Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)

1.003 visualizaciones

Publicado el

File powerpoint untuk presentasi penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Publicado en: Derecho
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)

  1. 1. PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENGATURAN (PERDA DAN PERKADA) Ahmad Medapri H, S.H., M.Eng., M.I.D.S.
  2. 2. PRESUMTIO JUSTEA CAUSA Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya
  3. 3. !!! UU 12 Tahun 2011 Perpres 87 Tahun 2014 Permendagri 80 Tahun 2015
  4. 4. “ www.ahmadmedapri.blogspot.com Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. “
  5. 5. PRODUK HUKUM DAERAH ◎ Pengaturan ◎ Penetapan
  6. 6. “ www.ahmadmedapri.blogspot.com Mana Peraturan, mana Keputusan???
  7. 7. JUDUL PRODUK HUKUM : ◎ PEDOMAN SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU ◎ PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU ◎ HASIL EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LEBONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RAPERBUP LEBONG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ◎ PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2017 ◎ PANITIA HUT RI 2017
  8. 8. PERATURAN DAERAH Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
  9. 9. PROSES PERDA PENYEBARLUASANPENGUNDANGANPENETAPANPEMBAHASANPENYUSUNANPERENCANAAN
  10. 10. PROPEMPERDA a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Rencana pembangunan daerah; c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. Aspirasi masyarakat daerah.
  11. 11. PERDA DI LUAR PROPEMPERDA Mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam; Menindaklanjuti kerja sama Mengatasi keadaan tertentu Akibat pembatalan oleh Menteri Perintah dari ketentuan peraturan
  12. 12. Dalam PERDA dapat memuat : Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar Mengembalikan pada keadaan semula Sanksi administratif seperti teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan .
  13. 13. PERATURAN GUBERNUR DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU DIBENTUK BERDASARKAN KEWENANGAN.
  14. 14. PERDA - PERGUB PERDA PERGUB Penetapan : Gubernur/ atau Plt/ Plh/ Pj Gubernur Gubernur/ atau Plt/ Plh/ Pj Gubernur Rangkap : 4 3 Pengundangan : Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Berita Daerah
  15. 15. PROSEDUR PEMBUATAN PERGUB USULAN PD PEMBAHASAN SEKDA GUBERNUR
  16. 16. PENULISAN JUDUL ◎ JENIS, NOMOR, TAHUN PENGUNDANGAN ATAU PENETAPAN, DAN NAMA PERATURAN; ◎ SINGKAT DENGAN HANYA MENGGUNAKAN 1 (SATU) KATA ATAU FRASA; ◎ KAPITAL, MARGIN TENGAH; ◎ TIDAK BOLEH DITAMBAH DENGAN SINGKATAN ATAU AKRONIM; ◎ UNTUK PERUBAHAN DITAMBAHKAN FRASA ‘PERUBAHAN ATAS ‘DI DEPAN JUDUL PERATURAN.
  17. 17. KONSIDERANS Menimbang Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
  18. 18. DASAR HUKUM Mengingat Dasar kewenangan/ yang memerintahkan; Tingkatnya sama atau lebih tinggi; Urutan sesuai hierarki dan tahun.
  19. 19. HIERARKI 1. UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG; 2. PERATURAN PEMERINTAH; 3. PERATURAN PRESIDEN; 4. KEPUTUSAN PRESIDEN; 5. PERATURAN MENTERI ATAU LEMBAGA LAIN SETINGKAT MENTERI; 6. PERATURAN DAERAH ; DAN 7. PERATURAN GUBERNUR
  20. 20. DIKTUM Memutuskan; Menetapkan; Jenis dan nama Peraturan Perundang- undangan.
  21. 21. BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang Diatur 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 5. Ketentuan Penutup .
  22. 22. PENUTUP Rumusan perintah pengundangan dan penempatan; Penandatanganan pengesahan atau penetapan; Pengundangan atau Penetapan. .
  23. 23. PERDA
  24. 24. PERDA
  25. 25. PERGUB
  26. 26. PERGUB
  27. 27. Terima kasih Email: birohukum.bengkulu@gmail.com

×