1. KELOMPOK III
Mukarramah (A1C412010)
Putri Diana Amrita (A1C412026)
Emiliani Indah Safputri (A1C412042)
Maulida Muslimah (A1C412072)
Saipudin (A1C412 )
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2013
2. A. Eksistensi Negara
b. Jean Bodin : Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari
beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan
berdaulat.
a. Pendapat Aristoteles : Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan
keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan
berkecukupan.
c. Miriam Budiardjo: Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya
diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga
negarnya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui
penguasaan, monopoli dari kekuasaan yang sah.
1. Pengertian Negara
3. Teori Teokrasi
Menurut teori teokrasi,negara ada karena kehendak tuhan. Negara dimuka bumi ini
tidak akan ada bila tuhan tidak menghendaki
Teori Organik
Plato menegaskan bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik,
meski ia jelas dari para individu, negara juga bukan orang yang tinggal diwilayah geografis saja
meski wilayah salah satu unsur negara.
Teori Perjanjian
Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara, karena adanya
perjanjian masyarakat.
Teori Kekuasaan
Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasan atau
berhasil mencpai kekuasaan, selayaknya memegang pucuk pemerintahan.
Teori Kedaulatan
Teori kedaulatan memandang keberadaan negara, karena adanya kekuasaan tertinggi
yang mampu mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat (negara).
2. Teori Terjadinya Negara
4. Negara kesatuan adalah
negara yang tersusun
tunggal, negara yang
terdiri satu negara saja.
Negara serikat merupakan
gabungan dari beberapa,
yang kemudian menjadi
negara-negara bagian di
dalam negara serikat
tersebut.
3. Bentuk Negara
5. B. Negara Indonesia
Prinsip-prinsip Negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang
terkandung didalam pembukaan UUD 1945
Alenia satu, menjelaskan tentang
latar belakang terbentuknya negara
dan bangsa Indonesia
Alenia kedua menjelaskan tentang
perjalanan perjuangan bangsa Indonesia
dalam memperjuangkan kemerdekaan
Alenia ketiga menjelaskan tentang
kedudukan kodrat manusia Indonesia
sebagai bangsa yang religius yang kemudian
pernyataan kemerdekaan.
Alenia keempat, menjelaskan tentang
terbentuknya bangsa dan negara Indonesia
1. Lahirnya Negara Indonesia
6. Pernyataan dan Ketentuan Kedaulatan Indonesia terdapat dalam :
Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat, pada bagian kalimat “... maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan
...”.
pasal 1 ayat 1 UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut
UUD”.
2. Kedaulatan Indonesia
3. Tujuan Negara Indonesia
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan
sosial
7. Indonesia termasuk pada negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan
republik, menunjuk pada sistem pemerintahan negara yang dipimpin oleh Presiden.
Bentuk kesatuan tercantum pada pasal UUD 1945, dengan sistem desentralisasi dimana
daerah-daerah dalam wilayah negara diberikan hak otonomi, dengan titik berat
otonomi pada deerah kabupaten dan kota.
4. Bentuk Negara Indonesia
5. Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Menurut penjelasan UUD 1945, negara Indonesia adalah negara Hukum,
negara hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan.
Ciri-ciri negara hukum adalah:
Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam
bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak
memihak.
Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami
dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
8. C. Konstitusi
Konstitusi dalam kosa kata bahasa Inggris constitution, yang salah satu
maknanya adalah Undang-Undang Dasar
Pengertian Undang-Undang Dasar menurut E.C.S. Wide (Mahfud MD, 2000;
Budiharjo, 2008) adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas
pokok dari badan-badan pemerintah atau negara dan menentukan cara kerja
badan-badan tersebut
1. Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar
9. Basis pokok konstitusionalisme
adalah kesepakatan umum atau
persetujuan (consensus) diantara
mayoritas rakyat mengenai bangunan
yang diidealkan
berkaitan dengan negara. Konsensus
yang menjamin tegaknya
konstitusionalisme dijaman modern
dewasa ini pada umumnya dipahami
berdasar pada 3 elemen kesepakatan
atau konsensus, sebagai berikut :
Kesepakatan tentang tujuan atau
cita-cita bersama
Kesepakatan tentang the rule of
law sebagai landasan
pemerintahan atau
penyelenggaraan negara
Kesepakatan tentang bentuk
institusi-institusi dan prosedur-
prosedur ketatanegaraan
2. Konstitusionalisme
10. 3. Keberadaan dan Tujuan Konstitusi
Keberadaaan Konstitusi diadakan untuk suatu tujuan dalam
kehidupanbernegara, antara lain:
a. Sebagai aturan yang memberikan pembatasan sekaligus
pengawasan terhadap kekuasaan politik
b. Sebagai sarana melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa
sendiri
c. Memberikan batasan-batasan ketetapan para penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya
11. D. Konstitusi atau
Undang-Undang Dasar di Indonesia
` 2. Hukum Dasar Tertulis ( Undang-Undang Dasar)
1. Konstitusi Indonesia
Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak
tahun 1999, dimana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan
dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan
pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, dan amandmen
terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Convensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya
tidak tertulis.
Contoh:
Pidato kenegaraan presiden republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam
sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Hukum Dasar Tidak Tertulis
12. 3. Hukum Dasar Tertulis( Undang-Undang Dasar)
Undang-Undang Dasar Proklamasi yang kemudian kita kenal dengan UUD
1945, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal
18 Agustus 1945. Perumusan tentang rencana dasar negara dan UUD 1945
sebelumnya telah dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dimulai dalam sidang pertama BPUPKI
tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan ketua Dr. Radjiman
Wedyodiningrat.
UUD 1945 Proklamasi terdiri dari:
Pembukaan UUD yang terdiri dari empat alinea
Batang Tubuh UUD, yang terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal
aturan peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.
Penjelasan resmi UUD
Penetapan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Indonesia
13. 5. Negara Indonesia adalah Negara Hukum4. Perubahan Konstitusi atau UUD di Indonesia
a. Cara Merubah Konstitusi atau UUD
Ada dua cara dalam perubahan Konstitusi atau UUD, yaitu renewel dan
amandement.
Renewel adalah perubahan yang berupa pembaharuan dari Konstitusi atau
UUD lama secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah Konstitusi atau UUD
yang baru secara keseluruhan.
Amandement (amandemen)adalah cara perubahan Konstitusi atau UUD,
dimana Konstitusi atau UUD yang lama tetap berlaku, sehingga amandemen yang
dilakukan dapat mengubah, dengan cara mengurangi atau menambaah pasal-pasal,
dari Konstitusi atau UUD, dapat merupakan bagian lampiran, atau menyertai Konstitusi
atau UUD awal.
b. Perubahan UUD atau Konstitusi di Indonesia
1) Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 Proklamasi
2) Perubahan Konstitusi Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat
3) Perubahan Undang Undang Dasar dalam UUDS 1950
4) Perubahan Undang Undang Dasar dalam UUD 1945 Pada Periode Orde Lama dan
Orde Baru
5) Perubahan Undang Undang Dasar dalam UUD 1945 Amandemen
14. E. Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen
a. Alinea Pertama
Beberapa prinsip mendasar pada alinea pertama adalah:
1) Hak kemerdekaan
2) Penjajahan
3) Kemanusiaan
4) Keadilan
b. Alinea Kedua
Beberapa prinsip mendasar pada alinea kedua adalah:
1) Perjuangan pergerakkan
2) Merdeka
3) Bersatu
4) Berdaulat
5) Adil
6) Makmur
c. Alinea Ketiga
Beberapa prinsip mendasar pada alinea ketiga adalah:
1) Berkat rahmat Allah
2) Allah yang Maha Kuasa
3) Keinginan
d. Alenia keempat
merupakan pernyataan yang menggambarkan cita-cita
bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia merdeka
1. Pembukaan UUD 1945 Amandemen
15. 5. Negara Indonesia adalah Negara Hukum
a. Pokok Pikiran I, berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan
tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Pokok Pikiran II, Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
c. Pokok Pikiran III, Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
d. Pokok Pikiran IV, Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa,
menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.
.
2. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
16. 5. Negara Indonesia adalah Negara Hukum
a. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechtstaat)
b. Sistem Konstitusional
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di Samping
MPR dan DPR
e. Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR
f. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden. Menteri Negara tidak
Bertanggungjawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
g. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak-Terbatas
3. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002
4. Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden dan Wakil Presiden.
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
g. Komisi Yudisial (KY)
h. Mahkamah Konstitusi (MK)
