- Don't copy freely - - Add the source - - Sorry it is not perfect -

1. PPKN
KD 3.8
MENGANALISIS DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA
SESUAI KONSEP NKRI DAN BERNEGARA SESUAI
KONSEP FEDERAL MELIHAT DARI KONTEKS GEOPOLITIK

2. • Anggota Kelompok 3 :
1. Agung Budhi Yuwono (02)
2. Anggraeni Windi Rosari (03)
3. Dhea Rohmawati (06)
4. Eko Urip Fibriyanto (07)
5. El Medina Aulia Putri (08)
6. Lutfian Jaya Sudrajat (16)
7. Puspita Ayu N. (23)
8. Ratna Kuatiningsari (26)

3. Pokok-pokok sistem
pemerintahan Indonesia
Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
Kelebihan dan Kekurangan dari
beberapa Sistem Pemerintahan
Sistem
Pemeritahan di
Indonesia

4. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan
Indonesia
Sebelum diamandemen:
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi dibawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara
tidak bertanggungjawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

5. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan
Indonesia
Setelah diamandemen:
1.Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah
negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2.Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem
pemerintahan presidensial.
3.Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden
dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4.Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada
presiden.
5.Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan
anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi
jalannya pemerintahan.
6.Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya.

6. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem
pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk
menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem
presidensial. Antara lain:
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul
dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden
meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan
atau persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu
pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk
undang-undang dan hak budget (anggaran)
Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan
Indonesia

7. Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Presidensial
- Konstitusi : UUD 1945
- Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27
Desember 1949
- Presiden dan Wapres : Ir. Soekarno dan
Mohammad Hatta

8. Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950
- Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi
Parlementer)
- Konstitusi : Konstitusi RIS
- Lama periode : 27 Desember 1949 – 15
Agustus 1950
- Presiden dan Wapres :Ir. Soekarno = Presiden RI
- Assaat = pemangku sementara jabatan Presiden RI
(27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

9. Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Parlementer
- Konstitusi : UUDS 1950
- Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli
1959
- Presiden dan Wapres : Ir. Soekarno dan
Mohammad Hatta

10. Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi
Terpimpin)
- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Presidensial
- Konstitusi : UUD 1945
- Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
- Presiden dan Wapres : Ir. Soekarno dan Mohammad
Hatta

11. Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit
Presiden. Latar belakang dikeluarkannya dekrit ini adalah:
1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh
bangunnya kabinet dan persaingan partai politik yang semakin
menajam.
2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar
3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata
di daerah-daerah
Berikut Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959:
1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

12. Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde
Baru)
- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Presidensial
- Konstitusi : UUD 1945
- Lama periode : 22 Februari 1966 – 21
Mei 1998

13. Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang
sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:
1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa
MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak
berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang
antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak
mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat
rakyat melalui referendum.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum,
yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

14. Periodisasi Sistem Pemerintahan
Indonesia
6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang
- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Presidensial
- Konstitusi : UUD 1945
- Lama periode : 21 Mei 1998 – sekarang
- Presiden dan Wapres :
1. B. J Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
2. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri (20 Oktober 1999 –
23 Juli 2001)
3. Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz (23 Juli 2001 – 20 Oktober
2004)
4. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober
2004 – 20 Oktober 2009)
5. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (20 Oktober 2009 – 2014)
6. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2014 – 20
Oktober 2019)

15. Kelebihan dan Kekurangan dari Beberapa
Sistem Pemerintahan
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar
sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
2. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka
pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
3. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang
terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini
disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu
partai atau koalisi partai.
4. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga
pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

16. Kelebihan dan Kekurangan dari Beberapa
Sistem Pemerintahan
Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer
1.Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan
mosi tidak percaya Parlemen
2.Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di
negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
3.Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-
jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi
anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal
penting untuk menjadi menteri atau jabatan
eksekutif lainnya

17. Kelebihan dan Kekurangan dari Beberapa
Sistem Pemerintahan
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
1. Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung
jawab kepada presiden.
2. Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang
krisis kabinet
3. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung
pada parlemen
4. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu
tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama
empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.
5. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan
jangka waktu masa jabatannya.
6. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif
sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen
sendiri.

18. Kelebihan dan Kekurangan dari Beberapa
Sistem Pemerintahan
Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial
1.Pengawasan rakyat lemah
2.Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang
mendapat perhatian
3.Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung
badan legislatif sehingga dapat menimbulkan
kekuasaan mutlak
4.Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
5.Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil
tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu
yang lama.