SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
“ABDUL JABBAR, SH., M.HUM. & ASSOCIATES”
Jl. Timoho No. 43 Yogyakarta Telp. 081215532802
SURAT KUASA
Bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Anwar Habibi Siregar Bin Salman Siregar
Umur : 33 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Gedongan No. 10 RT. 03 RW. 06 Kotagede Yogyakarta
Dalam hal ini menunjuk domisili hukum kepada kuasanya tersebut di bawah ini, dengan
memberikan kuasa kepada :
ABDUL JABBAR, SH., M.HUM.
Yang Berkantor di :
KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
“ABDUL JABBAR, SH., M.HUM. & ASSOCIATES”
Alamat : Jl. Timoho No. 43 Yogyakarta Telp. 081215532802
KHUSUS
Untuk menjadi kuasa hukum kami guna membela hak-hak kami. Serta memperjuangkan
kepentingan-kepentingan kami menurut hukum dalam perkara : Perdata
SEBAGAI : PEMOHON
UNTUK : Mewakili mengajukan permohonan talak terhadap Anwar Habibi
Siregar Bin Salman Siregar, umur : 33, Agama Islam, Pekerjaan Buruh
Beralamat Jl. Gedongan No. 10 RT. 03 RW. 06 Kotagede Yogyakarta.
Untuk itu pemegang kuasa ini kami berikan wewenang untuk :
Selanjutnya kepada pemegang kuasa ini kami berikan wewenang penuh untuk mewakili
pemberi kuasa menghadap dan berbicara di muka persidangan Pengadilan Agama di
mana perkara ini diperiksa. Menghadap dan berbicara di depan pejabat Pemerintah /
swasta, membuat dan menandatangani surat-surat yang diajukan sehubungan dengan
perkara tersebut, menjawab membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan
permohonan, mengajukan verzet, menerima putusan dan lain-lain upaya hukum baik
dan berguna bagi pemberi kuasa, serta diperbolehkan menurut hukum acara dan
kepadanya diberikan pula hak “ substitusi ” sebagai atau seluruhnya kepada orang lain
Yogyakarta, 20 Desember 2012
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa,
ABDUL JABBAR, S.H.,M.Hum. M. Amin Rais Bin
Syamsuddin

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Taufik Budi Permana
 
Surat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiSurat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiLegal Akses
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
duplik
duplikduplik
duplikNakano
 
Surat Kuasa
Surat KuasaSurat Kuasa
Surat KuasaNakano
 
Contoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliContoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliJohanez Diaz
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatNakano
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfAndri Marpaung SH
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum torozzz
 
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Ahmad Kahar
 

La actualidad más candente (20)

Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Surat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasiSurat gugatan wanprestasi
Surat gugatan wanprestasi
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
duplik
duplikduplik
duplik
 
Surat Kuasa
Surat KuasaSurat Kuasa
Surat Kuasa
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Contoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beliContoh Surat perjanjian jual beli
Contoh Surat perjanjian jual beli
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Memori banding
Memori bandingMemori banding
Memori banding
 
Surat kuasa khusus
Surat kuasa khususSurat kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum
 
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
 

Destacado

Destacado (14)

Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
Ppt htn
Ppt htnPpt htn
Ppt htn
 
Makalah htn
Makalah htnMakalah htn
Makalah htn
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
Dupliek
DupliekDupliek
Dupliek
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
hukum perikatan in Bahasa
hukum perikatan in Bahasahukum perikatan in Bahasa
hukum perikatan in Bahasa
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
Replik
ReplikReplik
Replik
 

Más de Nasria Ika

sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organisNasria Ika
 
Essay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraEssay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraNasria Ika
 
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,Nasria Ika
 
Rangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiRangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiNasria Ika
 
Kewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptKewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptNasria Ika
 
Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Nasria Ika
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi AfwezigheidNasria Ika
 
keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)Nasria Ika
 
analisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakartaanalisis kasus Transjakarta
analisis kasus TransjakartaNasria Ika
 
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Nasria Ika
 
karakter nasional negara negara asean
karakter nasional negara negara aseankarakter nasional negara negara asean
karakter nasional negara negara aseanNasria Ika
 
prinsip penilaian
prinsip penilaianprinsip penilaian
prinsip penilaianNasria Ika
 
soal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaransoal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaranNasria Ika
 
demokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabNasria Ika
 
Model lasswell fix
Model lasswell fixModel lasswell fix
Model lasswell fixNasria Ika
 
Model lasswell.ppt
Model lasswell.pptModel lasswell.ppt
Model lasswell.pptNasria Ika
 

Más de Nasria Ika (19)

sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
Essay hukum tata negara
Essay hukum tata negaraEssay hukum tata negara
Essay hukum tata negara
 
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
model pendidikan moral berbasis liberalis, komunis,
 
Rangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologiRangkuman fenomenologi
Rangkuman fenomenologi
 
Proposal kwu
Proposal kwuProposal kwu
Proposal kwu
 
Kewirausahaan ppt
Kewirausahaan pptKewirausahaan ppt
Kewirausahaan ppt
 
Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004Uu no 22 th 2004
Uu no 22 th 2004
 
Repliek
RepliekRepliek
Repliek
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
materi Afwezigheid
materi Afwezigheidmateri Afwezigheid
materi Afwezigheid
 
keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)keadaan tak hadir (afwezigheid)
keadaan tak hadir (afwezigheid)
 
analisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakartaanalisis kasus Transjakarta
analisis kasus Transjakarta
 
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)Hubungan internasional (kasus transjakarta)
Hubungan internasional (kasus transjakarta)
 
karakter nasional negara negara asean
karakter nasional negara negara aseankarakter nasional negara negara asean
karakter nasional negara negara asean
 
prinsip penilaian
prinsip penilaianprinsip penilaian
prinsip penilaian
 
soal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaransoal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaran
 
demokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradab
 
Model lasswell fix
Model lasswell fixModel lasswell fix
Model lasswell fix
 
Model lasswell.ppt
Model lasswell.pptModel lasswell.ppt
Model lasswell.ppt
 

Último

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Último (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Surat kuasa pemohon

  • 1. KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM “ABDUL JABBAR, SH., M.HUM. & ASSOCIATES” Jl. Timoho No. 43 Yogyakarta Telp. 081215532802 SURAT KUASA Bertanda tangan di bawah ini : Nama : Anwar Habibi Siregar Bin Salman Siregar Umur : 33 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Buruh Alamat : Jl. Gedongan No. 10 RT. 03 RW. 06 Kotagede Yogyakarta Dalam hal ini menunjuk domisili hukum kepada kuasanya tersebut di bawah ini, dengan memberikan kuasa kepada : ABDUL JABBAR, SH., M.HUM. Yang Berkantor di : KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM “ABDUL JABBAR, SH., M.HUM. & ASSOCIATES” Alamat : Jl. Timoho No. 43 Yogyakarta Telp. 081215532802 KHUSUS Untuk menjadi kuasa hukum kami guna membela hak-hak kami. Serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan kami menurut hukum dalam perkara : Perdata SEBAGAI : PEMOHON UNTUK : Mewakili mengajukan permohonan talak terhadap Anwar Habibi Siregar Bin Salman Siregar, umur : 33, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Beralamat Jl. Gedongan No. 10 RT. 03 RW. 06 Kotagede Yogyakarta. Untuk itu pemegang kuasa ini kami berikan wewenang untuk : Selanjutnya kepada pemegang kuasa ini kami berikan wewenang penuh untuk mewakili pemberi kuasa menghadap dan berbicara di muka persidangan Pengadilan Agama di mana perkara ini diperiksa. Menghadap dan berbicara di depan pejabat Pemerintah / swasta, membuat dan menandatangani surat-surat yang diajukan sehubungan dengan perkara tersebut, menjawab membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan permohonan, mengajukan verzet, menerima putusan dan lain-lain upaya hukum baik dan berguna bagi pemberi kuasa, serta diperbolehkan menurut hukum acara dan kepadanya diberikan pula hak “ substitusi ” sebagai atau seluruhnya kepada orang lain Yogyakarta, 20 Desember 2012 Penerima Kuasa Pemberi Kuasa, ABDUL JABBAR, S.H.,M.Hum. M. Amin Rais Bin Syamsuddin