Pemilukada DKI 2012 Presentasi Musni Umar

1. Partisipasi Warga DKI
dalam Undian Gratis, Pengumpulan Sumbangan serta
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta
Oleh Musni Umar, Ph.D

2. Pengantar
Partisipasi warga dalam undian gratis berhadiah, walaupun saya
belum pernah melakukan penelitian tentang hal itu, tetapi fenomena
yang kita saksikan di TV dengan berbagai nama yang menarik seperti
Kuis Berhadiah, sangat banyak peminatnya.
Mencari peruntungan tanpa kerja banyak disukai masyarakat.
Begitu juga kegiatan pengumpulan sumbangan uang dan barang
terjadi di mana-mana. Yang melakukan pengumpulan sumbangan
dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat kelas bawah.
Kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan-jalan raya oleh anak-
anak miskin dan orang tua miskin di Jakarta misalnya, tak obah
pameran kemiskinan ditengah gedung-gedung pencakar yang
terbentang.
Ini fenomena yang menyedihkan dibalik kemajuan ekonomi yang
membanggakan.

3. Undian Berharga

4. Undian Berhadiah

5. Pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa
hidup ini adalah untuk beramal (bekerja) dan berjuang
harus ditanamkan. Hanya dengan bekerja, seseorang
berhak mendapatkan imbalan (uang). Menina-bobokan
masyarakat dengan kuis berhadiah, selain tidak mendidik,
juga membuat masyarakat menjadi malas bekerja.
Kegiatan undian gratis berhadiah yang bersifat untung-
untungan, begitu pula kegiatan mencari sumbangan,
sebaiknya tidak dijadikan sebagai pekerjaan (profesi) untuk
menopang kehidupan.
Kemuliaan karena bekerja dengan pekerjaan apapun yang
tidak melanggar hukum, harus dibiasakan dan dibudayakan
di tengah-tengah masyarakat Jakarta dan masyarakat
Indonesia. Jangan memilih-milih pekerjaan, yang penting
halal dan menghasilkan pendapatan (income).

6. Tangan di atas lebih Mulia dari Tangan di bawah

7. Peminta-minta di Jalanan

8. Selanjutnya, kita masuk kepada partisipasi warga DKI dalam
menyukseskan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur
yang sering disebut pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)
yang akan diselenggarakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta pada 11 Juli 2012, dapat dikatakan tak obahnya pesta
warga DKI Jakarta sekali dalam lima tahun. Karena itu, sering
disebut pemilu atau pemilukada sebagai pesta demokrasi.
Sebagaimana layaknya suatu pesta, yang diundang tidak semua,
tetapi terbatas. Suatu pesta akan berhasil dan sukses jika semua
yang diundang berpartisipasi. Demikian juga hanya pesta
demokrasi yang diundang tidak semua, tetapi hanya terbatas
yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Pesta demokrasi
akan berhasil jika masyarakat berpartisipasi.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam suatu pesta, pada umumnya
hampir sama. Pertama, menghadiri pesta. Kedua, menjaga supaya
pesta berlangsung damai. Ketiga, menyaksikan pesta sambil
bersilaturrahim. Keempat, bersantap (makan). Kelima, bersalam-
salaman.

9. Sukseskan Pemilukada DKI

10. Demikian pula pesta demokrasi, bentuk partisipasi pemilih
banyak kemiripannya walaupun ada perbedaan dengan
pesta pada umumnya. Pertama, berpartisipasi dengan
menghadiri undangan pesta demokrasi oleh panitia
pemungutan suara (PPS). Ini sama dengan undangan pesta
perkawinan, pesta syukuran dan pesta lainnya.
Kedua, mengisi daftar hadir dengan menuliskan nama dan
alamat. Ini sama ketika menghadiri undangan pesta apapun
namanya.
Ketiga, antri. Kalau pesta demokrasi harus antri menunggu
panggilan untuk menggunakan hak pilih dengan mencoblos
salah satu calon di bilik suara. Kalau pesta perkawinan
misalnya, hanya antri secara teratur untuk mengucapkan
selamat kepada kedua mempelai dan orang tuanya.

11. Jadi Pemilih

12. Calon Gubernur & Wakil Gubernur Jakarta: Pilih Siapa?

13. Nomor Urut Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur Jakarta

14. Keempat, bersalaman dengan PPS dan warga
masyarakat yang antri menunggu panggilan untuk
menyampaikan hak pilihnya dibilik suara yang telah
disiapkan panitia untuk mencoblos calon yang
diinginkan.
Kelima, berpartisipasi menyaksikan hasil penghitungan
suara yang dilakukan oleh PPS setempat. Hadir dan
menyaksikan pembukaan kotak suara sambil
mendengarkan pembacaan satu persatu hasil
pencoblosan sangat baik sebagai bentuk partisipasi
yang otonom dalam upaya menyukseskan
pemilukada. Akan lebih baik lagi jika ikut mencatat
hasil pemungutan suara di TPS, tempat yang
bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Ia
diperlukan, jika terjadi masalah bisa menjadi alat bukti
dalam perkara atau sengketa pemilukada.

15. Saksikan Hasil Pemungutan Suara

16. Partisipasi Warga
Dalam pesta demokrasi, paling tidak terdapat dua macam bentuk
partisipasi. Pertama, autonmous participation (partisipasi otonom). Kedua,
mobilized participation (partisipasi yang dimobilisasi).
Kedua macam partisipasi yang disebutkan lazim dilaksanakan dalam
pengamalan demokrasi. Partisipasi otonom adalah bentuk partisipasi yang
sangat sempurna. Ia lahir berdasarkan kesadaran dari dalam diri setiap
orang. Kesadaran berdasarkan pengetahuan dan penghayatan terhadap
pentingnya ikut serta menyukseskan pelaksanaan demokrasi seperti pemilu
parlemen, pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilukada.
Partisipasi yang didorong oleh kesadaran mendalam yang dilandasi
pengetahuan dan penghayatan, akan melahirkan partisipasi otonom.
Partisipasi semacam ini, adalah bentuk pengamalan demokrasi yang
genuine, murni dan paling sempurna. Akan tetapi, harus disadari tidak
banyak yang mengamalkannya, karena keterbatasan ilmu pengetahuan,
kurang pendidikan dan harta, menyebabkan banyak pemilih yang
melaksanakan demokrasi karena dimobilisasi oleh kekuatan uang dan
pengaruh kekuasaan.

17. Dukungan Warga Pemilukada

18. Partisipasi yang dimobilisasi, pada umumnya berlaku pada
masyarakat marjinal, yang kurang uang, harta, dan
pendidikan. Mereka itu, hanya mau berpartispasi dalam
pemilu atau pemilukada kalau diberi sembako dan uang. Itu
sebabnya dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu atau
pemilukada, faktor politik uang sulit dihindari. Para calon
memerlukan dukungan sosial untuk memenangkan
pemilukada. Untuk mendapatkan dukungan suara, pemilik
suara tidak mau memberikan suaranya secara percuma
tanpa mendapat imbalan.
Akan tetapi, ada juga partisipasi yang dimobilisasi tanpa
harus membayar suara pemilih dengan memberikan
sembako dan uang. Hal itu paling tidak bisa ditemukan dalam
pelaksanaan demokrasi melalui pemilu parlemen di era
pemerintah Orde Baru, dimana Golkar memiliki kekuatan
hegemoni sebagai single majority. Dengan didukung 3
(tiga) jalur yaitu jalur A (ABRI), jalur B (Birokrasi) dan jalur G
(Golkar), maka pemerintah bisa memobilisasi dukungan
masyarakat secara masif untuk menyukseskan pemilu.

19. Pencerahan Warga supaya Partisipasi

20. Setelah bangsa Indonesia memasuki era Orde
Reformasi (1998-sekarang), terjadi liberalisasi
dalam segala lapangan kehidupan termasuk dalam
bidang penyiaran (media). Akibatnya peranan
media sangat besar, sehingga disebut sebagai pilar
demokrasi keempat. Besarnya peranan media
dalam membentuk opini, telah melahirkan
kebebasan masyarakat. Meningkatnya kebebasan
masyarakat, belum diimbangi meningkatnya
pendidikan, pengetahuan dan kesadaran.
Dampaknya yang memobilisasi masyarakat untuk
memilih bukan lagi faktor kekuasaan, tetapi
kepentingan pragmatis seperti uang, dan sembako.

21. Partisipasi & Mobilisasi

22. Apa yang Harus Dilakukan
Untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi yang
kebablasan (melampaui batas), masyarakat sebagai
pemilik kedaulatan (kekuasaan), tidak punya pilihan
kecuali berperanan memperbaiki keadaan.
Paling tidak terdapat lima peran yang bisa dilakukan.
Pertama, berperan menjadi pemilih yang otonom. Ini
sangat diperlukan karena dalam realitas pengamalan
demokrasi, banyak salah arah dan salah jalan. Maka
setiap orang harus berperan aktif memperbaiki
pelaksanaannya yang berlandaskan politik uang yang
dimulai dari diri sendiri. Setiap individu harus menolak
politik uang dengan menolak menerima pemberian
uang atau sembako dari manapun.

23. Kampanye untuk Memilih

24. Kedua, mengkampanyekan kepada setiap orang untuk
menolak dan menjauhi politik uang. Kampanye dari
rumah ke rumah (door to door) amat diperlukan dalam
upaya mencegah terus terjadinya politik uang. Para
tim sukses dari pasangan calon Gubernur/calon Wakil
Gubernur DKI misalnya, harus dicerahkan dan
disadarkan supaya tidak terlibat dan menjadi motor
(prime mover) dalam politik uang.
Ketiga, berperan dalam memandu masyarakat supaya
memilih calon gubernur dam calon wakil gubernur
yang paling sedikit mudharatnya. Memilih calon
gubernur dan wakil gubernur yang terbaik dari semua
calon yang baik.

25. Hindari Politik Uang

26. Sogok sembako dan uang bagian dari
Politik Uang

27. Para aktivis karang taruna, PKK, berbagai organisasi,
ulama dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat (LSM), mau tidak mau, suka tidak suka,
harus turun gunung untuk mencerahkan, menyadarkan
dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat
supaya para pemilih memilih calon Gubernur/Wakil
Gubernur yang terbaik untuk kelangsungan dan
peningkatan pembangunan di DKI Jakarta.
Keempat, berperan menciptakan suasana damai, aman
dan tertib dalam masa kampanye, pemungutan suara
dan pasca pemungutan suara. Masyarakat tidak bisa
lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya keamanan
dan ketertiban hanya kepada polisi yang terbatas
jumlahnya. Masyarakat harus berperan aktif
menciptakan suasana damai, tertib dan aman
dilingkungan masing-masing.

28. Pemilukada yang Damai

29. Kesimpulan
Pemilukada Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 11 Juli 2012
merupakan pesta demokrasi terbesar kedua setelah pemilu Presiden/Wakil
Presiden tahun 2004, dan 2009. Tidak saja pasangan calon Gubernur/Wakil
Gubernur yang hebat dari partai-partai politik, tetapi pada pemilukada ini
terdapat dua pasang calon independen yang lolos dalam seleksi pencalonan
Gubernur/Wakil Gubernur oleh KPUD DKI Jakarta.
Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilukada DKI Jakarta, maka
masyarakat melalui tim sukses keenam pasangan calon gubernur dan calon
wakil gubernur DKi supaya menghindari black campaign (kampanye hitam)
yang menjelek-jelekkan pasangan calon yang lain.
Keenam pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta
periode 2012-2017 adalah kader terbaik bangsa yang dicalonkan oleh
partai-partai politik dan dua calon independen yang disokong oleh
masyarakat Jakarta. Sebagai manusia biasa, mereka memiliki kelebihan
dan kekurangan.

30. Bentuk Kampanye Hitam

31. Bentuk Kampanye Hitam

32. Oleh karena itu, merupakan hak setiap warga negara
Indonesia untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam
pemilukada DKI serta mendukung calon gubernur dan
calon wakil gubermur DKI. Dalam mendukung calon
gubernur dan calon wakil gubernur, sebaiknya tidak
menghalalkan cara dengan melakukan kampanye
hitam, yang menjelek-jelakkan pasangan calon lain.
Para kader karang taruna, PKK, ormas pemuda,
lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya,
saatnya bersatu mewujudkan pemilukada DKI yang
aman, damai dan tenteram tanpa politik uang. Dengan
melakukan hal-hal tersebut, besar harapan masyarakat
berhasil memilih pasangan calon gubernur dan calon
wakil gubernur DKI Jakarta yang amanah, jujur, cerdas
dan mampu membangun komunikasi dengan seluruh
lapisan masyarakat Jakarta yang majemuk.

33. Terima Kasih