Presentasi untuk mata kuliah KAPITA SELEKTA GEOFISIKA, dipresentasikan pada tanggal 5 mei 2012. Dosen : Dr. Aisyah Kusuma

1. Tugas Akhir Semester
Kapita Selekta Geofisika
Mohammad Risyad
12308046
Teknik Geofisika
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2. 1 Bagaimanakah mekanisme kegiatan Usaha Hulu Migas
di Indonesia mengacu pada UU No. 22 Tahun 2001?
Jawaban :
Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :
• Pasal 6
Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak
Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (BP MIGAS)
• Pasal 11
Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditanda tangani harus
diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
• Pasal 12
Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan
Pemerintah Daerah.
Penawaran Wilayah kerja serta penetapan Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap yang diberi wewenang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
pada Wilayah Kerja dilakukan oleh Menteri.

3. • Pasal 13
Setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1
(satu) Wilayah Kerja.
Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan
beberapa Wilayah Kerja harus dibentuk badan hukum yang
terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
• Pasal 14
Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30
(tiga puluh) tahun.
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan
perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama paling lama 20
(dua puluh) tahun.
• Pasal 16
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan
Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada
Menteri

4. 2 Apakah yang menjadi tugas Dewan Energi Nasional (DEN)
menurut UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi? Dan
bagaimana mekanisme kerja Dewan Energi Nasional?
Jawaban :
Dewan Energi Nasional (DEN) adalah suatu lembaga bersifat
nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas perumusan
kebijakan energi nasional. (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26).
Tugas Dewan Energi Nasional :
• Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan
oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
• Menetapakan rencana umum energi nasional
• Menetapkan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan
darurat energi
• Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas
sektoral
Dewan Energi Nasional (DEN) dibentuk oleh Presiden RI. Pimpinan DEN
terdiri atas : Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua
dan Menteri yang membidangi energi sebagai Ketua Harian.

5. Anggota DEN terdiri atas 7 (tujuh) orang baik Menteri maupun pejabat
pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas
penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi; dan 8
orang (delapan) dari pemangku kepentingan, dengan komposisi :
• 2 (dua) orang dari kalangan akademisi
• 2 (dua) orang dari kalangan industri
• 1 (satu) orang dari kalangan teknologi
• 1 (satu) orang dari kalangan lingkungan hidup
• 2 (dua) orang dari kalangan konsumen
Anggaran DEN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Dalam melaksanakan tugasnya, DEN dibantu oleh
Sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

6. Sumber : http://www.den.go.id/index.php/page/readPage/3

7. Sumber : http://www.den.go.id/index.php/page/readPage/7

8. 3 PP No. 31 Tahun 2003 mengatur mengenai perubahan bentuk
PERTAMINA menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
Mengapa hal ini diperlukan? Apa yang terjadi apabila
PERTAMINA tidak diubah menjadi PERSERO hingga saat ini?
Jawaban :
Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2003 tentang perubahan bentuk
PERTAMINA menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pasal 2,
Perusahaan Perseroan bertujuan untuk :
• Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan secara efektif dan efisien.
• Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Sebelum menjadi PERSERO, PERTAMINA merupakan perusahaan negara
yang dibiayai oleh pemerintah dan bekerja sesuai dengan instruksi
pemerintah. Namun, dengan cara itu kinerja PERTAMINA masih
tertinggal daripada di belakang perusahaan - perusahaan yang bergerak di
bidang energi dan masih sulit untuk bersaing dalam persaingan global
dengan perusahaan – perusahaan asing yang memiliki orientasi mencari
keuntungan sebesar besarnya dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.

9. Salah satu implikasi dari perubahan ini adalah :
• PERTAMINA yang telah berubah menjadi PERSERO menjadi Badan
Usaha atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang kegiatannya
dikendalikan oleh BP MIGAS,
• Keadaan ini mengharuskan PERTAMINA untuk bersikap kompetitif
dalam bidang usahanya karena memiliki posisi yang sama dengan
KKKS lainnya.
Apabila PERTAMINA tidak dialihkan menjadi PERSERO,
PERTAMINA mungkin tidak terpacu untuk mengembangkan kegiatan
usaha di bidang energi terbarukan seperti panas bumi.
Kini, PERTAMINA memiliki tujuan baru yang membuatnya terangsang
untuk mengembangkan kegiatan – kegiatan usahanya di bidang energi
yang membawa keuntungan bagi PERTAMINA dan seluruh rakyat
Indonesia.

10. Sumber : http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/visi_dan_misi

11. 4 Dalam UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 23 Ayat (1) disebutkan
bahwa Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilaksanakan oleh
Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
Akan tetapi, dalam beberapa tahun belakangan ini,
bermunculan SPBU-SPBU dengan logo asing, seperti Shell,
Petronas, dan Total. Mengapa perusahaan perusahaan asing ini
dapat merambah ke Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup ke
dalam kegiatan niaga? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap
penjualan BBM yang dilakukan oleh SPBU PERTAMINA?

12. Jawaban :
Definisi Badan Usaha
“Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis
usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”
Perusahaan asing yang berminat untuk melebarkan sayap ke
kegiatan usaha hilir terutama kegiatan niaga harus mendirikan
badan hukum tersendiri agar dapat mendirikan SPBU di
wilayah NKRI.
Sebagai contoh, SPBU SPBU berlogo asing seperti SPBU Shell,
Petronas dan Total adalah SPBU yang dimiliki oleh PT Shell
Indonesia, PT Petronas Niaga Indonesia dan PT Total Oil
Indonesia.

13. Adapun implikasi dari dibukanya SPBU berlogo asing yang
menjadi saingan SPBU PERTAMINA adalah :
• Terjadinya persaingan usaha yang kompetitif antara
SPBU PERTAMINA dan SPBU berlogo asing.
• Perbedaan kualitas pelayanan antara SPBU PERTAMINA
dengan SPBU berlogo asing
Persaingan usaha yang sehat dan kompetitif pada akhirnya
akan memberikan keuntungan kepada konsumen.

14. Hal ini tidak serta merta membuat penjualan BBM oleh SPBU
PERTAMINA mengalami penurunan
Karena SPBU berlogo asing mayoritas berada di kota – kota besar saja,
sedangkan SPBU PERTAMINA tersebar di seluruh Indonesia,
menjadikannya memiliki pasar yang lebih luas dan konsumennya berasal
dari semua kalangan
Tantangan bagi PERTAMINA :
• Memperketat standardisasi SPBU PERTAMINA yang dikelola oleh
pengusaha lokal dengan mengedepankan perbaikan pelayanan bagi
konsumen
• Pelaksanaan pengawasan oleh badan independen agar standar
pelayanan tersebut dapat terjaga
• Membuat strategi branding yang baik untuk menanamkan rasa
memiliki PERTAMINA di hati konsumen

15. Sumber : http://www.pertamina.com/index.php/detail/view/news-release/9072/pertamina-luncurkan-spbu-bbk-di-kawasan-elite

17. 5 Apa yang menjadi Hak dan Peran Masyarakat menurut UU No.
30 Tahun 2007? Bagaimana mahasiswa dalam berpartisipasi
dalam perannya sebagai bagian dari masyarakat?
Jawaban :
Menurut UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 19 menyebutkan :
• Setiap orang berhak memperoleh energi.
• Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat
berperan dalam:
a. penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum
energi daerah;
b. pengembangan energi untuk kepentingan umum.
Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dapat berperan dalam :
• Mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta
• Menjadi fasilitator untuk komunikasi antara pemerintah dengan
masyarakat luas. Komunikasi yang baik antara pemerintah dengan
masyarakat perlu dijaga agar terjadi suasana yang kondusif, tentu hal ini
dapat terwujud dengan bantuan media informasi yang kian berkembang
dewasa ini.

18. Mahasiswa juga dapat beperan dengan cara mendermakan ilmu
pengetahuannya melalui penelitian dalam hal penyediaan dan
pemanfaatan energi, terutama energi baru dan terbarukan yang
didukung oleh pihak pemerintah dan swasta.
Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 29 yang menyebutkan :
• Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
• Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan
energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri
energi nasional yang mandiri.

19. Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK mengenai
energi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2007 Pasal 30 yang
menyebutkan :
• Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 difasilitasi oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
• Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana dari
swasta.
• Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi
baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang
berasal dari energi tak terbarukan.
• Ketentuan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

20. SEKIAN
dan
TERIMA KASIH