1. Musni Umar, Ph.D

2. Peran Masyarakat dalam
Upaya Menciptakan
Pemilu Aman dan Damai di
DKI Jakarta
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher

3. Indonesia pada 2014 akan melaksanakan 2 (du) kali
pesta demokrasi, yaitu pemilu legislatif dan pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilu (pemilihan umum) merupakan sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi,
yang berdaulat atau berkuasa adalah rakyat.
Melalui pemilu legislatif, rakyat melaksanakan
kekuasaannya dengan memilih orang yang akan
mewakilinya selama 5 (lima) untuk duduk di parlemen
(legislatif) pada semua tingkatan.
Begitu juga, melalui pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden
untuk menjalankan pemerintahan dan kepala negara
selama 5 (lima) tahun.
Dengan demikian, tahun 2014, rakyat Indonesia yang
sudah memenuhi syarat, dan rakyat DKI Jakarta pada
khususnya akan melaksanakan

4. Gedung DPRD DKI Jakarta

5. Gedung DPR/MPR RI

6. pemilihan umum Legislatif (parlemen) dan
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
sebagai pengejawantahan daripada kedaulatan
(kekuasaan) yang berada ditangan rakyat.
Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat,
masyarakat terbagi kepada 3 (tiga) bahagian.
Pertama, setuju dan mendukung pemilu sebagai
manifestasi dari pelaksanaan demokrasi.
Kedua, menolak pemilu, karena dianggap tidak
berguna dan tidak memberi manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ketiga, masa’ bodoh, tidak mau tahu tentang
pemilu. Mereka umumnya tidak ikut pemilu alias
Golput.

7. Permasalahan Pemilu
Partisipasi masyarakat dalam pemilu Legislatif dan
pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
1. Penetapan calon
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
3. Kampanye Pemilu
4. Pencoblosan dalam pemilu
5. Perhitungan suara
6. Penetapan hasil pemilu

8. Peran Serta Masyarakat
Dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi
dalam pemilu, samada pemilu legislatif maupun
pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sangat
diperlukan peran serta masyarakat.
Pertama, penetapan calon legislatif, alhamdulillah
kita dapat lalui dengan aman dan damai berkat
peran serta masyarakat, walaupun ada
gejolak, tetapi bisa diatasi dengan baik. Kita
harapkan proses penetapan calon Presiden dan
Wakil Presiden dapat pula dilalui dengan aman dan
damai.

9. Kedua, permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Penetapan DPT sempat ditunda pengesahannya oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena besarnya protes
dari partai-partai politik peserta. Sampai saat ini
(28/11/2013, masih dipermasalahkan DPT dan terus
dilakukan penyempurnaan.
Masalah DPT tergolong rawan karena tidak hanya untuk
pemilu legislatif, tetapi juga pemilu Presiden/Wakil
Presiden.
Pada tataran tersebut sangat diperlukan peran serta
masyarakat terutama Ketua RT yang berada digarda
terdepan untuk melaporkan warganya yang belum
tercatat atau tercatat lebih dari satu kali sebagai
pemilih, dan masyarakat pro aktif supaya menjadi
pemilih dan semua berperan aktif dalam menciptakan
suasana aman dan damai.

10. Kampanye Pemilu
Ketiga, kampanye adalah masa-masa yang rawan dan
mudah menimbulkan gangguan keamanan.
Sistem yang kita pergunakan menimbulkan persaingan
sesama caleg dalam satu partai politik. Selain itu,
persaingan antar caleg dari partai politik lain yang
berbeda sebagai competitor.
Kalau pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya
persaingan antar calon Presiden.
Persaingan dalam pemilu untuk memperebutkan suara
pemilih dalam pemilu adalah hal yang wajar. Akan
tetapi, sepanjang sejarah dalam pemilu di Indonesia,
masa kampanye adalah saat-saat yang
mengkhawatirkan karena sering timbul kekacauan dan
ketidak-amanan.

11. Masyarakat harus berperan aktif menjaga
lingkungannya supaya tetap aman dan damai. Untuk
menjamin bahwa masa kampanye tidak menimbulkan
masalah yang mengganggu stabilitas keamanan, maka
peran serta masyarakat sangat penting dan
menentukan.
Disinilah pentingnya program Kesbangpol DKI untuk
memberi pencerahan, penyadaran dan pencerdasan
kepada masyarakat untuk menjamin dan memastkan
bahwa kampanye pemilu berjalan lancar, damai dan
aman.
Untuk mewujudkan suasana aman dan damai, setiap
warga masyarakat wajib mematuhi hukum dan aturan
dalam kampanye terutama para calon yang bersaing.

12. Pencoblosan
Keempat, saat pencoblosan merupakan hari
dilaksanakannya pesta demokrasi. Peran utama
yang harus dilakukan setiap warga masyarakat DKI
Jakarta pada khususnya adalah mendatangi TPS
(Tempat Pemungutan Suara) untuk menyoblos
calon Anggota DPRD DKI Jakarta, calon anggota DPD
RI dan calon anggota DPR RI.
Selain itu, mengajak satu rumah, famili (keluarga)
dan lingkungan tempat kita bermukim untuk
beramai-beramai ke TPS pada 9 April 2014 untuk
memilih wakil rakyat, dan 9 Juli 2014 untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden.

13. Disamping itu, setiap warga DKI Jakarta, berperan
aktif menciptakan suasana aman dan damai
menjelang penyoblosan, saat penyoblosan dan
pasca penyoblosan.
Masa-masa ini sangat penting dan menentukan
karena pemilu dapat dikatakan sukses kalau
mayoritas warga DKI Jakarta dan seluruh Indonesia
menggunakan hak pilih. Selain itu, pelaksanaan
pemilu berjalan langsung, umum, bebas dan
rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil). Masalah
harus dijaga, karena pangkal keributan dan
kekacauan, bermula dari pelaksanaan pemilu yang
tidak luber dan jurdil.

14. Penghitungan Suara
Kelima, penghitungan suara habus dikawal. Akan
sangat baik kalau masyarakat DKI jakarta pada
khususnya dan masyarakat Indonesia, hadir,
mengawasi dan mencatat hasil penghitungan suara.
Akan sangat baik kalau hasil pemilu di TPS tempat
memilih dicacat dan di facebook, twitter dan media
sosial lainnya untuk diketahui masyarakat umum
supaya PPS, PPK dan KPU tidak bermain-main dan
berbuat curang misalnya menambah dan
mengurangi jumlah perolehan suara setiap calon.

15. Penetapan Hasil Pemilu
Keenam, penetapan hasil pemilu sebagai hasil akhir dari pemilu
sangat penting dijaga jangan sampai ada kecurangan. Dalam
hubungan itu, masyarajkat harus aktif mengingatkan kepada
penyelenggara pemilu supaya jujur, adil, netral dan tidak memihak
kepada siapapun.
Kalau semuanya berjalan baik, maka hasil pemilu, insya Allah
diterima dengan baik oleh masyarakat DKI Jakarta dan seluruh
rakyat Indonesia.
Sebagai penutup dari makalah ini, diharapkan setiap masalah
dapat diselesaikan dengan baik dan masyarakat DKI Jakarta tetap
berkepala dingin, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai
prasyarat terwujudnya suasana damai dan aman di DKI Jakarta dan
seluruh Indonesia.
* Tulisan ini dipresentasilan dalam kegiatan Kesbangpol DKI
Jakarta, di Hotel Grand Mutiara, Cipayung Bogor, 29 November
2013