Dokumen tersebut membahas pentingnya informasi dan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam pemerintahan elektronik (e-government) untuk mencapai masyarakat informasi yang sejahtera. Teknologi informasi dan komunikasi dipandang dapat meningkatkan akses informasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung pemerintahan modern.

1. KEDAULATAN INFORMASI
UNTUK KEMAJUAN E-GOVERNMENT
Oleh
Gati Gayatri
Kapuslitbang Literasi dan Profesi - Kemkominfo
Disampaikan pada Kuliah Umum Magister Chief Information Officer
(CIO)
Universitas Gadjah Mada
26 September 2012

2. AGENDA
1 PENTINGNYA INFORMASI
2 IMPLEMENTASI UU KIP
3 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
E-GOVERNMENT
4
PENGEMBANGAN SDM
5

3. PENTINGNYA INFORMASI
1

4. MENGAPA INFORMASI MENJADI PENTING
ICT
Knowledge Era
(21th Century)
Information Age
(1980M)
Industrial Era
(1700M)
Agriculture Era
(8000 SM)
Sesuai dengan prediksi Alfin Toffler dalam bukunya “Future Shock”

5. MARSHALL MAC LUHAN :
“GLOBAL VILLAGE”
JOHN NAISBITT
“MEGA TRENDS :TEN DIRECTIONS
TRANSFORMING OUR LIVES”
Walter sullivan
“information explosion”
BILL GATES :
“ Informations at your finger tips “

6. Masyarakat informasi
“Masyarakat mempunyai aktivitas ekonomi,
politik-sosial melalui proses produksi, konsumsi,
dan distribusi informasi, ditandai dengan
intensitas pertukaran dan penggunaan teknologi
komunikasi” (Straubhar, 2002)
“Komunikasi lancar, informasi benar”

7. Visi Kementerian Kominfo
“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat
“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat
sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan,
sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan,
yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI
yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI
Makna Visi
Indonesia Masyarakat Pembangunan Kominfo yang Ramah
Informatif Sejahterah Berkelanjutan merakyat Lingkungan
NKRI

8. IMPLEMENTASI UU KIP
2

9. Implementasi UU KIP
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan
(1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
(2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
(3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
(4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan
pelayanan Informasi.

10. UU N0 14/2008
• Pasal 2 ayat (3) : “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap
Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan,
dan cara sederhana.”
• Pasal 4 ayat (4) : “Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik
mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.”
• Pasal 7 ayat (2) : “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.”

11. UANG LINGKUP HAK ATAS INFORMASI
• Hak Untuk Mengetahui (Right to Know)
• Hak untuk Menghadiri Pertemuan Publik
(Right to Observe/ Right to Attend Public
Meeting)
• Hak Untuk Mendapatkan Salinan
Informasi (Right to Obtain the Copy/
Akses Pasif)
• Hak Untuk Diinformasikan tanpa Harus
Ada Permintaan (Right to be informed/
Akses Aktif)
• Hak Untuk Menyebarluaskan Informasi
(Right to Disseminate)

12. DAMPAK POSITIF UU KIP
• Transparansi informasi publik sehingga
dapat meningkatkan kualitas partisipasi
masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik serta pengawasan atas pelaksanaan
roda pemerintahan yang dapat
dipertanggung jawabkan.
• Akselerasi pemberantasan KKN;
• Optimalisasi perlindungan hak-hak
masyarakat terhadap pelayanan publik;
• Persaingan usaha secara sehat dalam
rangka pengadaan barang dan jasa dari
badan-badan publik;
• Terciptanya kepemerintahan yang baik dan
tata kelola badan-badan publik;
• Akselerasi demokratisasi;
• Terpenuhinya tuntutan masyarakat global
terhadap akses informasi.

13. 3
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

14. TI DAN PENGELOLAAN INFORMASI
DATA INFORMASI
HARDWARE
SOFTWARE
DATA BASE
ALAT KOMUNIKASI
14

15. Peran TIK

16. MANFAAT TIK
1
Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan.
2 Meningkatkan kemampuan SDM (human capacity building)
3 Mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi
.
4 Membentuk Masyarakat Informasi (Knowledge – Society Building )
5 Mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan
kesejahteraan sosial dan ekonomi
6 Mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung
suatu sistem yang lebih adil dan makmur

17. E-GOVERNMENT
4

18. e-Government
GOAL
Better
government
services
IT G2G
Improved
interactions
base G2B G2C
with industry
d Citizen
empoweremen
t
Efficient
government
management

19. Layanan e-Government

20. Strategi Kemajuan e-
Government
Dimensions Outputs Goals
Political will for E-Governance:
Leadership •Legal Framework
•ICT Policies - Standards TRANSPA-
RENCY
Human HR development program
Resource
SERVICE
•Overcome the digital divide
Institutional •Prevalent ICT development
•Improvement to infrastructure
Reform
EFFICIENCY
Development of electronic
Technology applications
ECONOMY
Sufficient funding
Financing

21. Status Implementasi E-Government
Jumlah
Sumber Rangking Indikator
Negara
●
Network Preparedness
●
Required Interface
Functioning Application
University of
29 32 ●
Management Optimization
Waseda ●
Homepage
●
CIO
●
Promotion of e-Government
●
Layanan online
e-Government ●
Infrastruktur
Survey 2012 oleh 97 193 telekomunikasi
PBB ●
Kualitas sumber daya
manusia
Catatan:
Dalam skala nasional, ada PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia)
sbg assessment pengembangan TIK oleh Pemerintah pusat dan daerah

22. PENGEMBANGAN SDM
5

23. Pengembangan SDM CIO oleh Kominfo
• Beasiswa Pendidikan S2 CIO
• Sosialisasi Bimbingan Teknis CIO
• Pelatihan dan Sertifikasi CIO

24. Pengembangan SDM CIO
Realisasi Target
No Indikator 2012
s.d. 2011 s.d. 2014
1 Jumlah Peserta 1300 295 2500
Pelatihan CIO (Chief
Information Officer)
2 Jumlah penerima 469 225 1200
Beasiswa Dalam Negeri
(CIO dan Ilmu
Komunikasi)

25. GCIO sebagai implementasi UU
KIP
Layanan Hak Publik
TIK
atas Informasi

26. Tantangan ke depan (Peluang
penelitian)
Pelayanan
Adm & Mgmt
Keuangan
Legislasi
Kepegawaian
Pembangunan
DLembaga

27. Harapan

28. “Toward Informative Society”
“For a better Indonesia”

29. Gati Gayatri
Kapuslitbang Literasi dan Profesi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat
Email: gati.gayatri@gmail.com
THANK YOU