan kemiringan di atas 40 % terdapat seluas 1.464,66 Ha atau 10 % dari luas total Wilayah Kota. Daerah ini merupakan gunung – gunung yang terdapat pada pinggiran dan tengah Kota. 2.1.3 Iklim dan Hidrologi Kota Padangsidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis. Secara umum, Kota Padangsidimpuan memiliki iklim yang sedang dengan suhu berkisar 22,5° C sampai dengan 24° C. Sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya, Kota Padangsidimpuan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada Bulan September sampai dengan Bulan Pebruari, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba (BPS Kota Padangsidimpuan, Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2012).
  • 18. II-5RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Disamping itu di Kota Padangsidimpuan terdapat 11 (sebelas) sungai dan anak sungai yang tergolong sedang. Masyarakat di Kota Padangsidimpuan masih banyak yang menggunakan sungai-sungai tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari, selain itu digunakan juga untuk pengairan sawah dan perikanan, yaitu :  Sungai Batang Angkola, dengan panjang 25 Km, Sungai Batang Kumal, dengan panjang 11 Km, Sungai Batang Ayumi, dengan panjang 16 Km, Sungai Batang Aek Rokkare, dengan panjang 5 Km. Sungai Aek Sipogas, dengan panjang 6 Km, Sungai Aek Tolping, dengan panjang 3 Km, Sungai Aek Silangkitang, dengan panjang 2 Km, Sungai Aek Ratta, dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Silandit, dengan panjang 3 Km, Sungai Aek Tuhul, dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Mompang, dengan panjang 6 Km. 2.1.4. KONDISI DEMOGRAFIS Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan pada pertengahan tahun 2011 diperkirakan berjumlah 193.322 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 146,85 km² maka kepadatan penduduknya mencapai 1.316 jiwa/km². Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya yang mencapai 4.232 jiwa/km² disusul oleh Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang mencapai 3.886 jiwa/km². Jumlah rumah tangga di Kota Padangsidimpuan adalah 43.592 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,43 orang. Jumlah rumah tangga paling banyak berada di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu 13.850 rumah tangga sedangkan jumlah rumah tangga paling sedikit berada di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu yaitu 1.701 rumah tangga.
  • 19. II-6RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Sex Ratio antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan Kota Padangsidimpuan mencapai sebesar 95,32 persen. Hal tersebut berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki sekitar 4,68 persen. Penduduk Kota Padangsidimpuan sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yaitu sebanyak 149.383 jiwa sedangkan yang tinggal di pedesaan sebanyak 43.939 jiwa. Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Kota Padangsidimpuan 2011 NO Kecamatan Luas Wilayah (KM²) Jumlah Penduduk Kepadatan Rata-rata (Per KM²) 1 Padangsidimpuan Tenggara 27,69 30 401 1 098 2 Padangsidimpuan Selatan 15,81 61 448 3 886 3 Padangsidimpuan Batunadua 37,74 18 869 487 4 Padangsidimpuan Utara 14,09 59 623 4 232 5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 22,34 15 431 691 6 Padangsidimpuan Angkola Julu 28,18 7 550 2 504 Jumlah 146,85 193 322 1 316 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012
  • 20. II-7RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio 2011 No Kecamatan Penduduk Sex RasioLaki-Laki Perempuan Total 1 Padangsidimpuan Tenggara 4.674 15.727 30.401 93,30 2 Padangsidimpuan Selatan 30. 315 31.131 61.446 97,38 3 Padangsidimpuan Batunadua 9.421 9.448 18.869 99,71 4 Padangsidimpuan Utara 28.634 30.989 59.623 92,40 5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 7.587 7.846 15.433 96,70 6 Padangsidimpuan Angkola Julu 3.716 3.834 7.550 96,92 Jumlah 94.347 98.975 193.322 95,32 Sumber: Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan dari tahun 2007 – 2011 jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan terus mengalami peningkatan. Tahun 2007 penduduk Kota padangsidimpuan tercatat sebesar 185. 132 jiwa, kemudian meningkat menjadi 188.499 jiwa tahun 2008, meningkat menjadi 191.912 jiwa pada tahun 2009, meningkat menjadi 191.531 pada tahun 2010, begitu juga pada tahun 2011 berjumlah 193. 322 jiwa.
  • 21. II-8RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan 2007 – 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Untuk melihat profil penduduk Kota Padangsidimpuan selain dapat dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, juga dapat dilihat dari komposisi usia, lapangan usaha dan pendidikan. Dari sisi usia, penduduk Kota Padangsidimpuan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: kelompok (a) kelompok umur muda yakni kelompok umur 0 – 14 tahun. Kedua kelompok umur produktif, yakni kelompok umur 15 – 64 tahun. Ketiga kelompok umur tua, yakni kelompok umur diatas 65 tahun. Grafik 2.3 Komposi Penduduk Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Usia Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 180.000 182.000 184.000 186.000 188.000 190.000 192.000 194.000 2007 2008 2009 2010 2011 0 - 14 15 - 64 65 +
  • 22. II-9RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, penduduk Kota Padangsidimpuan tergolong struktur umur muda yang mulai bergerak ke struktur umur tua. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk berumur muda (dibawah 15 tahun) sebesar 32,33 persen. Namun penduduk berumur 65 tahun keatas lebih dari 3 persen (3.17 persen). Data ini menyampaikan pesan bahwa pada masa yang akan datang peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, pengembangan lapangan usaha, dan peningkatan layanan sosial adalah satu keniscayaan yang harus sesegera mungkin disediakan oleh pemerintah. Ukuran lain yang dapat dilihat dan berkaitan dengan komposisi umur adalah angka ketergantungan (dependency rasio) yaitu beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang berusia produktif (15 -64 tahun) secara ekonomi dalam menanggung penduduk yang tidak produktif (usia 0 -14 tahun dan 65 tahun keatas. Tabel 2.4 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kota Padangsidimpuan 2011 NO Uraian Padangsidimpuan Sumatera Utara 1 Angka Beban Tanggungan Anak 50.12 51.67 2 Angka Beban Tanggungan Tua 4.92 6.18 Jumlah 55.03 57.85 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Pada tahun 2011 angka beban ketergantungan Kota Padangsidimpuan diperkirakan 55,03 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk produktif di Kota Padangsidimpuan harus menanggung sekitar 55 – 56 orang penduduk tidak produktif. Sekalipun angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan angka beban ketergantungan Provinsi Sumatera Utara, namun jelas hal ini adalah sebuah permasalahan yang harus menjadi perhatian karena
  • 23. II-10RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 permasalahan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan baik kesehatan, pendidikan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari lapangan usaha, 23,10 persen penduduk usia produktif di Kota Padangsidimpuan bekerja pada sektor pertanian. 55,52 persen bekerja pada sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa kemasyarakatan. Sedangkan sisanya bekerja pada bidang industri pengolahan, bangunan, pertambangan, dan lain-lain. Seperti yang tertera pada table 2.5 Tabel. 2.5 Persentasi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha 2011 Lapangan Usaha Laki - Laki Perempuan Laki- laki + Perempuan Petanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan 25,16 20,31 23,10 Pertambangan dan Penggalian 1,28 0,00 0,74 Industri Pengolahan 3,34 4,82 3,97 Listrik, Gas, Air Minum 0,00 0,29 0,12 Bangunan 8,34 0,71 5,10 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 23,80 40,49 30,88 Pengangkutan dan Komunikasi 14,80 1,04 8,96 Jasa Kemasyarakatan 21,06 30,20 24,94 Sumber : Kota Padangsidimpun Dalam Angka 2012 Jika dilihat komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut, persentase penduduk yang beragama Islam sebesar 90,22 persen, khatolik sebesar 0,46 persen, kristen lainnya sebesar 8,97 persen, dan Budha sebesar 0,35 persen.
  • 24. II-11RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.4 Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Agama Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 2.2. KONDISI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan, pemerataan ekonomi serta kesejahteraan di bidang sosial. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang lazim diukur dengan PDRB. Secara umum PDRB Kota Padangsidimpuan tahun 2009 sebesar Rp. 884 655,59, kemudian meningkat menjadi Rp 936 051,04 pada tahun 2010, dan meningkat kembali menjadi Rp. 992 128,47 tahun 2011. Islam Katolik Protestan Budha
  • 25. II-12RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.5 Pertumbuhan PDRB Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 – 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Berdasarkan struktur ekonomi 2009 - 2011, potensi unggulan daerah Kota Padangsidimpuan berada pada sektor tersier, Sektor yang meliputi subsektor perdagangan, hotel dan restoran, dan subsektor jasa ini menyumbang rata – rata sebesar 67,89 dari PDRB Kota Padangsidimpuan Sektor Sekunder yang memberikan kontribusi rata – rata sebesar 17,27 persen pertahun. Sedangkan sektor Primer memberikan kontribusi rata- rata 14,83 persen pertahun. Grafik 2.6 Distribusi PDRB Kota Padangsidimpuan Menurut Sektor Tahun 2009 – 2011, atas dasar harga konstan tahun 2000 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 2009 2010 2011 PDRB Berdasarkan Harga Konstan 884655,59 936051,04 992128,47 PDRB Berdasarkan Harga Berlaku 1900038,86 2099893,71 2304043,13 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 NilaiPDRB(JutaanRP 2009 2010 2011 Primer 14,99 14,89 14,61 Sekunder 17,47 17,17 17,15 Tersier 67,51 67,94 68,24 0 20 40 60 80 100 120
  • 26. II-13RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Selama kurun waktu 2009 – 2011 sektor tersier terus mengalami peningkatan, tahun 2007 kontribusi sektor tersier pada PDRB Kota Padangsidimpuan mencapai 67,51 persen, kemudian meningkat menjadi 67,94 persen pada tahun 2010, dan 68,24 persen pada tahun 2011. Perkembangan tersebut merupakan kecenderungan yang lazim terjadi pada berbagai Kota di Indonesia umumnya, dan Sumatera Utara khususnya, namun bisa menimbulkan permasalahan jika tidak diantisipasi berbagai hal berikut ini, yaitu Pertama, kesiapan infrastruktur Kota Padangsidimpuan dalam mengantisipasi perkembangan sektor ini, karena dampaknya cukup besar, seperti terhadap konsentrasi penduduk, kelancaran lalu lintas, sampah, dan lain sebagainya. Kedua seberapa besar peran mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan dalam sektor ini, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi sebagian kecil penduduk saja Ketiga, terwujudnya Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di kemudian hari, seharusnya juga dapat mengangkat dan berdampak positif bagi sektor lainnya, dan bukan sebaliknya. Adapun sektor primer (pertanian), selama kurun waktu 2009 hingga 2011 mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2009 sektor ini masih memberikan peran 14,99 persen maka di tahun 2010 sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 14,89 persen, dan turun kembali menjadi 14, 61 persen pada tahun 2011. Semakin menurunnya peran sektor ini lebih disebabkan pada semakin menyempitnya lahan untuk pertanian, beralihnya pekerjaan masyarakat pada sektor lainnya, khususnya perdagangan dan jasa (lihat Tabel 2.5). Namun demikian, secara kualitatif beberapa produk pertanian Kota Padangsidimpuan memiliki keunggulan komparatif, yaitu Salak, Kolangkaling, dan ubi kayu. 2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kesetabilan dan pertumbuhan yang baik pula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,
  • 27. II-14RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan mengalami pasang surut (fluktuatif) yang disebabkan oleh dampak eksternal. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan mencapai 5,49 %, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi 16,18%, tetapi mengalami penurunan menjadi 6,09% pada tahun 2008, turun kembali menjadi 5,83 % pada tahun 2009, kemudian turun kembali pada tahun 2010 menjadi 5,74 %. Dari data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Padangsidimpuan sektor yang paling tinggi menyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Salak ini adalah sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 10,62%, urutan kedua sektor bangunan mencapai 9,44% per tahun, urutan ketiga sektor jasa yang mencapai 7,14% per tahun. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2009 -2010 juga dipengaruhi stagnasi sektor ini : sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan, sektor jasa dan perdagangan. Oleh karenanya langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang adalah meningkatkan potensi sektor perdagangan, jasa-jasa seperti jasa keuangan dan service, perhatian pada sektor pariwisata dan lain sebagainya. Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan 2006 -2010 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan 2006 2007 2008 2009 2010 Series 1 5,49 16,18 6,09 5,83 5,74 0 5 10 15 20
  • 28. II-15RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.2.1.3 PDRB Per Kapita PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator makro tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita daerah Kota Padangsidimpuan, maka semakin tinggi kemampuan dan kesejahteraan di Kota Padangsidimpuan. Menurut harga berlaku PDRB per kapita penduduk Kota Padangsidimpuan setiap tahunnya mengalami cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik kendatipun masih dibawah angka PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2008 PDRB perkapita Kota Padangsdimpuan mencapi Rp. 9,70 juta, pada tahun 2009 naik menjadi Rp. 10,39 juta, akan tetapi pada tahun 2010 menurun menjadi Rp. 10,04 juta. Untuk perkembangan Angka PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara secara berturut-turut adalah pada tahun 2006 sebesar Rp. 12,68 juta, pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 14,17 juta, pada tahun 2008 sebesar Rp. 16,4 juta, pada tahun 2009 menjadi Rp. 17,84 juta dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi Rp. 19,99 juta. Grafik 2.7 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Padangsidimpuan 2008 – 2010 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang diolah. 9,7 10,39 10,04 16,04 17,84 19,99 0 5 10 15 20 25 2008 2009 2010 Padangsidimpuan Sumatera Utara
  • 29. II-16RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.2.1.3 Tingkat Inflasi Pada dasarnya inflasi di suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi atau kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai ilustrasi, kecenderungan naiknya hampir semua harga selama periode tertentu (inflasi), salah satunya didorong oleh meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini tentunya sangat baik bagi tumbuhnya produksi masyarakat lainnya. Sebaliknya tidak adanya kecenderungan naiknya harga, dapat berarti lesunya kegiatan perekonomian, karena rendahnya permintaan masyarakat. Namun demikian, perlu juga diwaspadai bahwa inflasi yang terlalu tinggi, akan mendorong kegiatan perekonomian menjadi tidak terkendali, sehingga besaran kecenderungan kenaikan harga tersebut juga perlu dikendalikan. Berdasarkan data dan informasi BPS Kota Padangsidimpuan, perkembangan tingkat inflasi di Daerah Kota Padangsidimpuan sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 menunjukkan angka yang tidak stabil. Dimana pada Tahun 2006 tingkat inflasi di Kota Padangsidimpuan tercatat sebesar 10,2% , dan pada Tahun 2007 turun menjadi 5,87%, meningkat menjadi 12,34% pada tahun 2008, turun kembali menjadi 1,87 pada tahun 2009, serta pada Tahun 2010 memingkat kembali menjadi 7,42%, tingkat Inflasi Daerah Kota Padangsidimpuan yaitu sebesar 7,42% pada Tahun 2010 kondisinya masih dibawah Angka Inflasi pada Tingkat Sumatera Utara pada Tahun yang sama yaitu sebesar 8,00%. Besarnya Inflasi pada tahun 2008 yakni mencapai 12,34 %, selain dipengaruhi oleh krisis keuangan global, juga dipengaruhi oleh inflasi harga yang diatur pemerintah dan bahan makanan yang bergejolak.
  • 30. II-17RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.8 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Padangsidimpuan 2008 – 2010 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang diolah. 2.3.1. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.3.2.1. Pendidikan Beberapa indikator yang biasa dijadikan sebagai ukuran perkembangan pendidikan di suatu daerah antara lain meliputi Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Murni, Angka Pendidikan Yang Ditamatkan dan Lain-lain. 2.3.2.1.1. Angka Melek Huruf Keberhasilan program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dinilai dari tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Tingkat buta huruf dapat juga dijadikan indikator pemerataan pendidikan masyarakat. Kemampuan membaca dan 2006 2007 2008 2009 2010 Padangsidimpuan 10,2 5,87 12,34 1,87 7,42 Sumatera Utara 6,11 6,6 10,72 2,61 8 Nasional 6,6 6,59 11,06 2,78 6,96 0 2 4 6 8 10 12 14
  • 31. II-18RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan. Tabel. 2.6 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Buta Huruf di Kota Padangsidimpuan dan Sumatera Utara 2011 Wilayah Persentase Laki - Laki Perempuan L + P Padangsidimpuan 1,40 1,39 1,40 Sumatera Utara 1,66 4,05 2,85 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan 2.3.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendidikan Yang di Tamatkan Angka rata-rata lama sekolah di Kota Padangsidimpuan dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan walaupun masih dibawah angka rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Utara. Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2006 adalah 8,3 tahun, tahun 2007 adalah 8,4 tahun, pada tahun 2008 adalah 8,6 tahun, pada tahun 2009 adalah 9,0 tahun dan terakhir pada tahun 2010 meningkat menjadi 9,2 tahun, artinya rata-rata penduduk dewasa di Kota Padangsidimpuan telah duduk dikelas 3 SLTP. Pada tahun 2011 persentase penduduk Kota Padangsidimpuan usia 10 tahun keatas yang berpendidikan SD kebawah berjumlah sebesar 37,34 %, kemudian mereka yang memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah (SLTP, SMA/MA, Kejuruan) sebesar 53, 96%, sedangkan penduduk yang dapat menamatkan pendidikan tinggi (diploma I, II, dan diploma III, serta sarjana) sebanyak 8,61%.
  • 32. II-19RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Tabel. 2.7 Persentase Tingkat Pendidikan yang di tamatkan Penduduk 10 Tahun keatas Menurut Jenis Kelamin di Kota Padangsidimpuan Tahun 2011 Pendidikan Tertingi Yang Ditamatkan Persentase Laki - Laki Perempuan L + P Tidak Atau Belum pernah Sekolah 0,64 1,28 0,97 Tidak/Belum Tamat SD 13,68 16,04 14,88 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan - SD 18,6 24,42 21,58 - SLTP 25,92 19,65 22,71 - SMA/MA 23,96 23,07 23,51 - Kejuruan 9,32 6,25 7,74 - Diploma I/II 0,21 1,17 0,71 - Diploma III 1,25 2,24 1,76 - Sarjana 6,42 5,88 6,14 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan 2.3.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan data Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan bahwa perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menujukkan angka perkembangan yang tidak
  • 33. II-20RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 stabil. Dimana Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2006 adalah sebesar 93,11%, pada tahun 2007 sebesar 93,40%, pada tahun 2008 sebesar 103,41% dan pada tahun 2009 sebesar 98,36%, dan terakhir pada tahun 2010 adalah sebesar 90,34%. Sementara perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk pendidikan tingkat SMP/MTs sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 secara berturut- turut adalah pada tahun 2006 sebesar 95,11%, pada tahun 2007 tercatat sebesar 96,40%, pada tahun 2008 adalah sebesar 96,40%, dan pada tahun 2009 sebesar 98,30% serta terakhir pada tahun 2010 adalah sebesar 98,31%. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk pendidikan SMA/SMK/MA secara berturut-turut mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 93,27%, 93,28%, 93,29%, 93,29% dan 94,31%. 2.3.2.1.4. Angka Partisipasi Murni Perkembangan Angka Partisipasi Murni pendidikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan angka peningkatan yang lebih baik, dimana pada tahun 2006 Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan SD/MI tercatat sebesar 67,08%, pada tahun 2007 sebesar 70,10%, pada tahun 2008 sebesar 95,20% dan pada tahun 2009 sebesar 96,14 dan terakhir pada tahun 2010 tercatat menjadi sebesar 97,12%. Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan tingkat SMP/MTs di Kota Padangsidimpuan yaitu pada tahun 2006 tercatat sebesar 63,58%, pada tahun 2007 meningkat menjadi 65,92%, pada tahun 2008 tercatat sebesar 67,46% pada tahun 2009 sebesar 69,26 dan pada tahun 2010 tercatat sebesar 71,20%.
  • 34. II-21RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan tingkat SMA/SMK/MA yaitu pada tahun 2006 tercatat sebesar 69,92%, pada tahun 2007 sebesar 69,47%, pada tahun 2008 adalah sebesar 86,72%, dan pada tahun 2009 sebesar 86,56%, terakhir pada tahun 2010 tercatat sebesar 88,75%. 2.3.2.2. Kesehatan 2.3.2.2.1. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi pada tahun 2011 di Kota Padangsidimpuan adalah sebesar 35 bayi dari 3.999 kelahiran artinya ada 8,75 kematian bayi setiap 1.000 kelahiran hidup. Dilihat dari target kinerja nasional, angka kematian bayi itu adalah 23 kematian bayi setiap 1.000 kelahiran hidup. Sehingga Angka Kematian Bayi di Kota Padangsidimpuan lebih kecil dari target nasional. 2.3.2.2.2. Angka Kematian Ibu Angka Kematian ibu pada tahun 2011 di Kota Padangsidimpuan adalah sebesar 4 kematian dari 4.242 ibu bersalin. Sementara indikator Nasional adalah 225 kematian ibu dari 100.000 ibu melahirkan. 2.3.2.2.3. Angka Usia Harapan hidup Berdasarkan data BPS Kota Padangsidimpuan tahun 2011 bahwa Usia Harapan Hidup di Kota Padangsidimpuan adalah 69,72 tahun. Sementara target Nasional adalah 72 tahun pada tahun 2015. 2.3.2.2.4. Status Gizi Masyarakat Status gizi masyarakat di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2011 dilihat dari persentase Balita Gizi Buruk adalah 10 Balita dari 19.332 Balita yaitu sekitar 0,052%.
  • 35. II-22RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan. 2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yakni mencakup: pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain- lain. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum, Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan telah mendirikan BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) yang merupakan sentralisasi pelayanan sistem satu pintu. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menyelenggarakan Survei Kajian tentang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum Pemerintahan Kota Padangsidimpuan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan 72,56 dengan kategori baik dan kedepan perlu untuk lebih ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal sebagaimana diharapkan. Untuk meningkatkan pelayanan umum pemerintahan yang lebih optimal Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2006 telah membangun Sistem Administrasi Pemerintahan melalui Elektronikal Goverment secara online antara lain berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA),
  • 36. II-23RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMREDA) dan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Barang Daerah (SIMBADA). Selain itu sehubungan dengan upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum maka kondisi sampai dengan tahun 2010 tercatat bahwa Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk adalah sebesar 2,52 dan Rasio Linmas per 10.000 Penduduk adalah sebesar 45,65 serta Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan adalah 100%. Dari sisi pelayanan kesehatan, hingga tahun 2011 telah tersedia 9 puskesmas dan 28 puskesmas pembantu yang tersebar di 6 kecamatan. Di samping itu, terdapat 3 rumah sakit umum, 137 pos pelayanan terpadu, dan 21 Poskesdes. Dan dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi warga miskin, Pemerintah Kota Padangsidimpuan selama kurun waktu tahun 2009 – 2011 telah menyelenggarakan layanan JAMKESMAS, JAMKESDA, serta JAMPERSAL. Untuk tahun 2013 berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan No.JP.01.01/I/1864/12 Tentang penerimaan dan distribusi Kartu Jamkesmas dan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.02.04/I/1944/12 tentang petunjuk teknis pendistribusian kartu kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyediakan 46.682 kartu Jamkesmas, sedangkan masyarakat yang belum tertampung di Jamkesmas akan di tampung di Jamkesda, pada tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyediakan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) untuk mendukung program Jamkesda.
  • 37. II-24RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.7. Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Masyarakat 2006 – 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Selain menambah jumlah fasilitas kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dari kurun waktu 2010 – 2011 Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga terus menambah jumlah tenaga medis baik dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, maupun bidan. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kesehatan di Kota Padangsidimpuan berjumlah 333 kemudian meningkat menjadi 361 Orang pada tahun 2011. Grafik 2.8. Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kota Padangsidimpuan 2009 - 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Puskesmas Puskesmas Pembantu Poskesdes Posyandu 2009 9 28 13 136 2010 9 29 16 136 2011 9 28 21 137 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2009 2010 2011 Column1 246 282 293 220 230 240 250 260 270 280 290 300
  • 38. II-25RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Kondisi pelayanan umum kesehatan di Kota Padangsidimpuan juga dapat digambarkan dengan melihat rasio posyandu per balita, rasio puskesmas dan lain – lain. Sampai tahun 2011, Persentase Rasio Posyandu Perbalita (per 100 balita) tercatat adalah sebesar 70%, Persentase Rasio Puskesmas per jumlah penduduk 150%, dan persentase Rasio Puskesmas Pembantu adalah 74%. Kondisi SDM Kesehatan di Kota Padangsidimpuan di tahun 2011 adalah: Untuk persentase Rasio Dokter Umum adalah 26%, Persentase Rasio Dokter gigi adalah 36,8%, Persentase Rasio Bidan adalah 67,4%, Persentase Rasio Perawat adalah 42,4%, Persentase Rasio SKM adalah 31,4%, Persentase Rasio Apoteker adalah 23,5%, Persentase Asisten Apoteker adalah 88,2%. Dari sisi pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota padangsidimpuan terus melakukan perbaikan baik dari sisi infrastruktur pendidikan, maupun kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Komitmen perbaikan ini ditandai dengan: semakin besarnya anggara APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, serta semakin besarnya angka partisipasi sekolah. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Padangsidimpuan menganggarkan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp. 129.223.929.580, kemudian meningkat menjadi Rp. 151.148.340.165 pada tahun 2009, meningkat lagi menjadi Rp. 160.843.249.389 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp. 240.348.424.943.
  • 39. II-26RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.9. Besaran Anggaran Pendidikan Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan 2008 -2011 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Sampai tahun 2011 angka partisipasi sekolah untuk setiap jenjang usia juga cukup baik. Usia 7 -12 tahun partisipasi sekolah mencapai sebesar 98,14%, Usia 13-15 tahun partisipasi sekolah sebesar 93-53%, Usia 16 – 18 tahun angka partisipasi sekolah mencapai sebesar 75.83%, sedangkan untuk usia 19-24 angka partisipasi sekolah sebesar 32.17%. Grafik 2.10. Persentase Partisipasi Sekolah Berdsarkan Usia Sumber : BPS Padangsidimpuan 2008 2009 2010 2011 Besaran Angaran Pendidikan 2008 - 2011 129.223.929.580 151.148.340.165 160.843.249.389 240.348.424.943 0 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 7 -12 tahun 13 -15 tahun 16 - 18 tahun 19 -24 tahun
  • 40. II-27RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah pada jenjang pendidikan Tingkat SD/MI 2010 adalah 1:147, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 1:335, dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA adalah 1 : 235. Grafik 2.11. Rasio Ketersedian Sekolah Dengan Jumlah Murid Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Untuk Rasio Guru/Murid per Kelas untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah 1: 30, untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 1:26, dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 1 : 29. Selanjutnya kondisi Penduduk berusia > 15 tahun yang melek huruf di Kota Padangsidimpuan sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 99,56%. Sementara kondisi fasilitas pendidikan pada tahun 2010 dalam kondisi baik untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah 85%, untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 92,86%, dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 92,88%. Angka Putus Sekolah pada tahun 2012 di Kota Padangsidimpuan untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah sebesar 4,71%, untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah sebesar 6,50% dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah sebesar 7%, untuk Angka Kelulusan Sekolah pada jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah 100%, 30% 58% 12% SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA
  • 41. II-28RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 99,98%, dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 99,85%. Kemudian kondisi Angka Melanjutkan Pendidikan dari jenjang pendidikan tingkat SD/MI ke jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 98% dan dari jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs ke jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 90%, selain itu kondisi jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Padangsidimpuan mencapai 89,70%, sementara Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah mencapai 38,67%. Kemudian dari sektor infrastruktur Kota, sektor ini masih membutuhkan pembenahan yang optimal pada masa yang akan datang. Sebab sampai tahun 2011, secara umum kondisi infrastruktur yang ada di Kota Padangsidimpuan masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pelayanan beberapa indikator yang masuk pada wilayah bidang pekerjaan: Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dan rusak, ketersedian air bersih, listrik, sanitasi, dan perumahan layak huni dan lain sebagainya. Tabel 2.9 Panjang Jalan Kota Padangsidimpuan Menurut Kondisi (KM) tahun 2011 Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak Berat Tidak Di Rinci Padangsidimpuan Tenggara 5,00 40,00 15,00 8,01 68,01 Padangsidimpuan Selatan 16,00 42,00 7,00 7,32 72,32 Padangsidimpuan Batunadua 5,00 30,00 32,00 8,25 75,26 Padangsidimpuan Utara 25,00 31,00 68,00 13,71 137,71 Padangsidimpuan Hutaimbaru 5,00 22,00 20,00 11,76 58,76
  • 42. II-29RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Padangsidimpuan Angkola Julu 5,00 15,00 20,00 22,94 62,94 Jumlah 61,00 180,00 162,00 72,00 475,00 Sumber : Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 Tabel ini menunjukan bahwa panjang jalan yang berada dalam kondisi rusak lebih banyak jika dibandingkan dengan panjang jalan yang berada dalam kondisi baik. Jika memperhatikan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Padangsidimpuan 2009 -2011, data tersebut menunjukan bahwa kondisi jalan yang rusak mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa jumlah jalan Kota Padangsidimpuan yang rusak adalah sepanjang 62,57 km, kemudian meningkat menjadi 95,16 km pada tahun 2010, meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 162,00 km. Selain itu Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk baru sebesar 0,004 Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk baru mencapai 85,80%. Demikian juga dengan panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air sampai pada tahun 2010 relatif kecil. Grafik 2.12 Kondisi Jalan Kota Padangsidimpuan 2008 -2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2012 2009 2010 2011 Jalan kondisi Baik 155,73 155,73 61 Jalan Rusak 62,57 96,16 162 Jalan Rusak Parah 0 0 72 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
  • 43. II-30RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Dari sisi kertersedian air bersih, listrik, dan rumah bersanitasi sampai dengan Tahun 2010 masing – masing baru mencapai sebesar 58,75% untuk pengguna air bersih, 61,39% untuk pengguna listrik dan adalah sebesar 20,07% untuk rumah tangga bersanitasi. 2.4.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN Pelayanan Umum Pemerintah Daerah untuk kewenangan urusan pilihan antara lain adalah pelayanan umum bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan daerah. 2.4.2.1. Pertanian Sebagai Kota yang sedang mengalami perkembangan, disadari atau tidak laju pertumbuhan bidang pertanian pada PDRB Kota Padangsidimpuan cenderung mengalami fluktuatif dan mendekati kencenderungan menurun. Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa laju pertumbuhan bidang pertanian pada PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 8,58%, kemudian meningkat menjadi 10,90 % pada tahun 2010, kemudian menurun menjadi 7,32 % tahun 2011. Dari sisi produksi juga demikian, Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa total produksi padi sebesar 45.902,66 ton, kemudian menjadi menurun menjadi 44.767,86 ton pada tahun 2010, dan turun kembali menjadi 43.065,66 ton. Kondisi ini adalah satu kecenderungan yang lumrah pada Kota – Kota di Indonesia, dan Sumatera Utara Khususnya, dimana ada pergeseran struktur ekonomi di Kota, dari sektor primer (pertanian), kepada sektor sekunder (industri dan pertambangan) dan berlanjut kepada sektor tersier (perdagangan dan jasa). Situasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama semakin sempitnya lahan pertanian yang tersedia, kedua adanya pergeseran mata pencarian masyarakat dari sektor pertanian kepada sektor industri, perdagangan dan jasa, ketiga semakin berkembangnya sektor sekunder dan primer melampaui perkembangan sektor primer.
  • 44. II-31RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.4.2.2. Perdagangan dan Jasa Urusan Pilihan yang perkembangannya terus mengalami peningkatan di Kota Padangsidimpuan adalah sektor jasa dan perdagangan (Tersier). Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya kontribusi sektor ini (lihat grafik 2.6) terhadap PDRB Kota Padangsidimpuan serta jumlah surat izin usaha perdagangan yeng diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag, dan Pasar Daerah Kota Padangsidimpuan pada lima tahun terakhir telah mencapai 1.049 izin usaha. Grafik 2.13 Pertumbuhan Produk Domistik Regional Bruto Sektor Tersier Sumber : Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2012 Grafik 2.14 Palayanan SIUP Kota Padangsidimpuan 2008- 2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2012 0 5 10 15 2009 2010 2011 Perdagangan Hotel dan Restoran Keuangan, Persewaan Jasa/Service 0 200 400 2008 2009 2010 2011 AxisTitle 2008 2009 2010 2011 Series 1 285 211 278 275
  • 45. II-32RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.4.2.3. Perindustrian Pada tahun 2011, banyaknya industri formal/informal, industri logam, industri elektro dan Anek (ILMEA) di Kota Padangsidimpuan ada sebanyak 172 industri dengan jumlah karyawan sebanyak 585 orang, selain itu sektor industri Kimia, Agro hasil hutan ada sebanyak 249 usaha dengan jumlah karyawan sebanyak 1.215 orang. Apabila digolongkan menurut jumlah tenaga kerja, banyaknya industri sedang yaitu jumlah industri dengan jumlah pekerja lebih besar atau sama dengan 20 orang, terdapat industri sedang dengan jumlah pekerja 473 orang. Yang menarik dari sektor ini adalah terletak pada perkembangan industri kecil dan menengah. Sampai tahun 2012 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa laju pertumbuhan industri kecil dan menengah memiliki trend yang positif, pada tahun 2009 tercatat bahwa jumlah industri kecil dan menengah yang berada di Kota Padangsidimpuan adalah sebanyak 203 industri dengan daya tampung tenaga kerja sebesar 1.172 orang, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 237 industri dengan daya tampung tenaga kerja sebesar 1.288 orang, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 239 industri dengan daya tampung tenaga kerja sebanyak 1.303 orang. Grafik 2.15 Perkembangan Industri Kecil Menengah Dan Daya Tampungnya Terhadap Tenaga Kerja Sumber: Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 0 500 1000 1500 2009 2010 2011 Perkembangan industri kecil menengah Daya tampung tenaga kerja
  • 46. II-33RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, serta tetap terbuka persaingan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah. Dari sisi daya beli masyarakat, BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa pada tahun 2011 daya beli masyarakat Kota Padangsidimpuan mencapai Rp 500.000. Dari data pola konsumsi menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2007 – 2011, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan rata-rata adalah mencapai 43.02% sedang pengeluaran untuk makanan rata-rata adalah 56.98 %. Masih lebih besarnya proporsi belanja makanan dibanding dengan proporsi belanja bukan makan hal ini menunjukkan bahwa situasi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan masih berada dalam level yang menengah, namun demikian semakin mengecilnya perbadingan proporsi dua jenis pengeluaran tersebut dapat dijadikan indikator bahwa tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Pada tahun 2007 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa proporsi pengeluaran masyarakat untuk belanja makanan adalah sebesar 62, 39% sedangkan pengeluaran non makan sebesar 37,61%. Pada tahun 2008 proporsi untuk belanja makanan sebesar 56,92% sedangkan non makan sebesar 43,08%.
  • 47. II-34RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Pada tahun 2009 pengeluaran untuk belanja makan sebesar 53,39 % sedangkan belanja non makan sebesar 45,61%. Pada tahun 2010 pengeluaran untuk belanja makan sebesar 57,85 % sedangkan belanja non makan sebesar 42,15%. Pada tahun 2011 pengeluaran untuk belanja makan sebesar 53,45 % sedangkan belanja non makan sebesar 46,55%. Grafik 2.16 Persentase Rata-rata Pengeluaran/Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012 2.5.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Dari sisi fasilitas infrastruktur jalan, fasilitas infrastruktur Kota Padangsidimpuan belum bisa dikategorikan baik, sebab dari 475 km panjang jalan di Kota Padangsidimpuan 243 km atau sama dengan 49,26 % berada dalam kondisi yang rusak, bahkan 72 km diantaranya mengalami rusak berat, yang lebih menghawatirkan ternyata jumlah panjang jalan yang mengalami kerusakan in cenderung meningkat dari tahun – ketahun. Pada tahun 2008 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa terdapat 93,00 km jalan rusak di Kota Padangsidimpuan, angkat ini sempat 2007 2008 2009 2010 2011 Pengeluaran Untuk Makanan 62,39 56,92 54,39 57,83 53,45 Pengeluaran Non Makanan 37,61 43,08 45,61 42,15 46,55 0 10 20 30 40 50 60 70
  • 48. II-35RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 62,16 km, namun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011, masing - masing menjadi 95,16 km, dan 234 km. Grafik 2.17 Persentase Jalan Rusak Di Kota Padangsidimpuan 2008 -2011 Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2011 2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi Kota Padangsidimpuan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perizinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi. Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Padangsidimpuan secara umum masih dalam kendali penuh aparatur terkait. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya memunculkan permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, selama tahun 2006-2009, di wilayah Kota Padangsidimpuan tidak terjadi gangguan yang sifatnya 2008 2009 2010 2011 Series 1 93 62,57 95,16 234 0 50 100 150 200 250
  • 49. II-36RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 mengarah kepada konflik berbasis SARA, anarkisme maupun separatisme, tetapi lebih kepada penanganan gangguan sosial yang merupakan tindak pidana murni: pencurian, penganiayaan, perjudian dan lain – lain yang levelnya masih berada pada batas yang normal. Sampai tahun 2011 tindakan kriminal yang dominan terjadi di Kota Padangsidimpuan adalah penganiayaan ringan yang berjumlah 157 kasus, diikuti pencurian yang melibatkan kekerasan sebanyak 100 kasus, perjudian sebanyak 76 kasus, pencurian ringan 42 kasus, perkosaan 27 kasus. Angka kriminalitas menjadi catatan penting, karena hal ini menjadi indikator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Kota Padangsidimpuan. Keberhasilan bidang ekonomi saja tidak cukup menekan angka kriminalitas, karena kriminalitas bisa lahir dari kondisi sosial budaya, seperti terjadinya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, adanya penyakit sosial, dan kurang efektifnya peran moralitas agama dalam mengawal perilaku warga. 2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Padangsidimpuan termasuk kategori baik, dimana untuk pendidikan setara SMP/MTs mencapai lebih dari 71.20 % pada 2009, Sedangkan untuk tingkat SMA/MA mencapai 88.75 %. Namun kondisi ini masih memerlukan perhatian serius mengingat program pemerintah pusat yang mulai mencanangkan pendidikan 12 tahun. Fasilitas, kualitas pendidik, serta keterjangkauan siswa terhadap biaya pendidikan harus menjadi perhatian, sekalipun selama ini Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah melakukan hal –hal tersebut seperti: melakukan program sertifikasi guru, meningkatkan anggaran pendidikan dan lain-lain. Pada sisi ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Padangsidimpuan terus mengalami peningkatan dari tahun – ketahun. Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa tingkat
  • 50. II-37RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 partisipasi angkatan kerja sebesar 65,99 %, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 67,37 %, dan 69,45 % pada tahun 2011. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pekerja Kota Padangsidimpuan sudah cukup memadai, 14,99 % diantaranya sudah menamatkan perguruan tinggi (S1), 36,80 % menamatkan pendidikan SMU/kejuruan, sedangkan yang tamat SLTP sebesar 23,25 % dan SD sebesar 17,70 %. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan minimal diploma mencapai 18,51%, lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki –laki dengan ijazah yang sama yakni sebesar 12,39 %. Tabel 2.10 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan 2009, 2010 dan 2011 Di Kota Padangsidimpuan Kegiatan Utama Tahun 2009 2010 2011 Angkatan Kerja 65,99 67,37 69,45 - Bekerja 59,05 61,59 63,33 - Penganggur 6,94 5,78 6,12 Bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) 34,01 32,63 30,55 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Penduduk Usia Kerja (%) 67,42 74,50 66,02 TPAK 65,99 67,37 69,45 TPT 10,52 8,58 8,81 Sumber : Sakernas 2009 -2011
  • 51. II-38RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Grafik 2.18 Pesentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Sumber : Sakernas 2009 -2011 Tabel 2.11 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Padangsimpuan Tahun 2010 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL (2011) 1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi 1 Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.74 2 PDRB per kapita (berlaku) (juta rupiah) 10.932.955 3 PDRB per kapita (konstan) (juta rupiah) 4.884.070 4 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%) 89.47 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tidak Sekolah/Tida k Tamat SD SD SLTP SMU/Kejuru an Sarjana Laki - laki 6,17 17,54 25,48 38,42 12,39 Perempuan 8,17 17,91 20,23 34,61 18,51 Lk.+ Perp 7,26 17,7 23,25 36,8 14,99
  • 52. II-39RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 B Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Angka melek huruf (%) 98.6 2 Angka rata-rata lama sekolah (%) 9.2 Tahun 4 Angka partisipasi kasar (%) a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (%): a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket c. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 90.34 98.31 94.31 97.12 71.20 88.75 5 Angka usia harapan hidup (tahun) 72 tahun 6 Persentase balita gizi buruk (%) 3.28% 2 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.1.1 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) 98.6 2.2.2 Angka Putus Sekolah (%): a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA AngkaKelulusan (%): a. Angka Kelulusan Sekolah (APS) SD/MI 9.7 18,60 12.92 98.92 88.88
  • 53. II-40RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 b. Angka Kelulusan Sekolah (APS) SMP/MTs c. Angka kelulusan Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 86.42 2.2.3 Kesehatan - Cakupan ibu Hamil K4 - Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani - Pertolongan Persalinan oleh Nakes - Cakupan Pelayanan Ibu Nifas - Cakupan Pelayanan neonatus dengan Komplikasi - Cakupan Kunjungan Bayi - Cakupan Desa/Kelurahan UCI - Cakupan Pelayanan Anak Balita - Cakupan Pemberian MP-ASI Maskin anak usia 6-24 bulan - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan - Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SD dan setingkat - Cakupan peserta KB Aktif - Cakupan penemuan penderita penyakit a. Cakupan penemuan penderita penyakit AFP pada penduduk dibawah usia 15 tahun b. Cakupan penemuan penderita penyakit pneumonia Balita c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pasien baru TB BTA+ 72% 20% 79% 74% 11% 75% 16% 78% 100% 100% 83% 70% 100% 0,8% 30% 100% 100% 27% 13% 100% 100%
  • 54. II-41RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus di rujuk ke Sarana kesehatan (RS) Kab/Kota - Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam - Cakupan Desa siaga aktif 27,8% 2.2.4 Pekerjaan Umum - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) - Rasio tempat ibadah per satuan penduduk - Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%) - Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (km) 33.48 2.72 1.79 155.73 2.2.5 Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%) 58.75
  • 55. II-42RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.2.6 Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 1 dok RPJPD 2005 -2025 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA 1 dok RPJMD 2008 -2013 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA 1 dok RKPD Perhubungan Rasio ijin trayek 0.50 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 3 2.2.7 Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah (%) Persentase Penduduk berakses air minum/air bersih perpipaan (%) 58.75 2.2.8 Kependudukan dan catatan sipil Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%) 63.82 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%) 10.04 2.2.9 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 2.2.10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Cakupan peserta KB aktif (%) 50.23 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) 36.85
  • 56. II-43RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 2.2.11 Ketenagakerjaan Tingkat pengangguran terbuka (%) 9.09 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 40.74 2.2.12 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Persentase koperasi aktif (%) 37.34 2.2.13 Otonomi Daerah Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2.52 Penduduk Miskin (%) 10.53 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 72.56 2.2.14 Pemberdayaan masyarakat dan desa PKK aktif (%) 100 Posyandu aktif (%) 100 2.2.15 Statistik Buku ”Kota Padangsidimpuan dalam angka” Ada Buku ”PDRB K0ta Padangsidimpuan” Ada 3 Fokus Layanan Urusan Pilihan 3.1 Komunikasi dan informatika Jumlah penyiaran radio/TV lokal 1 Jumlah surat kabar lokal Web site milik pemerintah daerah Ada Pameran/expo Ada 3.2 Pertanian Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) 15.76 3.2 Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
  • 57. II-44RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 3.3 Kelautan dan perikanan Produksi perikanan (ton) 225.6 3.4 Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 24.34 3.5 Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 10.71 4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 4.1 Fokus Kemampuan ekonomi daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah) 500.000 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (rupiah) 244.433 4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (%) 58.75 4.3 Fokus Sumberdaya Manusia Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 6.14 Angka Baban ketergantungan (%) 55.03 Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang Diolah
  • 58. III- 1 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Pedoman Penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu merupakan aspek fundamental yang sangat penting dilakukan mengingat hasil capaian kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan di masa lalu tentunya akan sangat mempengaruhi kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 5 tahun mendatang. Dalam bagian ini telah dijelaskan berbagai dimensi kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan yang telah terlaksana selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang selanjutnya juga digunakan sebagai acuan analisis gambaran pengelolaan keuangan secara komprehensif dan penentuan proyeksi dan arah kebijakan keuangan daerah pada periode 5 tahun selanjutnya. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.1.1 Sumber Pendapatan Daerah Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 4,37 % (23,62 Milyar) dari
  • 59. III- 2 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 78,03 % (421,73 Milyar) dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya sebesar 17,60 % (95,05 milyar) yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Porsi dana perimbangan daerah dari tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tercatat bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap APBD Kota Padangsidimpuan adalah sebesar 82.77%, kemudian meningkat menjadi 84.43% pada tahun 2010, dan menurun menjadi 74.93 % pada tahun 2011 selanjutnya pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 78,03 %. Fluktuasi ini ternyata diiringi dengan peningkatan jumlah porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum dapat menunjukkan adanya kemandirian daerah, karena pergeseran porsi PAD pada kurun waktu 2008 -2012 hanya berada pada kisaran 0.63%. Porsi rata-rata PAD pada setiap tahunnya masih pada level 3 % hingga 4 %. Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan memiliki kondisi yang fluktuatif serta cenderung mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Pada tahun 2008 jumlah pendapatan Kota Padangsidimpuan sebesar 369.63 milyar. Pada tahun 2009 pendapatan Kota Padangsidimpuan tercatat sebesar 385.970 milyar, kemudian menurun menjadi 375.676 milyar pada tahun 2010, dan meningkat menjadi 477.210 milyar pada tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 sebesar 540,468 Milyar. Berkurangnya pendapatan pada tahun 2010 dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan pada porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari 38.510 milyar menjadi 20.662 milyar. Satu-satunya sumber pendapatan yang terus mengalami peningkatan dari tahun – ketahun, sebesar 27.23 % pertahun adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  • 60. III- 3 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Berikut disajikan secara mendetail mengenai kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan di masa lalu periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada tabel 3.1. berikut ini. Tabel.3.1 Realisasi Pendapatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-2012 Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Rata – rata Pertum buhan Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % (%) Pendapatan Asli Daerah 9.654.590.649 2.61 11.836.009.085 3.07 14.602.383.887 3.89 21.614.811.147 4.53 23.622.308.246,24 4,37 17,63 • Pajak 3.982.462.106 1.08 4.672.149.572 1.21 4.872.734.378 1.29 7.016.246.388 1.47 7.606.694.290,00 1,41 18,50 • Retribusi 3.973.012.985 1.07 4.856.760.104 2.26 5.296.025.863 1.41 6.671.578.608 1.39 7.217.324.748,65 1,34 16,36 • Pendapat an Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah 1.351.286.655 0.37 1.513.488.164 0.39 3.333.549.336 0.89 5.872.663.609 1.23 6.043.579.177,00 1,11 - • Lain2 Pendapat an Asli Daerah yang Sah 347.828.902 0.01 793.611.244 0.21 1.100.074.209 0.29 2.054.322.541 0,43 2.814.710.030,59 0,52 - Dana Perimbangan 311.753.569.675 84.34 317.026.650.863 82.13 332.671.549.194 88.55 357.577.096.924 74.93 421.732.103.830,00 78,03 6,41 • Dana Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak 24.911.771.675 6.74 24.447.460.863 6.33 26.428.984.994 7.04 23.994.089.924 5.03 32.822.219.830,00 6,07 - • Dana Alokasi Umum 257.152.798.000 69.5 7 256.538.765.000 66.46 285.580.961.200 76.02 308.014.507.000 64.54 364.923.284.000,00 67,52 - • Dana Alokasi Khusus 29.689.000.000 8.03 36.040.425.000 9.34 20.661.600.000 5.50 25.568.500.000 5.36 23.986.600.000,00 4,44 - Lain-lain Pendapatan Yang Sah 48.224.552.027 13.05 57.122.928.927 14.8 0 28.402.146.586 7.56 98.019.009.857 20.54 95.053.955.795,00 17,60 42,05 1. Pendapatan Hibah/Lain nya - 0 - 0 3.326.825.319 0.89 - 0 1.656.508.777,00 0,32 - 2. Dana Darurat - 0 - 0 - 0 - 0 0 - • Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya 13.006.803.446 3.52 10.622.374.208 2.75 7.030.584.248 1.87 8.649.698.098 1.81 5.377.228.018,00 0,99 - • Dana Penyesuaia n & otonomi kusus 35.042.590.200 9.48 38.277.993.500 9.91 11.489.137.019 3.06 77.971.928.760 16.34 48.972.403.000,00 9,06 - • Bantuan Keuangan dari Prop/ Pemda Lainya .175.158.381 0.05 8.222.561.219 0.21 6.555.600.000 1.75 11.397.384.999 2.39 39.047.816.000,00 7,22 - Pendapatan Daerah 369.632.712.351 100,00 385.985.588.875 100,00 375.676.079.667 100,00 477.210.917.928 100,00 540.468.367.871,24 100,00 8,10 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK)
  • 61. III- 4 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 3.1.1.2 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kota Padangsidimpuan cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2008 hingga 2012 maka angka pertumbuhannya selalu positif. Artinya dari sisi daya tumbuh cukup baik, hanya saja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih sangat kecil. Berikut disajikan kondisi capaian PAD dan Pajak Daerah sebagai salah satu unsur utamapembentu Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangsidimpuan : Grafik 3.1. Trend Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2012. Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) 9.654.590.649 11.836.009.085 14.602.383.887 21.614.811.147 23.682.308.246 0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 PAD Retribusi Linear (PAD) Linear (Retribusi)
  • 62. III- 5 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Selanjutnya penerimaan dari Pajak Daerah tumbuh rata-rata sebesar 18,50 % pertahun sedangkan Retribusi Daerah tumbuh rata-rata 16,36 % pertahun. Sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2011 masing-masing sebesar 1,47% dan 1,33 % Pada tahun 2012 (lihat tabel 3.1). Realisasi PAD pada tahun 2012 mencapai angka sebesar Rp. 23.682.308.246,24 atau 102,13 % dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 23.187.382.532,00. Realisasi penerimaan dari hampir seluruh sumber PAD telah mampu mencapai target yang telah ditentukan, termasuk pula Penerimaan Pajak Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk Pajak Daerah tercapai penerimaan sebesar Rp. 7.606.694.290,00 atau sebesar 108,7 % dari target yang ditetapkan dan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai target sebesar 100,35 %, sedangkan hasil retribusi daerah dan pendapatan lain- lain yang sah pada tahun 2012 juga telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Demikian gambaran kondisi Pendapatan Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008 hingga tahun 2012, adapun kinerja keuangan dari sisi PAD Kota Padangsidimpuan secara sustainable terus mengalami peningkatan, yakni peningkatan PAD senantiasa dibarengi peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi serta sumber PAD yang sah lainnya. Dana Perimbangan Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan Pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Kota Padangsidimpuan masih sangat besar,
  • 63. III- 6 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 yakni rata-rata mencapai 81, 596 % pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padangsidimpuan dalam pendanaan daerah masih bergantung pada transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Berikut gambaran kondisi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai bentuk perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Grafik 3.2. Trend Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 hingga Tahun 2012 (Dlm. %). Sumber : Diolah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) Hingga akhir tahun anggaran 2012, realisasi penerimaan Dana Perimbangan mencapai 101,25 % atau sebesar Rp 421.732.103.830,00 Capaian realisasi untuk DAU sebesar 100,00 %, dan DAK sebesar 100,00 %, sedangkan realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 119,62 %. Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memang lebih sering tidak mencapai realisasi 100 %. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam tabel 3.1. DAU memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan. Kontribusinya rata – rata mencapai lebih dari 80% dari total Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Meski demikian perbaikan kondisi 84,34 82,13 88,55 74,93 78,03 0 20 40 60 80 100 2008 2009 2010 2011 2012
  • 64. III- 7 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 kemandirian selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa trend porsi tersebut cenderung mengalami penurunan sebagaimana yang dijelaskan melalui grafik di atas. Lain-lain Pendapatan yang Sah Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Padangsidimpuan terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan Kota Padangsidimpuan mencapai 17,60 % (95,053 Milyar) pada tahun 2012 atau berkurang sebesar 2,95 % jika dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai 98,019 Milyar . Jika dilihat data dari tahun 2008 – 2012 memang ditemukan fakta bahwa perkembangan kontribusi lain –lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan mengalami trend perkembangan fluktuatif namun terus mengalami peningkatan pada jangka panjang. Pada tahun 2008 Proposi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan Kota Padangsidimpuan sebesar 13.05 %. Berikut disajikan trend perkembangan kondisi capaian pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan dari sisi lain- lain pendapatan yang sah selama selang waktu 2008 hingga tahun 2012. Grafik 3.4. Trend lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 hingga Tahun 2012. Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 48,22 57,12 28,40 98,02 95,05 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 2008 2009 2010 2011 2012 Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Milyar) Kontribusi Terhadap Pendapatan daerah (%)
  • 65. III- 8 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Selanjutnya kondisi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan menjadi 14.80 % pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 menurun menjadi 7.56 %, meningkat kembali menjadi 20.54 % pada tahun 2011, dan turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2012. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Selama tahun 2008-2012, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Kota Padangsidimpuan mengalami pertumbuhan rata - rata 203 % per tahun. (lihat tabel 3.1). 3.1.1.2 Belanja Daerah Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja daerah terdiri dari: • Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. • Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal. Pada tahun 2012, belanja Kota Padangsidimpuan mencapai Rp. 527.246.070.030,00, dalam setiap tahun anggaran, proporsi belanja tidak langsung merupakan yang terbesar, yakni rata-rata mencapai 59,25 %
  • 66. III- 9 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 pertahun, sedangkan proporsi belanja langsung rata-rata pertahun hanya mencapai 40,75% dari pos belanja tidak langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya dengan proporsinya terhadap belanja mencapai 59.58 %. Belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kota Padangsidimpuan. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan. Besaran belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga rata-rata pertumbuhan menjadi 16,71 % untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal hanya mengalami pertumbuhan 2.99% pertahun. Proporsi belanja barang dan jasa merupakan yang terbesar yakni mencapai 18.47% pertahun dari total Belanja Langsung, sedangkan Belanja Modal untuk pengadaan asset tetap terwujud sebesar 29,17 % pertahun dari total belanja daerah. Secara menyeluruh gambaran kinerja keuangan daerah pada sisi pembelanjaan di Kota Padangsidimpuan pada kurun waktu tahun 2008 hingga 2012 dapat dijelaskan melalui tabel 3.2 berikut ini. Tabel.3.2 Gambaran Kinerja Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008- 2012 (Dalam Milyar Rupiah) Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) 1. Belanja Tidak Langsung 177.2 175.6 99.12 210.0 206.1 98.14 255.26 243.7 95.49 292.6 286.2 97.72 340.48 329,78 (3,14) 1.1 Belanja Pegawai 170.8 169.5 99.22 198.3 196.3 99.01 247.03 235.9 95.53 283.8 278.6 98.15 319.21 314.11 (1,60) 1.2 Belanja Subsidi 777.0 776.5 99.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Belanja Hibah 0 0 0 0.797 0.625 78.38 0.250 0,250 100.00 2.793 2.497 89.40 13.68 10.45 (23,61) 1.4 Belanja Bantuan Sosial 2.9 2.9 99.96 3.202 2.9 91.85 4.626 4.4 95.45 4.258 3.7 87.11 6.48 4.7 (27,47) 1.5 Belanja 2.5 2.3 92,06 7.751 6.2 80.63 3.350 3.081 91.97 1.800 1.4 77.78 0.910 0.510 (43,96)
  • 67. III- 10 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian (%) Bantuan Keuangan 1.6 Belanja Tidak Terduga 0.65 0.41 63.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0 (100,00) 2. Belanja Langsung 203.5 195.4 95.98 180.1 0.167 93.20 134.5 112.5 83.61 199.012 177.5 89.20 329,784 197.46 (40,12) 1.1 Belanja Pegawai 31.2 29.1 93.19 26.9 26.04 96.51 24.171 22.5 93.30 39.623 37.6 94.96 314,113 24.66 (92,15) 2.2 Belanja Barang Dan Jasa 101.4 96.2 94.95 90.9 83.75 92.07 69.205 62.1 89.73 71.113 64.1 90.17 85,975 74.04 (13,88) 2.3 Belanja Modal 70.9 70.0 98.74 62.1 58.05 93.41 41.209 27.8 67.62 88.2 75.776 85.84 102,209 98.758 (3,38) Jumlah Belanja 380.7 371.0 97.46 390.1 374.02 95.87 389.850 356.2 91.38 491.705 463.7 94.27 556,268 527,246 (5,22) Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) Secara umum data dan tabulasi di atas mengenai kinerja pembelanjaan Kota Padangsidimpuan selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan dinamika perkembangan yang relatif baik. Meskipun demikian terdapat penurunan dalam hal penyerapan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya pada tahun 2012. Kondisi ini tidak langsung memberikan dampak negatif bagi penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah karena secara umum trend yang dihasilkan berdasarkan ketersediaan anggaran yang menjanjikan dan mencukupi bagi daerah menyebabkan beberapa tahun ke depan segala program dan kegiatan pembangunan di Kota Padangsidimpuan tetap mendapatkan sokongan dana yang cukup strategis dari anggaran yang tersedia. 3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padangsidimpuan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian
  • 68. III- 11 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA) termasuk dalam struktur pembiayaan. Adapun Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada akhir tahun 2012 terdapat pada Tabel berikut : Tabel 3.3. Gambaran Kinerja Pembiayaan Kota Padangsidimpuan Tahun 2011. N0. URAIAN ANGGARAN REALISASI KURANG/ LEBIH 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 28.827.869.132,00 28.827.869.132,89 0,89 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 28.827.869.132,00 28.827.869.132,89 0,89 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.220.279.936,00 8.397.347.289,00 (822.932.647,00) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.597.018.106,00 3.943.821.319,00 (653.196.787,00) Pembayaran Pokok Utang 4.623.261.830,00 4.453.525.970,00 (169.735.860,00) PEMBIAYAAN NETTO 19.607.589.196,00 20.430.521.843,89 822.932.647,89 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 511.444.975.399,00 525.324.762.239,48 13.879.786.840,48 Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah Kota
  • 69. III- 12 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Padangsidimpuan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. 3.1.1.4. Neraca Keuangan Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau asset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub- sub rekening yang lebih terinci. Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan periode tahun 2008 – 2012 URAIAN Pertumbuhan Rata-rata Pertahun ASSET ASSET LANCAR Kas 41,13 % Investasi Jangka Pendek 0 Piutang 921,74 % Piutang Lain-lain 21,59 % Persediaan 47,96 %
  • 70. III- 13 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 0,11 Investasi Permanen 0,28 ASSET TETAP Tanah 0,01 Peralatan dan Mesin 0,21 Gedung dan Bangunan 0,16 Jalan, Jaringan dan Instalasi 0,07 Asset Tetap Lainnya 0,50 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,39 Akumulasi Penyusutan 0,42 DANA CADANGAN Dana Cadangan - ASSET LAINNYA 0 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,00 Asset Tidak Berwujud 0,00 Asset Lain-lain 0,74 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (0,28) Utang Bunga - Utang Pajak - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pendapatan Diterima Dimuka - Utang Jangka Pendek Lainnya - KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Utang Luar Negeri - EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,53 Cadangan Untuk Piutang 0,43 Cadangan Untuk Persediaan 0,48
  • 71. III- 14 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (0,07) Pendapatan yang Ditangguhkan 58,61 EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 0,25 Diinvestasikan Dalam Asset Tetap (0,08) Diinvestasikan Dalam Asset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) 0,74 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 0,00 EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 0,00 Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK) Asset Asset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Asset terdiri dari (i) asset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) asset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) asset lainnya. Pada tahun 2008, Kota Padangsidimpuan memiliki tingkat pertumbuhan asset selama 2008-2012 tercatat 66,12 % per tahun. Yang terbesar nilainya adalah asset lancar. Asset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Disamping itu terdapat pula Asset Tetap yakni adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai asset tetap di Kota Padangsidimpuan yang tertinggi nilainya adalah asset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan. Ini merupakan kondisi awal sekaligus menjadi kekuatan yang cukup potensial bagi upaya peningkatan akses pelayanan publik bagi masyarakat maupun pihak swasta.
  • 72. III- 15 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Kewajiban Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kondisi ril di Kota Padangsidimpuan saat ini tidak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Kondisi ini semakin didukung oleh semakin berkurangnya kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang semakin mengalami penurunan rata-rata sebesar 28 %. Kewajiban jangka pendek yang berupa utang jangka pendek ini menunjukkan masih adanya Perhitungan utang Pihak Ketiga. Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Padangsidimpuan pada tahun 2012 mencapai Rp 693.896.390.459,94 yang mencakup Nilai ekuitas dana yang terbesar yakni berupa ekuitas dana investasi yang diinvestasikan melalui asset tetap.
  • 73. III- 16 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 Rasio Likuiditas Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio dan Quick Ratio). Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Grafik 3.5. Rasio Likuiditas Keuangan Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-2012 Sumber : Neraca Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan 2008 – 2012. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan semakin menunjukkan kecendrungan yang cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh ini mengindikasikan Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka 3,40 38,21 8,52 47,24 38,25 3,09 32,90 7,53 41,61 33,02 2008 2009 2010 2011 2012 Current Ratio Quick Ratio