Keamanan di masyarakat sangat penting dan menjadi prioritas yang harus selalu diupayakan dan diwujudkan. Oleh karena itu, penting dilakukan deteksi dini untuk mengetahui seberapa besar ancaman dan gangguan di masyarakat

1. Deteksi Dini Terhadap
Ancaman dan Gangguan di
Masyarakat DKI Jakarta
Oleh Musni Umar, Ph.D
Direktur Institute for Social Empowerment and Democracy

2. Musni Umar. Ph.D

3. Pengantar
DKI Jakarta adalah ibu kota Negara Republik Indonesia.
Konsekuensi dari itu, maka segala macam kepentingan sosial,
politik, ekonomi, pertahanan keamanan, asing dan lain
sebagainya, berpusat di DKI Jakarta.
Dengan demikian, DKI Jakarta menjadi pusat pertarungan
kepentingan semua kekuatan dalam negeri dan kekuatan
asing. Oleh karena itu, banyak ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas keamanan di DKI
Jakarta.
Dampaknya, permasalahan sosial, ekonomi, politik dan lain-
lain bisa dimanfaatkan untuk menciptakan ketidakamanan di
DKI Jakarta. Selain itu, dampak dari partisipasi masyarakat
DKI Jakarta dalam berbagai lapangan kehidupan, bisa
menimbulkan ancaman dalam hidup berbangsa dan
bernegara. Dalam mewujudkan partisipasi, bisa bernilai
positif, bisa juga sebaliknya bersifat destruktif.

4. Jakarta Ibukota RI

5. Disamping itu, pembangunan yang dilaksanakan di era
Orde Reformasi, disatu sisi harus disyukuri karena telah
menciptakan berbagai kemajuan dalam segala bidang.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya timbul
permasalahan. Misalnya dalam bidang politik, terjadi
kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul,
yang tidak jarang melampaui batas sehingga langsung
ataupun tidak langsung menimbulkan ancaman,
tantangan, hambatan, dan gangguan. Terjadi gangguan
instabilitas politik, karena kedewasaan politik dan
budaya politik masyarakat belum terbangun dengan
baik.
Dalam bidang sosial, terjadi kemajuan yang
menggembirakan dengan tumbuhnya kelas menengah
(middle class) dan kelas atas (high class) serta
kelompok masyarakat yang sangat kaya. Tetapi
menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam antara
yang kaya dan miskin.

6. Mass Kuasai Gedung Parlemen RI

7. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, terjadi
kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di
di Negara kita, di tengah krisis global yang melanda
sebagian Negara di Eropa Barat. Indonesia
termasuk yang beruntung karena mengalami
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 6,5
persen pertahun. Namun pertumbuhan itu, baru
dinikmati sekelompok kecil masyarakat.
Dalam bidang pertahanan keamanan, bangsa
Indonesia juga patut bersyukur karena walaupun
masih banyak ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan dalam hidup berbangsa dan bernegara,
tetapi Indonesia masih berdiri kukuh dan tidak
mengalami perpecahan seperti yang dialami Uni
Sovyet, Yugoslavia, dan sebagainya.

8. Kesenjangan Ekonomi

9. Permasalahan di DKI Jakarta
Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa
berdasarkan hasil sensus penduduk DKI Jakarta tahun
2012 bahwa Penduduk DKI Jakarta sebanyak 9.607.787
jiwa. Jumlah tersebut akan meningkat pada pagi
hingga sore hari, yang diperkirakan mencapai 13 juta
orang, akibat banyaknya orang yang masuk ke DKI
Jakarta dari Depok, Bekasi, Bogor, Tanggerang dan
kawasan sekitar Jakarta untuk bekerja.
Dengan besarnya jumlah penduduk di DKI Jakarta,
maka menimbulkan banyak permasalahan. Semua
permasalahan , bisa menjadi ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, jika tidak dideteksi secara
dini, dikelola dan dipecahkan satu persatu.

10. Kepadatan Penduduk DKI

11. Kepadatan Penduduk DKI

12. 1. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan besar yang dihadapi masyarakat di
DKI Jakarta.
BPS mengemukakan bahwa jumlah orang miskin di DKI Jakarta telah
mengalami penurunan yang signifikan menjadi 363.200 orang (Harian
Terbit, 7 September 2012). Rendahnya jumlah orang miskin di DKI Jakarta,
tidak terlepas dari kecilnya batas miskin yang ditetapkan BPS yaitu Rp
259.520 perkapita perbulan atau Rp 8.650/hari. Kalau setiap orang
berpenghasilan sebesar Rp 8.650/hari, maka dianggap sudah tidak
miskin.
Dengan demikian, kalau satu keluarga satu anak, dengan berpenghasilan
setiap bulan sebesar Rp 778.560/bulan, maka dianggap sudah tidak miskin.
Pertanyaannya, apakah ada orang di DKI Jakarta bisa hidup dengan
berpenghasilan Rp 259.520 perkapita perbulan atau Rp 8.650/hari?
Rasanya tidak ada, karena untuk makan satu kali dengan membayar Rp
8.650 mungkin sudah langkah, walaupun makan di Warteg.
Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah
membuat terobosan dengan mengemukakan bahwa jumlah orang miskin di
DKI Jakarta, 4,7 juta orang (41 persen). Dengan demikian, sebanyak 4,7 juta
orang harus mendapat Kartu Jakarta Sehat karena mereka tergolong
miskin.

13. Kemiskinan di DKI Jakarta

14. 2. Pendidikan
Pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai yang
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 antara lain untuk “mencerdaskan kehidupan
bangsa”, masih menjadi barang mewah bagi masyarakat bawah.
Pada hal dalam amandemen UUD 1945 telah ditetapkan dalam Bab XIII Pendidikan
dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (3) bahwa Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan
belaja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Akan tetapi dalam realitas, orang-orang miskin masih menghadapi permasalahan
besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
Pendidikan gratis yang digembar-gemborkan tidak banyak dinikmati masyarakat
bawah karena setelah anak-anak mereka tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri yang
menyediakan “pendidikan gratis”, pada umumnya tidak bisa diterima di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri , karena NEM (Nilai Ebtanas Murni) mereka
rendah, sehingga tidak bisa diterima di sekolah negeri di SMP maupun di SMA.
Akibatnya , mayoritas masyarakat berpendidikan tamat SD dan tidak tamat SMP.
Mereka yang berpendidikan rendah, mustahil diterima bekerja di sektor formal
(pemerintah apalagi di swasta). Akibatnya mereka menganggur dan menjadi
miskin. dampak lanjutannya, mereka mudah tawuran, dan melakukan kriminal.

15. Sekolah Anak-anak Miskin

16. 3. Pengangguran
Permasalahn besar lainnya ialah pengangguran. Jumlah Pengangguran di
DKI Bertambah karena pengusaha tidak memperpanjang kontrak kerja
buruh.
Pengusaha terus mengurangi jumlah karyawannya. Bulan ini, sebanyak
3.447 buruh menjadi korban rasionalisasi, dan sampai akhir tahun
diperkirakan sebanyak 22.567 orang akan kehilangan pekerjaan dari 41
perusahaan. Tingginya upah minimum dinilai menjadi pemicunya (Kompas,
3 April 2013).
Jumlah tersebut belum termasuk jumlah penganggur tahun-tahun
sebelumnya, yang jumlahnya bisa mencapai jutaan orang.
Masalah tersebut sangat serius karena mereka yang menganggur
menghadapi banyak persoalan pertama, tidak ada income (pendapatan)
uang. Kedua, merasa tidak berguna dan bermanfaat. Ketiga, rendah diri.
Keempat, terpuruk secara ekonomi dan psikologis. Kelima, malu terhadap
keluarga dan lingkungan.
Oleh karena itu, mereka yang menganggur sangat sensitif dan mudah
meledak amarahnya, yang kadang kala masalah sepele, menjadi masalah
besar.

17. Pengangguran di DKI Jakarta

18. 4. Kampung Kumuh dan Padat
Masalah lain yang penting dideteksi secara dini ialah kawasan kampung
kumuh dan padat. Di Kawasan yang padat dan kumuh sangat mudah
disusupi berbagai kepentingan untuk menimbulkan persoalan keamanan.
Pertama, sangat mudah terjadi gesekan sosial, karena mereka tinggal di
rumah yang sempit, lingkungan yang kumuh dan padat. Warga mudah
emosi dan meledak amarahnya jika ada persoalan yang memicu.
Kedua, kampung kumuh dan padat, pada umumnya dihuni oleh mareka
yang miskin, marjinal, penganggur dan sebagainya. Oleh karena itu,
ledakan sosial bisa muncul sekejap jika ada yang menyulut mereka dengan
berbagai isu yang menggugah rasa ketidakadilan.
Ketiga, tingkat stress, depresi dan frustrasi mereka tinggi karena dihimpit
berbagai persoalan yang tidak bisa mereka atasi, dan tidak ada menolong
mereka.
Oleh karena itu, sebagai solusi untuk keluar dari kampung kumuh, padat
dan miskin (padkumis), maka mau tidak mau dan suka tidak suka, kita harus
sukseskan pembangunan kampung deret yang digagas Gubernur Joko
Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

20. Kampung Kumuh di DKI

21. 5. Sembako Mahal
Diberbagai pasar tradisional yang saya kunjungi, termasuk di
Kampung Rawah, para pedagang dan pembeli berteriak
mahalnya harga sembilan bahan pokok (sembako). Para
pedagang terteriak karena sepi pembeli, akibat daya beli
masyarakat merosot luar biasa. Para pembeli juga berteriak
karena barang-barang mahal, mereka tidak mampu membeli
barang sebagaimana biasa.
Kombinasi merajalelanya kemiskinan, pengangguran dan
sembako yang mahal, menyebabkan tingkat stress, depresi
dan frustrasi masyarakat meningkat dan juga kriminalitas di
masyarakat meningkat. Perampokan yang disertai kekerasan
bersenjata, hampir tiap hari terjadi di DKI Jakarta dan
sekitarnya.
Kondisi demikian, harus dideteksi secara dini sebelum
meledak menjadi persoalan sosial yang membahayakan
keamanan dan kenyamanan masyarakat.

22. Harga Sembako Mahal

23. 6. Kesenjangan Ekonomi
Masalah lain yang amat berbahaya dan bisa memicu kerusuhan
sosial ialah kesenjangan ekonomi (economic inequality).
Pembangunan yang dilaksanakan semakin memperkaya orang-orang
yang sudah kaya, sementara orang-orang miskin semakin terpuruk.
Fenomena kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta luar biasa, dan
anehnya tidak ada upaya yang sistimatis, terencana dan serius untuk
mengurangi kesenjangan ekonomi. Seolah kesenjangan ekonomi
bersifat alamiah yang tidak perlu dipersoalkan. Pada hal terjadinya
kesenjangan ekonomi akibat kita menganut system liberal kapitalis
yang mengagungkan persaingan bebas (free fight competition).
Pada hal pembukaan UUD 1945, Pancasila dan UUD 1945, menolak
system ekonomi yang memperhambakan diri pada system liberal
kapitalis. Akan tetapi realitasnya seperti yang kita saksikan sejak di
era Orde Baru sampai di era Orde Reformasi, system ekonomi yang
diamalkan menganut system ekonomi liberal.

24. Kesenjangan Ekonomi

25. Perlu Deteksi Dini
Berbagai permasalahan yang digambarkan diatas,
mengandung potensi kerawanan yang sewaktu-waktu
bisa meledak menjadi kerusuhan yang dimanfaatkan
oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi mulai tahun ini 2013
sampai tahun depan 2014 merupakan tahun politik
karena akan dilaksanakan pemilu parlemen dan pemilu
Presiden.
Semua kekuatan politik termasuk kekuatan laten di
dalam masyarakat seperti MKRI (Majelis Kedaulatan
Rakyat Indonesia), langsung ataupun tidak langsung
berusaha memanfaatkan dan mengeksploitir segala
permasalahan yang disebutkan diatas untuk
kepentingan politik masing-masing.

26. Pentingnya Deteksi Dini

27. Supaya suasana damai tetap tercipta, dan agenda
demokrasi sekali dalam lima tahun bisa dijalankan
dengan sebaik-baiknya, maka berbagai potensi di dalam
masyarakat yang bisa menimbulkan masalah, harus
diketahui secara dini. Itulah yang disebut deteksi dini.
Istilah deteksi dini, pada mulanya digunakan para
dokter untuk mendeteksi berbagai penyakit yang
menyerang manusia. Oleh karena itu, dokter
menganjurkan kepada setiap orang untuk melakukan
general check up untuk memeriksa kesehatan. Dari
general check up bisa terdeteksi secara dini gejala
penyakit yang bisa menyerang setiap orang.
Dalam perkembangan, kemudian konsep deteksi dini
dipergunakan oleh intelijen dan ilmuan sosial untuk
mengetahui masalah-masalah di dalam masyarakat
secara lebih dini yang juga dapat disebut sebagai
“penyakit” yang bisa menular dan membahayakan
“keselamatan” masyarakat.

28. Kesimpulan
Deteksi dini di masyarakat DKI Jakarta sangat diperlukan untuk
mengetahui lebih awal berbagai potensi yang bisa menimbulkan
kerawanan, gangguan dan bahaya yang sewaktu-waktu meledak
dalam segala bentuk yang mengganggu keamanan sosial, politik,
persatuan dan kesatuan.
Pentingnya deteksi dini supaya lebih awal mengetahui
permasalahan di dalam masyarakat yang bisa melahirkan gejolak,
supaya bisa diambil tindakan untuk mencegahnya.
Bentuk pencegahan ialah dialog dan pendekatan kesejahteraan
(welfare approach). Untuk bisa mendeteksi keadaan masyarakat,
maka pertama, mengetahui permasalahan di dalam masyarakat.
Kedua, berkolaborasi dengan ketua RT, ulama dan tokoh
masyarakat untuk mengetahui keadaan masyarakat dari waktu ke
waktu. Ketiga, berkolaborasi dengan setiap orang yang bertempat
tinggal di suatu pemukiman, supaya memberi informasi jika ada
gejala yang tidak normal di dalam masyarakat.

29. Dalam mengakhiri makalah ini, saya ingin memberi warning bahwa
masyarakat bawah yang berada diakar rumput (grassroot) dari semua
golongan, saat ini sangat susah kehidupan mereka, akibat sembilan bahan
pokok (sembako) harganya tidak terjangkau oleh mereka.
Dalam beberapa bulan mendatag, bulan Ramadan akan datang dan
berlanjut lebaran Idul Fitri, harga-harga sembako akan semakin mahal
harganya. Kondisi sosial semacam ini, bisa melahirkan stress, depresi dan
frustrasi sosial yang berpotensi melahirkan gerakan sosial. Disamping itu,
bisa semakin meningkat kriminalitas>
Oleh karena itu, kita harus menginformasikan kepada pemerintah DKI
Jakarta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menurunkan
harga sembako dalam upaya menurunkan tingkat stress, depresi dan
frustrasi masayarakat bawah.
Semoga makalah singkat ini, menjadi bahan pembuka dialog dalam
pertemuan yang sangat penting ini.
-----------------------------------------
* Makalah ini dipersiapkan untuk dipresentasikan dalam temu Pimpinan
Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya
Masyarakat yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol Jakarta Pusat 8 April
2013 di Hotel Golden Boutique, Jakarta Pusat