SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PAGER GUNUNG
KELOMPOK : Pager Gunung
DESA : Melung
KECAMATAN : Kedungbanteng
KABUPATEN : Banyumas
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :
a. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Pager Gunung;
b. ART Pager Gunung adalah ketentuan pokok yang dijadikan sebagai landasan untuk
melaksanakan semua bentuk kegiatan lembaga Pager Gunung;
c. Kelompok adalah kelompok Pager Gunung yang berkedudukan di Desa Melung, Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
d. Anggota adalah anggota Pager Gunung;
e. Pengurus adalah pengurus Pager Gunung.
f. Para pihak adalah pihak luar yang bekerjasama dengan Pager Gunung baik individu maupun
kelembagaan.
LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Pager Gunung berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta atas azas
keadilan dan gotong royong.
(2) Maksud dan tujuan Pager Gunung adalah :
a. Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam kawasan melalui pengelolaan yang
adil, lestari dan berkelanjutan;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan dan
sumber daya alam kawasan yang adil, lestari dan berkelanjutan.
Pasal 3
Pager Gunung bersifat sosial, adil, terbuka dan otonom.
FUNGSI DAN PERAN
Pasal 4
Pager Gunung berfungsi sebagai sarana peningkatan dan penguatan kemampuan masyakat
dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang adil dan lestari.
Pasal 5
Pager Gunung berperan untuk :
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat.
2. Dalam rangka ikut menentukan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan
sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian
lingkungan.
U S A H A
Pasal 6
Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal (2), maka Pager Gunung menyelenggarakan
usaha sebagai berikut :
1. Kehutanan dan Perkebunan;
2. Peternakan dan Perikanan;
3. Pertanian;
4. Perdagangan; dan
5. Mengadakan kerja sama dengan para pihak yang saling menguntungkan.
KEANGGOTAAN
Pasal 7
1. Syarat untuk menjadi anggota lembaga adalah sesuai dengan yang tertera di akta pendirian
Pager Gunung nomor 22 tanggal 23 Januari 2006 yaitu sebagai berikut :
a. Masyarakat Desa Melung dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau penduduk
sekitar Desa Melung dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa bersangkutan dan
disetujui oleh Kepala Desa Melung;
b. Telah menyetujui dan menerima isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
ketentuan lain yang berlaku;
c. Telah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melaksanakan iuran anggota;
d. Sanggup mentaati aturan dan melaksanakan kegiatan Pager Gunung.
2. Apabila calon anggota tidak bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam ayat
(1) pada pasal ini maka dapat menjadi anggota luar biasa yang ketentuannya diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Khusus.
Pasal 8
1. Keanggotaan Pager Gunung bersifat sukarela dan terbuka;
2. Keanggotaan Pager Gunung mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam buku
daftar anggota;
3. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Pager Gunung harus mengajukan surat
permohonan kepada pengurus. Dalam waktu 1 (satu) bulan pengurus harus memberi
jawaban secara tertulis apakah diterima atau ditolak;
4. Apabila pengurus menolak permintaan seseorang uintuk enjadi anggota daengan disesrtai
alas an-alasannya, maka yang berkepentingan dapat mengajukan pertimbangan Musyawarah
Anggota yang berikutnya;
5. Seorang anggota Pager Gunung dapat mengundurkan diri dari keanggotaan dengan
mengajukan pengunduran dirinya secara tertulis kepada Pengurus;
6. Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan
dalam Musyawarah Anggota yang akan datang.
Pasal 9
Keanggotaan berakhir apabila anggota :
a. Meninggal dunia;
b. Minta berhenti atas kehendak sendiri;
c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai anggota
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tersebut;
d. Terlibat dalam tindak pidana pelanggaran/kejahatan.
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 10
1. Setiap anggota wajib melestarikan dan memelihara sumber daya alam yang ada;
2. Setiap anggota pager Gunung harus tunduk dan patuh pada ketentuan dalam Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus serta Musyawarah Anggota;
3. Berpartisipasi dalam kegiatan atau usaha yang diselenggarakan Pager Gunung;
4. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas keadilan dan gotong
royong.
Pasal 11
Setiap anggota berhak :
a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan masukan dan suara dalam Rapat
Anggota;
b. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;
c. Menelaah pembukuan, dan mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Pager
Gunung;
d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat baik diminta maupun
tidak diminta;
e. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar;
f. Memanfaatkan Pager Gunung dan mendapatkan pelayanan serta perlindungan yang sama
antar sesama anggota;
PENGURUS
Pasal 12
1. Pengurus Pager Gunung dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Musyawarah Anggota;
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Masyarakt Desa Melung;
c. Berusia minimal 17 tahun atau telah menikah;
d. Mempunyai sifat jujur dan amanah, terampil dalam bekerja dan bertanggung jawab;
e. Tidak melakukan tindakan/kegiatan yang menentang Pemerintah, merugikan Negara dan
tindakan lainnya;
3. Sebelum memulai memangku jabatannya, anggota pengurus mengangkat sumpah atau janji.
Pasal 13
1. Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
2. Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali sebanyak-
banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan;
3. Apabila seorang Pengurus berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir,
sedangkan pengisian kekosongan sangat diperlukan maka Rapat Anggota Pengurus dapat
menunjuk penggantinya dengan cara:
a. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
b. Mengangkat dari anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
4. Pengangkatan pengurus tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan
mendapat pengesahan oleh Musyawarah Anggota.
Pasal 14
Susunan Kepengurusan Pager Gunung terdiri dari seorang atau lebih Pelindung dan Badan
Pengurus yang berjumlah : 12 Orang, terdiri atas :
1. Pelindung : Kepala Desa Melung
2. Ketua : Timbul Yulianto Rudiono
3. Wakil Ketua : Narwin
4. Sekretaris I : Suritno Bambang Margino
5. Sekretaris II : Khoerudin, S.Sos.
6. Bendahara : Suwarjo
7. Koordinator Seksi terdiri dari :
a. Kehutanan dan Perkebunan : Sutarto A. Nurkholis
b. Peternakan dan Perikanan : Ali Yahya
c. Pertanian : Sumantoro
d. Perdagangan : Amin Rukyat
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 15
1. Pengurus berkewajiban :
a. Menjalankan roda organisasi dan usaha Pager Gunung;
b. Mengajuka Rancangan Kerja serta rencana anggran Pendapatan dan Belanja Pager
Gunung;
c. Menyelenggarakan Musyawarah anggota;
d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib;
2. Pengurus berwenang :
a. Mewakili Pager Gunung didalam dan diluar pengadilan;
b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota pelanggan baru serta pemberhentian
anggota sesuai dengan Anggaran Dasar;
c. Melakukan upaya dan tindakan bagi kepentingan dan kemanfaatan Pager Gunung dengan
tanggung jawab dari Keputusan Musyawarah Anggota.
Pasal 16
- Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Pager Gunung dan
usahanya kepada Musyawarah anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa;
- Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapt diberikan uang kehormatan menurut
keputusan rapat anggota.
Pasal 17
- Pengurus harus mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang masuk
dan berhentinya anggota;
- Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang mulai dan berhentinya
jabatan pengurus pada buku-buku yang telah ditentukan;
- Setiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada Pemerintah Desa, Jasa Audit dan
atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakukan tugasnya dan ia diwajibkan
untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan buku administrasinya dan
uang Pager Gunung;
- Setiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat
3 (tiga) pasal ini tidak diperlambat baik sengaja atau tidak oleh anggota pengurus.
Pasal 18
- Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiatan di dalam buku-buku yang telah ditentukan;
- Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian yang mempengaruhi
jalannya Pager Gunung;
- Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah Desa tentang kejadian serta
perkembangan Pager Gunung dan usha-usahanya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun;
- Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota/pelanggan dan
mencegah segala yang menyebabkan timbulnya perselisihan;
- Perselisihan yang timbul karena adanya kepentingan individu atau dalam hubungannya
sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai dan kekeluargaan
tanpa memihak kepada salah satu pihak;
- Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Musyawarah Anggota.
Pasal 19
- Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita
Pager Gunung, karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya;
- Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan
kesengajaan, maka akan diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Pasal 20
1) Setelah tahun berjalan buku Pager Gunung ditutup paling lambat 1(satu) bulan sebelum
diselenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang
memuat sekurang-kurangnya :
a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran tahun buku yang baru
lalu;
b. Keadaan dan usaha Pager Gunung serta hasil yang dicapai.
2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh semua
anggota pengurus. Apabila salah seorang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut,
aggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.
3) Persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan perhitungan tahunan,
merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Musyawarah Anggota.
PENGAWAS
Pasal 21
- Dalam hal pengawasan dapat dilakukan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan
sesuai Keputsan Musyawarah Anggota;
- Dalam Musyawarah anggota memilih pengawas, maka berpedoman pada pasal 22 ayat (1).
MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 22
1. Musyawarah anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pager Gunung;
2. Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota;
3. Musyawarah anggota sekurang-kurangnya diadakan sekali setahun;
4. Musyawarah anggota dapat diadakan :
a. atas kehendak pengurus;
b. Atas permintaan tertulis 1/10 (seper sepuluh) dari jumlah anggota dengan catatan
paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
c. Atas kehendak Pemerintah Desa;
d. Atas kehendak Pengurus.
5. Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan kepada anggota sekurang-
kurangnya 2 (dua) hari sebelumnya;
6. Undangan Musyawarah anggota Tahunan disertai Laporan Neraca dan perhitungan
keuangan harus dikirim oleh pengurus kepada anggota sekurang-kurangnya 4 (empat) hari
sebelum rapat.
Pasal 23
1. Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri dengan ketentuan sebagai berikut :
a. anggota yang hadir 50% tambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota;
b. anggota yang hadir 2/3 dari jumlah anggota;
c. Dalam keadaan terpaksa minimal jumlah anggota 30 (tiga puluh) orang yang hadir.
2. Jika rapat tidak memenuhi quorum maka dapt ditunda paling lambat 7 (tujuh) hari dan bila
pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat seperti pada Pasal 22 ayat (1) maka berlaku
syarat-syarat seperti Musyawarah Anggota dalam keadaan luar biasa.
3. dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, maka Musyawarah Angota sah bila dihadiri
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Pager Gunung;
4. Msyawarah anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah
Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
5. Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa dalam pasal 22 ayat(4) adalah :
a. Apabila biaya untuk mengadakan rapt tidak mungkin dipikl atau sangat memberatkan
Pager Gunung;
b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan penguasa,
baik pusat maupun daerah tidak memungkinkan mengadakan Musyawarah Anggota
yang memenuhi persyaratan dalam pasal 22 ayat (1);
c. Apabila Perubahan anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan undang-undang
atau peratura-peraturan / ketentuan-ketrentuan pelaksanaannya;
d. Apabila pada saat diadakan Musyawarah Anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan
demi kelancaran Pager Gunung dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran
Dasar sedangkan sebagian anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan maka dengan
ketentuan ayat (3) ini hanya sah bila keputusan ini menguntungkan anggota dan atau
menyelamatkan Pager Gunung;
6. Keputusan rapat sejauh mugkin diambil berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan dalam
permusyawaratan. Dalam hal ini tidak tercapai kata sepakat maka keputusa diambil
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;
7. Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan suaranya kepada orang lain.
Pasal 24
1. Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Musyawarah Anggota Khusu yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pager Gunung dan
keputusannya harus disetujui oleh paling kurang ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota
Pager Gunung yang hadir;
2. Untuk membubarkan Pager Gunung harus diadakan Musyawarah anggota Khusus yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga permpat) dari jumlah suara yang hadir.
3. Jika Perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-
undang atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, aka Musyawarah
Anggota sah menurut pasal 22 ayat (1).
Pasal 25
Segala Keputusan Musyawarah Anggota dicatat dalam sebuah buku Daftar Berita Acara
Musyawarah dan ditandatangani oleh ketua dan penulis rapat.
Pasal 26
1. Musyawarah Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tutup tahun buku;
2. Acara Musyawarah anggota Tahunan memuat antara lain :
a. Pembukaan;
b. Pembacaan dan pengesahan Berita Acara Musyawarah Anggota yang lalu;
c. Laporan oleh pengurus tentang pelaksanaan tugas kewajibannya dibidang organisasi da
kegiatan Pager Gunung dalam tahun buku yang lalu dengan menyediakan neraca dan
perhitungan keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu;
d. Pembacaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pager
Gunung untuk tahun buku berikutnya;
e. Pandangan umum anggota;
f. Pengesahan-pengesahan;
g. Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);
h. Pemilihan anggota pengurus (jika masa jabatan telah habis);
i. Tanya jawab dan diskusi;
j. Penutup
3. Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh pengurus kepada Pemerintah Desa
dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh Musyawarah Anggota.
PEMBUKUAN
Pasal 27
1. Pager Gunung wajib menyelenggarakan pembukuan tentang kegiatannya;
2. Tahun buku Pager Gunung berjalan 1 Januari sampai 31 Desember;
3. Paager Gunung wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan keuangan,
neraca dan perhitungan laba rugi yang dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Anggota
Tahunan sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1).
A U D I T
Pasal 28
1. Pager Gunung berkewajiban setiap tahun sekali mengadakan audit atas dirinya;
2. Pager Gunung dalam pelaksanaan audit menggunakan jasa audit atau kantor Akuntan Publik
Yang ditunjuk setiap tahunnya sebelum Musyawarah Anggota Tahunan tahun buku yang
bersangkutan;
3. Biaya pelaksanaan audit dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dan
atau pembagian sisa hasil usaha (SHU).
Pasal 29
Para pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan pemeriksaan apabila Pager Gunung
mendapatkan kredit, pinjaman dan kemudahan-kemudahan serta fasilitas Pemerintah dan pihak
swasta atau para pihak. Pemeriksaan dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan
pemanfaatannya sekaligus memberikan bimbingan dan kosultasi.
PERMODALAN
Pasal 30
1. Pager Gunung mempunyai modal sendiri dan modal pinjaman atau hibah serta usaha-usaha
lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Musyawarah Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat dipergunakan
sebagai uang kas dan kelebihannya segera harus disimpan atas nama Pager Gunung pada
Bank Pemerintah.
Pasal 31
1. Setiap anggota harus membayar iuran sebesar Rp 2.000,00;
2. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan Simpanan Sukarela atas namanya pada Pager
Gunung menurut kehendak sendiri.
Pasal 32
Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 8 huruf :
a. Pada huruf a maka uang iuran/simpanan, setelah dipotong tanggungan yang ditetapkan,
dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
kemudian;
b. Pada huruf b dan c, uang iuran anggota setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang
ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggotanya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
Musyawarah Anggota Tahunan yang akan dating;
c. Pada huruf d, maka iuran anggota menjadi kekayaan Pager Gunung dan pengambilan uang
iuran diserahkan kepada Keputusan Musyawarah Anggota dengan mempertimbangkan
kesalahan yang mengakibatkan pemecatannya.
Pasal 33
Khusus berkaitan kerjasama dengan Perhutani dalam hal dana sharing diatur sebagai berikut :
a. Untuk Usaha Produktif Lembaga = 10 %
b. Untuk Kelembagaan :
1. Pengurus = 19 %
2. Anggota = 30 %
3. Operasional Pager Gunung = 10 %
c. Untuk Desa = 15 %
d. Untuk Dana Sosial = 10 %
e. Untuk Paguyuban = 1 %
f. Untuk FK Desa, FK Kecamatan dan FK Kabupaten= 5 %
Pasal 34
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pager Gunung, pembagian keuntungan adalah sebagai
berikut :
1. Untuk Anggota = 60 %
2. Untuk Pager Gunung = 40 %
Pasal 35
Khusus untuk kegiatan usaha pembibitan kayu, pembagian keuntungan adalah sebagai berikut :
1. Untuk Pemelihara = 80 %
2. Untuk Pager Gunung = 20 %
Pasal 36
Dalam hal pembagian keuntungan usaha yang dijalankan oleh Pager Gunung adalah sebagai
berikut :
1. Untuk dana cadangan = 1 %
2. Untuk anggota aktif = 30 %
3. Untuk anggota simpanan sukarela = 5 %
4. Untuk dana jasa audit = 2 %
5. Untuk dana sosial = 5 %
6. Untuk Pengembangan = 13 %
7. Untuk Pendidikan dan Pelatihan = 15 %
8. Untuk Pengurus = 20 %
JANGKA WAKTU
Pasal 36
1. Pager Gunung ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas;
2. Pager Gunung inyatakan layak menyelenggarakan kegiatan usahanya setelah mendapatkan
pengesahan sebagai badan Hukum oleh Notaris atau pemerintah sesuai dengan ketentuan
undang-undang;
3. Dalam hal Badan Hukum melaksanakan kegiatannya, apabila terjadi perubahan kebijakan,
maka diadakan perubahan sesuai dengan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku;
SANKSI
Sanksi Anggota
Pasal 37
1. Anggota yang tidak aktif dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1)
anggaran Dasar ini tidak mendaptkan bagian Sisa Hasil Usaha yang berasal dari kegiatan
usaha;
2. Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehingga kebersamaan dan gotong royong
serta kekeluargaan tidak berkembang dan terpelihara, maka pengurus memanggil pihak-
pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat;
3. Jika perselisihan terjadi antara pengurus dan atau anggota dengan pengurus atau pengurus
dengan pengurus maka musyawarah dipimpin oleh Pemerintah Desa;
4. Jika Musyawarah sebagimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak mencapai mufakat
maka pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
Dalam Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat dilakuka pemberhentian terhadap salah satu
atau kedua belah pihak yang bersengketa;
5. Pihak yang diberhentikan karena kesalahannya, harus membayar ganti rugi yang diderita
Pager Gunung;
6. Anggota yang tidak hadir dalam suatu Musyawarah anggota tidak dapat diwakilkan
suaranya.
Paragraf Kedua
Pasal 38
1. Pengurus dapat dikenakan sanksi apabila :
a. Pengurus yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 16
Anggaran Dasar ii, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam Musyawarah Anggota
atau Musyawarah anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu;
b. Jika Tindakan pengurus oleh rapat anggota dinilai merugikan Pager Gunung, maka
anggota pengurus yang merugikan dpat diberhentikan dari kedudukannya sebagai
pengurus
2. Musyawarah anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa:
a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Pager Gunung;
b. Pengurus tidak mentaati anggaran Dasar dan anggran Rumah Tangga serta undang-
undang dan peraturan yang berlaku.
PEMBINAAN
Pasal 39
1. Pembinaan Pager Gunung merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa serta
para pihak;
2. Pemerintah Desa menciptakan dan mengemangkaniklim dan kondisi yang mendorong
pertumbuhan dan keberlangsungan Pager Gunung;
3. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa melimpahkan wewenang kepada Kepala Urusan
Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakt yang membidangi kegiatan pembangunan dan
perekonomian masyarakat.
PERSELISIHAN
Pasal 40
1. Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pager Gunung diselesaikan secara
intern melalui Musyawarah Pengurus dan Musyawarah Anggota;
2. Apabila tidak dapt diselesaikan menurut ayat (1) pasal ini maka penyelesaiannya dapat
diminta bantuan Pemerintah Desa atau pejabat yang berwenang atas persetujuan
Musyawarah Anggota;
3. Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
sesuai ayat (1) dan (2) maka akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku atas
persetujuan rapat anggota.
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 41
1. Dengan memperhatikan Pasal 22 Anggaran Dasar ini maka Musyawarah Anggota Khusus
dapat membubarkan Pager Gunung ini;
2. Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada semua
kreditur dan Pemerintah Desa serta para pihak yang berkepentingan disertai dengan Berita
Acara yang antara lain memuat :
a. Tanggal, tempat diadakannya Musyawarah Khusus terseut;
b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir;
c. Acara Musyawarah;
d. Alasan Pembubaran;
e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran;
f. Hasil keputusan Musyawarah Anggota Khusus.
3. Pemerintah Desa dapat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesai dari para pihak
atau LSM yang mempuyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
a. Melakukan segala perbuatan huku untuk dan atas nama Pager Gunung serta mewakiliya
didepan dan diluar pengadilan;
b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota dalam pasal 5 anggaran dasar ini baik
satu persaatu atau bersama-sama;
d. Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibayar oleh masing-masing
anggota;
e. Mempergunakan sisa kekayaan Pager Gunung untuk menyelesaikan sisa kewajiban Pager
Gunung;
f. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Pager Gunung;
g. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang
lainnya;
h. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Desa maka penyelesai membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu.
Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Mengetahui,
Kepala Desa Melung, Pager Gunung,
Ketua
A. BUDI SATRIO T.Y. RUDION

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
Strobillus Found
 

La actualidad más candente (15)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
 
Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014
 
PERDA Kecamatan dan kelurahan
PERDA Kecamatan dan kelurahan PERDA Kecamatan dan kelurahan
PERDA Kecamatan dan kelurahan
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014
 
Perdes perangkat desa
Perdes perangkat desaPerdes perangkat desa
Perdes perangkat desa
 
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPeraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_
Pp no. 72_th_._2005_ttg_._desa_
 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...
 
Perdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabung
Perdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabungPerdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabung
Perdes no.3-th-2016 ttg-gerakan-kedungjaran-menabung
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
 
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014
 

Similar a Art pager gunung

Angaran rumah tangga (autosaved)
Angaran rumah tangga (autosaved)Angaran rumah tangga (autosaved)
Angaran rumah tangga (autosaved)
Strobillus Found
 
Pokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikanPokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikan
ahmadbindjasman
 
Rancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tanggaRancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tangga
Toto Wirjosoemarto
 

Similar a Art pager gunung (20)

Angaran rumah tangga (autosaved)
Angaran rumah tangga (autosaved)Angaran rumah tangga (autosaved)
Angaran rumah tangga (autosaved)
 
Pokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikanPokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikan
 
Anggaran dasar
Anggaran dasarAnggaran dasar
Anggaran dasar
 
Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka final
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka finalAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka final
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kpa nabaraka final
 
ADRT GAPOKTAN
ADRT GAPOKTANADRT GAPOKTAN
ADRT GAPOKTAN
 
AD-ART koperasi.docx
AD-ART koperasi.docxAD-ART koperasi.docx
AD-ART koperasi.docx
 
Ad art kelompok tani ternak karya mege jaya
Ad art kelompok tani ternak karya mege jayaAd art kelompok tani ternak karya mege jaya
Ad art kelompok tani ternak karya mege jaya
 
Anggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIAnggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPI
 
2 draft art bkad
2 draft art bkad2 draft art bkad
2 draft art bkad
 
Angaran dasar puap
Angaran dasar puapAngaran dasar puap
Angaran dasar puap
 
Rancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tanggaRancangan anggaran rumah tangga
Rancangan anggaran rumah tangga
 
Dasar2_Koperasi.ppt
Dasar2_Koperasi.pptDasar2_Koperasi.ppt
Dasar2_Koperasi.ppt
 
Uu 25 1992-koperasi
Uu 25 1992-koperasiUu 25 1992-koperasi
Uu 25 1992-koperasi
 
Uu no 25 tahun 1992
Uu no 25 tahun 1992Uu no 25 tahun 1992
Uu no 25 tahun 1992
 
Ad art koperasi
Ad  art koperasiAd  art koperasi
Ad art koperasi
 
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasianUu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
Uu nomor-25-tahun-1992-tentang-perkoperasian
 
Uu 25-92
Uu 25-92Uu 25-92
Uu 25-92
 
Uu 1992 25 perkoperasian
Uu 1992 25 perkoperasianUu 1992 25 perkoperasian
Uu 1992 25 perkoperasian
 
Bab IV
Bab IVBab IV
Bab IV
 

Más de Kang Margino

Más de Kang Margino (20)

Wisata pagubugan
Wisata pagubuganWisata pagubugan
Wisata pagubugan
 
Lampiran peraturan desa pdf
Lampiran peraturan desa pdfLampiran peraturan desa pdf
Lampiran peraturan desa pdf
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
 
SOP Desa Melung
SOP Desa MelungSOP Desa Melung
SOP Desa Melung
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Pengumuman Hari Libur
Pengumuman Hari LiburPengumuman Hari Libur
Pengumuman Hari Libur
 
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayatiToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati
ToR pelatihan peningkatan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati
 
APBDes Tahun 2016
APBDes Tahun 2016APBDes Tahun 2016
APBDes Tahun 2016
 
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
 
Apb des pdf
Apb des pdfApb des pdf
Apb des pdf
 
Keberatan penebangan pohon
Keberatan penebangan pohon Keberatan penebangan pohon
Keberatan penebangan pohon
 
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
APBDes Perubahan Desa Melung Tahun 2014
 
Permohonan ganti nama buku nikah
Permohonan ganti nama buku nikahPermohonan ganti nama buku nikah
Permohonan ganti nama buku nikah
 
Tabel RPJMDes Desa Melung
Tabel RPJMDes Desa MelungTabel RPJMDes Desa Melung
Tabel RPJMDes Desa Melung
 
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
RPJM Desa Melung Tahun 2014-2018
 
Lampiran dokumen APBDes
Lampiran dokumen APBDesLampiran dokumen APBDes
Lampiran dokumen APBDes
 

Último

.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 

Último (20)

Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru PenggerakSkenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
Skenario Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Art pager gunung

  • 1. ANGGARAN RUMAH TANGGA PAGER GUNUNG KELOMPOK : Pager Gunung DESA : Melung KECAMATAN : Kedungbanteng KABUPATEN : Banyumas KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan : a. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Pager Gunung; b. ART Pager Gunung adalah ketentuan pokok yang dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan semua bentuk kegiatan lembaga Pager Gunung; c. Kelompok adalah kelompok Pager Gunung yang berkedudukan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas; d. Anggota adalah anggota Pager Gunung; e. Pengurus adalah pengurus Pager Gunung. f. Para pihak adalah pihak luar yang bekerjasama dengan Pager Gunung baik individu maupun kelembagaan. LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pager Gunung berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta atas azas keadilan dan gotong royong. (2) Maksud dan tujuan Pager Gunung adalah : a. Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam kawasan melalui pengelolaan yang adil, lestari dan berkelanjutan; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam kawasan yang adil, lestari dan berkelanjutan. Pasal 3 Pager Gunung bersifat sosial, adil, terbuka dan otonom. FUNGSI DAN PERAN Pasal 4 Pager Gunung berfungsi sebagai sarana peningkatan dan penguatan kemampuan masyakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang adil dan lestari. Pasal 5 Pager Gunung berperan untuk : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat.
  • 2. 2. Dalam rangka ikut menentukan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. U S A H A Pasal 6 Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal (2), maka Pager Gunung menyelenggarakan usaha sebagai berikut : 1. Kehutanan dan Perkebunan; 2. Peternakan dan Perikanan; 3. Pertanian; 4. Perdagangan; dan 5. Mengadakan kerja sama dengan para pihak yang saling menguntungkan. KEANGGOTAAN Pasal 7 1. Syarat untuk menjadi anggota lembaga adalah sesuai dengan yang tertera di akta pendirian Pager Gunung nomor 22 tanggal 23 Januari 2006 yaitu sebagai berikut : a. Masyarakat Desa Melung dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau penduduk sekitar Desa Melung dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa bersangkutan dan disetujui oleh Kepala Desa Melung; b. Telah menyetujui dan menerima isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang berlaku; c. Telah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melaksanakan iuran anggota; d. Sanggup mentaati aturan dan melaksanakan kegiatan Pager Gunung. 2. Apabila calon anggota tidak bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) pada pasal ini maka dapat menjadi anggota luar biasa yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Khusus. Pasal 8 1. Keanggotaan Pager Gunung bersifat sukarela dan terbuka; 2. Keanggotaan Pager Gunung mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota; 3. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Pager Gunung harus mengajukan surat permohonan kepada pengurus. Dalam waktu 1 (satu) bulan pengurus harus memberi jawaban secara tertulis apakah diterima atau ditolak; 4. Apabila pengurus menolak permintaan seseorang uintuk enjadi anggota daengan disesrtai alas an-alasannya, maka yang berkepentingan dapat mengajukan pertimbangan Musyawarah Anggota yang berikutnya; 5. Seorang anggota Pager Gunung dapat mengundurkan diri dari keanggotaan dengan mengajukan pengunduran dirinya secara tertulis kepada Pengurus; 6. Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Musyawarah Anggota yang akan datang. Pasal 9
  • 3. Keanggotaan berakhir apabila anggota : a. Meninggal dunia; b. Minta berhenti atas kehendak sendiri; c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tersebut; d. Terlibat dalam tindak pidana pelanggaran/kejahatan. KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 10 1. Setiap anggota wajib melestarikan dan memelihara sumber daya alam yang ada; 2. Setiap anggota pager Gunung harus tunduk dan patuh pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus serta Musyawarah Anggota; 3. Berpartisipasi dalam kegiatan atau usaha yang diselenggarakan Pager Gunung; 4. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas keadilan dan gotong royong. Pasal 11 Setiap anggota berhak : a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan masukan dan suara dalam Rapat Anggota; b. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas; c. Menelaah pembukuan, dan mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Pager Gunung; d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; e. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar; f. Memanfaatkan Pager Gunung dan mendapatkan pelayanan serta perlindungan yang sama antar sesama anggota; PENGURUS Pasal 12 1. Pengurus Pager Gunung dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Musyawarah Anggota; 2. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Masyarakt Desa Melung; c. Berusia minimal 17 tahun atau telah menikah; d. Mempunyai sifat jujur dan amanah, terampil dalam bekerja dan bertanggung jawab; e. Tidak melakukan tindakan/kegiatan yang menentang Pemerintah, merugikan Negara dan tindakan lainnya; 3. Sebelum memulai memangku jabatannya, anggota pengurus mengangkat sumpah atau janji. Pasal 13 1. Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
  • 4. 2. Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali sebanyak- banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan; 3. Apabila seorang Pengurus berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, sedangkan pengisian kekosongan sangat diperlukan maka Rapat Anggota Pengurus dapat menunjuk penggantinya dengan cara: a. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut; b. Mengangkat dari anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut. 4. Pengangkatan pengurus tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan mendapat pengesahan oleh Musyawarah Anggota. Pasal 14 Susunan Kepengurusan Pager Gunung terdiri dari seorang atau lebih Pelindung dan Badan Pengurus yang berjumlah : 12 Orang, terdiri atas : 1. Pelindung : Kepala Desa Melung 2. Ketua : Timbul Yulianto Rudiono 3. Wakil Ketua : Narwin 4. Sekretaris I : Suritno Bambang Margino 5. Sekretaris II : Khoerudin, S.Sos. 6. Bendahara : Suwarjo 7. Koordinator Seksi terdiri dari : a. Kehutanan dan Perkebunan : Sutarto A. Nurkholis b. Peternakan dan Perikanan : Ali Yahya c. Pertanian : Sumantoro d. Perdagangan : Amin Rukyat KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS Pasal 15 1. Pengurus berkewajiban : a. Menjalankan roda organisasi dan usaha Pager Gunung; b. Mengajuka Rancangan Kerja serta rencana anggran Pendapatan dan Belanja Pager Gunung; c. Menyelenggarakan Musyawarah anggota; d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib; 2. Pengurus berwenang : a. Mewakili Pager Gunung didalam dan diluar pengadilan; b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota pelanggan baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan Anggaran Dasar; c. Melakukan upaya dan tindakan bagi kepentingan dan kemanfaatan Pager Gunung dengan tanggung jawab dari Keputusan Musyawarah Anggota. Pasal 16 - Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Pager Gunung dan usahanya kepada Musyawarah anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa; - Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapt diberikan uang kehormatan menurut keputusan rapat anggota.
  • 5. Pasal 17 - Pengurus harus mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota; - Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang mulai dan berhentinya jabatan pengurus pada buku-buku yang telah ditentukan; - Setiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada Pemerintah Desa, Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang diminta jasanya dalam melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan buku administrasinya dan uang Pager Gunung; - Setiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 (tiga) pasal ini tidak diperlambat baik sengaja atau tidak oleh anggota pengurus. Pasal 18 - Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiatan di dalam buku-buku yang telah ditentukan; - Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Pager Gunung; - Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah Desa tentang kejadian serta perkembangan Pager Gunung dan usha-usahanya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun; - Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota/pelanggan dan mencegah segala yang menyebabkan timbulnya perselisihan; - Perselisihan yang timbul karena adanya kepentingan individu atau dalam hubungannya sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai dan kekeluargaan tanpa memihak kepada salah satu pihak; - Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Musyawarah Anggota. Pasal 19 - Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Pager Gunung, karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya; - Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, maka akan diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pasal 20 1) Setelah tahun berjalan buku Pager Gunung ditutup paling lambat 1(satu) bulan sebelum diselenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran tahun buku yang baru lalu; b. Keadaan dan usaha Pager Gunung serta hasil yang dicapai. 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, aggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis. 3) Persetujuan terhadap laporan tahunan termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Musyawarah Anggota.
  • 6. PENGAWAS Pasal 21 - Dalam hal pengawasan dapat dilakukan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai Keputsan Musyawarah Anggota; - Dalam Musyawarah anggota memilih pengawas, maka berpedoman pada pasal 22 ayat (1). MUSYAWARAH ANGGOTA Pasal 22 1. Musyawarah anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pager Gunung; 2. Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota; 3. Musyawarah anggota sekurang-kurangnya diadakan sekali setahun; 4. Musyawarah anggota dapat diadakan : a. atas kehendak pengurus; b. Atas permintaan tertulis 1/10 (seper sepuluh) dari jumlah anggota dengan catatan paling sedikit 10 (sepuluh) orang; c. Atas kehendak Pemerintah Desa; d. Atas kehendak Pengurus. 5. Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan kepada anggota sekurang- kurangnya 2 (dua) hari sebelumnya; 6. Undangan Musyawarah anggota Tahunan disertai Laporan Neraca dan perhitungan keuangan harus dikirim oleh pengurus kepada anggota sekurang-kurangnya 4 (empat) hari sebelum rapat. Pasal 23 1. Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri dengan ketentuan sebagai berikut : a. anggota yang hadir 50% tambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota; b. anggota yang hadir 2/3 dari jumlah anggota; c. Dalam keadaan terpaksa minimal jumlah anggota 30 (tiga puluh) orang yang hadir. 2. Jika rapat tidak memenuhi quorum maka dapt ditunda paling lambat 7 (tujuh) hari dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat seperti pada Pasal 22 ayat (1) maka berlaku syarat-syarat seperti Musyawarah Anggota dalam keadaan luar biasa. 3. dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, maka Musyawarah Angota sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Pager Gunung; 4. Msyawarah anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22; 5. Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa dalam pasal 22 ayat(4) adalah : a. Apabila biaya untuk mengadakan rapt tidak mungkin dipikl atau sangat memberatkan Pager Gunung; b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan penguasa, baik pusat maupun daerah tidak memungkinkan mengadakan Musyawarah Anggota yang memenuhi persyaratan dalam pasal 22 ayat (1); c. Apabila Perubahan anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan undang-undang atau peratura-peraturan / ketentuan-ketrentuan pelaksanaannya; d. Apabila pada saat diadakan Musyawarah Anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran Pager Gunung dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sedangkan sebagian anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan maka dengan ketentuan ayat (3) ini hanya sah bila keputusan ini menguntungkan anggota dan atau menyelamatkan Pager Gunung;
  • 7. 6. Keputusan rapat sejauh mugkin diambil berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal ini tidak tercapai kata sepakat maka keputusa diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir; 7. Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan suaranya kepada orang lain. Pasal 24 1. Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Musyawarah Anggota Khusu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pager Gunung dan keputusannya harus disetujui oleh paling kurang ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pager Gunung yang hadir; 2. Untuk membubarkan Pager Gunung harus diadakan Musyawarah anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga permpat) dari jumlah suara yang hadir. 3. Jika Perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang- undang atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, aka Musyawarah Anggota sah menurut pasal 22 ayat (1). Pasal 25 Segala Keputusan Musyawarah Anggota dicatat dalam sebuah buku Daftar Berita Acara Musyawarah dan ditandatangani oleh ketua dan penulis rapat. Pasal 26 1. Musyawarah Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku; 2. Acara Musyawarah anggota Tahunan memuat antara lain : a. Pembukaan; b. Pembacaan dan pengesahan Berita Acara Musyawarah Anggota yang lalu; c. Laporan oleh pengurus tentang pelaksanaan tugas kewajibannya dibidang organisasi da kegiatan Pager Gunung dalam tahun buku yang lalu dengan menyediakan neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu; d. Pembacaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pager Gunung untuk tahun buku berikutnya; e. Pandangan umum anggota; f. Pengesahan-pengesahan; g. Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); h. Pemilihan anggota pengurus (jika masa jabatan telah habis); i. Tanya jawab dan diskusi; j. Penutup 3. Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh pengurus kepada Pemerintah Desa dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh Musyawarah Anggota. PEMBUKUAN Pasal 27 1. Pager Gunung wajib menyelenggarakan pembukuan tentang kegiatannya; 2. Tahun buku Pager Gunung berjalan 1 Januari sampai 31 Desember; 3. Paager Gunung wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan laba rugi yang dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Anggota Tahunan sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1).
  • 8. A U D I T Pasal 28 1. Pager Gunung berkewajiban setiap tahun sekali mengadakan audit atas dirinya; 2. Pager Gunung dalam pelaksanaan audit menggunakan jasa audit atau kantor Akuntan Publik Yang ditunjuk setiap tahunnya sebelum Musyawarah Anggota Tahunan tahun buku yang bersangkutan; 3. Biaya pelaksanaan audit dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dan atau pembagian sisa hasil usaha (SHU). Pasal 29 Para pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan pemeriksaan apabila Pager Gunung mendapatkan kredit, pinjaman dan kemudahan-kemudahan serta fasilitas Pemerintah dan pihak swasta atau para pihak. Pemeriksaan dimaksud diarahkan kepada pengelolaan dan pemanfaatannya sekaligus memberikan bimbingan dan kosultasi. PERMODALAN Pasal 30 1. Pager Gunung mempunyai modal sendiri dan modal pinjaman atau hibah serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 2. Musyawarah Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat dipergunakan sebagai uang kas dan kelebihannya segera harus disimpan atas nama Pager Gunung pada Bank Pemerintah. Pasal 31 1. Setiap anggota harus membayar iuran sebesar Rp 2.000,00; 2. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan Simpanan Sukarela atas namanya pada Pager Gunung menurut kehendak sendiri. Pasal 32 Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 8 huruf : a. Pada huruf a maka uang iuran/simpanan, setelah dipotong tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian; b. Pada huruf b dan c, uang iuran anggota setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggotanya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Musyawarah Anggota Tahunan yang akan dating; c. Pada huruf d, maka iuran anggota menjadi kekayaan Pager Gunung dan pengambilan uang iuran diserahkan kepada Keputusan Musyawarah Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan yang mengakibatkan pemecatannya. Pasal 33 Khusus berkaitan kerjasama dengan Perhutani dalam hal dana sharing diatur sebagai berikut :
  • 9. a. Untuk Usaha Produktif Lembaga = 10 % b. Untuk Kelembagaan : 1. Pengurus = 19 % 2. Anggota = 30 % 3. Operasional Pager Gunung = 10 % c. Untuk Desa = 15 % d. Untuk Dana Sosial = 10 % e. Untuk Paguyuban = 1 % f. Untuk FK Desa, FK Kecamatan dan FK Kabupaten= 5 % Pasal 34 Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pager Gunung, pembagian keuntungan adalah sebagai berikut : 1. Untuk Anggota = 60 % 2. Untuk Pager Gunung = 40 % Pasal 35 Khusus untuk kegiatan usaha pembibitan kayu, pembagian keuntungan adalah sebagai berikut : 1. Untuk Pemelihara = 80 % 2. Untuk Pager Gunung = 20 % Pasal 36 Dalam hal pembagian keuntungan usaha yang dijalankan oleh Pager Gunung adalah sebagai berikut : 1. Untuk dana cadangan = 1 % 2. Untuk anggota aktif = 30 % 3. Untuk anggota simpanan sukarela = 5 % 4. Untuk dana jasa audit = 2 % 5. Untuk dana sosial = 5 % 6. Untuk Pengembangan = 13 % 7. Untuk Pendidikan dan Pelatihan = 15 % 8. Untuk Pengurus = 20 % JANGKA WAKTU Pasal 36 1. Pager Gunung ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas; 2. Pager Gunung inyatakan layak menyelenggarakan kegiatan usahanya setelah mendapatkan pengesahan sebagai badan Hukum oleh Notaris atau pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang; 3. Dalam hal Badan Hukum melaksanakan kegiatannya, apabila terjadi perubahan kebijakan, maka diadakan perubahan sesuai dengan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku;
  • 10. SANKSI Sanksi Anggota Pasal 37 1. Anggota yang tidak aktif dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) anggaran Dasar ini tidak mendaptkan bagian Sisa Hasil Usaha yang berasal dari kegiatan usaha; 2. Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehingga kebersamaan dan gotong royong serta kekeluargaan tidak berkembang dan terpelihara, maka pengurus memanggil pihak- pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat; 3. Jika perselisihan terjadi antara pengurus dan atau anggota dengan pengurus atau pengurus dengan pengurus maka musyawarah dipimpin oleh Pemerintah Desa; 4. Jika Musyawarah sebagimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak mencapai mufakat maka pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan Musyawarah Anggota Luar Biasa. Dalam Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat dilakuka pemberhentian terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa; 5. Pihak yang diberhentikan karena kesalahannya, harus membayar ganti rugi yang diderita Pager Gunung; 6. Anggota yang tidak hadir dalam suatu Musyawarah anggota tidak dapat diwakilkan suaranya. Paragraf Kedua Pasal 38 1. Pengurus dapat dikenakan sanksi apabila : a. Pengurus yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 16 Anggaran Dasar ii, dapat diminta pertanggungjawabannya dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu; b. Jika Tindakan pengurus oleh rapat anggota dinilai merugikan Pager Gunung, maka anggota pengurus yang merugikan dpat diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus 2. Musyawarah anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa: a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Pager Gunung; b. Pengurus tidak mentaati anggaran Dasar dan anggran Rumah Tangga serta undang- undang dan peraturan yang berlaku. PEMBINAAN Pasal 39 1. Pembinaan Pager Gunung merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa serta para pihak; 2. Pemerintah Desa menciptakan dan mengemangkaniklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan Pager Gunung; 3. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa melimpahkan wewenang kepada Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakt yang membidangi kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
  • 11. PERSELISIHAN Pasal 40 1. Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pager Gunung diselesaikan secara intern melalui Musyawarah Pengurus dan Musyawarah Anggota; 2. Apabila tidak dapt diselesaikan menurut ayat (1) pasal ini maka penyelesaiannya dapat diminta bantuan Pemerintah Desa atau pejabat yang berwenang atas persetujuan Musyawarah Anggota; 3. Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai ayat (1) dan (2) maka akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku atas persetujuan rapat anggota. PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 41 1. Dengan memperhatikan Pasal 22 Anggaran Dasar ini maka Musyawarah Anggota Khusus dapat membubarkan Pager Gunung ini; 2. Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur dan Pemerintah Desa serta para pihak yang berkepentingan disertai dengan Berita Acara yang antara lain memuat : a. Tanggal, tempat diadakannya Musyawarah Khusus terseut; b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir; c. Acara Musyawarah; d. Alasan Pembubaran; e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran; f. Hasil keputusan Musyawarah Anggota Khusus. 3. Pemerintah Desa dapat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesai dari para pihak atau LSM yang mempuyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : a. Melakukan segala perbuatan huku untuk dan atas nama Pager Gunung serta mewakiliya didepan dan diluar pengadilan; b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota dalam pasal 5 anggaran dasar ini baik satu persaatu atau bersama-sama; d. Menetapkan jumlah tanggungan kerugian yang harus dibayar oleh masing-masing anggota; e. Mempergunakan sisa kekayaan Pager Gunung untuk menyelesaikan sisa kewajiban Pager Gunung; f. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Pager Gunung; g. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya; h. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa maka penyelesai membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu. Ditetapkan di : Pada Tanggal : Mengetahui, Kepala Desa Melung, Pager Gunung, Ketua
  • 12. A. BUDI SATRIO T.Y. RUDION