LMK berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan bermitra dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan. LMK dan lurah harus bekerja sama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan mencegah konflik serta menyukseskan pemilu dengan mengkampanyekan anti politik uang.

1. Peranan LMK dalam Menyukseskan
Pembangunan di DKI dan Pemilukada
Oleh Musni Umar, Ph.D

2. Pengantar
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan institusi
demokrasi yang dibangun di DKI untuk menampung aspirasi
masyarakat bawah dalam upaya mewujudkan jargon
pembangunan bahwa "pembangunan dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat." Ungkapan tersebut, walaupun tidak
sering diucapkan sekarang, namun masih amat relevan
karena sejatinya pembangunan harus dilaksanakan dari
bawah, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Pembangunan yang bermula dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat, dalam implementasinya masih memerlukan
perjuangan yang panjang, karena pembangunan dari atas
dan bersifat "top down," masih terus berlangsung, pada hal
sudah jelas mengabaikan hakikat dan tujuan pembangunan.

3. Model Pembangunan

6. Walaupun segala perencanaan pembangunan dari atas dan
bersifat "top down," tetapi dalam praktik harus diakui, ada
juga pembangunan yang langsung berkaitan dengan
kebutuhan primer masyarakat seperti pembangunan Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan pembangunan
pengairan yang sangat terkait erat kepentingan para petani.
Pada era Orde Reformasi (1998-sekarang), perencanaan
pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat
semakin mendapat tempat. Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari bawah
yaitu dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota,
provinsi sampai pusat, dilakukan untuk menyerap aspirasi
masyarakat. Proses perencanaan pembangunan dari bawah
(bottom up), terus dikembangkan dan dilaksanakan.
Sekalipun dalam pelaksanaan, masih sering mengulangi
kebiasaan di masa Orde Baru, akibat kuatnya kepentingan
para kader partai politik di parlemen pada semua tingkatan.

7. Di DKI Jakarta proses perencanaan dan pembangunan dari
bawah semakin diberi ruang yang baik dengan didirikannya
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang semula
dinamakan Dewan Kelurahan (Dekel). Berdirinya Lembaga ini
merupakan bentuk pemberian legitimasi dari pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DKI Jakarta bahwa aspirasi masyarakat bawah sangat penting,
sehingga perlu diberi wadah. Supaya para tokoh masyarakat
yang dipilih sebagai representasi dari masyarakat bawah,
mudah bergerak untuk menjangkau tiap rumah dalam
lingkungan RT dan RW, maka disediakan anggaran tiap bulan
untuk honor atau dana operasional.
Dalam rangka menyegarkan kembali pemahaman dan
penghayatan terhadap LMK, maka dipandang perlu
dikemukakan tugas dan fungsi Lembaga Musyawarah
Kelurahan.

8. Tugas dan Fungsi LMK
Sebelum membahas tugas dan fungsi LMK terlebih dahulu
dibincangkan masalah pemerintah yang disebut eksekutif,
yaitu yang menjalankan dan melaksanakan pemerintahan.
Pemerintah di semua tingkatan, mulai dari Bupati/Wakil
Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur,
dan Presiden/Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilukada
dan pemilu Presiden/Wakil Presiden secara demoktaris,
menjalankan pemerintahan di tingkat masing-masing. Camat,
Lurah dan Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Walikota
untuk menjalankan pemerintahan atas nama Bupati dan
Walikota.
DKI sebagi daerah khusus, Lurah menjalankan pemerintahan
dibawah Camat dan Walikota, atas mandat dan kekuasaan
politik dari Gubernur DKI yang dipilih dalam pemilukada yang
demokratis.

9. Calon LMK

11. Dalam menjalankan fungsi dan peran, pemerintah tidak
hanya melaksanakan program pembangunan yang sudah
diprogramkan dan dianggarkan, tetapi juga sangat penting
mendengar dan merekam aspirasi masyarakat baik langsung
ataupun melalui para tokoh masyarakat yang berhimpun di
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Untuk menjaga
independensi (kebebasan) para tokoh masyarakat, harus
bersifat amanah (jujur), shidiq (benar), fathanah (cerdas) dan
tabligh (mampu berkomunikasi secara baik).
Hal itu sangat penting sebab Lembaga Musyawarah
Kelurahan (LMK) adalah wadah tempat berhimpunnya para
tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai mediator,
penyambung lidah dan pembawa suara aspirasi masyarakat.
Kalau mereka tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan di
atas, maka keberadaan LMK tidak akan ada gunanya.

12. Tugas LMK
Adapun tugas LMK ialah:
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat pada Lurah.
2. Memberikan masukan dalam rangka
meningkatkan partisipasi.
3. Menggali potensi untuk menggerakkan dan
mendorong peran serta masyarakat.
4. Ikut serta dalam menyelesaikan masalah
kelurahan.
5. Menginformasikan kebijalkan Pemda dan
6. Membuat rencana tahunan.

13. Pelantikan LMK

14. Fungsi LMK
Adapun fungsi LMK ialah:
1. Mendengarkan aspirasi masyarakat.
2. Memformulasikan apa yang didengar menjadi program.
Mendengar aspirasi masyarakat merupakan suatu tugas
mulia. Untuk itu, anggota LMK harus rajin menjemput bola
dengan terjun langsung ke lingkungan masyarakat tempat
berdomisili.
Dengan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat,
mereka bisa menjembatani keperluan masyarakat, sehingga
menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah
(eksekutif) di tingkat paling bawah. Selain itu, anggota LMK
harus pula bisa berdialog, memberi kesadaran dan
pencerahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya.

15. Fungsi LMK Menampung Aspirasi

16. Tindak lanjut (follow up) dari pendengar, melihat
dan berdialog dengan masyarakat, maka para
tokoh masyarakat yang menjadi anggota LMK,
harus bisa bersama Lurah menformulasikannya
menjadi program dan diperjuangkan
perwujudannya. Dengan fungsi seperti itu, maka
LMK tidak bisa diserupakan sebagai parlemen mini
yang berfungsi mengontrol kelurahan. Itu
sebabnya nama Dewan Kelurahan dirubah namanya
menjadi LMK untuk menghilangkan salah persepsi,
sehingga tidak berkonotasi sebagai legislatif di
kelurahan.

17. Harus Bermitra dan Kerjasama
Dalam menjalankan tugas dan fungsi, anggota LMK, mau tidak mau harus
bermitra dan bekerjasama dengan Lurah dan jajaran kelurahan.
Sejatinya semua bidang pembangunan yang terkait dengan masyarakat
harus bermitra dan bekerjasama dengan LMK. Pertama, dalam pengusulan
program. Program yang diusulkan tokoh-tokoh masyarakat yang
berhimpun dalam LMK, harus merupakan usulan dari masyarakat yang
telah dilihat, dan disaksikan urgensinya. Selain itu, telah dimusyawarahkan
di lingkungan mereka dan Lurah sehingga menjadi program bersama yang
diusulkan dan diperjuangkan.
Kedua, dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjaga
keamanan dan ketertiban. Masalah ini sangat penting karena jumlah aparat
keamanan masih terbatas jumlahnya, sehingga masyarakat perlu menjadi
mata dan telinga aparat keamanan dalam mengantisipasi dan menjaga
keamanan dan ketertiban. Ini amat diperlukan mengingat jumlah aparat
keamanan masih terbatas jumlahnya.

18. Kemitraan Mengatasi Banjir

19. Ketiga, dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masalah
ini penting karena belum semua masyarakat menyadari
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masih
banyak masyarakat yang belum terbiasa membuang
sampah pada tempatnya. Selain itu, masih banyak
yang tidak peduli kepada kesehatan lingkungan dengan
merokok di sembarangan tempat, membuang puntung
rokok, membiarkan genangan air di parit atau tong-
tong bekas sehingga menjadi sarang nyamuk. Begitu
juga, membiarkan lingkungan rumah kotor, yang
menimbulkan bau busuk dan penyakit. Masalah
tersebut harus menjadi perhatian ketua dan seluruh
anggota LMK dengan memberi pencerahan dan
penyadaran kepada masyarakat supaya berpartisipasi
menjaga lingkungan yang bersih.

20. Partisipasi pasca Banjir

21. Keempat, berperan dalam mendorong terbangunnya kehidupan
yang harmonis dan damai dilingkungannya. Masalah semakin
penting karena tawuran warga semakin menjadi kecenderungan
masyarakat terutama anak-anak muda. Dalam masalah ini,
pencegahan agar tidak terjadi tawuran warga sangat penting dan
mendesak. Salah satu cara untuk mencegah supaya tidak terjadi
tawuran ialah mengembangkan kebiasaan silaturrahim warga dan
dialog. Semua modal sosial di masyarakat harus didayagunakan
dalam upaya mencegah terjadinya tawuran.
Kelima, bermitra dan bekerjasama menyukseskan pemilukada DKI
11 Juli 2012. Dalam rangka menyukseskan pemilukada DKI, ketua
dan seluruh anggota LMK di Jakarta, diharapkan memberi
pencerahan, penyadaran, dan pembinaan kepada masyarakat
supaya menjauhi politik uang (money politic). Politik uang tidak
hanya dilarang UU, tetapi juga hukum agama dan adat. Jika kita
mencintai Jakarta dan bangsa Indonesia, maka kita harus
mengkampanyekan anti politik uang dalam pemilukada DKI. Oleh
karena lebih banyak mudaratnya darpada manfaatnya.

22. Partisipasi Menyukseskan Pemilukada

23. Kesimpulan
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) merupakan
institusi demokrasi yang penting diberdayakan dan
diperankan untuk mempercepat pembangunan DKI
yang maju dan sejahtera.
Lurah dan LMK harus bermitra dan bekerjasama
menyusun program pembangunan di lingkungannya
untuk diusulkan dan diperjuangkan perwujudannya.
Selain itu, harus pula bermitra dan bekerjasama untuk
menciptakan keamanan lingkungan, kebersihan
lingkungan, mencegah terjadinya tawuran antar warga,
dan menyukseskan pemilukada DKI 11 Juli 2012.

24. Dalam rangka menyukseskan pemilukada DKI, maka
masyarakat harus dibina dan disadarkan supaya
menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dan
menjauhi politik uang. Diharapkan melalui pemilukada
terpilih Gubernur/Wakil Gubernur DKI yang jujur,
benar, cerdas serta komunikatif, dan dapat
melanjutkan dan meneruskan pembangunan di DKI
Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia yang kita
cintai.
Jakarta, 1 Mei 2012
* Musni Umar, adalah sosiolog dan Direktur Eksekutif
Institute for Social Empowerment and Democracy
(INSED). Menyelelesaikan Ph.D pada Fakultas Sains
Sosial dan Kemanusiaan, Univ. Kebangsaan Malaysia
(UKM)