Dokumen ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang politik sesuai dengan UU dan konvensi internasional. Hak politik warga negara antara lain memilih pemimpin, berserikat, berkumpul, dan berpendapat secara bebas. Kewajiban warga negara antara lain memilih dalam pemilu dan berpendapat sesuai aturan. Dokumen ini juga membahas kasus pelanggaran hak politik warga negara dan dampaknya, serta upaya yang

1. KEWARGANEGARAAN
(SEGI POLITIK)
Mischaelle Angle
XI MIA/23
SMA Tarakanita Citra Raya

2. APA SIH HAK KITA DALAM BIDANG
POLITIK SEBAGAI WARGA NEGARA ?

3. HAK BIDANG POLITIK SEBAGAI WARGA NEGARA
 Berhak memilih berdasarkan keinginannya
tanpa paksaan pihak manapun
 Berhak membuat organisasi masyarakat
 Berhak mendapat suaka politik dari negara lain
 Berhak berserikat, berkumpul, dan berpendapat
 Berhak ikut serta dalam kegiatan politik
 Berhak mendirikan atau ikut serta dalam suatu
partai politik

4. APA SIH KEWAJIBAN KITA DALAM
BIDANG POLITIK SEBAGAI WARGA
NEGARA ?

5. KEWAJIBAN BIDANG POLITIK SEBAGAI
WARGA NEGARA
Wajib memilih Presiden dan Wakil Presiden, tidak
boleh golput
Wajib berpendapat sesuai aturan yang ada (tidak
anarkis)
Wajib bertindak jujur dalam penyelenggaraan
kegiatan politik (tidak melakukan tindak korupsi
yang merugikan negara)

6. Hak politik adalah salah satu hak yang diakui dan
dilindungi oleh Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan
Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
lewat UU No. 12 tahun 2005.
MENEGASKAN BAHWA :
“setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan tanpa pembedaan,
termasuk untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang
murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan
melalui pemungutan suara secara rahasia, menjamin kebebasan
berekspresi dari kehendak pemilih.”

7. KASUS PELANGGARAN HAK POLITIK
WARGA NEGARA
o Fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan
bahwa 14 kabupaten di pegunungan bagian tengah Papua tidak ada
sama sekali aktivitas Pemilu, seperti dalam keterangan Novela
Mawipa selaku saksi mandat Prabowo-Hatta.
o Leo, sebagaimana dilansir Antara di Jayapura, Minggu (11/5/2014),
tak kuasa menyembunyikan fakta miris di lapangan bagaimana
penguasa dan politikus termasuk lembaga penyelenggara
memainkan suara rakyat. Ada permainan uang membeli suara
rakyat.(Money Politic)
o Sebelum tahun 2009 ada larangan hak politik bagi mantan
narapidana. Namun sejak tahun 2009, hak politiknya dipulihkan
karena dimungkinkan mencalonkan diri lagi karena memiliki hak
untuk memilih dan dipilih

8. APA DAMPAK DARI KASUS
PELANGGARAN HAK POLITIK ?

9. DAMPAK KASUS PELANGGARAN HAK POLITIK
 Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan
menjadi cacat dalam makna “esensi demokrasi“. Hal tersebut
dikarenakan prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang partisipatif,
adil, jujur, bebas dan berdasarkan kehendak Rakyat, tidak terpenuhi.
 Menghalangi proses rekonsiliasi yang tengah terjadi dalam
kehidupan politik di negara kita karena bentuk diskriminatif belum
terhapuskan.
 Stigma sosial terhadap eks anggota PKI maupun simpatisannya, tetap
akan muncul dan berkembang ditengah masyarakat. Hal tersebut
disebabkan oleh tetap dipertahankannya aturan-aturan yang
membatasi hak politik mereka.
 Tidak dapat melarang paham/ideologi, bila melarang suatu paham,
ideologi, agama, pikiran atau gagasan individu maupun kelompok,
sama saja negara telah menghadirkan kekerasan psikis terhadap
warga negaranya.

10. APA DAPAT KITA LAKUKAN UNTUK
MENJAGA KETAHANAN DAN KEDAULATAN
NEGARA ?

11. UPAYA MENJAGA KETAHANAN &
KEDAULATAN NEGARA
 Tidak membeda bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan
golongan
 Mempertahankan kebudayaan tanah air
 Bangga berbahasa Indonesia
 Menghormati simbol negara, seperti Garuda dan Bendera
Merah Putih
 Menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan
Indonesia
 Bersikap sesuai kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki
sopan santun dan ramah

12. TERIMA KASIH !
