Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

hukum perdata.pptx

  1. HUKUM PERDATA B Y : M M I R Z A I K H S A N U D I N ( 2 1 1 1 0 0 3 5 )
  2. PENGERTIAN HUKUM PERDATA Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
  3. SEJARAH HUKUM PERDATA Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Berikut adalah hasil kedua kodifikasi tersebut : 1. Burgerlijk Wetboek (BW) atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Wetboek van Koophandel (WvK) atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  4. HUKUM PERDATA DI INDONESIA Hukum perdata Indonesia yang berlaku di Indonesia adalah hasil kodifikasi dari BW milik Belanda yaitu KUHP. Isi KUH Perdata terdiri atas 4 bagian yaitu: 1. Buku 1 tentang Orang 2. Buku 2 tentang Benda 3. Buku 3 tentang Perikatan 4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian
  5. HUKUM PERDATA Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata materiil dapat digolongkan sebegai berikut: a. Hukum Orang b. Hukum Keluarga c. Hukum Harta Kekayaan d. Hukum waris
  6. A. HUKUM ORANG • Subjek hukum Dalam hukum, perkataan orang (person) berarti sebagai pembawa hak atau disebut jugsebagai subjek hukum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subjek hukum dimulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan untuk kasus tertentu dapat ditarik mundur pada saat masih dalam kandungan dengan catatan setelah dilahirkan bayi tersebut terus hidup. meskipun menurut hukum saat ini tidak semua orang diperkenankan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Hal ini ditujukan bagi orang- orang yang dianggap “tidak cakap hukum” atau “kurang cakap hukum”. Mereka ini adalah orang-orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan orang yang gila dimana harus selaku diwakili oleh orang tua atau walinya. • Badan hukum adalah perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban atau organisasi/kelornpok manusia yang mempunyai tujuan terlentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.
  7. B. HUKUM KELUARGA Menurut Pasal 26 KUH Perdata, Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan itu hanya merupakan hubungan lahiriah saja. Pengertian yang demikian itu kemudian berubah setelah dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Menurut Pasal 1 UUP, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. • Perkawinan • Perwalian • Pengampunan • Pendewasaan (handlicting) • Catatan sipil (burgerlijke stand ) • Domisili • Keadaan tak hadir
  8. C. HUKUM HARTA KEKAYAAN • Hukum benda yang berupa peraturan-peraturan yang mengatur hakhak kebendaan yang mutak sifatnya. Artinya bahwa terhadap hakhak atas benda- benda itu orang wajib menghormatinya. • Hukum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Contoh : perikatan dalam perjanjian jual beli. KUH Perdata adalah segala barang dan hak yang dapat dipakai orang (menjadi objek hak milik). Benda dapat dibedakan menjadi: • Benda tetap, yaitu : benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau karena penetapan Undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak (tanah, bangunan, tanaman = karena sifatnya; mesin-mesin pabrik = karena tujuannya; hak guna usaha, hak guna bangunan, hak hipotek= karena penetapan Undang-undang). • Benda bergerak, yaitu benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan Undang-undang dianggap benda bergerak (perkakas, kenderaan, binatang = karena sifatnya; hak terhadap surat berharga = karena penetapan Undang-undang).
  9. D. HUKUM WARIS Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu: • Adanya pewaris • Adanya harta warisan • Adanya ahli waris Di dalam KUHPer telah diatur mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu: • Golongan I. Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. • Golongan II. Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. • Golongan III. Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur. • Golongan IV . Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.
  10. BERIKUT ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA WARIS MESKIPUN AHLI WARIS : • Orang yang dengan putusan hakim telah telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPer). • Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPer). • Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer). • Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).
  11. • Sementara yang menjadi objek dari hukurn waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris • Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran- pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris • Sistem waris KUH Perdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPer dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.
  12. TERIMA KASIH
Publicidad