Kup penyidikan
•Descargar como PPT, PDF•
0 recomendaciones•2,060 vistas
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana perpajakan serta menemukan pelakunya.
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Kup penyidikan
Similar a Kup penyidikan (20)
Último
Último (20)
Kup penyidikan
- 3. TINDAK PIDANA KARENA UU KUP ALPA Pasal 38 WAJIB PAJAK Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar, tidak lengkap, lampiran yg isinya tidak benar BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Merupakan Perbuatan yg Kedua kali, DIPIDANA denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terutang yg tidak/kurang dibayar; atau kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. DIT. P2HUMAS 3
- 4. TINDAK PIDANA KARENA (1) UU KUP SENGAJA Pasal 39 ayat Wajib Pajak : Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya; Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP; Tidak menyampaikan SPT; Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar/tidak lengkap Menolak dilakukan pemeriksaan Memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu atau dipalsukan Tidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan atau dokumen Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen Tidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut BERAKIBAT Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara DIPIDANA Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama enam tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayar Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1)) 4
- 5. TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN Pasal 39 ayat (2) UU KUP PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BID. PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG DIJATUHKAN ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) ) SANKSI DILIPATKAN DUA DIT. P2HUMAS 5
- 6. TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN Pasal 39 ayat (3) UU KUP Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak SANKSI Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yg dimohon dan/atau kompensasi atau pengkriditan yg dilakukan oleh Wajib Pajak DIT. P2HUMAS 6
- 7. TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA Pasal 39A UU KUP Wajib Pajak Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yg tidak berdasarkan transaksi yg sebenarnya Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak SANKSI Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dan Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1)) DIT. P2HUMAS 7
- 8. DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 40 UU KUP setelah lampau 10 Tahun Sejak : Saat terutangnya pajak; Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ybs DIT. P2HUMAS 8
- 9. DELIK ADUAN Pasal 41 UU KUP ALPA SENGAJA Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya (seperti tersebut dlm Pasal 34 ) Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 ) SANKSI SANKSI Pidana kurungan paling Pidana penjara paling lama lama 1 (satu) tahun , dan Denda paling banyak Rp25.000.000,00 2 (dua) tahun , dan Denda paling banyak Rp50.000.000,00 9 KUP 118 9
- 10. SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA Pasal 41 A dan 41B UU KUP Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan Denda paling banyak Rp25.000.000,00 Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja : Tidak memberikan keterangan / bukti atau Memberikan keterangan / bukti yang tidak benar (Pasal 41 A) Sanksi maksimal : Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan Denda paling banyak Rp75.000.000,00 Pihak ke 3 yang dengan sengaja : Menghalangi Memper-sulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 41 B) Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 ayat ( 2 ) DIT. P2HUMAS 10
- 11. TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA Pasal 41C UU KUP Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling lama 1 tahun, atau Denda paling banyak Rp 1 miliar Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling lama 10 bulan, atau Denda paling banyak Rp 800 juta Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling lama 10 bulan, atau Denda paling banyak Rp 800 juta Sanksi maksimal : Pidana kurungan paling lama 1 tahun, atau Denda paling banyak Rp500 juta INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA/ASOSIASI/PIHAK LAIN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PASAL 35A AYAT (1) DIT. P2HUMAS MENYEBABKAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PASAL 35A AYAT (1) TIDAK MEMBERIKAN DATA & INFORMASI YG DIMINTA DJP PASAL 35A AYAT (2) MENYALAH-GUNAKAN DATA & INFORMASI PERPAJAKAN SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA 11
- 12. PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN PEJABAT Pasal 41 DIT. P2HUMAS WAJIB PAJAK Pasal 38, Pasal 39 Wakil, kuasa atau pegawai WP Pasal 43 ayat (1) PIHAK KETIGA Pasal 43 ayat (2) Yang menyuruh Yang menganjurkan Yang membantu melakukan 12
- 13. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 43A ayat (1), (2) dan (3) UU KUP INFORMASI, DATA, LAPORAN DAN PENGADUAN DIPROSES MENURUT KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TATA CARA PEMERIKSASAN BUKTI PERMULAAN DI ATUR PERATURAN MENKEU DIT. P2HUMAS APABILA TERDAPAT INDIKASI TINDAK PIDANA YG MENYANGKUT APABILA DITEMUKAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PETUGAS PAJAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN OLEH UNIT PEMERIKSA INTERNAL DEPKEU 13
- 14. PPNS DJP Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP Diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai penyidik Mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dilaksanakan sesuai dengan KUHAP DIT. P2HUMAS DAPAT MEMINTA BANTUAN KEPADA PENEGAK HUKUM LAINNYA 14
- 15. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 1 angka 31 UU KUP SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DIT. P2HUMAS MENEMUKAN TERSANGKANYA 15
- 16. Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k DIT. P2HUMAS a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti f. Meminta bantuan tenaga ahli g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg bertanggungjawab 16
- 17. PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pasal 44 ayat (3) UU KUP PPNS Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan Penyampaian atas hasil penyidikan Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum SESUAI KETENTUAN KUHAP DIT. P2HUMAS 17
- 18. PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara Tidak cukup bukti Bukan tindak pidana Perpajakan Daluwarsa Tersangka meninggal dunia Pasal 44 A DIT. P2HUMAS DENGAN SYARAT: Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44 B PALING LAMA DLM JANGKA WAKTU 6 BLN SEJAK TGL SURAT PERMINTAAN DARI MENKEU 18
- 19. KETENTUAN PERALIHAN Pasal II UU KUP 1. 2. DIT. P2HUMAS Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d Tahun Pajak 2007 yg belum selesai, diberlakukan ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000; Dikecualikan dari ketentuan sbgmn dimaksud pada angka 1. daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sbgmn dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013. 19
- 20. PENYIDIKAN serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 31 20
- 21. PENYIDIK A. KUHAP Penyidik adalah: 1. Pejabat Polri; dan 2. PPNS (Ps 6) B. UU KUP Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PPNS DJP (Ps 44) Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan 21 Macan Tutul
- 22. WEWENANG PPNS DJP (1) a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pajak agar menjadi lebih lengkap dan jelas b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak c. meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan sehubungan dengan tindak pidana pajak d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pajak e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut 22
- 23. WEWENANG PPNS DJP (2) f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 23 23
- 24. AZAS-AZAS HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYIDIKAN Azas legalitas Azas keseimbangan Azas praduga tak bersalah Prinsip pembatasan penahanan Azas ganti rugi dan rehabilitasi Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi Azas unifikasi Prinsip diferensiasi fungsional Prinsip saling koordinasi Azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Prinsip peradilan terbuka untuk umum Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan 24 Macan Tutul
- 25. PROSES PENYIDIKAN PENINDAKAN PEMERIKSAAN Pencegahan Rik Ahli Penyitaan PENYERAHAN BERKAS PERKARA Rik Saksi Penggeledahan PEMBERKASAAN Rik TSK Penangkapan Penahanan Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan 25 Macan Tutul
- 26. PENGHENTIAN PENYIDIKAN (1) 1. 2. 3. 4. Tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, Daluwarsa, Tersangka meninggal dunia. SKP tetap dapat diterbitkan, kecuali daluwarsa ( pasal 13 ayat 1 KUP ) 26
- 27. PENGHENTIAN PENYIDIKAN (2) Di samping karena alasan di atas, penyidikan juga mungkin dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Meteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara Dengan syarat: WP melunasi utang pajak + denda 400% 27
- 28. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (1) UU KUP PEGAWAI PAJAK Lalai atau Sengaja dalam menghitung atau menetapkan pajak Tidak sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku yg berakibat merugikan negara Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku DIT. P2HUMAS 28
- 29. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (2) UU KUP PEGAWAI PAJAK Sengaja bertindak diluar kewenangannya yg diatur dlm UU Perpajakan Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yg berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi APABILA TERBUKTI Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku DIT. P2HUMAS 29
- 30. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (3) UU KUP PEGAWAI PAJAK MELAKUKAN PEMERASAN DAN ANCAMAN KEPADA WP UTK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 368 KUHP DIT. P2HUMAS 30
- 31. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (4) UU KUP PEGAWAI PAJAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SCR MELAWAN HUKUM DGN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA UNTUK MEMBERIKAN SESUATU ATAU MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN ATAU MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 12 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR DIT. P2HUMAS 31
- 32. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (5) UU KUP PEGAWAI PAJAK TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA APABILA MELAKSANAKAN TUGASNYA DGN ITIKAD BAIK DAN SESUAI UU PERPAJAKAN DIT. P2HUMAS 32
- 33. KODE ETIK PEGAWAI PAJAK Pasal 36B UU KUP MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK DAN WAJIB DIPATUHI PENGAWASAN PELAKSANAAN & PENAMPUNGAN PENGADUAN KOMITE KODE ETIK YG DIATUR DLM PERATUARN MENTERI KEUANGAN DIT. P2HUMAS 33
- 34. KODE ETIK PEGAWAI PAJAK Pasal 36C dan Pasal 36D UU KUP MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK DAN WAJIB DIPATUHI MEMBENTUK PENGAWASAN PELAKSANAAN & PENAMPUNGAN PENGADUAN KOMITE KODE ETIK DIT. P2HUMAS 34
- 35. INSENTIF PEGAWAI PAJAK Pasal 36D dan Penjelasan UU KUP PENCAPAIAN KINERJA TERTENTU PEGAWAI PAJAK DIBERIKAN INSENTIF BESARANNYA DIATUR MELALUI PEMBAHASAN PEMERINTAH DGN DPR DIT. P2HUMAS TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DGN PMK 35
- 36. PERUBAHAN BESARNYA SANKSI PERPAJAKAN Pasal 37 dan Penjelasan UU KUP PEMERINTAH DAPAT MENGUBAHAN BESARNYA IMBALAN BUNGA DAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN DISESUAIKAN DGN KEADAAN EKONOMI KEUANGAN DIT. P2HUMAS 36
- 37. TERIMA KASIH 37