SlideShare una empresa de Scribd logo

Kiprah Kepemimpinan Perempuan

•
•
Pusat Kajian Keuangan Negara
Pusat Kajian Keuangan Negara

7 Kiprah Kepemimpinan Perempuan.

Liderazgo y gestión
1 de 116
Descargar para leer sin conexión
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 1
keuangan negara | no. 004 vol. ii 20162
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 3 B anyak perempuan hebat. Tidak sedikit pula perempuan yang mempunyai pengaruh di kancah nasional maupun internasional. Memang, dunia telah terbuka sedemikian rupa dan membuka ruang bagi kiprah perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dari sekian banyak perempuan hebat itu, Majalah Keuangan Negara melakukan liputan khusus jejak langkah tujuh perempuan Indonesia di bidang politik dan pemerintahan. Ketujuh perempuan itu cukup mewaliki pembaca untuk memahami kiprah perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Di pemerintah pusat, terdapat nama Puan Maharani, Susi Pudjiastuti, dan Nila F Moelok. Di pemerintah daerah, kami melakukan kunjungan khusus menemui Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Minahasa Selatan, Tety Paruntu, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dan Bupati Tabanan Ni Eka Wiryastuti. Ketujuh perempuan ternama tersebut telah banyak kita ketahui lewat pemberitaan media. Namun pada umumnya belum menyentuh hal-hal prinsipil yang sebenarnya musti ketahui publik. Karena itu, redaksi berusaha menggali sisi- sisi lain kehidupan dan kiprah mereka. Dari tujuh Srikandi ini, kita akan mengetahui bahwa perempuan Indonesia mampu melakukan hal seperti yang diimpikan R.A Kartini: suara perempuan bisa terdengar sampai jauh! Dalam edisi ini redaksi juga mengetengahkan kajian- kajian menarik lainnya. Kajian mengenai Jaminan Kesehatan Nasional membedah mengenai eksistensi program jaminan kesehatan serta bagaimana implementasi, kendala dan strategi pelaksanaan program ini. Redaksi juga melakukan telusur yang mendalam mengenai pengelolaan aset dan barang milik daerah—yang dalam konteksnya kerap menjadi penghalang bagi Pemerintah Daerah untuk meraih opini WTP. Di bagian akhir, kita akan melihat bagaimana perkembangan pengelolaan BUMN serta isu terkini mengenai rencana amandemen terhadap UU BUMN. Ke depan, Majalah Keuangan Negara akan terus memantau dan menyajikan liputan dan kajian yang menarik dan dibutuhkan oleh pembaca mengenai pengelolaan keuangan negara. Itulah yang dapat kami sumbangkan untuk mendukung agar entitas pengelola keuangan semakin semangat dan tertib dalam menjalankan amanah sesuai dengan UU dan Peraturan. MENELUSURI KIPRAH KEPEMIMPINANPEREMPUAN EDITORIAL PEMBINA Achmad Djazuli Jariyatna Krishna Hamzah PIMPINAN REDAKSI Prasetyo SEKRETARIS REDAKSI Abdulloh Hilmi SIDANG REDAKSI Achmad Djazuli Jariyatna Krishna Hamzah Megel Jekson Prasetyo REDAKTUR PELAKSANA Megel Jekson REPORTER Ahmad Sutrisno Afuan Abdul Halim Aprilia Hariani Manta Supriyatna Taufik Adi Rismawan FOTOGRAFER Aprilia Hariani LAYOUT Boedy S. Pasoepati MARKETING/IKLAN Edi Purwanto SIRKULASI/PENJUALAN Rojaul Huda Syahroni KEUANGAN Azmi Faiqoh ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN: Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Kartini Raya No. 17B, Jakarta Pusat Telepon: (021) 29922743 Fax: (021) 29922743 PERSON CONTACT: 081348489334 WEB: www.keuangan.co www.keuangan.or.id E-MAIL: redaksi@keuangan.or.id, marketing@keuangan.or.id TWITTER: @keuangannegara FB: Majalah Keuangan Negara REKENING BANK: Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara PENERBIT: Pusat Kajian Keuangan Negara PENCETAK: Prima Graphia (isi di luar tanggung jawab percetakan) ISSN: 9772460730025 Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.
keuangan negara | no. 004 vol. ii 20164 daftarisi 30 | Rita Widyasari Mendengar Dan Berinovasi Bersama Rakyat Sebagai yang dipercaya masyarakat, pemimpin harus bias menjadi pendengar yang baik dan menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakat. 7 KIPRAH KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 12 | Puan Maharani Sinergi Perempuan Wujudkan Revolusi Mental Kiprah perempuan dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, aparatur negara yang bebas KKN, serta birokrasi yang melayani. 16 | Nila F Moeloek Pentingnya Mengedukasi dan Melayani Saya ingin masyarakat menjadi sehat dan berkualitas tinggi. Ini sesuai dengan Nawacita Kelima pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. 18 | Susi Pudjiastuti Ketegasan Kepemimpinan Susi Perempuan harus berpikiran mandiri, tidak bergantung pada sekelilingnya, mau bekerja keras, dan membebaskan pemikirannya dari hal-hal yang membuat batasan untuk bisa tumbuh dan berkembang. 20 | Tri Rismaharini Sentuhan Inovasi Sang Walikota Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Sekalipun demikian, keluarga mesti menjadi prioritas utama karena karir dan keluarga harus berjalan seirama. 22 | Ni Putu Eka Wiryastuti Memimpin Dengan Hati untuk Pembangunan Semesta Berencana Kita perlu menghayati budaya ngayah, yang artinya menyumbangkan tenaga, pikiran, dan berbuat sesuatu demi kemajuan rakyat. 26 | Christiany Eugenia Tetty Paruntu Memimpin Minahasa Selatan Berdikari Cepat Pemimpin perempuan lebih mudah menjadi tempat curahan hati. Semangatnya bukan membangun dalam angka, tapi juga membangun manusianya.
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 5 WAWANCARA 52 | Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Ph.D: Memastikan Kinerja Aparatur Sejalan Dengan Visi Kementerian ------------------------------------------- AKUNTABILITAS 56 | Sebuah Catatan Pengelolaan Aset Daerah Dan Opini WTP 66 | Pemerintah Provinsi Papua Belajar Khusus Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah 67 | Pemerintah Kabupaten Banyumas Aplikasi Simbadamas Menunjang Penatausahaan Aset 68 | Strategi Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Tabanan: Optimalkan Sosialisasi, Komunikasi dan Sinergi 69 | Akuntansi Akrual Aset Tetap, Sandungan Pemda Berburu Opini WTP ------------------------------------------- 36 | JKN Revolusi Sebuah Sistem Kesehatan? -------------------------------------------------------------- 39 | Wawancara Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM.: Saya Ingin Masyarakat Sadar Kesehatan -------------------------------------------------------------- 40 | Inilah Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional -------------------------------------------------------------- 44 | Wawancara Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris: Kita Sedang Merevolusi Sistem Kesehatan Nasional -------------------------------------------------------------- 46 | Wawancara Kepala BPOM Roy A Sparingga: Ubah Paradigma Pengawasan LIPUTAN KHUSUS JKN ANGGARAN 76 | Wawancara Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani: Belanja Produktif Lebih Dominan ------------------------------------------- AUDIT 80 | Program Penanggulangan Kemiskinan Gagal Capai Target ------------------------------------------- KOLOM 86 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Probabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP ------------------------------------------- BUMN 88 | RUU BUMN: Jalan Perbaikan Tata Kelola Perusahaan Negara 94 | Penyertaan Modal Negara (PMN) Sudahkah Memberikan Kontribusi Nyata Bagi Pembangunan Indonesia? 96 | Wawancara Anggota VII BPK RI Achsanul Qosasi: Jadikan BPK Sebagai Mitra Transparansi ------------------------------------------- KINERJA 99 | Jamkrindo Jamin Rp1 Triliun Kredit KTA Mandiri 100 | Jamkrindo – 4 BUMN Jalin Kemitraan Strategis Bidang Media 101 | Jamin KUR Jamkrindo Harap PMN Disetujui di APBN-P 2016 ------------------------------------------- PESONA INDONESIA 104 | Menikmati Banyuwangi ------------------------------------------- PROPERTY 108 | Sensasi Penginapan Terbaik Di Amurang, Hotel Sutanraja Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ------------------------------------------- PERSPEKTIF 114 | Sertifikasi Bebas Korupsi -------------------------------------------
keuangan negara | no. 004 vol. ii 20166 TAK ETIS MENGHAKIMI AUDIT BPK DI MEDIA MASSA Akhir-akhir ini mengemuka pemberitaan mengenai adanya kecurigaan sebagian kalangan terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Kasus pembelian sebagian lahan Sumber Waras menjadi contoh aktual yang mencerminkan rapuhnya kewarasan sebagian kalangan dalam memahami keberadaan BPK sebagai lembaga tinggi negara. Jika pun ada pihak yang meragukan hasil audit BPK, tentu ada mekanisme yang dapat ditempuh secara konstitusional, dan bukan menghakimi opini BPK di media massa. Lebih dari itu, pihak yang mempersoalkan audit BPK sangat sumir karena telah menjurus kepada persoalan pribadi (playing victim) yang tendensius. Saya percaya para auditor BPK tidak gila penghargaan dan pujian. Karena tugas pemeriksaan yang dilandasi oleh independensi sudah melekat dan menjadi tanggung jawab. Saya masih yakin banyak para auditor yang berintegritas, menjaga moral dan nuraninya, sehingga hasil FEED BACK pemeriksaan yang dilakukan benar- benar mencerminkan keadaan atau fakta yang sebenarnya. Singgih Adi Septiawan Bekasi OPTIMISME DARI DAERAH Semakin banyak kepala daerah baik itu Gubernur/Walikota/Bupati yang mendapatkan apresiasi dari publik atas kinerjanya. Semakin banyak kepala daerah yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat melalui program dan pembangunan yang partisipatif, adil, merakyat, sesuai kebutuhan masyarakat. Semakin banyak pula kepala daerah yang mendapat penghargaan atas jerih payah dan kerja kerasnya membangun daerah. Semakin banyaknya kepala daerah yang dipandang berhasil mengelola daerah tentu menjadi yurisprudensi atau best practice pengelolaan daerah yang pada gilirannya akan menginspirasi para kepala daerah lainnya. Saya berharap ke depan para kepala daerah mampu mengefektifkan pengelolaan keuangan daerahnya sehingga dapat melakukan pembangunan yang berkesinambungan, yaitu pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Fadhilah Ayu Putri Kendari USUL PEMBAHASAN PERATURAN- PERATURAN Saya pembaca Majalah Keuangan Negara dan merasakan manfaat meski untuk mendapatkan majalah ini saya harus langsung mengontak redaksi dan memesannya secara langsung. Saya berharap redaksi dapat mempertahankan muatan dan kajian-kajian berkualitas mengenai keberhasilan-keberhasilan daerah dalam rubrik success story serta kajian- kajian tentang anggaran, audit, dan antar lembaga. Namun saya sebagai pembaca merasa ada yang kurang, khususnya mengenai kajian tentang peraturan dan perundang-undangan. Sebagai salah satu pegawai, saya merasa kajian tersebut perlu diketengahkan di majalah ini agar pembaca dapat mengikuti perkembangan peraturan dan perundang-undangan terbaru. Demikian usulan dari saya, terima kasih. Ratna Puspita Sari Semarang Quote
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 7
keuangan negara | no. 004 vol. ii 20168 INDIKATOR
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 9 sumber: IHPS II 2015 BPK RI
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201610 Puan Maharani MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Susi Pudjiastuti MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Christiany Eugenia Tetty Paruntu BUPATI MINAHASA SELATAN Nila F Moeloek MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Ni Putu Eka Wiryastuti BUPATI TABANAN Tri Rismaharini WALIKOTA SURABAYA Rita Widyasari BUPATI KUTAI KARTANEGARA
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 11 foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201612 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani berharap momen Hari Kartini harus dijadikan semangat baru untuk membudayakan revolusi mental. Perempuan dapat bersinergi dengan kaum adam untuk mewujudkan revolusi mental. “Perempuan harus bekerjasama, bersinergi. Revolusi mental jangan muluk-muluk, dia datang dari dalam hati dan perbuatan. Minimal dilakukan dari dalam keluarga. Terlebih peran perempuan sangat besar,” ungkap perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini. Menurut Puan, revolusi mental merupakan visi rakyat Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, yang saat itu digelorakan oleh Presiden Sukarno. Revolusi mental adalah transformasi etos yang akan menjadi pengubah mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai. “Rangkaian itu menjelma sebagai sebuah perilaku dan tindakan positif yang akan menjadi sebuah kebiasaan baik,” tambah putri Megawati Sukarnoputri ini. Ia menambahkan, etos kerja tersebut menyangkut semua bidang kehidupan mulai MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Puan Maharani Sinergi Perempuan Wujudkan Revolusi Mental foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 13 dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, kebudayaan. Sebab menurutnya, membangun sebuah negara tidaklah hanya berbicara pada pembangunan secara fisik saja. “Juga membangun sumber daya manusia, membangun jiwa dan raga,” jelasnya. Persepsi Puan terhadap pembangunan manusia Indonesia terekam dalam program dan kebijakan yang sebagaimana diketahui diwujudkan dalam program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera. Baginya, tiga komponen tersebut dapat menjawab dan mendorong daya saing rakyat Indonesia di masa depan. “Sebelum bermimpi maju, utamanya harus terjamin kesehatan dan pendidikan. Kalau kita sudah sehat, kita bisa mengejar pendidikan, bisa bekerja, bisa jadi manusia unggul, dan bisa sejahtera,” tuturnya. Usai terpenuhi ketiga komponen tersebut, Puan menghimbau rakyat untuk menanamkan pendidikan moral di dalam keluarga. Ia juga berharap, rakyat dapat menjaga budaya Indonesia yang dapat dilakukan sedini mungkin sejak di dalam keluarga. “Budaya bukan hanya kesukuan. Tapi, belajar cara menghormati sesama, toleran, dan bergotong royong,” tambah cucu cucu Proklamator ini. Setelah itu, lanjut Puan, ia akan mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewajibkan lagi kurikulum Pendidikan Pancasila dari SD sampai SMA/SMK. Selain itu, ia juga menginginkan diatur semua sekolah untuk wajib menggelar upacara bendera minimal satu kali dalam sepekan. PEREMPUAN ANTI KORUPSI Puan Maharani menyatakan bahwa kiprah perempuan dalam membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, aparatur negara yang bebas KKN, serta birokrasi yang melayani, sangat penting dan strategis. ”Perempuan memegang peranan penting dalam upaya bersama memberantas praktik-praktik korupsi di manapun. KKN kini sering kali dianggap menjadi budaya dalam birokrasi dan aparatur negara,” ucapnya saat membuka Gerakan Saya, Perempuan Anti Korupsi beberapa waktu lalu. Perilaku dalam masyarakat seperti hidup konsumtif, memilih jalan pintas/instan, kebiasaan memberi upeti, rendahnya disiplin aparatur, dipercaya sebagai salah satu pemicu suburnya perilaku korup, tak hanya di lingkungan birokrasi, namun masyarakat pada umumnya. Kondisi inilah yang harus segera diubah, jika tak ingin bangsa semakin terpuruk akibat korupsi. Dalam konteks inilah, peran perempuan sebagai ‘manajer’ keluarga menjadi sangat strategis dan penting. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kelompok masyarakat yang pertama kali menanamkan nilai- nilai etika, kedisiplinan, ketaatan, mengajarkan hidup sederhana, memegang teguh prinsip-prinsip kebaikan, serta membangun keteladanan. “Ibu rumah tangga, wanita karir, dan para perempuan seluruhnya, kita semua mempunyai tanggungjawab yang sama yaitu mengatur rumah tangga dan keluarga, mengajarkan nilai dan prinsip kebaikan kepada anak- anak kita, memberikan pendidikan yang bagus serta menunjukkan contoh perilaku yang terpuji. Karenanya, gerakan anti korupsi harus dimulai dari setiap keluarga kita lebih dulu dan Ibu-ibu serta para perempuan menjadi ujung tombaknya”, tegas Puan. Puan menilai, bahwa gerakan ‘Saya, Perempuan Anti Korupsi’ yang salah satu programnya adalah menyelenggarakan seminar dengan tajuk “Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan” ini selaras dengan program pemerintah Gerakan Nasional Revolusi Mental yang kini gencar disosialisasikan dan implementasikan.[tim] Puan Maharani bersama anak-anak generasi penerus bangsa foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201614 M enurutnya, pemerintah telah mengajak masyarakat untuk menjaga dan menjalankan hidup sehat melalui berbagai kebijakan. Dalam membangun kesehatan masyarakat misalnya, pemerintah telah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan melalui program Indonesia Sehat dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat. “Gunakanlah Kartu Indonesia Sehat sesuai dengan kebutuhannya,” ujarnya. Dalam percepatan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat, Pemerintah melakukan upaya melalui penyatuankegiatan-kegiatanKampung KB, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), Program keluarga harapan, sehingga dengan keselarasan lintas kegiatan tersebut, masyarakat akan memperoleh fasilitas dan pembinaan yang berkelanjutan didalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. MenkoPMKmemberikanperhatian khususterhadapperencanaankeluarga yang merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, “Generasi muda melalui program GenRe dapat belajar bagaimana merencanakan membangun keluarga. Selesaikan sekolah terlebih dahulu agar masa depan terjamin,” pesannya. Pekerjaan rumah BKKBN dalam meningkatkan pemahaman tentang perencanaankeluargasangatstrategis, agar tercapai program pemerintah dalam menangani permasalahan kependudukan. Diharapkan nantinya taraf hidup masyarakat akan menjadi lebih baik. “Bantuan sosial yang diberikan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan untuk kebutuhan konsumtif,” tegas Menko PMK kepada para penerima bantuan. Ditegaskan kembali oleh Menko PMK bahwa pemberian KIS bukan berarti setiap sakit harus langsung ke Rumah Sakit, tetapi periksa dulu ke Puskesmas. “Yang lebih utama adalah selalu menjaga kesehatan,” lanjutnya. Pemerintah memang terus mendukung kesehatan berbasis masyarakat. Aktivitas seperti Posyandu, Polindes, dokter kecil dan lainnya misalnya bertujuan untuk perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan kualitas ibu dan anak, pemberantasan penyakit penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, perawatan untuk diagnosa dini dan menghimpun potensi masyarakat. Secara khusus, jelasnya, posyandu memiliki peran yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan prioritas yakni: KB, Kesehatan Ibu dan Anak, GIZI, IMMUNISASI dan penanggulangan diare. “Keaktifan ibu merupakan salah satu faktor yang penting sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam pertumbuhan anak,” Menko PMK mengingatkan. Dalam kesempatan itu pula, Menko PMK mengajak masyarakat perlu juga aktif dalam menjaga kesehatan dengan berperilaku hidup sehat seperti menjaga perilaku makan, perilaku beraktifitas, perilaku istirahat, perilaku berolahraga, perilaku menjaga kebersihan, dan lainnya. Termasuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah, aktifitas fisik seperti berolahraga, dan deteksi dini penyakit. “Dalam lingkup keluarga, membangun generasi muda yang tangguh dan unggul, dimulai dari menjaga kualitas makanan. Peran para ibu sangat penting di masyarakat pada pemilihan bahan pangan dan makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga.Konsumsi yang pertama dalam kehidupan keluarga adalah ASI ekslusif sampai dengan usia 6 bulan. Setelah itu diberi Makanan Pendamping ASI (MP ASI) bersamaan diberikan buah,” pungkasnya. MENKO PMK INGATKAN PENTINGNYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT Sukoharjo menjadi salah satu tujuan dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Jawa Tengah (Jateng). Di Kabupaten ini, Menko PMK mengingatkan kembali arti penting kesehatan berbasis masyarakat. foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 15
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201616 ibu hamil, 79, 5 persen melakukan orientasi program perencanaan kehamilan, dan pencegahan komplikasi serta 83 persen melayani pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali. “Pelayanan kesehatan penting sekali. Karena kita ingin masyarakat menjadi sehat dan berkualitas tinggi. Artinya, SDM yang berkualitas dan sesuai dengan nawacitanya Presiden Joko Widodo dan Pak JK kelima. Bagaimana kita membuat SDM berkualitas,” jelas Nila. Upaya menciptakan SDM yang berkualitas, menurut pandangan Nila, harus dimulai dari hulunya. Sejak lahir, seorang bayi harus dipastikan betul-betul sehat. Karena itulah peran orang tua, khususnya seorang ibu menjadi sangat penting untuk memastikan bayinya diberi ASI secara cukup minimal selama enam bulan sampai dua tahun. Di Nila F Moeloek Pentingnya Mengedukasi dan Melayani Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengimbau agar kaum perempuan mau dan mampu meneladani sosok Ibu Kartini. Caranya, dengan menjadi pejuang sejati bagi keluarga dan lingkungan demi terwujudnya Indonesia Sehat dengan melaksanakan gaya hidup sehat yakni menjaga gizi seimbang, deteksi dini penyakit sehingga dapat menurunkan beban pembiayaan kesehatan. Perhatian Nila terhadap kaum perempuan tidak hanya terlihat ketika ia menjabat sebagai menteri. Jauh sebelumnya, perempuan berlatar profesi dokter ini menceritakan bagaimana pengalamannya semasa aktif di dunia kedokteran. “Sejak jadi dokter, saya selalu mengatakan pada diri sendiri, saya harus memberikan edukasi dan melayani masyarakat. Bukan sekadar memeriksa dan duduk di belakang meja menunggu pasien,” ungkapnya kepada Majalah Keuangan Negara di ruang kerjanya pada Kamis, (14/4). Pun ketika ia dipercaya sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo, Nila tetap memegang teguh prinsip mengedukasi dan melayani. Nila berkomitmen bahwa tugas pejabat publik adalah melayani dan juga memberikan pendidikan. “Kuncinya adalah tulus dalam mengedukasi, melayani, dan memastikan masyarakat terjamin kesehatannya,” tambah Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) ini. Berbicara soal pelayanan, Kementerian Kesehatan telah mengupayakan pembinaan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Data Kemenkes pada Januari 2016 menunjukkan, capaian target nasional pelayanan kesehatan yaitu 86,9 persen puskesmas melaksanakan kelas MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 17 samping itu perlu juga ditambah dengan asupan makanan bergizi. “Kita perlu 1000 hari kehidupan di mana kita ini mendapatkan SDM yang berkualitas. Di dalam perjalanannya, tentu IQ anak ini juga akan baik jika didukung oleh kesehatan yang baik,” urai Nila menjelaskan. Perempuan yang pernah bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini memandang pentingnya kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi bonus demografi yang akan dihadapi tahun 2030. Ia berpesan agar bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dengan menyiapkan generasi produktif yang sehat. ”Maksudnya bonus demografi usia produktif bisa menolong. Untuk manula dan anak-anak yang belum tentu tidak produktif. Ini harus seimbang,” katanya. Salah satu program yang digulirkan Kementerian Kesehatan adalah program senam sehat tiap pekan di setiap komunitas masyarakat. Nila berpesan agar komunitas- komunitas tersebut terus dijaga dan dikembangkan dalam anak-anak. Kementerian Kesehatan mengakui penyakit tidak menular meningkat kejadiannya sejak era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai. Namun masalah ini tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk pencegahan dan ketersediaan akses layanan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. “Sejak era JKN, dari data yang diklaim ke BPJS, banyak penyakit meningkat kasusnya seperti, jantung, diabetes melitus, dan gagal ginjal. Bila tidak segera digeser kepada upaya preventif dan promotif, dan pengobatan di layanan kesehatan primer, maka akan sukar mengatasi membludaknya pasien. Dan polanya masih saja orang datang karena sakit, bukan untuk memeriksakan kesehatannya,” ujar Nila. Karena itulah, untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan juga menjalin kerjasama dengan berbagai unsur lapisan masyarakat. Nila mengakui bahwa pemerintah tidak Menteri Kesehatan dalam kegiatan penyerahan bantuan kacamata. upaya melakukan pencegahan atau penyembuhan. Sebab menurutnya, paradigma kesehatan yang sangat penting dan perlu disosialisasikan saat ini adalah upaya pencegahan. “Masyarakat bukan sekadar membutuhkan obat, tapi bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat,” jelas Nila. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini juga menghimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur kesehatan yang paling dekat, misalnya Puskesmas, Posyandu, Posbindu, dan sebagainya. Nila berharap masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur- infrastruktur tersebut untuk memeriksa kesehatan, melakukan pengobatan penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, serta meningkatkan kadar gizi mungkin bekerja sendiri. “Dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan masyarakat madani, LSM atau NGO ataupun tim penggerak PKK, ataupun apa namanya,” sebutnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta (private sector) pun bisa turun membantu NGO tadi, dalam kerangka program menjadikan keluarga sehat. Program dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tersebut bermuara pada target agar masyarakat menjadi sehat. Seperti suatu ungkapan, menjadi sehat sebelum jatuh sakit. “Saya ingin sekali masyarakat sadar bahwa kesehatan itu penting. Kesehatan itu adalah segala- galanya. Jadi, kalau saya sakit ya saya tidak bisa masuk hari ini. Berapa banyak pekerjaan yang telantar?” pesan Nila.[tim] foto:aprilia foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201618 Susi Pudjiastuti Ketegasan Kepemimpinan Susi MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti, kepada Majalah Keuangan Negara mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan harus maju ke depan. “Dalam keterbatasan ruang, perempuan tetap mampu berpikir luas, bebas, jauh ke depan, dan berani,” ujar Susi, Jumat (15/4/16).
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 19 Perempuan kelahiran Pangandaran 15 Januari 1955 ini, menegaskan, perempuan harus berpikir, bahkan dapat bertindak secara revolusioner. Ia yakin, perempuan Indonesia saat ini mampu berpikir mandiri dan mau bekerja keras. “Jadilah perempuan yang berpikiran mandiri, independen, tidak bergantung pada sekelilingnya, mau bekerja keras untuk menjaga kemandiriannya, dan membebaskan pemikirannya dari hal-hal yang membuat batasan untuk seorang perempuan itu untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi perempuan modern, berkarir,” jelasnya. Kendati demikian, ia mengingatkan segala prestasi yang dimiliki oleh seorang perempuan haruslah pula dapat dinikmati oleh keluarganya. “Kodratnya kan begitu,” seru ibu dari Nadine Kaiser, Alvy Xavier, dan Panji Hilmansyah. Di kalangan publik, Susi memang dikenal sebagai perempuan karir. Kerja keras dan kemandirian yang selalu ia dengungkan bukan hanya berhenti dalam ucapan, tetapi dirinya telah membuktikan dalam menapaki jejak kehidupan. Sebelum menduduki kursi kementerian, jangan dibayangkan Susi hidup bermewah-mewahan. Masa remajanya ia isi dengan berdagang dan pemasok ikan di sekitar Pangandaran. Hingga akhirnya, takdir membawanya untuk mendirikan perusahaan transportasi udara ‘Susi Air’. Maskapai ini, pada awalnya hanya digunakan untuk distribusi perusahaan perikanan miliknya. Namun lamban laun berekspansi menjadi maskapai regular transportasi udara ke berbagai pelosok daerah. ‘Susi Air’ kemudian lebih dikenal lantaran perannya menjadi moda transportasi penyaluran bantuan untuk korban Tsunami di Aceh dan Nias pada 2004. KEDAULATAN PERAIRAN Susi dikenal dengan sosok yang berani. Sejak memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, ia mengeluarkan berbagai kebijakan yang kontroversial, dan banyak ditentang. Sebut saja misalnya Permen KKP No. 56/2014 tentang moratorium kapal asing dan eks asing, Permen KKP No. 57/2014 tentang larangan transhipment (alih muatan), Permen KKP No. 01/2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan hingga Permen KKP No. 02/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Menurut pengakuan Susi, kebijakan-kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan Susi diakui memiliki efek jitu bagi para pencuri ikan. Di lapangan, pencuri ikan skala besar ditangkap dan ditenggelamkan. Sepanjang 2015, sudah 117 kapal yang ditenggelamkan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Susi mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan laut yang biasanya hanya 200 ton per- hari, kini para nelayan dapat 400 ton per-hari. Bagi Susi, kepemimpinan berarti ketegasan. Dan, ketegasan tidak selalu identik dengan kekerasan. Ya, ketegasan memang diperlukan dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia, yang kita kenal sebagai poros maritim di dunia yang memiliki potensi laut yang begitu besar. Susi menuturkan, tantangan terbesar di ranah kelautan Indonesia saat ini adalah praktik illegal fishing serta praktik kepariwisataan bahari yang belum mengikuti kaidah konservasi. Kedua hal ini menjadi musabab terjadinya kerugian besar ekonomi dan mengancam keanekaragaman hayati laut. Kerugian negara yang ditimbulkan dari aktivitas illegal fishing bisa mencapai Rp101 triliun di tahun 2014. Bahkan untuk tahun 2015 kerugian negara meningkat sangat signifikan mencapai Rp3.000 triliun akibat ulah pencurian ikan di laut Indonesia. “Ya kalau Anda tidak percaya sama saya pakai patokan data Bu Sri Mulyani yang bilang 20 miliar dollar AS. (Kalau menurut) Saya Rp3.000 triliun paling tidak,” katanya. Itulah sekelumit sosok Susi sang pemberani. Kartini masa kini yang mampu menerjemahkan kepemimpinannya melalui kerja nyata, ketegasan dan keberanian.[tim] Wanita harus berdikari atas dirinya sendiri. Dengung emansipasi tak hanya sekadar ilusi. Bagi Susi, perempuan harus membuktikan semboyan woman is battle that men.“ ” foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201620 Sebagai Walikota, Risma dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang inovatif. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang sigap, cekatan, dan tak berjarak dengan rakyat. Tak mengherankan apabila kemudian ia menjadi sorotan media lokal maupun internasional serta mendapat berbagai penghargaan. Dari masalah taman hingga penggusuran lokalisasi Dolly berhasil ia tangani. Berkat kepemimpinannya, Kota Surabaya meraih segudang penghargaan, misalnya empat kali berturut-turut Piala Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori Kota Metropolitan. Selain itu, Surabaya diantarkannya menjadi kota terbaik dalam mengelola lingkungan se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet. Di tahun selanjutnya, Surabaya memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus yaitu Data Center dan Inklusi Digital, menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik. Risma memandang kepemimpinan perempuan dewasa ini sebagai hal yang lumrah dan telah berkembang sedemikian rupa dalam jagat politik dan pemerintahan. Perempuan juga telah berhasil merambah dan meniti karir dalam berbagai bidang. Fenomena tersebut sudah menjadi semacam tuntutan zaman, di mana gender sudah tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai suatu cita-cita. Kendati demikian, bagi Risma perempuan tetaplah Tri Rismaharini Sentuhan Inovasi Sang Walikota WALIKOTA SURABAYA “ ” Bagi Walikota Surabaya Tri Rismaharini, perempuan harus menunjukkan prestasi. Sekalipun demikian, keluarga mesti menjadi yang utama, sebab karir dan keluarga mesti berjalan seirama. foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 21 seorang ibu yang memiliki kewajiban mulia. Seorang ibu yang juga wajib mengurusi keluarga. “Perempuan boleh berkarier setinggi-tingginya seperti laki-laki. Tetapi jika dia memiliki keluarga, dia harus tetap menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya,” kata Risma dalam peringatan Hari Kartini. Ia meyakini, perempuan saat ini akan lebih maju ke depannya di segala bidang. Sebab perempuan sudah memiliki kesempatan yang sama dengan kaum pria. “Saya yakin, tapi jangan lupa diri,” tegas perempuan kelahiran Kediri, 20 Novermber 1961 ini. Seperti diketahui, Risma adalah istri Djoko Saptoadji dan dikaruniai dua orang anak yaitu Fuad Bernardi dan Tantri Gunarni Saptoadji. Di keluarganya, Risma dikenal sebagai ibu yang penyayang dan penuh perhatian. Risma juga telah mengantarkan anak pertamanya menuju pelaminan pada Oktober 2015 lalu. INOVASI RISMA Tak hanya sukses membina keluarga, jejaknya memimpin Surabaya juga telah terekam dengan baik. Urusan menata kota misalnya, Surabaya sebagai Ibu kota Jawa Timur kian bersolek diri nan asri. Dulu suhu Surabaya di musim kemarau dapat mencapai 38 derajat celcius, sangatlah panas. Namun saat ini inovasi-inovasi yang dilakukan Risma, antara lain berupa penghijauan kota berhasil menjadikan Surabaya kota yang segar. Risma dikenal dengan sebutan Ibu Gilman, alias “gila taman” karena programnya membuat berbagai terobosan penghijauan kota Surabaya. Tak hanya aksi membangun taman, Risma juga berinovasi dengan mengubah birokrasi menjadi lebih efisen. Untuk soal taman, ia menyatukam Divisi Kebersihan dengan Divisi Pertamanan. “Agar semua bersinergi. Tak ada divisi kebersihan, yang bersih-bersih dan buang sampah di taman,” kata kepala badan perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tahun 2008-2010 ini. Saat ini, Surabaya sudah ada 45 kota aktif yang berisi fasilitas lengkap seperti tempat futsal, lapangan basket, hingga koneksi internet gratis. Sedangkan untuk taman pasif sudah ada 250 titik. Jumlah ruang terbuka hijau sebanyak 20,3% milik pemerintah 13% milik swasta dan pemerintah pusat 30%. Anggaran untuk pemeliharaan taman memang tinggi, untuk pemeliharaannya saja mencapai Rp5,5 Miliar pertahun. Dan tagihan listrik taman mencapai Rp60 Miliar per tahun. Bagi Risma, inovasi memang terkadang harus berbiaya tinggi namun dapat disiasati dengan menggangeng perusahaan-perusahaan swasta untuk membantunya. Untuk mendukung estetika kota, ia mengurangi reklame di Surabaya. Caranya dengan menaikkan tarif reklame berukuran besar. Keputusan tersebut sempat membuatnya hampir terjungkal dari jabatannya. Bagaimana tidak, tujuh Fraksi mendukung Risma untuk dimakzulkan. Beruntung, usulan itu ditolak oleh Menteri Dalam Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi. Lepas dari itu, Risma semakin mantap menata kota dengan visi menjadikan Surabaya yang nyaman dan tertata. Aksi selanjutnya dengan membatasi pertumbuhan industri berpolusi tinggi. Risma hanya memberi izin kepada industri ramah lingkungan. Satu lagi suatu keputusan penolakan yang dilakukannya terkait pembangunan tol, rencana pembangunan yang akan membelah kota Surabaya itu. Menurutnya, pembangunan tersebut akan berdampak membuat ruwet kotanya. Atas berbagai inovasinya, pada 2010 pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 7,09%, sedangkan Jawa Timur hanya 6,68%, dan Nasional 6,20%. Begitu juga pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Surabaya sebesar 7,56%, dan Jawa Timur hanya 7,22%, sementara Nasional 6,46%. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 7,62%, melampaui Jawa Timur yang hanya 6,62%, dan Nasional 6,23%. Di 2013 pertumbuhan ekonomi Surabaya bahkan telah mencapai 7,54%, ketika Jawa Timur hanya 6,97%, dan Nasional sebanyak 5,81%. Multiplayer effect lainnya adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang terus menurun. Jika tahun 2009 IKM sebesar 8,39%, kemudian turun menjadi 8,06%, lantas 7,89% di tahun 2011 dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi 7,31%. MEMANUSIAKAN MANUSIA Inovasi Risma yang membuat decak kagum lainnya adalah menggusur tempat lokalisasi tersohor, Dolly. Menurut Risma, membangun kota tak hanya infrastruktur melainkan juga manusianya. “Tak hanya asal gusur,” kata Risma. Karenanya, pemerintah kota melatih para eks pekerja seks dolly dengan berbagai keterampilan seperti menjahit, memasak dan membuat kerajinan tangan lainnya. Kemudian pekerja yang bukan dari Surabaya dikembalikan ke daerah asalnya dan diberikan modal Rp3 juta perorang. Sekarang bisa dilihat, Dolly menjelma menjadi taman baca dan fasilitas publik lainnya. Berkat berbagai inovasi dan cara kepemimpinanya yang gesit, pertumbuhan ekonomi Surabaya pun naik signifikan. Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang mulai tahun 2006 terus meningkat. Tahun 2010 misalnya, IPM sebesar 77,28%; kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 77,87%; dan pada tahun 2012 sebesar 78,39%.[tim]
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201622 Menjadi Bupati Perempuan pertama di tanah Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti telah menunjukkan kepemimpinan yang penuh prestasi. Pada periode kedua kepemimpinannya, Eka bertekad membawa Tabanan menjadi daerah yang makmur dalam semangat kebersamaan. Dukungan penuh masyarakat Tabanan membuktikan bahwa Bupati Eka dicintai warganya. Ia terpilih kembali sebagai Bupati Tabanan periode 2016-2021 dengan suara sebanyak 64,37 persen atau 170.869 suara pemilih. Dengan dukungan penuh tersebut, Eka ingin melanjutkan kepemimpinannya agar semakin membawa banyak manfaat bagi warganya. Berbincang dengan tim Majalah Keuangan Negara di Kediaman pribadinya pada Selasa (29/03), Eka memaparkan visi dan kiatnya dalam memimpin Kabupaten Tabanan. Bagi Eka, menjadi pemimpin bukanlah sebuah kebetulan atau pun aji mumpung. Ia memandang kepemimpinan merupakan proses yang menuntut kerja keras dan bekal ilmu yang mumpuni. Perempuan pengagum pemikiran Bung Karno dan Megawati Soekarno Putri ini mengatakan jika perempuan ingin menjadi pemimpin maka harus betul-betul dipersiapkan. “Pemimpin harus tampil dalam satu paket yang lengkap, dari kemampuan berpikir, kemampuan leadership, itu harus diimbangi dengan pembekalan diri dan pengalaman. Jadi jangan asal ikut politik, tapi bingung ketika berhadapan dengan masyarakat,” ujar perempuan yang hobi memasak ini. Selain itu, menurut Eka, seorang pemimpin harus memiliki fondasi keimanan yang kuat. Karena mustahil ada pemimpin besar tanpa memiliki fondasi keimanan yang kuat. “Karena pemimpin besar tentu godaannya juga besar, dengan keimananlah wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa itu mengarahkan bagaimana pemimpin mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin itu kaki tangan Tuhan, agar pemimpin bisa membawa rakyatnya menuju kemakmuran, hidup yang layak sebagai warga Negara Indonesia,” papar Bupati peraih Sindo Weekly Award 2016 untuk katagori bidang tata kelola pemerintahan ini. KIPRAH NYATA Seiring menguatnya peran perempuan di sektor publik, hal ini turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tabanan agar lebih memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan kaum perempuan. Terkait dengan program kesehatan misalnya, pemerintah Kabupaten Tabanan telah berupaya keras menekan angka kasus kanker serviks, kematian ibu melahirkan, serta gizi anak. Berkat upaya yang berkesinambungan, Kabupaten Tabanan saat ini sudah memiliki sarana kesehatan yang mumpuni. Yaitu dengan tersedianya Puskesmas rawat inap di tingkat kecamatan, Puskesmas keliling, serta subsidi khusus untuk vaksin kanker serviks. “Tahun 2016 ini kita bebas kanker serviks. Kondisi ini bisa terjadi dengan memobilisasi anggaran dan program- program bidang kesehatan, juga mendorong kesadaran ibu-ibu agar lebih sadar waspada terhadap ancaman kanker serviks. Bagi saya sudah kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan warganya. Jika selama ini kaum perempuan kurang mendapat terjangkau program dan anggaran daerah, pada era kepemimpinan saya kesehatan dan kesejahteraan perempuan lebih difokuskan. Bagi saya pembangunan ini baru sukses dan bisa maju kalau kaum perempuannya sehat,” ujar Bupati yang mahir tata rias adat Bali ini. Selain memperhatikan aspek kesehatan, Eka juga mendorong kaum perempuan agar lebih produktif dalam bidang ekonomi. Ia mengaku sejak sebelum menjadi Bupati sudah sering memberikan pelatihan wirausaha dan keterampilan kepada ibu-ibu di pedesaan. Baginya, mengunjungi masyarakat hingga ke pelosok-pelosok desa adalah investasi hati. Dengan semakin sering menyapa masyarakat, memberikan sumbangsih dan karya yang dapat mengangkat taraf hidup mereka adalah kerja-kerja politik yang sesungguhnya. Karenanya, Ia tak segan untuk turun langsung memberikan penyuluhan kesehatan, melatih tata rias dan sanggul khas Bali, pelatihan membuat dupa Ni Putu Eka Wiryastuti Memimpin Dengan Hati untuk Pembangunan Semesta Berencana BUPATI KABUPATEN TABANAN 2016-2021
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 23 untuk persembahyangan, hingga menggerakkan kembali gotong royong dalam membangun infrastruktur jalan dan sebagainya. “Kaum permpuan itu juga harus diberikan kesempatan untuk berkarya, Jadi kaum perempuan itu bukan kaum yang harus dimanja-manja, diperlakukan seperti boneka di lemari kaca. Saya pun akan memberikan kesempatan jika dia layak dan pantas untuk menduduki posisi di birokrasi. Tapi kalau belum mampu ya kita suruh belajar. Soal kesetaraan gender sendiri bagi saya penting, tapi jangan sampai menjadi boomerang untuk kaum perempuan sendiri jadi terhanyut dan malas belajar. Kaum perempuan harus mampu menunjukkan dedikasi, prestasi, dan kemampuan terbaiknya,” papar Eka. BERPRESTASI BERSAMA RAKYAT Menjadi pemimpin sebuah Kabupaten tentu bukan hal mudah, meski demikian Eka selalu berusaha mensyukuri semua peristiwa yang Ia hadapi. Bagi dia tidak ada duka, karena masalah apapun yang terjadi itu menurutnya adalah pembelajaran dari Tuhan. Ia sangat menghayati spirit budaya ngayah dalam tradisi Bali, yang kurang lebih berarti menyumbangkan tenaga, berbuat sesuatu demi kemajuan rakyat. “Saya sangat astungkare kalau orang Bali bilang, Alhamdulillah, kita dicintai oleh Tuhan dijadikan pemimpin diberikan cobaan untuk kita lebih cerdas, untuk lebih pintar. Termasuk jika ada pandangan negatif atas kinerja saya. Karena buat saya apa yang saya lakukan ini kan benar, apa yang saya kerjakan ini kan baik, kalau yang namanya negatif itu kan sudut pandang, tidak semua. Ya anggap dari 450.000 penduduk saya, kalau yang tidak suka saya sepuluh orang ya wajarlah, yang penting ngga seluruh Tabanan,” ujarnya. Dengan semangat ngayah itulah Eka menyadari bahwa semua prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Tabanan adalah milik rakyat Tabanan. Karenanya Ia merasa bangga menjadi bagian Tabanan. Menurutnya, kecintaan akan potensi sendiri adalah modal penting bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu dalam visi kepemimpinannya Eka sangat mengharapkan agar Tabanan bisa mandiri dan sejahtera dengan ekonomi kerakyatannya. “Saya membuat kesepakatan kerjasama dengan Kabupaten-kabupaten lain di Bali untuk memasarkan hasil pertanian dan produk BUMDes lainnya, juga dengan pihak luar negeri seperti China dan Korea dalam pemasaran produk unggulan seperti kopi, juga sektor pariwisata. Intinya agar APDB bisa menyerap hasil produksi rakyat, kemudian kita kelola dan hasilnya dikembalikan untuk rakyat,” jelas Eka lagi. Dengan sederet prestasi yang telah ia raih, hal itu tidak membuat putri dari Nyoman Adi Wiryatama berbangga diri. Ia pun tidak terpikir akan menjabat apa lagi setelah ini. Baginya yang terpenting adalah berbuat yang terbaik dan terus belajar. Apapun posisi yang melekat pada dirinya adalah amanat yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. “Saya sangat kagum dengan keberanian Ibu Kartini yang telah membuka kesempatan bagi kaum perempuan, beliau mempunyai keberanian yang begitu besar. Maka dari itu saya juga ingin memberikan kesempatan kepada kaum perempuan. Memberikan dukungan dan pendampingan agar kaum perempuan bisa berkembang potensinya dan semakin banyak perempuan yang berkiprah disegala bidang tidak hanya sekadar mengisi kuota 30%,” ujarnya mengakhiri perbincangan.[tim] foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201624 K abupaten Tabanan terus menunjukkan prestasi yang membanggakan. Belum lama ini, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima penghargaan Government Award dari Sindo Weekly atas upaya Pemkab Tabanan Wujudkan Good Coorporate Governance. Berselang satu bulan kemudian,Ekamenerimakembalipenghargaan bertaraf Nasional yaitu penghargaan TOP Pembina BUMD 2016. Bupati Eka Wiryastuti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sindo Weekly yang telah memberikan apresiasi terhadap upaya Pemkab Tabanan di bidang Tata Kelola Pemerintahan. “Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Ini merupakan bukti prestasi semua pihak dan semua elemen masyakat Tabanan, khususnya jajaran eksekutif dan legislatif,”ujarnya. Menurut Eka, prestasi tersebut merupakan buah dari investasi karma dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan rakyat. Sehingga ke depannya, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengukir sejarah. Sementara itu, Penghargaan Top Pembina BUMD diberikan kepada Kepala Daerah yang BUMD binaanya berhasil meningkatkan kinerja dan meraih TOP BUMD 2016. Mengingat keberhasilan BUMD tidak terlepas dari dukungan dan pembinaan Kepala Daerahnya. PRESTASI MEMBANGGAKAN KABUPATENTABANAN Penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan rakyat. Tujuan utama kami tentunya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 25 Dan kebetulan saat ini PDAM Tabanan, setelah mengikuti kegiatan ini serta melalui berbagai tahap penilaian, akhirnya PDAM Tabanan memenangkan TOP BUMD 2016. Dan piala TOP BUMD diterima langsung Direktur PDAM Tabanan, Ida Bagus Oka Sedana di lokasi yg sama. Sehingga Bupati Eka sebagai Pembina berhak mendapatkan penghargaan TOP Pembina BUMD 2016. “Penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan rakyat. Tujuan utama kami tentunya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Ini sebagai reward hasil kerja keras semua jajaran yang telah berdedikasi. Apa yang kami kerjakan di Tabanan harus pro rakyat, seperti PDAM ini. Sudah menjadi tugas bupati untuk memfasilitasi dan mendorong agar semangat bagi kemajuan,” ungkap Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti. Dalam kinerja keseharian, Kabupaten Tabanan menerapkan inovasi dan mengimplementasikan kerjasama dengan teknologi yang sudah modern. “Tidak manual atau konvensional dan mudah diterapkan. Kami juga tidak malu untuk belajar sehingga lahir banyak ide- ide inovatif,”lanjut bupati pengidola Bung Karno ini. Terkait PDAM, Direktur Utama PDAM Kabupaten Tabanan Ida Bagus Oka Sardana menyatakan bila berbagai upaya dilakukan sehingga layanan semakin memuaskan dan meraih apresiasi TOP BUMD Efisiensi Operasional dan Energi 2016. “Efisiensi di operasional kami memanfaatkan teknologi IT untuk menunjang efektifitas kinerja sumber daya manusia. Sedangkan untuk efisiensi energi secara teknis kami mengupayakan pengurangan beban energi daya listrik dengan menngunakan piranti hemat listrik. Selain itu kami mencoba memanfaatkan kondisi alam dengan mengambil sumber air yang tinggi sehingga bisa menggunakan gaya gravitasi dalam memprosesnya,” ungkap Ida Bagus Oka Sardana. Selainitu,untukmendapatkanhargaairmurahdiambil kebijakan subsidi silang. “Subsidi silang dari industri air sehingga bisa menekan harga air menjadi hanya 1300 rupiah per meter kubik untuk konsumsi rumah tangga,” lanjutnya. Meski berbagai penghargaan diterima Kabupaten Tabanan, namun Bupati Eka menegaskan tidak akan mengendorkan semangatnya. Penghargaan ini menjadi pemicu untuk semakin bergerak maju dalam mensejahterakan rakyat. “Nantinya akan ada BUMD yang mewadahi BUMDes untuk memfasilitsi petani sehingga ekonomi pro petani berjalan dan petani tidak perlu pusing. Kemudian ke depan kami menggodok peraturan daerah tentang pertanian, nelayan, dan perlindungan ibu dan anak,”tutup Bupati Eka. foto:istimewa foto:istimewafoto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201626 Christiany Eugenia Tetty Paruntu Memimpin Minahasa Selatan Berdikari Cepat BUPATI MINAHASA SELATAN “ ” Masyarakat Minahasa Selatan boleh berbangga. Selain memiliki Bupati yang menawan, pintar dan kharismatik, pembangunan kabupaten yang terletak di sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara ini semakin terarah dan pasti. Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten dengan ibukota Amurang ini berada pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur laut untuk bagian utara, merupakan daerah perlintasan sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk Kawasan Asia Pasifik. Sementara untuk jalur laut bagian selatan, sangat strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia. Mengingat pentingnya posisi Minahasa Selatan dalam konteks perekonomian regional, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja demi kemajuan Minahasa Selatan sesuai dengan visi misinya yaitu berdikari, cepat dan terhebat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Beberapa hari usai dilantik, Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Tetty Paruntu menggelar rapat perdananya pada Rabu (24/2). Tetty bersama Wakil Bupati Frangky Donny Wongkar memimpin rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) untuk melakukan evaluasi dan percepatan program kerja. “Maaf menunggu cukup lama. Ini rapat pertama kami. Dari siang sampai larut. Banyak evaluasi dari tahun sebelumnya yang harus dibenahi. Ini semua untuk Minahasa Selatan yang berdikari,” sapa Tetty menyambut tim Majalah Keuangan Negara, sekitar pukul 20.00 WIT. Bagi Tetty, bekerja sejak fajar hingga larut bukanlah hal aneh. Sebagai pemimpin ia menyadari bahwa waktu, tenaga dan pikirannya benar-benar harus didedikasikan untuk kepentingan daerah. Menurutnya, perempuan juga memiliki hak untuk bekerja secara maksimal,” imbuh perempuan kelahiran Manado, 25 September 1967 ini. Selain itu, menurut Tetty, perempuan juga memiliki sifat kodrati yang dapat menjadi senjata untuk lebih mengayomi rakyatnya. Ia mengatakan, sifat kodrati yang melekat dalam diri perempuan misalnya, lebih perhatian, berhati-hati,
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 27 lebih teliti, dan mengayomi. Hal tersebut menurutnya menjadi sifat yang menguntungkan kaum hawa dalam melaksanakan tugas politik. Selayaknya sifat ibu, menurut Tetty, pemimpin perempuan lebih mudah menjadi tempat curahan hati (curhat). “Usai curhat keluh kesah, kita jadi paham apa yang mereka butuhkan. Semangatnya bukan membangun dalam angka, tapi membangun juga manusianya,” tambah Tetty. Ia menegaskan dengan mengetahui hati rakyat, maka pemimpin akan memahami apa yang dibutuhkan bagi kemajuan daerahnya. KELUARGA JADI INSPIRASI Jiwa dan semangat kepemimpinan dalam diri perempuan karir ini tak serta-merta hadir dengan sendirinya. Ibarat belati, jiwa kepemimpinan Tetty lahir karena terus diasah dari pengalaman dan kehidupannya. Diketahui, Tetty lahir dari Ibu Jenny Y. Tumbuan, Ketua DPRD Minahasa Selatan dan sang Ayah, Jopie Taruntu, mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi. “Saya terinspirasi dari mereka berdua. Saya maju ke dunia politik dan bertekad membangun tanah kelahiran karena terinspirasi dari mereka,” ucapnya penuh semangat. Tetty pun terbiasa hidup mandiri. Mengingat sang Ayah kerap kali mengajaknya tinggal di beberapa daerah, bahkan di beberapa negara. Seperti saat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMA), ia bersekolah di Budi Mulia, Bogor. Kemudian pada SMA, Tetty harus menetap ke Inggris, lantaran sang Ayah menempuh program Ph.D di Universitas di kota Nottingham. “Dengan begitu, saya terbiasa belajar beradaptasi dan disiplin sejak kecil hingga terbawa sampai sekarang,” katanya menambahkan. Melihat sang Ayah yang tak letih menimba ilmu, menjadikan Tetty kian terpacu. Selesai SMA, Tetty remaja melanjutkan studi ke Pitman College jurusan Manajemen Bisnis. Lalu juga tercatat pernah menempuh pendidikan formal pada West London College jurusan Sistem Informasi Managemen. Bahkan, ketika ia kembali ke tanah air, Tetty melanjutkan pendidikan formal di Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia Mayagita LPI. Dengan berbagai bidang studi yang ia jalani, tak heran jika Tetty sukses menjadi pengusaha maupun politisi. Kiprahnya sebagai pengusaha telah terbukti dengan foto:aprilia
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201628 keberhasilannya memimpin beberapa perusahaan seperti PT Puspita Adhiniaga Indonesia, PT Chandra Ekakarya Pratama, PT Trutama Star dan beberapa perusahaan lainnya. Seirama dengan itu, karir politiknya pun juga terbilang cemerlang. Sejak berkiprah dalam partai Golongan Karya (Golkar), Tetty Paruntu pernah menjabat sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar dan masih aktif bertindak selaku Wakil Bendahara I Partai Golkar Sulawesi Utara. “Ini dalam waktu bersamaan. Kuncinya, disiplin dan mampu mengorganisir diri sendiri,” tegas penerima penghargaan Lions Club International (2007) ini. Dan tak kalah penting, Tetty pun dikenal aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ini yang membuatnya mudah dikenal oleh masyarakat. Ia tercatat aktif dalam beberapa organisasi masyarakat antara lain Eugenia Ministry, Lions Club Jakarta, KNPI Jakarta Selatan dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, ia juga mengaku sangat mengidolakan tokoh pemimpin dunia, “Saya bangga dengan tren pemimpin perempuan sekarang. Cenderung prestasinya baik,” kata Tetty. BERDIKARI CEPAT Pada Pilkada tahun 2010 Tety memantapkan hati untuk membangun tanah leluhurnya, Minahasa Selatan. Pada periode pertama kepemimpinannya, ia mengaku kaget akan buruknya manejemen dan tata kelola keuangan di Minahasa Selatan. Lalu, mimpinya ia tuangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010- 2015, yaitu Minsel Berdikari Cepat. Namun untuk mencapai itu, bukan semudah membalikan telapak tangan. Ia harus membereskan warisan pemimpin lalu yang dapat menghambat akselerasi pembangunan Minsel. “Beban saya pada tahun pertama benar-benar berat. Selain membenahi keuangan yang ada, saya harus membayar hutang yang begitu besar, tapi bagaimana juga saya harus membangun, termasuk infrastruktur, dengan anggaran yang sangat minim,” urai Tetty. Tak ada jalan keluar lainnya kala itu selain menghemat anggaran. “Tahun pertama, kita menghemat puluhan milyar. Tapi harus berjalan pembangunan ini, caranya bagiamana, tetap saya lobby ke pusat tujuannya mendapat anggaran untuk membangun daerah kita,” jelasnya. Lebih detail, ia melakukan pemetaan potensi di wilayahnya. Tetty menyebut, Minahasa Selatan Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu tengah berkebun foto:istimewafoto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 29 yang berada di kalur laut bagian selatan, nampaknya cocok untuk mengembangkan produksi perikanan. Di tahun 2015, produksi komoditas laut capai 2.687 ton per tahun. Topografi berbukit dan pegunungan yang membentang dari utara ke Selatan juga sangat tepat dalam pengembangan sektor pertanian. Pada tahun 2015, produksi mencapai 68.740 ton per tahun. Di sektor pertambangan dan energi, Minsel juga menghasilkan pasir, krikil dan batu sebagai bahan baku utama pembangunan fisik. Di bidang pariwisata, pemerintah kabupaten gencar mengkampanyekan budaya sepuluh tari khas Minsel dan puluhan tempat wisata. Di antaranya yang terkenal, Taman Nasional Laut Bunaken Bagian Selatan, Air Terjun Lopana, Benteng Portugis dan Bukit Doa. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Tetty pun membekali kualitas yang mumpuni. Di sektor pendidikan misalnya, selain bantuan operasional sekolah, ia menganggarkan bantuan per tahunnya, Rp500 ribu per siswa Sekolah Dasar (SD) dan Rp710 ribu per siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan begitu, Indeks Pembangunann Manusia (IPM) dari tahun 2013 hingga 2014 kian bertumbuh. Tercatat IPM Minahasa Selatan sebesar 67,26 persen di tahun 2012, dan 2014 mencapai 6,7 persen. “Pengangguran makin menurun. Dari 10,8 persen di tahun 2012 menjadi hanya sekitar 9 persen di tahun 2014. Pengangguran juga menurun dari 7,54 persen di tahun 2012, menjadi 5 persen di tahun 2014,” rincinya. Tak hanya itu, dalam jangka waktu lima tahun juga, daerahnya sukses membayar hutang dan membangun infrastruktur. Mulai dari tingkat desa hingga kota. Dengan begitu, dari 167 desa, 10 kelurahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya, hanya Rp2,5 milyar, di tahun 2015 sudah mencapai Rp9 milyar. “Tapi menurut saya masih kurang. Belum mencapai hingga Rp30milyar lebih. Harus disyukuri juga, dulu sebelum menjabat masih sangat rendah,” tambah Tetty. Atas peningkatan yang signifikan, Minsel mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Itu menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi masyarakat Minahasa Selatan. Kita harus lebih lagi ke depannya,” tegas Tetty serius. Sementara itu, dalam hal tata kelola keuangan, Tetty juga mengaku sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. “Kerjasama antar SKPD, sistem akuntansi berbasis akrual akan membenahi keuangan dan laporan,” katanya. [tim] “ ” Atas peningkatan yang signifikan, Minsel mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu dalam acara panen padi foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201630 Rita Widyasari Mendengar dan Berinovasi Bersama Rakyat BUPATI KUTAI KARTANEGARA Suatu hari, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari berkunjung ke wilayah selatan Tenggarong. Seorang guru sekolah dasar bertanya kepada Rita, “Bu, mungkin enggak ya kita punya laptop. Saya guru, masa lebih pintar muridnya dalam urusan teknologi,” Demikian tanya guru itu. Keluhan guru itu ditanggapi serius oleh Rita. Suatu keluhan yang justru menjadi sumber inspirasi, dan menjadi pangkal dari inovasi-inovasi yang dilakukan Bupati berhijab ini. “Bermula dari obrolan dari hati ke hati, akhirnya menghasilkan solusi,” jelas Rita ketika ditemui Majalah Keuangan Negara di sebuah hotel ternama di Jakarta pada Jumat, (18/03). Atas keluhan itu, Rita mengeluarkan kebijakan baru yaitu program Satu Guru Satu Laptop. Dalam program tersebut, setidaknya ada 13 ribu guru yang mendapatkan fasilitas komputer jinjing untuk menunjang kinerja tenaga pendidik di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai pemimpin, Rita sadar bahwa dirinya menjadi pusat perhatian, curahan hati, masukan dan juga tumpuan untuk mewujudkan keinginan- keinginan masyarakatnya. “Sebagai yang dipercaya oleh masyarakat, pemimpin harus bisa menjadi pendengar yang baik dan menangkap apa yang diinginkan masyarakatnya. Kelebihan perempuan itu lebih bisa mendengarkan, lebih sabar,” ungkap Rita. Rita memandang guru merupakan investasi utama dalam mendidik generasi penerus bangsa. Sebab itulah, perhatiannya kepada dunia pendidikan juga menjadi prioritas kebijakan pemerintah kabupaten. “Saya pikir, masa depan generasi muda ada di guru. Jangan sampai gurunya ketinggalan jaman. Kami fasilitasi laptop atau komputer karena lebih efisien. Juga bertujuan mendekatkan anak-anak dengan teknologi informasi,” kata perempuan kelahiran Kalimantan Timur, 7 November 1973 ini. Beberapa catatan program Rita untuk meningkatkan kualitas guru, misalnya dengan mengirim 30 guru terpilih untuk belajar di Harvard University. Ada pula program kerja sama dengan Cambridge University untuk menyediakan modul pembelajaran bagi para siswa. “Dengan adanya program ini guru jadi punya semangat mengajar. Keilmuan dan wawasan mereka semakin berkembang. Prestasinya terlihat dari presentasi kelulusan tingkat SD yang berhasil lulus 100 persen. Belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkap penerima Satyalancana Wira Karya Pembangunan yang disematkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2015 ini. SUARA PEREMPUAN Rita dikenal dekat dengan kalangan perempuan di wilayahnya. Ia melakukan berbagai sentuhan inovasi yang nota bene lahir dari curahan hari kelompok-kelompok perempuan. Bupati yang memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode keduanya ini menilai, mayoritas perempuan di Kukar memiliki banyak kreativitas yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan. Dari potensi inilah Rita membuat Program yang diberi nama “Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP)”. Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari bersama masyarakat foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 31 Program tersebut ditujukan untuk membantu permodalan bagi kelompok UMKM yang beranggotakan empat hingga lima orang perempuan. Syaratnya, kelompok itu harus mengirimkan proposal usahanya terlebih dahulu ke Pemda. Kemudian sebelum meluncurkan program, Rita sudah menyusun tim verifikasi untuk menyeleksi semua proposal tersebut. Tercatat hingga saat ini, setidaknya ada 990 KUBP yang mendapat bantuan modal dari Pemda. Usahanya pun bermacam- macam, dari mulai kuliner, fashion hingga di sektor jasa. “Permodalan yang kita bantu dari Rp25 juta hingga Rp200 juta per kelompok,” jelasnya. Rita menjelaskan bahwa Program KUBP memiliki multiplayer effect yang terasa bagi perekonomian masyarakat. Keberhasilannya mengayomi kaum hawa dalam pemberdayaan ekonomi tersebut mendapat sorotan dari Pemerintah Pusat, melalui penghargaan Goverment Award dari Kementerian Dalam Negeri. “Intinya, kita diberi kewenangan untuk memberi bantuan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi yang lahir dari mereka juga. Tugas kita, membuat inovasi ini terarah, jelas. Di tahun 2015 misalnya, kemiskinan Kukar turun 7 persen dari 14 persen di tahun 2009,” kata penerima penghargaan anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Pratama Nasional untuk pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2013 ini. Inovasi nyata selajutnya adalah program “Bedah Rumah”. Idenya tak jauh bersumber dari hobinya blusukan dan mendengar keluh kesah rakyat. “Saya lihat banyak rumah rakyat yang tak layak. Berdasarkan data, ada 3.150 rumah tak layak huni,” sebutnya. Program “Bedah Rumah” sukses merenovasi sekitar 2.448 rumah selama dua tahun. Hal ini pula yang mengantarkan Kukar meraih rekor MURI. Kemudian di bidang pertanian, ia juga menganggarkan bantuan modal Rp100 juta per kelompok tani dan nelayan agar berdikari. “Indikator keberhasilannya Kukar menyumbang 53 persen suplai padi di Kalimantan Timur. Kita berhasil surplus,” sebut mantan Ketua DPRD Kabupaten Kukar ini. BENAHI BIROKRASI Di bidang tata kelola keuangan, Rita berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam penganggaran dan pelaporannya. Pasalnya, pada periode sebelumnya ia mengaku Kukar belum tertata pencatatan keuangan. “Di periode awal, saya buat Satuan Tugas (Satgas) untuk mengatasi benang kusut laporan keuangan di Kukar. Ketika ada temuan, pegawainya kita panggil. Ada yang mengembalikan hingga Rp70 juta. Kita berkomitmen untuk tertib,” tegasnya. Tak ayal hal itu membuat Kukar mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga kali berturut-turut. “Opini WTP adalah cerminan Kukar. Walaupun WTP tak menjamin tingkat korupsi rendah. Namun, setidaknya kita tertib,”ujar Rita.[tim] foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201632 K abupaten Kutai Kartanegara mengusung Visi Misi Gerbang Raja dalam melaksanakan pembangunan dewasa ini. Gerbang Raja berarti Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera, yaitu suatu gerakan yang berlandaskan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, secara eksplisit Kabupaten Kutai Kartanegara mengusung visi Terwujudnya masyarakat KutaiKartanegara yang sejahtera dan berkeadilan. Adapun pelaksanaan visi tersebut diterjemahkan menjadi tujuh misi utama yaitu (1) Pelaksanaan Good Governance, (2) Peningkatan Kualitas SDM, (3) Penciptaan Lapangan Kerja, (4) Pengembangan Agrobisnis dan Pariwisata, (5) Pemerataan Infrastruktur, (6) Pembangunan Berwawasan Lingkungan, dan (7) Peningkatan Peran Aktif Wanita. Pertama, pelaksanaan Good Governance didasari atas motivasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan dan administrasi publik yang dilaksanakan melalui Sistem Integrasi Layanan (SIL) menuju pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan dan tidak diskrimintatif. Kedua, peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program utama yaitu pengembangan Sekolah Unggulan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah (perpustakaan dan laboratorium), bantuan pendidikan untuk Tenaga Pengajar Pendirian Fakultas dan berbagai program di bidang kesehatan, farmasi, lingkungan dan gizi, kemudian rekruitmen tenaga kesehatan dari berbagai tingkatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, percepatan pembangunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dan sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah. Ketiga, penciptaan lapangan kerja diterjemahkan melalui program penciptaan Klinik Tenaga Kerja di tiga wilayah, yaitu wilayah tengah, hulu dan pantai, kemudian membangun kawasan Ekonomi Desa Unggulan, dan pemberian kredit lunak bagi unit usaha kecil dan menengah. Keempat, pengembangan agrobisnis dan pariwisata beriorientasi pada pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai leading sector ekonomi, peningkatan sarana dan prasaranan Pariwisata Daerah, kebijakan pelestarian nilai luhur dan warisan budaya lokal, Pengembangan Situs Yupa, dan Pengembangan Desa Budaya Mengulur Naga. Kelima, pemerataan infrastruktur diwujudkan melalui program peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas umum, serta peningkatan akses jalan dan membuka jalur transportasi darat bagi wilayah yang minim infrastruktur. Keenam, pembangunan berwawasan lingkungan yaitu perspektif pembangunan dan peningkatan ekonomi berbasis pada pelestarian sumber daya alam dan mendorong berbagai kegiatan peduli terhadap lingkungan. Ketujuh,peningkatanperanaktifwanita,melaluipemberianKreditUsaha Bersama Wanita, menumbuhkembangkan kegiatan usaha bagi kaum wanita, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di segala bidang. KUTAI KARTANEGARA Gemilang Capai Sasaran Pembangunan
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 33 INDIKATOR CAPAIAN Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari telah memaparkan sasaran dan capaian pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disampaikan pada acara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai KartanegaraTahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada 21 Maret 2016. Menurut Bupati, sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan bahwa Misi 1 yakni meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance telah tercapai. “Terdapat delapan indikator yang menunjukkan sasaran misi 1 telah tercapai, di antaranya ialah capaian sasaran meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan sasaran indikator Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu memenuhi target RPJMD dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,”jelas Rita. Sementara itu, misi 2 yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga telah tercapai dengansembilancapaiansasaran.Yaitumulaidarimeningkatnya angka melek huruf, meningkatnya kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perluasan pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap penyakit dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), meningkatnya ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dengan indikator jumlah puskesmas dan pustu, meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan dengan indikator jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit layanan kesehatan telah mampu memenuhi target RPJMD dengan predikat baik pada periode 2010-2015. “Masih terdapat enam indikator sasaran lainnya, namun yang penting ialah bagaimana kinerja kami dalam menurunkan angka kemiskinan di mana hasilnya dengan indikator persentase penduduk miskin telah menunjukkan tingkat capaian yang tinggi,”tambah Bupati Rita. Kemudian misi 3 yaitu menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap penciptaan lapangan kerja juga telah tercapai dengan enam sasaran di antaranya (1) Capaian sasaran optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan, (2) Capaian Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan telah melampaui target RPJMD, (3) Capaian sasaran meningkatnya produktivitas sektor pertanian dengan indikator sasaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sudahmencapaitargetRPJMD,(4)Capaiansasaranmeningkatnya produksi tangkap nelayan dan perikanan budidaya, (5) Capaian sasaran berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi perdagangan dan perindustrian, dan (6) Capaian sasaran meningkatnya daya jual potensi pariwisata dengan indikator sasaran jumlah kunjungan wisatawan sudah jauh melampaui target RPJMD. Sementara itu, misi 5 yakni meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas juga telah berhasil dicapai dengan empat indikator capaian. Kemudian misi 6 yaitu menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, telah tercapai dengan tiga indikator sasaran. Dan, misi 7 yaitu meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan juga telah tercapai dengan sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Secara umum, ketujuh misi yang diusung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah tercapai sebagaimana terlihat dari indikator-indikator sasaran di atas. Bupati Rita Widyasari menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat dan menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi karena hal tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. “Kami akan terus meningkatkan kinerja agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara terus meningkat,” pungkas Rita.[tim]
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201634 VISI yang diusung Pemerintah Provinsi Papua 2013- 2018 adalah Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Visi tersebut merangkum cita-cita yang hendak dicapai oleh seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam mencapai tujuan. Papua Bangkit adalah Orang Papua mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan rakyat Papua di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormatidalamberbagaiLeveldanBidangPembangunan. Di mana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai sektor Pembangunan. Papua Mandiri adalah kondisi masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi Baru Papua yang memiliki jiwa Kewirausahaan (enterprenership) serta Ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Papua Sejahtera adalah semua masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Visi tersebut diterjemahkan dan dijabarkan melalui lima misi utama, yaitu (1) Mewujudkan susasana aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam NKRI; (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan Otsus; (3)Mewujudkankualitassumberdayamanusiayangsehat, berprestasi, dan berakhlak mulia; (4) Pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal; (5) Percepatan konektivitas pembangunan antarkawasandanantardaerahdenganmengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KOMITMEN PROVINSI PAPUA MEWUJUDKAN PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 35 PAPUA TERUS BERBENAH Kondisi perekonomian nasional yang cenderung melambat berpengaruh terhadap wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Perekonomian Papua triwulan I-2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,29 triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp11,68 Juta. Berdasarkan data BPS, ekonomi Papua triwulan I-2016 (yoy), tumbuh minus 2,03 persen, bergerak lebih lambat dibanding triwulan I-2015 (1,60 persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,37 persen. Kendati demikian, kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dari tahun ke tahun kian membaik. Selama lima belas tahun terakhir (1999-2015) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 26,95 persen, yaitu dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 28,17 pada Maret 2015. Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010-Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin. Aspek lainnya adalah jumlah angkatan kerja masyarakat Papua yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada Februari 2016 mencapai 1.743.160 orang, bertambah 1.215 orang dibanding kondisi Agustus 2015. Penduduk yang bekerja di Papua pada Februari 2016 mencapai 1.691.432 orang, bertambah 18.952 orang dibandingkanAgustus 2015 dan bertambah 45.375 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2015). Kemudian jumlah pengangguran pada Februari 2016 sebesar 51.728 orang atau berkurang sebesar 17.737 orang dibanding Agustus 2015. Angka tersebut juga berkurang sebanyak 11.883 orang dibanding keadaan Februari 2015. Selama satu tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua mengalami penurunan dari 3,72 persen pada Februari 2015 menjadi 2,97 persen pada Februari 2016. Begitu juga jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2015 menurun dari 3,99 persen menjadi 2,97 persen. KONEKTIVITAS Dengan data perkembangan tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan berbagai strategi. Gubernur menilai konektivitas antara daerah mulai dari pesisir, lembah, hingga ke pegunungan bisa mempercepat geliat ekonomi di Papua sehingga akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. “Konektivitas itu hanya bisa diwujudkan jika para kepala daerah di Papua terus berkonsentrasi dalam membangun konektivitas antardaerah atau antarkabupaten,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis (5/5). Menurut Gubernur, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas tersebut akan mendorong menggeliatnya ekonomi wilayah atau kawasan yang ada di Papua. Gubernur meyakini bahwa dengan terbangunnya konektivitas akan lebih memudahkan dalam menentukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti pembangunan pasar, pelabuhan atau tempat pelelangan ikan. Bahkan, kawasan industri seperti yang baru-baru ini disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura. “Pak Presiden Jokowi sudah mencanangkan pembangunan Pelabuhan Depapre akan terkoneksi dengan kawasan industri yang jaraknya kurang lebih 20 kilometer dari pelabuhan. Tentunya infrastrukturnya harus kita bangun seperti jalan dan sebagainya sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi di kawasan tersebut,” katanya. Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antardaerah ini penting untuk pergerakan ekonomi masyarakat. Apalagi, kata Gubernur Lukas Enembe, jika infrastruktur tersebut untuk membuka keterisolasian suatu kawasan yang merupakan sumber- sumber produksi, seperti perkebunan, persawahan, perikanan, sehingga terkoneksi ke pelabuhan maupun ke pusat-pusat pertumbuhan. Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201636 JKN Revolusi Sistem Kesehatan? LIPUTAN KHUSUS JKN 28 Oktober 2011, malam hari. Setelah melalui proses pembahasan satu tahun, Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya diketok. Peraturan tersebut mengharuskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditunjuk sebagai penyelenggaranya. foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 37 P embahasan peraturan itu tidak mudah. Perbedaan pendapat bukan hanya terjadi di parlemen, tetapi hingga ke jalan- jalan. Serikat buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), hingga pengamat kesehatan dan hukum tata negara terbelah pandangan. Untuk bisa mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan di negeri ini, mereka melakukan aksi besar-besaran. Sebagian kelompok menginginkan, RUU tersebut segera disahkan menjadi UU, supaya jaminan sosial memiliki payung hukum yang jelas. Dengan begitu, tak ada alasan ketiadaan kamar, ketiadaan obat, dan administrasi yang berbelit-belit masih terjadi. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyatakan, terjadi miss match anggaran jaminan kesehatan, sehingga membutuhkan dana tambahan. Salah satu cara untuk mendapatkan anggaran tambahan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan Perpres baru tersebut iuran peserta mandiri mengalami perubahan. Terhitung sejak 1 April 2016, iuran kelas III semula Rp25.500 itu berasal dari iuran masyarakat. Dana ini, dalam asumsi mereka, bisa digunakan untuk memperkuat ekonomi nasional. Sementara itu, sebagian pihak yang menolak pengesahan RUU itu, menginginkan jaminan kesehatan dikelola oleh negara. Negara, dalam pandangan mereka, memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan warga negaranya, sesuai dengan UUD 1945. Kelompok ini tidak sepakat, iuran dibebankan kepada masyarakat. Sebaliknya, mereka menginginkan iuran jaminan kesehatan kelas tiga bagi seluruh rakyat Indonesia ditanggung negara. bagi penguasa negara untuk tidak menjalankan kebijakan tersebut. Memang, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, program jaminan kesehatan telah ada, dalam wujud Askeskin dan kemudian diubah menjadi Jamkesmas. Namun, program tersebut hanya dipayungi sebuah peraturan presiden (Perpres). Padahal, jaminan kesehatan sebagai bagian jaminan sosial telah menjadi amanat UU dan menjadi hak setiap warga negara, bukan hanya yang miskin. Selain itu, dengan sistem jaminan sosial yang dikelola BPJS, negara bisa memiliki dana segar yang besar. Dana Ini mengingat, rakyat Indonesia telah membayar pajak, maka selayaknya mereka mendapatkan keuntungan kembali dalam bentuk jaminan kesehatan. Per 1 Januari 2014, JKN resmi dijalankan oleh BPJS. Jamkesmas bubar. Ada banyak persoalan muncul, seperti kamar penuh, ketersediaan obat, dan pendekatan administratif. Dokter mengeluh karena pasien yang membludak, sementara masyarakat mengeluh karena sering diperhadapkan dengan ketiadaan kamar dan proses yang berbelit-belit. Kini, lebih dari dua tahun pemberlakukan JKN, persoalan menjadi Rp30.000, kemudian kelas II dari Rp42.000 menjadi Rp51.000, dan kelas 1 semula Rp59.900 menjadi Rp80.000. Namun, akibat aksi di sejumlah daerah, kenaikan iuran untuk peserta kelas III ditunda. Kenaikan hanya berlaku untuk kelas II dan III. BERSIFAT RADIKAL Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, fenomena saat ini muncul akibat adanya revolusi di bidang jaminan kesehatan. Perubahan ini bersifat radikal. “Kalau kita bicara teoritisasi sistem kesehatan nasional yang Aktifitas pendaftaran peserta BPJS Kesehatan foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201638 LIPUTAN KHUSUS JKN paling sederhana itu terdiri dari dua subsistem, pembiayaan dan pelayanan,” kata Fachmi. Program ini mereformasi sistem pembiayaan yang selama ini menganut fee for service, free market approach, menjadi pendekatan yang terkendali. Reformasi sistem pembiayaan ini berdampak terhadap subsistem pelayanan. Ini tidak hanya berdampak pada petugas kesehatan, tetapi juga perilaku masyarakat. Pembiayaan bagi petugas kesehatan yang tadinya tidak terkendali menjadi terkendali. Sedangkan bagi masyarakat yang selama ini ketika sakit langsung ke rumah sakit dan mendapatkan dokter spesialis, sekarang harus mengikuti rujukan berjenjang. “Semua orang mesti terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Jadi, kalau dia sakit harus ke situ dulu,” katanya. Ada 155 diagnosis yang ditentukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang masuk kategori tingkat pertama. Jika penanganan di tingkat pertama tidak bisa dilakukan, baru pasien dirujuk dan dikirim ke rumah sakit rujukan. “Nah, pola ini untuk masyarakat merupakan pola yang sangat baru, sehingga kesannya administratif,” katanya. Dia menyatakan, pemanfaatan pelayanan kesehatan tingkat pertama ini akan menguatkan sistem pelayanan. Di sana ada sistem yang menjaga masyarakat supaya tidak jatuh sakit. Sejauh ini, BPJS telah menitipkan anggaran kapitasi di pelayanan kesehatan tingkat pertama yang besarannya antara Rp6000- Rp10.000. Angka ini terlihat kecil, namun jika dalam sehari banyak masyarakat yang bisa diedukasi, tak hayal petugas kesehatan di tingkat pertama bisa mendapatkan pendapatan yang besar. Meski begitu, indikator penilaian teta berbasis kinerja. Oleh karena itu, pelayanan di tingkat puskesmas harus ditingkatkan kualitas pelayanannya. “Ini harus sinergi banyak pihak. Itu keyword-nya,” ujarnya. JKN ini juga merupakan perwujudan gotong royong di antara masyarakat. Yang kaya membantu yang lemah. Namun, setting iuran yang under pressing bagi peserta mandiri mengakibatkan persoalan. Ia mencontohkan, pada 2012 lalu, ia telah menghitung premi minimal Rp27.500 bagi penerima bantuan iuran (PBI). Tetapi pemerintah menentukan Rp19.225. “Ada, disparitas. Ada miss match, hampir 6000-an,” katanya. Jika terjadi miss match, UU sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan pengurangan manfaat. Namun, Presiden Jokowi menolak karena akan menimbulkan persoalan sosial yang besar. “Presiden ngomong, jangan. Kalau jadi pilihan, begitu besar masalah sosial kita. Atau pilihan kedua, penyesuaian iuran. Strukturisasi iuran. Presiden ngomong, jangan naikkan,” katanya. Fachmi menyebutkan, dari hasil investasi tahun lalu, BPJS Kesehatan berkontribusi menyumbangkan Rp1,07 triliun. “Bekerja mengupayakan hasil investasi seoptimal mungkin hasilnya, bukan buat institusi, tapi untuk masyarakat itu disumbangkan, dikontribusikan,” katanya. LEBIH BANYAK YANG SAKIT Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertugas menjaga kesehatan masyarakat Indonesia melalui pola hidup sehat dan pelayanan kesehatan di tingkat pertama yang prima. Sebab, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2030. Hal itu tidak akan tercapai jika sumber daya manusia yang usianya produktif berkelakuan negatif. “Bonus demografi itu kan, usia produktif bisa menolong,” katanya. Menkes menyatakan, dilihat dari data dua tahun ini, penduduk Indonesia lebih banyak yang sakit dari pada yang sehat. Jadi, BPJS harus membayar 80 persen orang yang rawat inap. “Jadi dirawat, sakit dia pak, 80 persen,” ujarnya. Bahkan, dari banyak riset, baru masuk triwulan pertama saja ada 752.266 orang yang dirawat dengan biaya Rp5,8 triliun. “Mari kita bertanya, tidak sampai 1 juta, tapi keluarnya uang begitu banyak, berarti pengobatannya itu sangat yang mahal- mahal ini. Artinya, mungkin by pass, pasang stand, apalagi dan sebagainya, banyak sekali,” katanya. Saat ini, sekitar 24 persen populasi Indonesia mengalami hipertensi. 6-7 persen menderita diabetes. Menurutnya, Kemenkes tidak bisa berjalan sendiri untuk melayani kesehatan masyarakat ini. Dibutuhkan akses untuk menuju layanan kesehatan. “Tentu di Jakarta kalau kita melahirkan, tentu angka kematian itu kecil sekali di Jakarta. Kenapa? Aksesnya gampang, Pak. Tapi jangan Tanya di Papua. Jangan Tanya di daerah, terpencil dan kepualauan. Saya kira akses ini juga menjadi salahs satu yang perlu kami perhatikan,” ia memaparkan. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengatakan, JKN bagus. Gejolak yang ada saat ini merupakan kurva pembelajaran. Dari sisi obat-obatan, ia mengakui, beberapa obatan-obatan yang digunakan untuk penyakit kanker harganya masih sangat mahal. Ini karena obat-obat tersebut harus diimpor. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan industri nasional yang bisa memproduksi obat-obatan tersebut. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, BPOM sangat peduli pada kualitas makanan yang beredar di pasaran.[tim] foto:aprilia
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 39 Bagaimana peran dari Kementerian Kesehatan dalam sistem JKN? Baik. Mungkin saya koreksi. Peran suksesnya JKN ini bukan hanya Kementerian Kesehatan. Tapi adanya bersama BPJS. Jadi, kalau saya melihat BPJS ini adalah satu badan yang mengelola keuangan, mulai dari penerimaan dan pengeluarannya. Jadi, dia membuat balance dari keuangan ini, agar neraca keuangan cukup untuk jaminan kesehatan nasional. Nah, dari pihak kami, Kementerian Kesehatan, boleh saya garis bawahi betul, karena kami adalah di hilirnya. Kami pemakainya. Artinya, kita harus mengobati orang sakit. Dan, clear-nya dimintakan kepada BPJS. Kemudian kedua, Kementerian Kesehatan mengobati dan juga membuat satu anggarannya, dengan perhitungan-perhitungan penyakit terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi kita membuat klaim rasio dengan di rumah sakit, yang disebut dengan INACBG’s. Untuk layanan kesehatan primer dengan sistem kapitasi. Bentuk pelayanan kesehatan penting sekali karena kita ingin masyarakat yang sehat dan menjadi masyarakat yang berkualitas tinggi. Artinya SDM yang berkualitas dan sesuai dengan nawacitanya pak Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nawacita nomor 5. Bagaimana kita membuat SDM berkualitas? harusnya dari hulunya. Sejak kita lahir dengan menjadi seorang bayi yang betul-betul sehat. Kemudian saya katakan juga bayi lahir jangan didiamkan dong Pak. Itu hari kehidupan itu penting sekali. Artinya peran orang tua juga di sini penting. Apalagi peran ibu. Karena dia harus memberikan ASI yang kami harapkan untuk memberikan ASI dengan sebaik- baiknya. Yang disebut ASI eksklusif minimal enam bulan, kalau bisa sampai dua tahun. Dan menambah dengan makanan tambahan. Lalu harapan dan keinginan daripada kementerian sendiri ke depan seperti apa? Tentu kami sebagai namanya juga Kementerian Kesehatan. Tugas kita menyehatkan yang sehat. Kalau semua sakit mungkin tuker aja Pak, Kementerian Kesakitan. Itu boleh lah. Tapi ini kan sehat ya. Jadi tugas kami adalah bagaimana orang itu menjadi sehat. Untuk menjadi sehat, sebelum jatuh sakit, saya ingin sekali masyarakat itu sadar kesehatan. Kesehatan adalah segala-galanya. Jadi kesehatan itu harus dijaga dan kami memang mempunyai beberapa dorongan. Nah, yang sekarang kami inginkan satu gerakan masyarakat hidup sehat. Kita harus lintas kementerian, dengan PU Pera, kita bersinergi, seharusnya kita saling terkait dengan kementerian lembaga terkait. Nah, ini yang kami harapkan, sehingga kami membantu penyakitnya, tetapi lingkungannya juga harus diperbaiki.[tim] Wawancara Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM. Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan berada di hilir. Kementerian ini bertugas memastikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan membuat suatu anggaran klaim rasio di rumah sakit, yang disebut INACBG’s SAYA INGIN MASYARAKAT SADAR KESEHATAN foto:aprilia
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201640 LIPUTAN KHUSUS JKN INILAH HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL J aminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta NonPenerima Bantuan Iuran (NonPBI). Peserta PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan peserta NonPBI adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang membayar iurannya secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan. BPK telah memeriksa penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TA 2014-semester I 2015, Kementerian Kesehatan TA 2010-semester I 2015, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Ciptomangunkusumo (RSCM) TA 2014-semester I 2015, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati TA 2014-semester I 2015, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita TA 2014-semester I 2015. BPJS KESEHATAN Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penyelenggaraan program JKN yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan kepesertaan semesta tahun 2019. Sejalan dengan itu, BPK juga mengidentifikasi serta mengevaluasi penyelenggaraan program JKN baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi tahun 2014 dan semester I 2015. Penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan pada 2014- 2015 berdampak cukup signifikan terhadap penjaminan kesehatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. BPJS Kesehatan telah menambah jumlah kepesertaan secara signifikan dalam rangka pencapaian kepesertaan semesta pada awal 2019. Untuk memudahkan iuran, peserta telah disediakan sistem pembayaran online yang terintegrasi dengan beberapa vendor pembayaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan penyelenggaraan program JKN pada BPJS Kesehatan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala foto:istimewa
keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 41 yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan kepesertaan semesta 2019. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di antaranya: a. Penetapan sasaran/target indikator kinerja dan proses evaluasi kinerja unit-unit kerja BPJS Kesehatan belum terukur dengan jelas dan memadai. BPJS Kesehatan tidak memiliki pedoman penyusunan target dari setiap indikator atau inisiatif strategis, baik yang terdapat pada Annual Management Contract (AMC) dan Annual Performance Contract (APC) maupun penyusunan target dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Tidak ada dasar rumus perhitungan yang seharusnya digunakan. Akibatnya, sasaran atau target indikator kinerja dan proses evaluasi kinerjanya tidak dapat diukur secara memadai. b. BPJS Kesehatan belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai kasus kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, peserta JKN tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai mengenai kejelasan penjamin pembayaran apabila mendapat kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Selain itu, fasilitas kesehatan terhambat mendapatkan pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan, sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan menyatakan berbagai permasalahan dan kelemahan yang ada telah berusaha diperbaiki. Dalam pemeriksaan ini, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar melakukan hal- hal sebagai berikut: a. Menyusun pedoman penghitungan dan penetapan serta evaluasi atas sasaran/target indikator kinerja yang akan dicapai dalam RKAT. b. Meningkatkan koordinasi secara berkala yang dituangkan dalam surat edaran bersama antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jasa Raharja mengenai penjaminan prosedur kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. KEMENTERIAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan telah menjalankan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional beserta peraturan pendukungnya. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain Kemenkes telah menetapkan peraturan-peraturan dalam bentuk standar atau petunjuk teknis/pelaksanaan penyelenggaraan program JKN yang menjadi acuan pihak berkepentingan dalam pelaksanaan program JKN, dan menetapkan pusat-pusat rujukan dalam Roadmap Supply Side Fasilitas Kesehatan 2015-2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan belum sepenuhnya efektif dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta Jaminan Kesehatan. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di antaranya: a. Kementerian Kesehatan belum optimal menyusun rencana aksi dalam melaksanakan program JKN 2012-2019 yang telah ditetapkan lintas K/L. Hal yang belum optimal antara lain perencanaan pengembangan sarana prasarana dan tenaga kesehatan pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), khususnya milik pemerintah. Selain itu, fasilitas kesehatan belum merata, sehingga pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta JKN belum optimal. b. Kajian penetapan besaran iuran PBI belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut tercermin dari: - Kajian penetapan kebijakan besaran iuran dalam JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh konsultan tidak terealisasi dikarenakan tidak terpenuhinya hal- hal dalam kontrak sehingga memungkinkan tidak adanya analisis/kajian yang mendasari penetapan iuran PBI tersebut; - Presentase iuran PBI pada Program JKN yang dibiayai dari dana APBN/APBD tahun 2014 dan 2015 (sampai dengan September) masing-masing sebesar 52% dan 42% dari total iuran Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan; - Presentase penggunaan dana untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada FKTL oleh peserta PBI baik yang dibiayai dari dana APBN/ APBD pada tahun 2014 sampai dengan 2015 hanya sebesar 26% dari total utilisasi penggunaan dana klaim oleh peserta non-PBI sebesar 74%. Kondisi tersebut menunjukkan mayoritas dana Program JKN dinikmati oleh peserta JKN non- PBI sehingga Kementerian Kesehatan hendaknya juga mempertimbangkan data tersebut dalam pengambilan kebijakan penetapan komposisi besaran iuran dana PBI. Hal itu mengakibatkan Kementerian Kesehatan belum mendapatkan nilai iuran PBI yang ideal untuk Program JKN. c. Mekanisme perencanaan dan monitoring ketersediaan obat melalui e-katalog untuk mendukung program JKN belum memadai, sehingga belum terdapat jaminan ketersediaan obat yang sesuai dengan formularium nasional pada fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Pemberi layanan kesehatan masih mengalami kesulitan dalam penyediaan obat, sehingga peserta program JKN harus mengeluarkan biaya tambahan. Kementerian Kesehatan menyatakan adanya
keuangan negara | no. 004 vol. ii 201642 LIPUTAN KHUSUS JKN permasalahan itu dan telah berupaya melakukan perbaikan atas permasalahan-permasalahan tersebut. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan antara lain agar: a. Meningkatkan peran dan tugas Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Program JKN serta membuat mekanisme yang memungkinkan Kemenkes mengetahui kondisi riil SDM, sarana dan prasarana kesehatan pada FKTP dan FKTL dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN. b. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penetapan kewajaran besaran anggaran iuran PBI. c. Meningkatkan mekanisme perencanaan dan monitoring penyediaan obat untuk menjamin ketersediaan obat pada fasilitas kesehatan melalui e-katalog. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO (RSCM) Pemeriksaan pada RSCM bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan Unit Rawat Inap Terpadu (URIT) Gedung A dan Unit Rawat Jalan Terpadu (URJT) pada RSCM sebagai fasilitas kesehatan dalam mendukung keberhasilan program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan RSCM telah melaksanakan program JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain adanya perencanaan atas pelaksanaan program pelayanan kesehatan secara menyeluruh, meskipun belum menggunakan dasar perhitungan kebutuhan dan didokumentasikan dengan baik. RSCM juga telah memiliki prosedur operasi standar mulai dari pasien mendaftar sampai pasien memperoleh pelayanan kesehatan, meskipun belum lengkap dan terperinci. Selain itu, RSCM juga telah melaksanakan prosedur pelayanan secara konsisten sesuai dengan panduan klinis dan kebutuhan pasien tanpa dikenakan biaya pada kelas pelayanan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh pasien. BPK menyimpulkan penyelenggaraan program JKN pada RSCM khususnya pada URJT dan URIT Gedung A belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta JKN. Adapun permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain: a. Pelaksanaan program rujukan sebagai salah satu bentuk dukungan pelaksanaan JKN, baik dari sistem rujukan berjenjang maupun program rujuk balik di RSCM, belum optimal. Untuk sistem rujukan berjenjang masih terdapat pasien rujukan dengan diagnosis yang seharusnya dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau kedua, tapi ditangani di RSCM. Tidak berjalannya program Jakarta Sehat 2015 karena ketiadaan anggaran dana hibah Pemprov DKI Jakarta. Akibatnya, program rujukan yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya berjalan efektif. b. Pengelolaan sediaan farmasi yang diperlukan untuk mendukung pelayanan pasien peserta JKN BPJS Kesehatan belum memadai. Terdapat 229 jenis perbekalan farmasi kosong pada Juni 2015 dan ada perbedaan persepsi atas pengakuan penghitungan barang farmasi. Akibatnya, terjadi kekosongan obat pada beberapa unit layanan di RSCM yang memengaruhi pelayanan pasien JKN peserta BPJS Kesehatan. c. Proses verifikasi, administrasi dan penyelesaian klaim pasien JKN peserta BPJS Kesehatan belum tepat waktu dan tepat jumlah. Akibatnya, perlu prosedur tambahan dalam pengendalian pendapatan, karena perbedaan nilai pendapatan diterima dengan bukti penerimaan. Selain itu, proses penyelesaian klaim gagal/pending perlu waktu lebih lama dan berpotensi tidak tertagih karena tidak adanya SOP klaim tersebut. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, manajemen RSCM menyatakan adanya kelemahan pelaksanaan program JKN di RSCM. BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama RSCM agar: a. Menyusun sistem pengelolaan rujukan yang lengkap, terperinci dan aplikatif sebagai pedoman bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan. b. Memerintahkan kepala unit kerja/layanan dalam melakukan usulan perencanaan pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya. c. Menetapkan SOP pengajuan klaim yang mengatur alur dan jangka waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan proses pengajuan klaim, dan menetapkan SOP klaim gagal/pending. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI (RSUP FATMAWATI) Pemeriksaan BPK pada RSUP Fatmawati bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) dan Instalasi Rawat Inap C Gedung Prof. Dr. Soelarto (GPS) RSUP Fatmawati. RSUP Fatmawati telah melaksanakan program JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diterbitkan Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Keberhasilan yang
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan
Kiprah Kepemimpinan Perempuan

Recomendados

Sejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaSejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaLestari Moerdijat
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4Wahyuda5
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianDesa Institute
 
Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku
Faktor faktor yang mempengaruhi perilakuFaktor faktor yang mempengaruhi perilaku
Faktor faktor yang mempengaruhi perilakuhanafieminence
 
Pergaulan Bebas Remaja Saat Ini
Pergaulan Bebas Remaja Saat IniPergaulan Bebas Remaja Saat Ini
Pergaulan Bebas Remaja Saat IniBimbingan dan Konseling (Nandito.1114500093)
 
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIAESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIAYosi Larasati
 
Contoh analisis-kuesioner
Contoh analisis-kuesionerContoh analisis-kuesioner
Contoh analisis-kuesionerAbdul Manap
 
Tanya jawab mpp
Tanya jawab mppTanya jawab mpp
Tanya jawab mppAprilia Hapsari
 

Recomendados

Sejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaSejarah Korupsi di Indonesia
Sejarah Korupsi di IndonesiaLestari Moerdijat
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4Wahyuda5
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianDesa Institute
 
Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku
Faktor faktor yang mempengaruhi perilakuFaktor faktor yang mempengaruhi perilaku
Faktor faktor yang mempengaruhi perilakuhanafieminence
 
Pergaulan Bebas Remaja Saat Ini
Pergaulan Bebas Remaja Saat IniPergaulan Bebas Remaja Saat Ini
Pergaulan Bebas Remaja Saat IniBimbingan dan Konseling (Nandito.1114500093)
 
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIAESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIA
ESSAY KEPEMIMPINAN - SATU PEMUDA MENGUBAH DUNIAYosi Larasati
 
Contoh analisis-kuesioner
Contoh analisis-kuesionerContoh analisis-kuesioner
Contoh analisis-kuesionerAbdul Manap
 
Tanya jawab mpp
Tanya jawab mppTanya jawab mpp
Tanya jawab mppAprilia Hapsari
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMagdalena Palma Renia
 
Penyusunan program-kerja-kkn
Penyusunan program-kerja-kknPenyusunan program-kerja-kkn
Penyusunan program-kerja-kknkhuzna idris unigal
 
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kinippt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kiniDIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptAisyah Turidho
 
Proposal kegiatan 17 agustus
Proposal kegiatan 17 agustusProposal kegiatan 17 agustus
Proposal kegiatan 17 agustusHabibi Firdaus
 
Contoh proposal bazar
Contoh proposal bazarContoh proposal bazar
Contoh proposal bazarOperator Warnet Vast Raha
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsinatal kristiono
 
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSIAkhmad Muhibudin
 
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diri
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diriContoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diri
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diriSigit Dwi Juliarto
 
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islamBagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islamchusnaqumillaila
 
Makalah "Kesetaraan Gender"
Makalah "Kesetaraan Gender"Makalah "Kesetaraan Gender"
Makalah "Kesetaraan Gender"Riska Yuliatiningsih
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraWarnet Raha
 
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaanProposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaanYan Thea
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppmuhamad wahyudin
 
Pertanyaan presentasi
Pertanyaan presentasiPertanyaan presentasi
Pertanyaan presentasiMelisa Dewintasari
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenangMikhail Rasyid
 
Resume kuliah tamu
Resume kuliah tamuResume kuliah tamu
Resume kuliah tamuNurulita Rahayu
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!
Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!
Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!Mohamad Khaidir
 
Profil pinbuk lengka pok
Profil pinbuk lengka pokProfil pinbuk lengka pok
Profil pinbuk lengka pokeli priyatna laidan
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMagdalena Palma Renia
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptAisyah Turidho
 
Proposal kegiatan 17 agustus
Proposal kegiatan 17 agustusProposal kegiatan 17 agustus
Proposal kegiatan 17 agustusHabibi Firdaus
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsinatal kristiono
 
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSIAkhmad Muhibudin
 
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diri
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diriContoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diri
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diriSigit Dwi Juliarto
 
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islamBagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islamchusnaqumillaila
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraWarnet Raha
 
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaanProposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaanYan Thea
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenangMikhail Rasyid
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 

La actualidad más candente (20)

Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinyaMasalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
Masalah-masalah Pembangunan dan cara mengatasinya
 
Penyusunan program-kerja-kkn
Penyusunan program-kerja-kknPenyusunan program-kerja-kkn
Penyusunan program-kerja-kkn
 
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kinippt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
 
Proposal kegiatan 17 agustus
Proposal kegiatan 17 agustusProposal kegiatan 17 agustus
Proposal kegiatan 17 agustus
 
Contoh proposal bazar
Contoh proposal bazarContoh proposal bazar
Contoh proposal bazar
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
 
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI
CONTOH BIODATA PENULIS DAN MOTTO DALAM SKRIPSI
 
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diri
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diriContoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diri
Contoh Power Point Untuk Perkenalan/Biodata diri
 
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islamBagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
Bagaimana manusia bertuhan-- materi kuliah agama islam
 
Makalah "Kesetaraan Gender"
Makalah "Kesetaraan Gender"Makalah "Kesetaraan Gender"
Makalah "Kesetaraan Gender"
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaanProposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
Proposal kegiatan pelatihan kewirausahaan
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 
Pertanyaan presentasi
Pertanyaan presentasiPertanyaan presentasi
Pertanyaan presentasi
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang
 
Resume kuliah tamu
Resume kuliah tamuResume kuliah tamu
Resume kuliah tamu
 
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-EDMAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED
 

Similar a Kiprah Kepemimpinan Perempuan

Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!
Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!
Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!Mohamad Khaidir
 
(Sindonews.com) Opini ekonomi KORAN SINDO 16 september 2014-26 September 2014
(Sindonews.com) Opini ekonomi KORAN SINDO 16 september 2014-26 September 2014(Sindonews.com) Opini ekonomi KORAN SINDO 16 september 2014-26 September 2014
(Sindonews.com) Opini ekonomi KORAN SINDO 16 september 2014-26 September 2014ekho109
 
Proposal himapa 2015 ok
Proposal himapa 2015 okProposal himapa 2015 ok
Proposal himapa 2015 okIwan Widodo
 
MPA-1, Kol inf Triadi Murwanto S.E,M.M., Prof Hapzi Ali, Analisis Kluster, Un...
MPA-1, Kol inf Triadi Murwanto S.E,M.M., Prof Hapzi Ali, Analisis Kluster, Un...MPA-1, Kol inf Triadi Murwanto S.E,M.M., Prof Hapzi Ali, Analisis Kluster, Un...
MPA-1, Kol inf Triadi Murwanto S.E,M.M., Prof Hapzi Ali, Analisis Kluster, Un...triadimurwanto
 
NEWSLETTER LAZNas Chevron Karyawan Muslim Chevron Rumbai 2015
NEWSLETTER LAZNas Chevron Karyawan Muslim Chevron Rumbai 2015NEWSLETTER LAZNas Chevron Karyawan Muslim Chevron Rumbai 2015
NEWSLETTER LAZNas Chevron Karyawan Muslim Chevron Rumbai 2015LAZNas Chevron
 
Modul revolusi mental revisi 29 06-16
Modul revolusi mental revisi 29 06-16Modul revolusi mental revisi 29 06-16
Modul revolusi mental revisi 29 06-16Nurliana Umar
 
PROFIL RANTING NU.docx
PROFIL RANTING NU.docxPROFIL RANTING NU.docx
PROFIL RANTING NU.docxgholib tamam
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
 
Majalah-Proksi.pdf
Majalah-Proksi.pdfMajalah-Proksi.pdf
Majalah-Proksi.pdfAkuhuruf
 

Similar a Kiprah Kepemimpinan Perempuan (20)

Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!
Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!
Pemuda.. Maju..!!! Olahraga.. Jaya..!!! Salam Pemuda!!!
 
Profil pinbuk lengka pok
Profil pinbuk lengka pokProfil pinbuk lengka pok
Profil pinbuk lengka pok
 
(Sindonews.com) Opini ekonomi KORAN SINDO 16 september 2014-26 September 2014
(Sindonews.com) Opini ekonomi KORAN SINDO 16 september 2014-26 September 2014(Sindonews.com) Opini ekonomi KORAN SINDO 16 september 2014-26 September 2014
(Sindonews.com) Opini ekonomi KORAN SINDO 16 september 2014-26 September 2014
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
 
Coba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaCoba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana Desa
 
Proposal himapa 2015 ok
Proposal himapa 2015 okProposal himapa 2015 ok
Proposal himapa 2015 ok
 
MPA-1, Kol inf Triadi Murwanto S.E,M.M., Prof Hapzi Ali, Analisis Kluster, Un...
MPA-1, Kol inf Triadi Murwanto S.E,M.M., Prof Hapzi Ali, Analisis Kluster, Un...MPA-1, Kol inf Triadi Murwanto S.E,M.M., Prof Hapzi Ali, Analisis Kluster, Un...
MPA-1, Kol inf Triadi Murwanto S.E,M.M., Prof Hapzi Ali, Analisis Kluster, Un...
 
NEWSLETTER LAZNas Chevron Karyawan Muslim Chevron Rumbai 2015
NEWSLETTER LAZNas Chevron Karyawan Muslim Chevron Rumbai 2015NEWSLETTER LAZNas Chevron Karyawan Muslim Chevron Rumbai 2015
NEWSLETTER LAZNas Chevron Karyawan Muslim Chevron Rumbai 2015
 
Pointing 1
Pointing 1Pointing 1
Pointing 1
 
Modul revolusi mental revisi 29 06-16
Modul revolusi mental revisi 29 06-16Modul revolusi mental revisi 29 06-16
Modul revolusi mental revisi 29 06-16
 
2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
2. Sistem Manajemen Kinerja ASN (2021).pdf
 
CERAMAH PKA.pptx
CERAMAH PKA.pptxCERAMAH PKA.pptx
CERAMAH PKA.pptx
 
PROFIL RANTING NU.docx
PROFIL RANTING NU.docxPROFIL RANTING NU.docx
PROFIL RANTING NU.docx
 
Lembaga Keuangan
Lembaga KeuanganLembaga Keuangan
Lembaga Keuangan
 
Bank Suriyah.pptx
Bank Suriyah.pptxBank Suriyah.pptx
Bank Suriyah.pptx
 
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019 Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
 
Majalah-Proksi.pdf
Majalah-Proksi.pdfMajalah-Proksi.pdf
Majalah-Proksi.pdf
 

Kiprah Kepemimpinan Perempuan

  • 1. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 1
  • 2. keuangan negara | no. 004 vol. ii 20162
  • 3. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 3 B anyak perempuan hebat. Tidak sedikit pula perempuan yang mempunyai pengaruh di kancah nasional maupun internasional. Memang, dunia telah terbuka sedemikian rupa dan membuka ruang bagi kiprah perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dari sekian banyak perempuan hebat itu, Majalah Keuangan Negara melakukan liputan khusus jejak langkah tujuh perempuan Indonesia di bidang politik dan pemerintahan. Ketujuh perempuan itu cukup mewaliki pembaca untuk memahami kiprah perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Di pemerintah pusat, terdapat nama Puan Maharani, Susi Pudjiastuti, dan Nila F Moelok. Di pemerintah daerah, kami melakukan kunjungan khusus menemui Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Minahasa Selatan, Tety Paruntu, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dan Bupati Tabanan Ni Eka Wiryastuti. Ketujuh perempuan ternama tersebut telah banyak kita ketahui lewat pemberitaan media. Namun pada umumnya belum menyentuh hal-hal prinsipil yang sebenarnya musti ketahui publik. Karena itu, redaksi berusaha menggali sisi- sisi lain kehidupan dan kiprah mereka. Dari tujuh Srikandi ini, kita akan mengetahui bahwa perempuan Indonesia mampu melakukan hal seperti yang diimpikan R.A Kartini: suara perempuan bisa terdengar sampai jauh! Dalam edisi ini redaksi juga mengetengahkan kajian- kajian menarik lainnya. Kajian mengenai Jaminan Kesehatan Nasional membedah mengenai eksistensi program jaminan kesehatan serta bagaimana implementasi, kendala dan strategi pelaksanaan program ini. Redaksi juga melakukan telusur yang mendalam mengenai pengelolaan aset dan barang milik daerah—yang dalam konteksnya kerap menjadi penghalang bagi Pemerintah Daerah untuk meraih opini WTP. Di bagian akhir, kita akan melihat bagaimana perkembangan pengelolaan BUMN serta isu terkini mengenai rencana amandemen terhadap UU BUMN. Ke depan, Majalah Keuangan Negara akan terus memantau dan menyajikan liputan dan kajian yang menarik dan dibutuhkan oleh pembaca mengenai pengelolaan keuangan negara. Itulah yang dapat kami sumbangkan untuk mendukung agar entitas pengelola keuangan semakin semangat dan tertib dalam menjalankan amanah sesuai dengan UU dan Peraturan. MENELUSURI KIPRAH KEPEMIMPINANPEREMPUAN EDITORIAL PEMBINA Achmad Djazuli Jariyatna Krishna Hamzah PIMPINAN REDAKSI Prasetyo SEKRETARIS REDAKSI Abdulloh Hilmi SIDANG REDAKSI Achmad Djazuli Jariyatna Krishna Hamzah Megel Jekson Prasetyo REDAKTUR PELAKSANA Megel Jekson REPORTER Ahmad Sutrisno Afuan Abdul Halim Aprilia Hariani Manta Supriyatna Taufik Adi Rismawan FOTOGRAFER Aprilia Hariani LAYOUT Boedy S. Pasoepati MARKETING/IKLAN Edi Purwanto SIRKULASI/PENJUALAN Rojaul Huda Syahroni KEUANGAN Azmi Faiqoh ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN: Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Kartini Raya No. 17B, Jakarta Pusat Telepon: (021) 29922743 Fax: (021) 29922743 PERSON CONTACT: 081348489334 WEB: www.keuangan.co www.keuangan.or.id E-MAIL: redaksi@keuangan.or.id, marketing@keuangan.or.id TWITTER: @keuangannegara FB: Majalah Keuangan Negara REKENING BANK: Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara PENERBIT: Pusat Kajian Keuangan Negara PENCETAK: Prima Graphia (isi di luar tanggung jawab percetakan) ISSN: 9772460730025 Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.
  • 4. keuangan negara | no. 004 vol. ii 20164 daftarisi 30 | Rita Widyasari Mendengar Dan Berinovasi Bersama Rakyat Sebagai yang dipercaya masyarakat, pemimpin harus bias menjadi pendengar yang baik dan menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakat. 7 KIPRAH KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 12 | Puan Maharani Sinergi Perempuan Wujudkan Revolusi Mental Kiprah perempuan dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, aparatur negara yang bebas KKN, serta birokrasi yang melayani. 16 | Nila F Moeloek Pentingnya Mengedukasi dan Melayani Saya ingin masyarakat menjadi sehat dan berkualitas tinggi. Ini sesuai dengan Nawacita Kelima pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. 18 | Susi Pudjiastuti Ketegasan Kepemimpinan Susi Perempuan harus berpikiran mandiri, tidak bergantung pada sekelilingnya, mau bekerja keras, dan membebaskan pemikirannya dari hal-hal yang membuat batasan untuk bisa tumbuh dan berkembang. 20 | Tri Rismaharini Sentuhan Inovasi Sang Walikota Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Sekalipun demikian, keluarga mesti menjadi prioritas utama karena karir dan keluarga harus berjalan seirama. 22 | Ni Putu Eka Wiryastuti Memimpin Dengan Hati untuk Pembangunan Semesta Berencana Kita perlu menghayati budaya ngayah, yang artinya menyumbangkan tenaga, pikiran, dan berbuat sesuatu demi kemajuan rakyat. 26 | Christiany Eugenia Tetty Paruntu Memimpin Minahasa Selatan Berdikari Cepat Pemimpin perempuan lebih mudah menjadi tempat curahan hati. Semangatnya bukan membangun dalam angka, tapi juga membangun manusianya.
  • 5. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 5 WAWANCARA 52 | Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Ph.D: Memastikan Kinerja Aparatur Sejalan Dengan Visi Kementerian ------------------------------------------- AKUNTABILITAS 56 | Sebuah Catatan Pengelolaan Aset Daerah Dan Opini WTP 66 | Pemerintah Provinsi Papua Belajar Khusus Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah 67 | Pemerintah Kabupaten Banyumas Aplikasi Simbadamas Menunjang Penatausahaan Aset 68 | Strategi Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten Tabanan: Optimalkan Sosialisasi, Komunikasi dan Sinergi 69 | Akuntansi Akrual Aset Tetap, Sandungan Pemda Berburu Opini WTP ------------------------------------------- 36 | JKN Revolusi Sebuah Sistem Kesehatan? -------------------------------------------------------------- 39 | Wawancara Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM.: Saya Ingin Masyarakat Sadar Kesehatan -------------------------------------------------------------- 40 | Inilah Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional -------------------------------------------------------------- 44 | Wawancara Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris: Kita Sedang Merevolusi Sistem Kesehatan Nasional -------------------------------------------------------------- 46 | Wawancara Kepala BPOM Roy A Sparingga: Ubah Paradigma Pengawasan LIPUTAN KHUSUS JKN ANGGARAN 76 | Wawancara Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani: Belanja Produktif Lebih Dominan ------------------------------------------- AUDIT 80 | Program Penanggulangan Kemiskinan Gagal Capai Target ------------------------------------------- KOLOM 86 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Probabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP ------------------------------------------- BUMN 88 | RUU BUMN: Jalan Perbaikan Tata Kelola Perusahaan Negara 94 | Penyertaan Modal Negara (PMN) Sudahkah Memberikan Kontribusi Nyata Bagi Pembangunan Indonesia? 96 | Wawancara Anggota VII BPK RI Achsanul Qosasi: Jadikan BPK Sebagai Mitra Transparansi ------------------------------------------- KINERJA 99 | Jamkrindo Jamin Rp1 Triliun Kredit KTA Mandiri 100 | Jamkrindo – 4 BUMN Jalin Kemitraan Strategis Bidang Media 101 | Jamin KUR Jamkrindo Harap PMN Disetujui di APBN-P 2016 ------------------------------------------- PESONA INDONESIA 104 | Menikmati Banyuwangi ------------------------------------------- PROPERTY 108 | Sensasi Penginapan Terbaik Di Amurang, Hotel Sutanraja Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ------------------------------------------- PERSPEKTIF 114 | Sertifikasi Bebas Korupsi -------------------------------------------
  • 6. keuangan negara | no. 004 vol. ii 20166 TAK ETIS MENGHAKIMI AUDIT BPK DI MEDIA MASSA Akhir-akhir ini mengemuka pemberitaan mengenai adanya kecurigaan sebagian kalangan terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Kasus pembelian sebagian lahan Sumber Waras menjadi contoh aktual yang mencerminkan rapuhnya kewarasan sebagian kalangan dalam memahami keberadaan BPK sebagai lembaga tinggi negara. Jika pun ada pihak yang meragukan hasil audit BPK, tentu ada mekanisme yang dapat ditempuh secara konstitusional, dan bukan menghakimi opini BPK di media massa. Lebih dari itu, pihak yang mempersoalkan audit BPK sangat sumir karena telah menjurus kepada persoalan pribadi (playing victim) yang tendensius. Saya percaya para auditor BPK tidak gila penghargaan dan pujian. Karena tugas pemeriksaan yang dilandasi oleh independensi sudah melekat dan menjadi tanggung jawab. Saya masih yakin banyak para auditor yang berintegritas, menjaga moral dan nuraninya, sehingga hasil FEED BACK pemeriksaan yang dilakukan benar- benar mencerminkan keadaan atau fakta yang sebenarnya. Singgih Adi Septiawan Bekasi OPTIMISME DARI DAERAH Semakin banyak kepala daerah baik itu Gubernur/Walikota/Bupati yang mendapatkan apresiasi dari publik atas kinerjanya. Semakin banyak kepala daerah yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat melalui program dan pembangunan yang partisipatif, adil, merakyat, sesuai kebutuhan masyarakat. Semakin banyak pula kepala daerah yang mendapat penghargaan atas jerih payah dan kerja kerasnya membangun daerah. Semakin banyaknya kepala daerah yang dipandang berhasil mengelola daerah tentu menjadi yurisprudensi atau best practice pengelolaan daerah yang pada gilirannya akan menginspirasi para kepala daerah lainnya. Saya berharap ke depan para kepala daerah mampu mengefektifkan pengelolaan keuangan daerahnya sehingga dapat melakukan pembangunan yang berkesinambungan, yaitu pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Fadhilah Ayu Putri Kendari USUL PEMBAHASAN PERATURAN- PERATURAN Saya pembaca Majalah Keuangan Negara dan merasakan manfaat meski untuk mendapatkan majalah ini saya harus langsung mengontak redaksi dan memesannya secara langsung. Saya berharap redaksi dapat mempertahankan muatan dan kajian-kajian berkualitas mengenai keberhasilan-keberhasilan daerah dalam rubrik success story serta kajian- kajian tentang anggaran, audit, dan antar lembaga. Namun saya sebagai pembaca merasa ada yang kurang, khususnya mengenai kajian tentang peraturan dan perundang-undangan. Sebagai salah satu pegawai, saya merasa kajian tersebut perlu diketengahkan di majalah ini agar pembaca dapat mengikuti perkembangan peraturan dan perundang-undangan terbaru. Demikian usulan dari saya, terima kasih. Ratna Puspita Sari Semarang Quote
  • 7. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 7
  • 8. keuangan negara | no. 004 vol. ii 20168 INDIKATOR
  • 9. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 9 sumber: IHPS II 2015 BPK RI
  • 10. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201610 Puan Maharani MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Susi Pudjiastuti MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Christiany Eugenia Tetty Paruntu BUPATI MINAHASA SELATAN Nila F Moeloek MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Ni Putu Eka Wiryastuti BUPATI TABANAN Tri Rismaharini WALIKOTA SURABAYA Rita Widyasari BUPATI KUTAI KARTANEGARA
  • 11. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 11 foto:istimewa
  • 12. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201612 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani berharap momen Hari Kartini harus dijadikan semangat baru untuk membudayakan revolusi mental. Perempuan dapat bersinergi dengan kaum adam untuk mewujudkan revolusi mental. “Perempuan harus bekerjasama, bersinergi. Revolusi mental jangan muluk-muluk, dia datang dari dalam hati dan perbuatan. Minimal dilakukan dari dalam keluarga. Terlebih peran perempuan sangat besar,” ungkap perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini. Menurut Puan, revolusi mental merupakan visi rakyat Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, yang saat itu digelorakan oleh Presiden Sukarno. Revolusi mental adalah transformasi etos yang akan menjadi pengubah mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai. “Rangkaian itu menjelma sebagai sebuah perilaku dan tindakan positif yang akan menjadi sebuah kebiasaan baik,” tambah putri Megawati Sukarnoputri ini. Ia menambahkan, etos kerja tersebut menyangkut semua bidang kehidupan mulai MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Puan Maharani Sinergi Perempuan Wujudkan Revolusi Mental foto:istimewa
  • 13. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 13 dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, kebudayaan. Sebab menurutnya, membangun sebuah negara tidaklah hanya berbicara pada pembangunan secara fisik saja. “Juga membangun sumber daya manusia, membangun jiwa dan raga,” jelasnya. Persepsi Puan terhadap pembangunan manusia Indonesia terekam dalam program dan kebijakan yang sebagaimana diketahui diwujudkan dalam program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera. Baginya, tiga komponen tersebut dapat menjawab dan mendorong daya saing rakyat Indonesia di masa depan. “Sebelum bermimpi maju, utamanya harus terjamin kesehatan dan pendidikan. Kalau kita sudah sehat, kita bisa mengejar pendidikan, bisa bekerja, bisa jadi manusia unggul, dan bisa sejahtera,” tuturnya. Usai terpenuhi ketiga komponen tersebut, Puan menghimbau rakyat untuk menanamkan pendidikan moral di dalam keluarga. Ia juga berharap, rakyat dapat menjaga budaya Indonesia yang dapat dilakukan sedini mungkin sejak di dalam keluarga. “Budaya bukan hanya kesukuan. Tapi, belajar cara menghormati sesama, toleran, dan bergotong royong,” tambah cucu cucu Proklamator ini. Setelah itu, lanjut Puan, ia akan mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewajibkan lagi kurikulum Pendidikan Pancasila dari SD sampai SMA/SMK. Selain itu, ia juga menginginkan diatur semua sekolah untuk wajib menggelar upacara bendera minimal satu kali dalam sepekan. PEREMPUAN ANTI KORUPSI Puan Maharani menyatakan bahwa kiprah perempuan dalam membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, aparatur negara yang bebas KKN, serta birokrasi yang melayani, sangat penting dan strategis. ”Perempuan memegang peranan penting dalam upaya bersama memberantas praktik-praktik korupsi di manapun. KKN kini sering kali dianggap menjadi budaya dalam birokrasi dan aparatur negara,” ucapnya saat membuka Gerakan Saya, Perempuan Anti Korupsi beberapa waktu lalu. Perilaku dalam masyarakat seperti hidup konsumtif, memilih jalan pintas/instan, kebiasaan memberi upeti, rendahnya disiplin aparatur, dipercaya sebagai salah satu pemicu suburnya perilaku korup, tak hanya di lingkungan birokrasi, namun masyarakat pada umumnya. Kondisi inilah yang harus segera diubah, jika tak ingin bangsa semakin terpuruk akibat korupsi. Dalam konteks inilah, peran perempuan sebagai ‘manajer’ keluarga menjadi sangat strategis dan penting. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kelompok masyarakat yang pertama kali menanamkan nilai- nilai etika, kedisiplinan, ketaatan, mengajarkan hidup sederhana, memegang teguh prinsip-prinsip kebaikan, serta membangun keteladanan. “Ibu rumah tangga, wanita karir, dan para perempuan seluruhnya, kita semua mempunyai tanggungjawab yang sama yaitu mengatur rumah tangga dan keluarga, mengajarkan nilai dan prinsip kebaikan kepada anak- anak kita, memberikan pendidikan yang bagus serta menunjukkan contoh perilaku yang terpuji. Karenanya, gerakan anti korupsi harus dimulai dari setiap keluarga kita lebih dulu dan Ibu-ibu serta para perempuan menjadi ujung tombaknya”, tegas Puan. Puan menilai, bahwa gerakan ‘Saya, Perempuan Anti Korupsi’ yang salah satu programnya adalah menyelenggarakan seminar dengan tajuk “Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan” ini selaras dengan program pemerintah Gerakan Nasional Revolusi Mental yang kini gencar disosialisasikan dan implementasikan.[tim] Puan Maharani bersama anak-anak generasi penerus bangsa foto:istimewa
  • 14. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201614 M enurutnya, pemerintah telah mengajak masyarakat untuk menjaga dan menjalankan hidup sehat melalui berbagai kebijakan. Dalam membangun kesehatan masyarakat misalnya, pemerintah telah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan melalui program Indonesia Sehat dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat. “Gunakanlah Kartu Indonesia Sehat sesuai dengan kebutuhannya,” ujarnya. Dalam percepatan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat, Pemerintah melakukan upaya melalui penyatuankegiatan-kegiatanKampung KB, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), Program keluarga harapan, sehingga dengan keselarasan lintas kegiatan tersebut, masyarakat akan memperoleh fasilitas dan pembinaan yang berkelanjutan didalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. MenkoPMKmemberikanperhatian khususterhadapperencanaankeluarga yang merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, “Generasi muda melalui program GenRe dapat belajar bagaimana merencanakan membangun keluarga. Selesaikan sekolah terlebih dahulu agar masa depan terjamin,” pesannya. Pekerjaan rumah BKKBN dalam meningkatkan pemahaman tentang perencanaankeluargasangatstrategis, agar tercapai program pemerintah dalam menangani permasalahan kependudukan. Diharapkan nantinya taraf hidup masyarakat akan menjadi lebih baik. “Bantuan sosial yang diberikan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan untuk kebutuhan konsumtif,” tegas Menko PMK kepada para penerima bantuan. Ditegaskan kembali oleh Menko PMK bahwa pemberian KIS bukan berarti setiap sakit harus langsung ke Rumah Sakit, tetapi periksa dulu ke Puskesmas. “Yang lebih utama adalah selalu menjaga kesehatan,” lanjutnya. Pemerintah memang terus mendukung kesehatan berbasis masyarakat. Aktivitas seperti Posyandu, Polindes, dokter kecil dan lainnya misalnya bertujuan untuk perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan kualitas ibu dan anak, pemberantasan penyakit penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, perawatan untuk diagnosa dini dan menghimpun potensi masyarakat. Secara khusus, jelasnya, posyandu memiliki peran yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan prioritas yakni: KB, Kesehatan Ibu dan Anak, GIZI, IMMUNISASI dan penanggulangan diare. “Keaktifan ibu merupakan salah satu faktor yang penting sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam pertumbuhan anak,” Menko PMK mengingatkan. Dalam kesempatan itu pula, Menko PMK mengajak masyarakat perlu juga aktif dalam menjaga kesehatan dengan berperilaku hidup sehat seperti menjaga perilaku makan, perilaku beraktifitas, perilaku istirahat, perilaku berolahraga, perilaku menjaga kebersihan, dan lainnya. Termasuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah, aktifitas fisik seperti berolahraga, dan deteksi dini penyakit. “Dalam lingkup keluarga, membangun generasi muda yang tangguh dan unggul, dimulai dari menjaga kualitas makanan. Peran para ibu sangat penting di masyarakat pada pemilihan bahan pangan dan makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga.Konsumsi yang pertama dalam kehidupan keluarga adalah ASI ekslusif sampai dengan usia 6 bulan. Setelah itu diberi Makanan Pendamping ASI (MP ASI) bersamaan diberikan buah,” pungkasnya. MENKO PMK INGATKAN PENTINGNYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT Sukoharjo menjadi salah satu tujuan dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Jawa Tengah (Jateng). Di Kabupaten ini, Menko PMK mengingatkan kembali arti penting kesehatan berbasis masyarakat. foto:istimewa
  • 15. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 15
  • 16. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201616 ibu hamil, 79, 5 persen melakukan orientasi program perencanaan kehamilan, dan pencegahan komplikasi serta 83 persen melayani pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali. “Pelayanan kesehatan penting sekali. Karena kita ingin masyarakat menjadi sehat dan berkualitas tinggi. Artinya, SDM yang berkualitas dan sesuai dengan nawacitanya Presiden Joko Widodo dan Pak JK kelima. Bagaimana kita membuat SDM berkualitas,” jelas Nila. Upaya menciptakan SDM yang berkualitas, menurut pandangan Nila, harus dimulai dari hulunya. Sejak lahir, seorang bayi harus dipastikan betul-betul sehat. Karena itulah peran orang tua, khususnya seorang ibu menjadi sangat penting untuk memastikan bayinya diberi ASI secara cukup minimal selama enam bulan sampai dua tahun. Di Nila F Moeloek Pentingnya Mengedukasi dan Melayani Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengimbau agar kaum perempuan mau dan mampu meneladani sosok Ibu Kartini. Caranya, dengan menjadi pejuang sejati bagi keluarga dan lingkungan demi terwujudnya Indonesia Sehat dengan melaksanakan gaya hidup sehat yakni menjaga gizi seimbang, deteksi dini penyakit sehingga dapat menurunkan beban pembiayaan kesehatan. Perhatian Nila terhadap kaum perempuan tidak hanya terlihat ketika ia menjabat sebagai menteri. Jauh sebelumnya, perempuan berlatar profesi dokter ini menceritakan bagaimana pengalamannya semasa aktif di dunia kedokteran. “Sejak jadi dokter, saya selalu mengatakan pada diri sendiri, saya harus memberikan edukasi dan melayani masyarakat. Bukan sekadar memeriksa dan duduk di belakang meja menunggu pasien,” ungkapnya kepada Majalah Keuangan Negara di ruang kerjanya pada Kamis, (14/4). Pun ketika ia dipercaya sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo, Nila tetap memegang teguh prinsip mengedukasi dan melayani. Nila berkomitmen bahwa tugas pejabat publik adalah melayani dan juga memberikan pendidikan. “Kuncinya adalah tulus dalam mengedukasi, melayani, dan memastikan masyarakat terjamin kesehatannya,” tambah Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) ini. Berbicara soal pelayanan, Kementerian Kesehatan telah mengupayakan pembinaan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Data Kemenkes pada Januari 2016 menunjukkan, capaian target nasional pelayanan kesehatan yaitu 86,9 persen puskesmas melaksanakan kelas MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
  • 17. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 17 samping itu perlu juga ditambah dengan asupan makanan bergizi. “Kita perlu 1000 hari kehidupan di mana kita ini mendapatkan SDM yang berkualitas. Di dalam perjalanannya, tentu IQ anak ini juga akan baik jika didukung oleh kesehatan yang baik,” urai Nila menjelaskan. Perempuan yang pernah bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini memandang pentingnya kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi bonus demografi yang akan dihadapi tahun 2030. Ia berpesan agar bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dengan menyiapkan generasi produktif yang sehat. ”Maksudnya bonus demografi usia produktif bisa menolong. Untuk manula dan anak-anak yang belum tentu tidak produktif. Ini harus seimbang,” katanya. Salah satu program yang digulirkan Kementerian Kesehatan adalah program senam sehat tiap pekan di setiap komunitas masyarakat. Nila berpesan agar komunitas- komunitas tersebut terus dijaga dan dikembangkan dalam anak-anak. Kementerian Kesehatan mengakui penyakit tidak menular meningkat kejadiannya sejak era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai. Namun masalah ini tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk pencegahan dan ketersediaan akses layanan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. “Sejak era JKN, dari data yang diklaim ke BPJS, banyak penyakit meningkat kasusnya seperti, jantung, diabetes melitus, dan gagal ginjal. Bila tidak segera digeser kepada upaya preventif dan promotif, dan pengobatan di layanan kesehatan primer, maka akan sukar mengatasi membludaknya pasien. Dan polanya masih saja orang datang karena sakit, bukan untuk memeriksakan kesehatannya,” ujar Nila. Karena itulah, untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan juga menjalin kerjasama dengan berbagai unsur lapisan masyarakat. Nila mengakui bahwa pemerintah tidak Menteri Kesehatan dalam kegiatan penyerahan bantuan kacamata. upaya melakukan pencegahan atau penyembuhan. Sebab menurutnya, paradigma kesehatan yang sangat penting dan perlu disosialisasikan saat ini adalah upaya pencegahan. “Masyarakat bukan sekadar membutuhkan obat, tapi bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat,” jelas Nila. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini juga menghimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur kesehatan yang paling dekat, misalnya Puskesmas, Posyandu, Posbindu, dan sebagainya. Nila berharap masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur- infrastruktur tersebut untuk memeriksa kesehatan, melakukan pengobatan penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, serta meningkatkan kadar gizi mungkin bekerja sendiri. “Dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan masyarakat madani, LSM atau NGO ataupun tim penggerak PKK, ataupun apa namanya,” sebutnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta (private sector) pun bisa turun membantu NGO tadi, dalam kerangka program menjadikan keluarga sehat. Program dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tersebut bermuara pada target agar masyarakat menjadi sehat. Seperti suatu ungkapan, menjadi sehat sebelum jatuh sakit. “Saya ingin sekali masyarakat sadar bahwa kesehatan itu penting. Kesehatan itu adalah segala- galanya. Jadi, kalau saya sakit ya saya tidak bisa masuk hari ini. Berapa banyak pekerjaan yang telantar?” pesan Nila.[tim] foto:aprilia foto:istimewa
  • 18. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201618 Susi Pudjiastuti Ketegasan Kepemimpinan Susi MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti, kepada Majalah Keuangan Negara mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan harus maju ke depan. “Dalam keterbatasan ruang, perempuan tetap mampu berpikir luas, bebas, jauh ke depan, dan berani,” ujar Susi, Jumat (15/4/16).
  • 19. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 19 Perempuan kelahiran Pangandaran 15 Januari 1955 ini, menegaskan, perempuan harus berpikir, bahkan dapat bertindak secara revolusioner. Ia yakin, perempuan Indonesia saat ini mampu berpikir mandiri dan mau bekerja keras. “Jadilah perempuan yang berpikiran mandiri, independen, tidak bergantung pada sekelilingnya, mau bekerja keras untuk menjaga kemandiriannya, dan membebaskan pemikirannya dari hal-hal yang membuat batasan untuk seorang perempuan itu untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi perempuan modern, berkarir,” jelasnya. Kendati demikian, ia mengingatkan segala prestasi yang dimiliki oleh seorang perempuan haruslah pula dapat dinikmati oleh keluarganya. “Kodratnya kan begitu,” seru ibu dari Nadine Kaiser, Alvy Xavier, dan Panji Hilmansyah. Di kalangan publik, Susi memang dikenal sebagai perempuan karir. Kerja keras dan kemandirian yang selalu ia dengungkan bukan hanya berhenti dalam ucapan, tetapi dirinya telah membuktikan dalam menapaki jejak kehidupan. Sebelum menduduki kursi kementerian, jangan dibayangkan Susi hidup bermewah-mewahan. Masa remajanya ia isi dengan berdagang dan pemasok ikan di sekitar Pangandaran. Hingga akhirnya, takdir membawanya untuk mendirikan perusahaan transportasi udara ‘Susi Air’. Maskapai ini, pada awalnya hanya digunakan untuk distribusi perusahaan perikanan miliknya. Namun lamban laun berekspansi menjadi maskapai regular transportasi udara ke berbagai pelosok daerah. ‘Susi Air’ kemudian lebih dikenal lantaran perannya menjadi moda transportasi penyaluran bantuan untuk korban Tsunami di Aceh dan Nias pada 2004. KEDAULATAN PERAIRAN Susi dikenal dengan sosok yang berani. Sejak memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, ia mengeluarkan berbagai kebijakan yang kontroversial, dan banyak ditentang. Sebut saja misalnya Permen KKP No. 56/2014 tentang moratorium kapal asing dan eks asing, Permen KKP No. 57/2014 tentang larangan transhipment (alih muatan), Permen KKP No. 01/2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan hingga Permen KKP No. 02/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Menurut pengakuan Susi, kebijakan-kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan Susi diakui memiliki efek jitu bagi para pencuri ikan. Di lapangan, pencuri ikan skala besar ditangkap dan ditenggelamkan. Sepanjang 2015, sudah 117 kapal yang ditenggelamkan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Susi mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan laut yang biasanya hanya 200 ton per- hari, kini para nelayan dapat 400 ton per-hari. Bagi Susi, kepemimpinan berarti ketegasan. Dan, ketegasan tidak selalu identik dengan kekerasan. Ya, ketegasan memang diperlukan dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia, yang kita kenal sebagai poros maritim di dunia yang memiliki potensi laut yang begitu besar. Susi menuturkan, tantangan terbesar di ranah kelautan Indonesia saat ini adalah praktik illegal fishing serta praktik kepariwisataan bahari yang belum mengikuti kaidah konservasi. Kedua hal ini menjadi musabab terjadinya kerugian besar ekonomi dan mengancam keanekaragaman hayati laut. Kerugian negara yang ditimbulkan dari aktivitas illegal fishing bisa mencapai Rp101 triliun di tahun 2014. Bahkan untuk tahun 2015 kerugian negara meningkat sangat signifikan mencapai Rp3.000 triliun akibat ulah pencurian ikan di laut Indonesia. “Ya kalau Anda tidak percaya sama saya pakai patokan data Bu Sri Mulyani yang bilang 20 miliar dollar AS. (Kalau menurut) Saya Rp3.000 triliun paling tidak,” katanya. Itulah sekelumit sosok Susi sang pemberani. Kartini masa kini yang mampu menerjemahkan kepemimpinannya melalui kerja nyata, ketegasan dan keberanian.[tim] Wanita harus berdikari atas dirinya sendiri. Dengung emansipasi tak hanya sekadar ilusi. Bagi Susi, perempuan harus membuktikan semboyan woman is battle that men.“ ” foto:istimewa
  • 20. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201620 Sebagai Walikota, Risma dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang inovatif. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang sigap, cekatan, dan tak berjarak dengan rakyat. Tak mengherankan apabila kemudian ia menjadi sorotan media lokal maupun internasional serta mendapat berbagai penghargaan. Dari masalah taman hingga penggusuran lokalisasi Dolly berhasil ia tangani. Berkat kepemimpinannya, Kota Surabaya meraih segudang penghargaan, misalnya empat kali berturut-turut Piala Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori Kota Metropolitan. Selain itu, Surabaya diantarkannya menjadi kota terbaik dalam mengelola lingkungan se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet. Di tahun selanjutnya, Surabaya memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus yaitu Data Center dan Inklusi Digital, menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik. Risma memandang kepemimpinan perempuan dewasa ini sebagai hal yang lumrah dan telah berkembang sedemikian rupa dalam jagat politik dan pemerintahan. Perempuan juga telah berhasil merambah dan meniti karir dalam berbagai bidang. Fenomena tersebut sudah menjadi semacam tuntutan zaman, di mana gender sudah tidak lagi menjadi penghalang untuk mencapai suatu cita-cita. Kendati demikian, bagi Risma perempuan tetaplah Tri Rismaharini Sentuhan Inovasi Sang Walikota WALIKOTA SURABAYA “ ” Bagi Walikota Surabaya Tri Rismaharini, perempuan harus menunjukkan prestasi. Sekalipun demikian, keluarga mesti menjadi yang utama, sebab karir dan keluarga mesti berjalan seirama. foto:istimewa
  • 21. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 21 seorang ibu yang memiliki kewajiban mulia. Seorang ibu yang juga wajib mengurusi keluarga. “Perempuan boleh berkarier setinggi-tingginya seperti laki-laki. Tetapi jika dia memiliki keluarga, dia harus tetap menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya,” kata Risma dalam peringatan Hari Kartini. Ia meyakini, perempuan saat ini akan lebih maju ke depannya di segala bidang. Sebab perempuan sudah memiliki kesempatan yang sama dengan kaum pria. “Saya yakin, tapi jangan lupa diri,” tegas perempuan kelahiran Kediri, 20 Novermber 1961 ini. Seperti diketahui, Risma adalah istri Djoko Saptoadji dan dikaruniai dua orang anak yaitu Fuad Bernardi dan Tantri Gunarni Saptoadji. Di keluarganya, Risma dikenal sebagai ibu yang penyayang dan penuh perhatian. Risma juga telah mengantarkan anak pertamanya menuju pelaminan pada Oktober 2015 lalu. INOVASI RISMA Tak hanya sukses membina keluarga, jejaknya memimpin Surabaya juga telah terekam dengan baik. Urusan menata kota misalnya, Surabaya sebagai Ibu kota Jawa Timur kian bersolek diri nan asri. Dulu suhu Surabaya di musim kemarau dapat mencapai 38 derajat celcius, sangatlah panas. Namun saat ini inovasi-inovasi yang dilakukan Risma, antara lain berupa penghijauan kota berhasil menjadikan Surabaya kota yang segar. Risma dikenal dengan sebutan Ibu Gilman, alias “gila taman” karena programnya membuat berbagai terobosan penghijauan kota Surabaya. Tak hanya aksi membangun taman, Risma juga berinovasi dengan mengubah birokrasi menjadi lebih efisen. Untuk soal taman, ia menyatukam Divisi Kebersihan dengan Divisi Pertamanan. “Agar semua bersinergi. Tak ada divisi kebersihan, yang bersih-bersih dan buang sampah di taman,” kata kepala badan perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tahun 2008-2010 ini. Saat ini, Surabaya sudah ada 45 kota aktif yang berisi fasilitas lengkap seperti tempat futsal, lapangan basket, hingga koneksi internet gratis. Sedangkan untuk taman pasif sudah ada 250 titik. Jumlah ruang terbuka hijau sebanyak 20,3% milik pemerintah 13% milik swasta dan pemerintah pusat 30%. Anggaran untuk pemeliharaan taman memang tinggi, untuk pemeliharaannya saja mencapai Rp5,5 Miliar pertahun. Dan tagihan listrik taman mencapai Rp60 Miliar per tahun. Bagi Risma, inovasi memang terkadang harus berbiaya tinggi namun dapat disiasati dengan menggangeng perusahaan-perusahaan swasta untuk membantunya. Untuk mendukung estetika kota, ia mengurangi reklame di Surabaya. Caranya dengan menaikkan tarif reklame berukuran besar. Keputusan tersebut sempat membuatnya hampir terjungkal dari jabatannya. Bagaimana tidak, tujuh Fraksi mendukung Risma untuk dimakzulkan. Beruntung, usulan itu ditolak oleh Menteri Dalam Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi. Lepas dari itu, Risma semakin mantap menata kota dengan visi menjadikan Surabaya yang nyaman dan tertata. Aksi selanjutnya dengan membatasi pertumbuhan industri berpolusi tinggi. Risma hanya memberi izin kepada industri ramah lingkungan. Satu lagi suatu keputusan penolakan yang dilakukannya terkait pembangunan tol, rencana pembangunan yang akan membelah kota Surabaya itu. Menurutnya, pembangunan tersebut akan berdampak membuat ruwet kotanya. Atas berbagai inovasinya, pada 2010 pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 7,09%, sedangkan Jawa Timur hanya 6,68%, dan Nasional 6,20%. Begitu juga pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Surabaya sebesar 7,56%, dan Jawa Timur hanya 7,22%, sementara Nasional 6,46%. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 7,62%, melampaui Jawa Timur yang hanya 6,62%, dan Nasional 6,23%. Di 2013 pertumbuhan ekonomi Surabaya bahkan telah mencapai 7,54%, ketika Jawa Timur hanya 6,97%, dan Nasional sebanyak 5,81%. Multiplayer effect lainnya adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang terus menurun. Jika tahun 2009 IKM sebesar 8,39%, kemudian turun menjadi 8,06%, lantas 7,89% di tahun 2011 dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi 7,31%. MEMANUSIAKAN MANUSIA Inovasi Risma yang membuat decak kagum lainnya adalah menggusur tempat lokalisasi tersohor, Dolly. Menurut Risma, membangun kota tak hanya infrastruktur melainkan juga manusianya. “Tak hanya asal gusur,” kata Risma. Karenanya, pemerintah kota melatih para eks pekerja seks dolly dengan berbagai keterampilan seperti menjahit, memasak dan membuat kerajinan tangan lainnya. Kemudian pekerja yang bukan dari Surabaya dikembalikan ke daerah asalnya dan diberikan modal Rp3 juta perorang. Sekarang bisa dilihat, Dolly menjelma menjadi taman baca dan fasilitas publik lainnya. Berkat berbagai inovasi dan cara kepemimpinanya yang gesit, pertumbuhan ekonomi Surabaya pun naik signifikan. Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang mulai tahun 2006 terus meningkat. Tahun 2010 misalnya, IPM sebesar 77,28%; kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 77,87%; dan pada tahun 2012 sebesar 78,39%.[tim]
  • 22. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201622 Menjadi Bupati Perempuan pertama di tanah Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti telah menunjukkan kepemimpinan yang penuh prestasi. Pada periode kedua kepemimpinannya, Eka bertekad membawa Tabanan menjadi daerah yang makmur dalam semangat kebersamaan. Dukungan penuh masyarakat Tabanan membuktikan bahwa Bupati Eka dicintai warganya. Ia terpilih kembali sebagai Bupati Tabanan periode 2016-2021 dengan suara sebanyak 64,37 persen atau 170.869 suara pemilih. Dengan dukungan penuh tersebut, Eka ingin melanjutkan kepemimpinannya agar semakin membawa banyak manfaat bagi warganya. Berbincang dengan tim Majalah Keuangan Negara di Kediaman pribadinya pada Selasa (29/03), Eka memaparkan visi dan kiatnya dalam memimpin Kabupaten Tabanan. Bagi Eka, menjadi pemimpin bukanlah sebuah kebetulan atau pun aji mumpung. Ia memandang kepemimpinan merupakan proses yang menuntut kerja keras dan bekal ilmu yang mumpuni. Perempuan pengagum pemikiran Bung Karno dan Megawati Soekarno Putri ini mengatakan jika perempuan ingin menjadi pemimpin maka harus betul-betul dipersiapkan. “Pemimpin harus tampil dalam satu paket yang lengkap, dari kemampuan berpikir, kemampuan leadership, itu harus diimbangi dengan pembekalan diri dan pengalaman. Jadi jangan asal ikut politik, tapi bingung ketika berhadapan dengan masyarakat,” ujar perempuan yang hobi memasak ini. Selain itu, menurut Eka, seorang pemimpin harus memiliki fondasi keimanan yang kuat. Karena mustahil ada pemimpin besar tanpa memiliki fondasi keimanan yang kuat. “Karena pemimpin besar tentu godaannya juga besar, dengan keimananlah wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa itu mengarahkan bagaimana pemimpin mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin itu kaki tangan Tuhan, agar pemimpin bisa membawa rakyatnya menuju kemakmuran, hidup yang layak sebagai warga Negara Indonesia,” papar Bupati peraih Sindo Weekly Award 2016 untuk katagori bidang tata kelola pemerintahan ini. KIPRAH NYATA Seiring menguatnya peran perempuan di sektor publik, hal ini turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tabanan agar lebih memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan kaum perempuan. Terkait dengan program kesehatan misalnya, pemerintah Kabupaten Tabanan telah berupaya keras menekan angka kasus kanker serviks, kematian ibu melahirkan, serta gizi anak. Berkat upaya yang berkesinambungan, Kabupaten Tabanan saat ini sudah memiliki sarana kesehatan yang mumpuni. Yaitu dengan tersedianya Puskesmas rawat inap di tingkat kecamatan, Puskesmas keliling, serta subsidi khusus untuk vaksin kanker serviks. “Tahun 2016 ini kita bebas kanker serviks. Kondisi ini bisa terjadi dengan memobilisasi anggaran dan program- program bidang kesehatan, juga mendorong kesadaran ibu-ibu agar lebih sadar waspada terhadap ancaman kanker serviks. Bagi saya sudah kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan warganya. Jika selama ini kaum perempuan kurang mendapat terjangkau program dan anggaran daerah, pada era kepemimpinan saya kesehatan dan kesejahteraan perempuan lebih difokuskan. Bagi saya pembangunan ini baru sukses dan bisa maju kalau kaum perempuannya sehat,” ujar Bupati yang mahir tata rias adat Bali ini. Selain memperhatikan aspek kesehatan, Eka juga mendorong kaum perempuan agar lebih produktif dalam bidang ekonomi. Ia mengaku sejak sebelum menjadi Bupati sudah sering memberikan pelatihan wirausaha dan keterampilan kepada ibu-ibu di pedesaan. Baginya, mengunjungi masyarakat hingga ke pelosok-pelosok desa adalah investasi hati. Dengan semakin sering menyapa masyarakat, memberikan sumbangsih dan karya yang dapat mengangkat taraf hidup mereka adalah kerja-kerja politik yang sesungguhnya. Karenanya, Ia tak segan untuk turun langsung memberikan penyuluhan kesehatan, melatih tata rias dan sanggul khas Bali, pelatihan membuat dupa Ni Putu Eka Wiryastuti Memimpin Dengan Hati untuk Pembangunan Semesta Berencana BUPATI KABUPATEN TABANAN 2016-2021
  • 23. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 23 untuk persembahyangan, hingga menggerakkan kembali gotong royong dalam membangun infrastruktur jalan dan sebagainya. “Kaum permpuan itu juga harus diberikan kesempatan untuk berkarya, Jadi kaum perempuan itu bukan kaum yang harus dimanja-manja, diperlakukan seperti boneka di lemari kaca. Saya pun akan memberikan kesempatan jika dia layak dan pantas untuk menduduki posisi di birokrasi. Tapi kalau belum mampu ya kita suruh belajar. Soal kesetaraan gender sendiri bagi saya penting, tapi jangan sampai menjadi boomerang untuk kaum perempuan sendiri jadi terhanyut dan malas belajar. Kaum perempuan harus mampu menunjukkan dedikasi, prestasi, dan kemampuan terbaiknya,” papar Eka. BERPRESTASI BERSAMA RAKYAT Menjadi pemimpin sebuah Kabupaten tentu bukan hal mudah, meski demikian Eka selalu berusaha mensyukuri semua peristiwa yang Ia hadapi. Bagi dia tidak ada duka, karena masalah apapun yang terjadi itu menurutnya adalah pembelajaran dari Tuhan. Ia sangat menghayati spirit budaya ngayah dalam tradisi Bali, yang kurang lebih berarti menyumbangkan tenaga, berbuat sesuatu demi kemajuan rakyat. “Saya sangat astungkare kalau orang Bali bilang, Alhamdulillah, kita dicintai oleh Tuhan dijadikan pemimpin diberikan cobaan untuk kita lebih cerdas, untuk lebih pintar. Termasuk jika ada pandangan negatif atas kinerja saya. Karena buat saya apa yang saya lakukan ini kan benar, apa yang saya kerjakan ini kan baik, kalau yang namanya negatif itu kan sudut pandang, tidak semua. Ya anggap dari 450.000 penduduk saya, kalau yang tidak suka saya sepuluh orang ya wajarlah, yang penting ngga seluruh Tabanan,” ujarnya. Dengan semangat ngayah itulah Eka menyadari bahwa semua prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Tabanan adalah milik rakyat Tabanan. Karenanya Ia merasa bangga menjadi bagian Tabanan. Menurutnya, kecintaan akan potensi sendiri adalah modal penting bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu dalam visi kepemimpinannya Eka sangat mengharapkan agar Tabanan bisa mandiri dan sejahtera dengan ekonomi kerakyatannya. “Saya membuat kesepakatan kerjasama dengan Kabupaten-kabupaten lain di Bali untuk memasarkan hasil pertanian dan produk BUMDes lainnya, juga dengan pihak luar negeri seperti China dan Korea dalam pemasaran produk unggulan seperti kopi, juga sektor pariwisata. Intinya agar APDB bisa menyerap hasil produksi rakyat, kemudian kita kelola dan hasilnya dikembalikan untuk rakyat,” jelas Eka lagi. Dengan sederet prestasi yang telah ia raih, hal itu tidak membuat putri dari Nyoman Adi Wiryatama berbangga diri. Ia pun tidak terpikir akan menjabat apa lagi setelah ini. Baginya yang terpenting adalah berbuat yang terbaik dan terus belajar. Apapun posisi yang melekat pada dirinya adalah amanat yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. “Saya sangat kagum dengan keberanian Ibu Kartini yang telah membuka kesempatan bagi kaum perempuan, beliau mempunyai keberanian yang begitu besar. Maka dari itu saya juga ingin memberikan kesempatan kepada kaum perempuan. Memberikan dukungan dan pendampingan agar kaum perempuan bisa berkembang potensinya dan semakin banyak perempuan yang berkiprah disegala bidang tidak hanya sekadar mengisi kuota 30%,” ujarnya mengakhiri perbincangan.[tim] foto:istimewa
  • 24. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201624 K abupaten Tabanan terus menunjukkan prestasi yang membanggakan. Belum lama ini, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima penghargaan Government Award dari Sindo Weekly atas upaya Pemkab Tabanan Wujudkan Good Coorporate Governance. Berselang satu bulan kemudian,Ekamenerimakembalipenghargaan bertaraf Nasional yaitu penghargaan TOP Pembina BUMD 2016. Bupati Eka Wiryastuti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sindo Weekly yang telah memberikan apresiasi terhadap upaya Pemkab Tabanan di bidang Tata Kelola Pemerintahan. “Saya bersyukur atas anugerah yang diberikan. Ini merupakan bukti prestasi semua pihak dan semua elemen masyakat Tabanan, khususnya jajaran eksekutif dan legislatif,”ujarnya. Menurut Eka, prestasi tersebut merupakan buah dari investasi karma dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan rakyat. Sehingga ke depannya, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengukir sejarah. Sementara itu, Penghargaan Top Pembina BUMD diberikan kepada Kepala Daerah yang BUMD binaanya berhasil meningkatkan kinerja dan meraih TOP BUMD 2016. Mengingat keberhasilan BUMD tidak terlepas dari dukungan dan pembinaan Kepala Daerahnya. PRESTASI MEMBANGGAKAN KABUPATENTABANAN Penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan rakyat. Tujuan utama kami tentunya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah foto:istimewa
  • 25. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 25 Dan kebetulan saat ini PDAM Tabanan, setelah mengikuti kegiatan ini serta melalui berbagai tahap penilaian, akhirnya PDAM Tabanan memenangkan TOP BUMD 2016. Dan piala TOP BUMD diterima langsung Direktur PDAM Tabanan, Ida Bagus Oka Sedana di lokasi yg sama. Sehingga Bupati Eka sebagai Pembina berhak mendapatkan penghargaan TOP Pembina BUMD 2016. “Penghargaan ini sebagai bentuk keberhasilan rakyat. Tujuan utama kami tentunya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Ini sebagai reward hasil kerja keras semua jajaran yang telah berdedikasi. Apa yang kami kerjakan di Tabanan harus pro rakyat, seperti PDAM ini. Sudah menjadi tugas bupati untuk memfasilitasi dan mendorong agar semangat bagi kemajuan,” ungkap Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti. Dalam kinerja keseharian, Kabupaten Tabanan menerapkan inovasi dan mengimplementasikan kerjasama dengan teknologi yang sudah modern. “Tidak manual atau konvensional dan mudah diterapkan. Kami juga tidak malu untuk belajar sehingga lahir banyak ide- ide inovatif,”lanjut bupati pengidola Bung Karno ini. Terkait PDAM, Direktur Utama PDAM Kabupaten Tabanan Ida Bagus Oka Sardana menyatakan bila berbagai upaya dilakukan sehingga layanan semakin memuaskan dan meraih apresiasi TOP BUMD Efisiensi Operasional dan Energi 2016. “Efisiensi di operasional kami memanfaatkan teknologi IT untuk menunjang efektifitas kinerja sumber daya manusia. Sedangkan untuk efisiensi energi secara teknis kami mengupayakan pengurangan beban energi daya listrik dengan menngunakan piranti hemat listrik. Selain itu kami mencoba memanfaatkan kondisi alam dengan mengambil sumber air yang tinggi sehingga bisa menggunakan gaya gravitasi dalam memprosesnya,” ungkap Ida Bagus Oka Sardana. Selainitu,untukmendapatkanhargaairmurahdiambil kebijakan subsidi silang. “Subsidi silang dari industri air sehingga bisa menekan harga air menjadi hanya 1300 rupiah per meter kubik untuk konsumsi rumah tangga,” lanjutnya. Meski berbagai penghargaan diterima Kabupaten Tabanan, namun Bupati Eka menegaskan tidak akan mengendorkan semangatnya. Penghargaan ini menjadi pemicu untuk semakin bergerak maju dalam mensejahterakan rakyat. “Nantinya akan ada BUMD yang mewadahi BUMDes untuk memfasilitsi petani sehingga ekonomi pro petani berjalan dan petani tidak perlu pusing. Kemudian ke depan kami menggodok peraturan daerah tentang pertanian, nelayan, dan perlindungan ibu dan anak,”tutup Bupati Eka. foto:istimewa foto:istimewafoto:istimewa
  • 26. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201626 Christiany Eugenia Tetty Paruntu Memimpin Minahasa Selatan Berdikari Cepat BUPATI MINAHASA SELATAN “ ” Masyarakat Minahasa Selatan boleh berbangga. Selain memiliki Bupati yang menawan, pintar dan kharismatik, pembangunan kabupaten yang terletak di sebelah selatan Provinsi Sulawesi Utara ini semakin terarah dan pasti. Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu wilayah yang strategis di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten dengan ibukota Amurang ini berada pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur laut untuk bagian utara, merupakan daerah perlintasan sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk Kawasan Asia Pasifik. Sementara untuk jalur laut bagian selatan, sangat strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia. Mengingat pentingnya posisi Minahasa Selatan dalam konteks perekonomian regional, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja demi kemajuan Minahasa Selatan sesuai dengan visi misinya yaitu berdikari, cepat dan terhebat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Beberapa hari usai dilantik, Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Tetty Paruntu menggelar rapat perdananya pada Rabu (24/2). Tetty bersama Wakil Bupati Frangky Donny Wongkar memimpin rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) untuk melakukan evaluasi dan percepatan program kerja. “Maaf menunggu cukup lama. Ini rapat pertama kami. Dari siang sampai larut. Banyak evaluasi dari tahun sebelumnya yang harus dibenahi. Ini semua untuk Minahasa Selatan yang berdikari,” sapa Tetty menyambut tim Majalah Keuangan Negara, sekitar pukul 20.00 WIT. Bagi Tetty, bekerja sejak fajar hingga larut bukanlah hal aneh. Sebagai pemimpin ia menyadari bahwa waktu, tenaga dan pikirannya benar-benar harus didedikasikan untuk kepentingan daerah. Menurutnya, perempuan juga memiliki hak untuk bekerja secara maksimal,” imbuh perempuan kelahiran Manado, 25 September 1967 ini. Selain itu, menurut Tetty, perempuan juga memiliki sifat kodrati yang dapat menjadi senjata untuk lebih mengayomi rakyatnya. Ia mengatakan, sifat kodrati yang melekat dalam diri perempuan misalnya, lebih perhatian, berhati-hati,
  • 27. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 27 lebih teliti, dan mengayomi. Hal tersebut menurutnya menjadi sifat yang menguntungkan kaum hawa dalam melaksanakan tugas politik. Selayaknya sifat ibu, menurut Tetty, pemimpin perempuan lebih mudah menjadi tempat curahan hati (curhat). “Usai curhat keluh kesah, kita jadi paham apa yang mereka butuhkan. Semangatnya bukan membangun dalam angka, tapi membangun juga manusianya,” tambah Tetty. Ia menegaskan dengan mengetahui hati rakyat, maka pemimpin akan memahami apa yang dibutuhkan bagi kemajuan daerahnya. KELUARGA JADI INSPIRASI Jiwa dan semangat kepemimpinan dalam diri perempuan karir ini tak serta-merta hadir dengan sendirinya. Ibarat belati, jiwa kepemimpinan Tetty lahir karena terus diasah dari pengalaman dan kehidupannya. Diketahui, Tetty lahir dari Ibu Jenny Y. Tumbuan, Ketua DPRD Minahasa Selatan dan sang Ayah, Jopie Taruntu, mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi. “Saya terinspirasi dari mereka berdua. Saya maju ke dunia politik dan bertekad membangun tanah kelahiran karena terinspirasi dari mereka,” ucapnya penuh semangat. Tetty pun terbiasa hidup mandiri. Mengingat sang Ayah kerap kali mengajaknya tinggal di beberapa daerah, bahkan di beberapa negara. Seperti saat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMA), ia bersekolah di Budi Mulia, Bogor. Kemudian pada SMA, Tetty harus menetap ke Inggris, lantaran sang Ayah menempuh program Ph.D di Universitas di kota Nottingham. “Dengan begitu, saya terbiasa belajar beradaptasi dan disiplin sejak kecil hingga terbawa sampai sekarang,” katanya menambahkan. Melihat sang Ayah yang tak letih menimba ilmu, menjadikan Tetty kian terpacu. Selesai SMA, Tetty remaja melanjutkan studi ke Pitman College jurusan Manajemen Bisnis. Lalu juga tercatat pernah menempuh pendidikan formal pada West London College jurusan Sistem Informasi Managemen. Bahkan, ketika ia kembali ke tanah air, Tetty melanjutkan pendidikan formal di Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia Mayagita LPI. Dengan berbagai bidang studi yang ia jalani, tak heran jika Tetty sukses menjadi pengusaha maupun politisi. Kiprahnya sebagai pengusaha telah terbukti dengan foto:aprilia
  • 28. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201628 keberhasilannya memimpin beberapa perusahaan seperti PT Puspita Adhiniaga Indonesia, PT Chandra Ekakarya Pratama, PT Trutama Star dan beberapa perusahaan lainnya. Seirama dengan itu, karir politiknya pun juga terbilang cemerlang. Sejak berkiprah dalam partai Golongan Karya (Golkar), Tetty Paruntu pernah menjabat sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar dan masih aktif bertindak selaku Wakil Bendahara I Partai Golkar Sulawesi Utara. “Ini dalam waktu bersamaan. Kuncinya, disiplin dan mampu mengorganisir diri sendiri,” tegas penerima penghargaan Lions Club International (2007) ini. Dan tak kalah penting, Tetty pun dikenal aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ini yang membuatnya mudah dikenal oleh masyarakat. Ia tercatat aktif dalam beberapa organisasi masyarakat antara lain Eugenia Ministry, Lions Club Jakarta, KNPI Jakarta Selatan dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, ia juga mengaku sangat mengidolakan tokoh pemimpin dunia, “Saya bangga dengan tren pemimpin perempuan sekarang. Cenderung prestasinya baik,” kata Tetty. BERDIKARI CEPAT Pada Pilkada tahun 2010 Tety memantapkan hati untuk membangun tanah leluhurnya, Minahasa Selatan. Pada periode pertama kepemimpinannya, ia mengaku kaget akan buruknya manejemen dan tata kelola keuangan di Minahasa Selatan. Lalu, mimpinya ia tuangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010- 2015, yaitu Minsel Berdikari Cepat. Namun untuk mencapai itu, bukan semudah membalikan telapak tangan. Ia harus membereskan warisan pemimpin lalu yang dapat menghambat akselerasi pembangunan Minsel. “Beban saya pada tahun pertama benar-benar berat. Selain membenahi keuangan yang ada, saya harus membayar hutang yang begitu besar, tapi bagaimana juga saya harus membangun, termasuk infrastruktur, dengan anggaran yang sangat minim,” urai Tetty. Tak ada jalan keluar lainnya kala itu selain menghemat anggaran. “Tahun pertama, kita menghemat puluhan milyar. Tapi harus berjalan pembangunan ini, caranya bagiamana, tetap saya lobby ke pusat tujuannya mendapat anggaran untuk membangun daerah kita,” jelasnya. Lebih detail, ia melakukan pemetaan potensi di wilayahnya. Tetty menyebut, Minahasa Selatan Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu tengah berkebun foto:istimewafoto:istimewa
  • 29. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 29 yang berada di kalur laut bagian selatan, nampaknya cocok untuk mengembangkan produksi perikanan. Di tahun 2015, produksi komoditas laut capai 2.687 ton per tahun. Topografi berbukit dan pegunungan yang membentang dari utara ke Selatan juga sangat tepat dalam pengembangan sektor pertanian. Pada tahun 2015, produksi mencapai 68.740 ton per tahun. Di sektor pertambangan dan energi, Minsel juga menghasilkan pasir, krikil dan batu sebagai bahan baku utama pembangunan fisik. Di bidang pariwisata, pemerintah kabupaten gencar mengkampanyekan budaya sepuluh tari khas Minsel dan puluhan tempat wisata. Di antaranya yang terkenal, Taman Nasional Laut Bunaken Bagian Selatan, Air Terjun Lopana, Benteng Portugis dan Bukit Doa. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Tetty pun membekali kualitas yang mumpuni. Di sektor pendidikan misalnya, selain bantuan operasional sekolah, ia menganggarkan bantuan per tahunnya, Rp500 ribu per siswa Sekolah Dasar (SD) dan Rp710 ribu per siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan begitu, Indeks Pembangunann Manusia (IPM) dari tahun 2013 hingga 2014 kian bertumbuh. Tercatat IPM Minahasa Selatan sebesar 67,26 persen di tahun 2012, dan 2014 mencapai 6,7 persen. “Pengangguran makin menurun. Dari 10,8 persen di tahun 2012 menjadi hanya sekitar 9 persen di tahun 2014. Pengangguran juga menurun dari 7,54 persen di tahun 2012, menjadi 5 persen di tahun 2014,” rincinya. Tak hanya itu, dalam jangka waktu lima tahun juga, daerahnya sukses membayar hutang dan membangun infrastruktur. Mulai dari tingkat desa hingga kota. Dengan begitu, dari 167 desa, 10 kelurahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya, hanya Rp2,5 milyar, di tahun 2015 sudah mencapai Rp9 milyar. “Tapi menurut saya masih kurang. Belum mencapai hingga Rp30milyar lebih. Harus disyukuri juga, dulu sebelum menjabat masih sangat rendah,” tambah Tetty. Atas peningkatan yang signifikan, Minsel mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Itu menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi masyarakat Minahasa Selatan. Kita harus lebih lagi ke depannya,” tegas Tetty serius. Sementara itu, dalam hal tata kelola keuangan, Tetty juga mengaku sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. “Kerjasama antar SKPD, sistem akuntansi berbasis akrual akan membenahi keuangan dan laporan,” katanya. [tim] “ ” Atas peningkatan yang signifikan, Minsel mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu dalam acara panen padi foto:istimewa
  • 30. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201630 Rita Widyasari Mendengar dan Berinovasi Bersama Rakyat BUPATI KUTAI KARTANEGARA Suatu hari, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari berkunjung ke wilayah selatan Tenggarong. Seorang guru sekolah dasar bertanya kepada Rita, “Bu, mungkin enggak ya kita punya laptop. Saya guru, masa lebih pintar muridnya dalam urusan teknologi,” Demikian tanya guru itu. Keluhan guru itu ditanggapi serius oleh Rita. Suatu keluhan yang justru menjadi sumber inspirasi, dan menjadi pangkal dari inovasi-inovasi yang dilakukan Bupati berhijab ini. “Bermula dari obrolan dari hati ke hati, akhirnya menghasilkan solusi,” jelas Rita ketika ditemui Majalah Keuangan Negara di sebuah hotel ternama di Jakarta pada Jumat, (18/03). Atas keluhan itu, Rita mengeluarkan kebijakan baru yaitu program Satu Guru Satu Laptop. Dalam program tersebut, setidaknya ada 13 ribu guru yang mendapatkan fasilitas komputer jinjing untuk menunjang kinerja tenaga pendidik di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai pemimpin, Rita sadar bahwa dirinya menjadi pusat perhatian, curahan hati, masukan dan juga tumpuan untuk mewujudkan keinginan- keinginan masyarakatnya. “Sebagai yang dipercaya oleh masyarakat, pemimpin harus bisa menjadi pendengar yang baik dan menangkap apa yang diinginkan masyarakatnya. Kelebihan perempuan itu lebih bisa mendengarkan, lebih sabar,” ungkap Rita. Rita memandang guru merupakan investasi utama dalam mendidik generasi penerus bangsa. Sebab itulah, perhatiannya kepada dunia pendidikan juga menjadi prioritas kebijakan pemerintah kabupaten. “Saya pikir, masa depan generasi muda ada di guru. Jangan sampai gurunya ketinggalan jaman. Kami fasilitasi laptop atau komputer karena lebih efisien. Juga bertujuan mendekatkan anak-anak dengan teknologi informasi,” kata perempuan kelahiran Kalimantan Timur, 7 November 1973 ini. Beberapa catatan program Rita untuk meningkatkan kualitas guru, misalnya dengan mengirim 30 guru terpilih untuk belajar di Harvard University. Ada pula program kerja sama dengan Cambridge University untuk menyediakan modul pembelajaran bagi para siswa. “Dengan adanya program ini guru jadi punya semangat mengajar. Keilmuan dan wawasan mereka semakin berkembang. Prestasinya terlihat dari presentasi kelulusan tingkat SD yang berhasil lulus 100 persen. Belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkap penerima Satyalancana Wira Karya Pembangunan yang disematkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2015 ini. SUARA PEREMPUAN Rita dikenal dekat dengan kalangan perempuan di wilayahnya. Ia melakukan berbagai sentuhan inovasi yang nota bene lahir dari curahan hari kelompok-kelompok perempuan. Bupati yang memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode keduanya ini menilai, mayoritas perempuan di Kukar memiliki banyak kreativitas yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan. Dari potensi inilah Rita membuat Program yang diberi nama “Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP)”. Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari bersama masyarakat foto:istimewa
  • 31. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 31 Program tersebut ditujukan untuk membantu permodalan bagi kelompok UMKM yang beranggotakan empat hingga lima orang perempuan. Syaratnya, kelompok itu harus mengirimkan proposal usahanya terlebih dahulu ke Pemda. Kemudian sebelum meluncurkan program, Rita sudah menyusun tim verifikasi untuk menyeleksi semua proposal tersebut. Tercatat hingga saat ini, setidaknya ada 990 KUBP yang mendapat bantuan modal dari Pemda. Usahanya pun bermacam- macam, dari mulai kuliner, fashion hingga di sektor jasa. “Permodalan yang kita bantu dari Rp25 juta hingga Rp200 juta per kelompok,” jelasnya. Rita menjelaskan bahwa Program KUBP memiliki multiplayer effect yang terasa bagi perekonomian masyarakat. Keberhasilannya mengayomi kaum hawa dalam pemberdayaan ekonomi tersebut mendapat sorotan dari Pemerintah Pusat, melalui penghargaan Goverment Award dari Kementerian Dalam Negeri. “Intinya, kita diberi kewenangan untuk memberi bantuan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi yang lahir dari mereka juga. Tugas kita, membuat inovasi ini terarah, jelas. Di tahun 2015 misalnya, kemiskinan Kukar turun 7 persen dari 14 persen di tahun 2009,” kata penerima penghargaan anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Pratama Nasional untuk pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2013 ini. Inovasi nyata selajutnya adalah program “Bedah Rumah”. Idenya tak jauh bersumber dari hobinya blusukan dan mendengar keluh kesah rakyat. “Saya lihat banyak rumah rakyat yang tak layak. Berdasarkan data, ada 3.150 rumah tak layak huni,” sebutnya. Program “Bedah Rumah” sukses merenovasi sekitar 2.448 rumah selama dua tahun. Hal ini pula yang mengantarkan Kukar meraih rekor MURI. Kemudian di bidang pertanian, ia juga menganggarkan bantuan modal Rp100 juta per kelompok tani dan nelayan agar berdikari. “Indikator keberhasilannya Kukar menyumbang 53 persen suplai padi di Kalimantan Timur. Kita berhasil surplus,” sebut mantan Ketua DPRD Kabupaten Kukar ini. BENAHI BIROKRASI Di bidang tata kelola keuangan, Rita berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam penganggaran dan pelaporannya. Pasalnya, pada periode sebelumnya ia mengaku Kukar belum tertata pencatatan keuangan. “Di periode awal, saya buat Satuan Tugas (Satgas) untuk mengatasi benang kusut laporan keuangan di Kukar. Ketika ada temuan, pegawainya kita panggil. Ada yang mengembalikan hingga Rp70 juta. Kita berkomitmen untuk tertib,” tegasnya. Tak ayal hal itu membuat Kukar mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga kali berturut-turut. “Opini WTP adalah cerminan Kukar. Walaupun WTP tak menjamin tingkat korupsi rendah. Namun, setidaknya kita tertib,”ujar Rita.[tim] foto:istimewa
  • 32. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201632 K abupaten Kutai Kartanegara mengusung Visi Misi Gerbang Raja dalam melaksanakan pembangunan dewasa ini. Gerbang Raja berarti Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera, yaitu suatu gerakan yang berlandaskan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, secara eksplisit Kabupaten Kutai Kartanegara mengusung visi Terwujudnya masyarakat KutaiKartanegara yang sejahtera dan berkeadilan. Adapun pelaksanaan visi tersebut diterjemahkan menjadi tujuh misi utama yaitu (1) Pelaksanaan Good Governance, (2) Peningkatan Kualitas SDM, (3) Penciptaan Lapangan Kerja, (4) Pengembangan Agrobisnis dan Pariwisata, (5) Pemerataan Infrastruktur, (6) Pembangunan Berwawasan Lingkungan, dan (7) Peningkatan Peran Aktif Wanita. Pertama, pelaksanaan Good Governance didasari atas motivasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan dan administrasi publik yang dilaksanakan melalui Sistem Integrasi Layanan (SIL) menuju pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan dan tidak diskrimintatif. Kedua, peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui program utama yaitu pengembangan Sekolah Unggulan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah (perpustakaan dan laboratorium), bantuan pendidikan untuk Tenaga Pengajar Pendirian Fakultas dan berbagai program di bidang kesehatan, farmasi, lingkungan dan gizi, kemudian rekruitmen tenaga kesehatan dari berbagai tingkatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, percepatan pembangunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dan sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah. Ketiga, penciptaan lapangan kerja diterjemahkan melalui program penciptaan Klinik Tenaga Kerja di tiga wilayah, yaitu wilayah tengah, hulu dan pantai, kemudian membangun kawasan Ekonomi Desa Unggulan, dan pemberian kredit lunak bagi unit usaha kecil dan menengah. Keempat, pengembangan agrobisnis dan pariwisata beriorientasi pada pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai leading sector ekonomi, peningkatan sarana dan prasaranan Pariwisata Daerah, kebijakan pelestarian nilai luhur dan warisan budaya lokal, Pengembangan Situs Yupa, dan Pengembangan Desa Budaya Mengulur Naga. Kelima, pemerataan infrastruktur diwujudkan melalui program peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas umum, serta peningkatan akses jalan dan membuka jalur transportasi darat bagi wilayah yang minim infrastruktur. Keenam, pembangunan berwawasan lingkungan yaitu perspektif pembangunan dan peningkatan ekonomi berbasis pada pelestarian sumber daya alam dan mendorong berbagai kegiatan peduli terhadap lingkungan. Ketujuh,peningkatanperanaktifwanita,melaluipemberianKreditUsaha Bersama Wanita, menumbuhkembangkan kegiatan usaha bagi kaum wanita, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di segala bidang. KUTAI KARTANEGARA Gemilang Capai Sasaran Pembangunan
  • 33. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 33 INDIKATOR CAPAIAN Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari telah memaparkan sasaran dan capaian pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disampaikan pada acara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai KartanegaraTahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada 21 Maret 2016. Menurut Bupati, sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan bahwa Misi 1 yakni meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance telah tercapai. “Terdapat delapan indikator yang menunjukkan sasaran misi 1 telah tercapai, di antaranya ialah capaian sasaran meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan sasaran indikator Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu memenuhi target RPJMD dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,”jelas Rita. Sementara itu, misi 2 yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga telah tercapai dengansembilancapaiansasaran.Yaitumulaidarimeningkatnya angka melek huruf, meningkatnya kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perluasan pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap penyakit dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), meningkatnya ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dengan indikator jumlah puskesmas dan pustu, meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan dengan indikator jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit layanan kesehatan telah mampu memenuhi target RPJMD dengan predikat baik pada periode 2010-2015. “Masih terdapat enam indikator sasaran lainnya, namun yang penting ialah bagaimana kinerja kami dalam menurunkan angka kemiskinan di mana hasilnya dengan indikator persentase penduduk miskin telah menunjukkan tingkat capaian yang tinggi,”tambah Bupati Rita. Kemudian misi 3 yaitu menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap penciptaan lapangan kerja juga telah tercapai dengan enam sasaran di antaranya (1) Capaian sasaran optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan, (2) Capaian Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan telah melampaui target RPJMD, (3) Capaian sasaran meningkatnya produktivitas sektor pertanian dengan indikator sasaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sudahmencapaitargetRPJMD,(4)Capaiansasaranmeningkatnya produksi tangkap nelayan dan perikanan budidaya, (5) Capaian sasaran berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi perdagangan dan perindustrian, dan (6) Capaian sasaran meningkatnya daya jual potensi pariwisata dengan indikator sasaran jumlah kunjungan wisatawan sudah jauh melampaui target RPJMD. Sementara itu, misi 5 yakni meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas juga telah berhasil dicapai dengan empat indikator capaian. Kemudian misi 6 yaitu menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, telah tercapai dengan tiga indikator sasaran. Dan, misi 7 yaitu meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan juga telah tercapai dengan sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Secara umum, ketujuh misi yang diusung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah tercapai sebagaimana terlihat dari indikator-indikator sasaran di atas. Bupati Rita Widyasari menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat dan menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi karena hal tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. “Kami akan terus meningkatkan kinerja agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara terus meningkat,” pungkas Rita.[tim]
  • 34. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201634 VISI yang diusung Pemerintah Provinsi Papua 2013- 2018 adalah Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Visi tersebut merangkum cita-cita yang hendak dicapai oleh seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam mencapai tujuan. Papua Bangkit adalah Orang Papua mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan rakyat Papua di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormatidalamberbagaiLeveldanBidangPembangunan. Di mana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai sektor Pembangunan. Papua Mandiri adalah kondisi masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi Baru Papua yang memiliki jiwa Kewirausahaan (enterprenership) serta Ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Papua Sejahtera adalah semua masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Visi tersebut diterjemahkan dan dijabarkan melalui lima misi utama, yaitu (1) Mewujudkan susasana aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam NKRI; (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan Otsus; (3)Mewujudkankualitassumberdayamanusiayangsehat, berprestasi, dan berakhlak mulia; (4) Pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal; (5) Percepatan konektivitas pembangunan antarkawasandanantardaerahdenganmengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KOMITMEN PROVINSI PAPUA MEWUJUDKAN PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA foto:istimewa
  • 35. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 35 PAPUA TERUS BERBENAH Kondisi perekonomian nasional yang cenderung melambat berpengaruh terhadap wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Perekonomian Papua triwulan I-2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,29 triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp11,68 Juta. Berdasarkan data BPS, ekonomi Papua triwulan I-2016 (yoy), tumbuh minus 2,03 persen, bergerak lebih lambat dibanding triwulan I-2015 (1,60 persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,37 persen. Kendati demikian, kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dari tahun ke tahun kian membaik. Selama lima belas tahun terakhir (1999-2015) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 26,95 persen, yaitu dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 28,17 pada Maret 2015. Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010-Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin. Aspek lainnya adalah jumlah angkatan kerja masyarakat Papua yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada Februari 2016 mencapai 1.743.160 orang, bertambah 1.215 orang dibanding kondisi Agustus 2015. Penduduk yang bekerja di Papua pada Februari 2016 mencapai 1.691.432 orang, bertambah 18.952 orang dibandingkanAgustus 2015 dan bertambah 45.375 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2015). Kemudian jumlah pengangguran pada Februari 2016 sebesar 51.728 orang atau berkurang sebesar 17.737 orang dibanding Agustus 2015. Angka tersebut juga berkurang sebanyak 11.883 orang dibanding keadaan Februari 2015. Selama satu tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua mengalami penurunan dari 3,72 persen pada Februari 2015 menjadi 2,97 persen pada Februari 2016. Begitu juga jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2015 menurun dari 3,99 persen menjadi 2,97 persen. KONEKTIVITAS Dengan data perkembangan tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan berbagai strategi. Gubernur menilai konektivitas antara daerah mulai dari pesisir, lembah, hingga ke pegunungan bisa mempercepat geliat ekonomi di Papua sehingga akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. “Konektivitas itu hanya bisa diwujudkan jika para kepala daerah di Papua terus berkonsentrasi dalam membangun konektivitas antardaerah atau antarkabupaten,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe, Kamis (5/5). Menurut Gubernur, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas tersebut akan mendorong menggeliatnya ekonomi wilayah atau kawasan yang ada di Papua. Gubernur meyakini bahwa dengan terbangunnya konektivitas akan lebih memudahkan dalam menentukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti pembangunan pasar, pelabuhan atau tempat pelelangan ikan. Bahkan, kawasan industri seperti yang baru-baru ini disampaikan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura. “Pak Presiden Jokowi sudah mencanangkan pembangunan Pelabuhan Depapre akan terkoneksi dengan kawasan industri yang jaraknya kurang lebih 20 kilometer dari pelabuhan. Tentunya infrastrukturnya harus kita bangun seperti jalan dan sebagainya sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi di kawasan tersebut,” katanya. Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antardaerah ini penting untuk pergerakan ekonomi masyarakat. Apalagi, kata Gubernur Lukas Enembe, jika infrastruktur tersebut untuk membuka keterisolasian suatu kawasan yang merupakan sumber- sumber produksi, seperti perkebunan, persawahan, perikanan, sehingga terkoneksi ke pelabuhan maupun ke pusat-pusat pertumbuhan. Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua foto:istimewa
  • 36. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201636 JKN Revolusi Sistem Kesehatan? LIPUTAN KHUSUS JKN 28 Oktober 2011, malam hari. Setelah melalui proses pembahasan satu tahun, Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya diketok. Peraturan tersebut mengharuskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditunjuk sebagai penyelenggaranya. foto:istimewa
  • 37. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 37 P embahasan peraturan itu tidak mudah. Perbedaan pendapat bukan hanya terjadi di parlemen, tetapi hingga ke jalan- jalan. Serikat buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), hingga pengamat kesehatan dan hukum tata negara terbelah pandangan. Untuk bisa mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan di negeri ini, mereka melakukan aksi besar-besaran. Sebagian kelompok menginginkan, RUU tersebut segera disahkan menjadi UU, supaya jaminan sosial memiliki payung hukum yang jelas. Dengan begitu, tak ada alasan ketiadaan kamar, ketiadaan obat, dan administrasi yang berbelit-belit masih terjadi. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyatakan, terjadi miss match anggaran jaminan kesehatan, sehingga membutuhkan dana tambahan. Salah satu cara untuk mendapatkan anggaran tambahan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan Perpres baru tersebut iuran peserta mandiri mengalami perubahan. Terhitung sejak 1 April 2016, iuran kelas III semula Rp25.500 itu berasal dari iuran masyarakat. Dana ini, dalam asumsi mereka, bisa digunakan untuk memperkuat ekonomi nasional. Sementara itu, sebagian pihak yang menolak pengesahan RUU itu, menginginkan jaminan kesehatan dikelola oleh negara. Negara, dalam pandangan mereka, memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan warga negaranya, sesuai dengan UUD 1945. Kelompok ini tidak sepakat, iuran dibebankan kepada masyarakat. Sebaliknya, mereka menginginkan iuran jaminan kesehatan kelas tiga bagi seluruh rakyat Indonesia ditanggung negara. bagi penguasa negara untuk tidak menjalankan kebijakan tersebut. Memang, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, program jaminan kesehatan telah ada, dalam wujud Askeskin dan kemudian diubah menjadi Jamkesmas. Namun, program tersebut hanya dipayungi sebuah peraturan presiden (Perpres). Padahal, jaminan kesehatan sebagai bagian jaminan sosial telah menjadi amanat UU dan menjadi hak setiap warga negara, bukan hanya yang miskin. Selain itu, dengan sistem jaminan sosial yang dikelola BPJS, negara bisa memiliki dana segar yang besar. Dana Ini mengingat, rakyat Indonesia telah membayar pajak, maka selayaknya mereka mendapatkan keuntungan kembali dalam bentuk jaminan kesehatan. Per 1 Januari 2014, JKN resmi dijalankan oleh BPJS. Jamkesmas bubar. Ada banyak persoalan muncul, seperti kamar penuh, ketersediaan obat, dan pendekatan administratif. Dokter mengeluh karena pasien yang membludak, sementara masyarakat mengeluh karena sering diperhadapkan dengan ketiadaan kamar dan proses yang berbelit-belit. Kini, lebih dari dua tahun pemberlakukan JKN, persoalan menjadi Rp30.000, kemudian kelas II dari Rp42.000 menjadi Rp51.000, dan kelas 1 semula Rp59.900 menjadi Rp80.000. Namun, akibat aksi di sejumlah daerah, kenaikan iuran untuk peserta kelas III ditunda. Kenaikan hanya berlaku untuk kelas II dan III. BERSIFAT RADIKAL Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, fenomena saat ini muncul akibat adanya revolusi di bidang jaminan kesehatan. Perubahan ini bersifat radikal. “Kalau kita bicara teoritisasi sistem kesehatan nasional yang Aktifitas pendaftaran peserta BPJS Kesehatan foto:istimewa
  • 38. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201638 LIPUTAN KHUSUS JKN paling sederhana itu terdiri dari dua subsistem, pembiayaan dan pelayanan,” kata Fachmi. Program ini mereformasi sistem pembiayaan yang selama ini menganut fee for service, free market approach, menjadi pendekatan yang terkendali. Reformasi sistem pembiayaan ini berdampak terhadap subsistem pelayanan. Ini tidak hanya berdampak pada petugas kesehatan, tetapi juga perilaku masyarakat. Pembiayaan bagi petugas kesehatan yang tadinya tidak terkendali menjadi terkendali. Sedangkan bagi masyarakat yang selama ini ketika sakit langsung ke rumah sakit dan mendapatkan dokter spesialis, sekarang harus mengikuti rujukan berjenjang. “Semua orang mesti terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Jadi, kalau dia sakit harus ke situ dulu,” katanya. Ada 155 diagnosis yang ditentukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang masuk kategori tingkat pertama. Jika penanganan di tingkat pertama tidak bisa dilakukan, baru pasien dirujuk dan dikirim ke rumah sakit rujukan. “Nah, pola ini untuk masyarakat merupakan pola yang sangat baru, sehingga kesannya administratif,” katanya. Dia menyatakan, pemanfaatan pelayanan kesehatan tingkat pertama ini akan menguatkan sistem pelayanan. Di sana ada sistem yang menjaga masyarakat supaya tidak jatuh sakit. Sejauh ini, BPJS telah menitipkan anggaran kapitasi di pelayanan kesehatan tingkat pertama yang besarannya antara Rp6000- Rp10.000. Angka ini terlihat kecil, namun jika dalam sehari banyak masyarakat yang bisa diedukasi, tak hayal petugas kesehatan di tingkat pertama bisa mendapatkan pendapatan yang besar. Meski begitu, indikator penilaian teta berbasis kinerja. Oleh karena itu, pelayanan di tingkat puskesmas harus ditingkatkan kualitas pelayanannya. “Ini harus sinergi banyak pihak. Itu keyword-nya,” ujarnya. JKN ini juga merupakan perwujudan gotong royong di antara masyarakat. Yang kaya membantu yang lemah. Namun, setting iuran yang under pressing bagi peserta mandiri mengakibatkan persoalan. Ia mencontohkan, pada 2012 lalu, ia telah menghitung premi minimal Rp27.500 bagi penerima bantuan iuran (PBI). Tetapi pemerintah menentukan Rp19.225. “Ada, disparitas. Ada miss match, hampir 6000-an,” katanya. Jika terjadi miss match, UU sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan pengurangan manfaat. Namun, Presiden Jokowi menolak karena akan menimbulkan persoalan sosial yang besar. “Presiden ngomong, jangan. Kalau jadi pilihan, begitu besar masalah sosial kita. Atau pilihan kedua, penyesuaian iuran. Strukturisasi iuran. Presiden ngomong, jangan naikkan,” katanya. Fachmi menyebutkan, dari hasil investasi tahun lalu, BPJS Kesehatan berkontribusi menyumbangkan Rp1,07 triliun. “Bekerja mengupayakan hasil investasi seoptimal mungkin hasilnya, bukan buat institusi, tapi untuk masyarakat itu disumbangkan, dikontribusikan,” katanya. LEBIH BANYAK YANG SAKIT Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertugas menjaga kesehatan masyarakat Indonesia melalui pola hidup sehat dan pelayanan kesehatan di tingkat pertama yang prima. Sebab, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2030. Hal itu tidak akan tercapai jika sumber daya manusia yang usianya produktif berkelakuan negatif. “Bonus demografi itu kan, usia produktif bisa menolong,” katanya. Menkes menyatakan, dilihat dari data dua tahun ini, penduduk Indonesia lebih banyak yang sakit dari pada yang sehat. Jadi, BPJS harus membayar 80 persen orang yang rawat inap. “Jadi dirawat, sakit dia pak, 80 persen,” ujarnya. Bahkan, dari banyak riset, baru masuk triwulan pertama saja ada 752.266 orang yang dirawat dengan biaya Rp5,8 triliun. “Mari kita bertanya, tidak sampai 1 juta, tapi keluarnya uang begitu banyak, berarti pengobatannya itu sangat yang mahal- mahal ini. Artinya, mungkin by pass, pasang stand, apalagi dan sebagainya, banyak sekali,” katanya. Saat ini, sekitar 24 persen populasi Indonesia mengalami hipertensi. 6-7 persen menderita diabetes. Menurutnya, Kemenkes tidak bisa berjalan sendiri untuk melayani kesehatan masyarakat ini. Dibutuhkan akses untuk menuju layanan kesehatan. “Tentu di Jakarta kalau kita melahirkan, tentu angka kematian itu kecil sekali di Jakarta. Kenapa? Aksesnya gampang, Pak. Tapi jangan Tanya di Papua. Jangan Tanya di daerah, terpencil dan kepualauan. Saya kira akses ini juga menjadi salahs satu yang perlu kami perhatikan,” ia memaparkan. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengatakan, JKN bagus. Gejolak yang ada saat ini merupakan kurva pembelajaran. Dari sisi obat-obatan, ia mengakui, beberapa obatan-obatan yang digunakan untuk penyakit kanker harganya masih sangat mahal. Ini karena obat-obat tersebut harus diimpor. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan industri nasional yang bisa memproduksi obat-obatan tersebut. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, BPOM sangat peduli pada kualitas makanan yang beredar di pasaran.[tim] foto:aprilia
  • 39. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 39 Bagaimana peran dari Kementerian Kesehatan dalam sistem JKN? Baik. Mungkin saya koreksi. Peran suksesnya JKN ini bukan hanya Kementerian Kesehatan. Tapi adanya bersama BPJS. Jadi, kalau saya melihat BPJS ini adalah satu badan yang mengelola keuangan, mulai dari penerimaan dan pengeluarannya. Jadi, dia membuat balance dari keuangan ini, agar neraca keuangan cukup untuk jaminan kesehatan nasional. Nah, dari pihak kami, Kementerian Kesehatan, boleh saya garis bawahi betul, karena kami adalah di hilirnya. Kami pemakainya. Artinya, kita harus mengobati orang sakit. Dan, clear-nya dimintakan kepada BPJS. Kemudian kedua, Kementerian Kesehatan mengobati dan juga membuat satu anggarannya, dengan perhitungan-perhitungan penyakit terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi kita membuat klaim rasio dengan di rumah sakit, yang disebut dengan INACBG’s. Untuk layanan kesehatan primer dengan sistem kapitasi. Bentuk pelayanan kesehatan penting sekali karena kita ingin masyarakat yang sehat dan menjadi masyarakat yang berkualitas tinggi. Artinya SDM yang berkualitas dan sesuai dengan nawacitanya pak Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nawacita nomor 5. Bagaimana kita membuat SDM berkualitas? harusnya dari hulunya. Sejak kita lahir dengan menjadi seorang bayi yang betul-betul sehat. Kemudian saya katakan juga bayi lahir jangan didiamkan dong Pak. Itu hari kehidupan itu penting sekali. Artinya peran orang tua juga di sini penting. Apalagi peran ibu. Karena dia harus memberikan ASI yang kami harapkan untuk memberikan ASI dengan sebaik- baiknya. Yang disebut ASI eksklusif minimal enam bulan, kalau bisa sampai dua tahun. Dan menambah dengan makanan tambahan. Lalu harapan dan keinginan daripada kementerian sendiri ke depan seperti apa? Tentu kami sebagai namanya juga Kementerian Kesehatan. Tugas kita menyehatkan yang sehat. Kalau semua sakit mungkin tuker aja Pak, Kementerian Kesakitan. Itu boleh lah. Tapi ini kan sehat ya. Jadi tugas kami adalah bagaimana orang itu menjadi sehat. Untuk menjadi sehat, sebelum jatuh sakit, saya ingin sekali masyarakat itu sadar kesehatan. Kesehatan adalah segala-galanya. Jadi kesehatan itu harus dijaga dan kami memang mempunyai beberapa dorongan. Nah, yang sekarang kami inginkan satu gerakan masyarakat hidup sehat. Kita harus lintas kementerian, dengan PU Pera, kita bersinergi, seharusnya kita saling terkait dengan kementerian lembaga terkait. Nah, ini yang kami harapkan, sehingga kami membantu penyakitnya, tetapi lingkungannya juga harus diperbaiki.[tim] Wawancara Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM. Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan berada di hilir. Kementerian ini bertugas memastikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan membuat suatu anggaran klaim rasio di rumah sakit, yang disebut INACBG’s SAYA INGIN MASYARAKAT SADAR KESEHATAN foto:aprilia
  • 40. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201640 LIPUTAN KHUSUS JKN INILAH HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL J aminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta NonPenerima Bantuan Iuran (NonPBI). Peserta PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan peserta NonPBI adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang membayar iurannya secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan. BPK telah memeriksa penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TA 2014-semester I 2015, Kementerian Kesehatan TA 2010-semester I 2015, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Ciptomangunkusumo (RSCM) TA 2014-semester I 2015, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati TA 2014-semester I 2015, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita TA 2014-semester I 2015. BPJS KESEHATAN Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penyelenggaraan program JKN yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan kepesertaan semesta tahun 2019. Sejalan dengan itu, BPK juga mengidentifikasi serta mengevaluasi penyelenggaraan program JKN baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi tahun 2014 dan semester I 2015. Penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan pada 2014- 2015 berdampak cukup signifikan terhadap penjaminan kesehatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. BPJS Kesehatan telah menambah jumlah kepesertaan secara signifikan dalam rangka pencapaian kepesertaan semesta pada awal 2019. Untuk memudahkan iuran, peserta telah disediakan sistem pembayaran online yang terintegrasi dengan beberapa vendor pembayaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan penyelenggaraan program JKN pada BPJS Kesehatan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala foto:istimewa
  • 41. keuangan negara | no. 004 vol. ii 2016 41 yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan kepesertaan semesta 2019. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di antaranya: a. Penetapan sasaran/target indikator kinerja dan proses evaluasi kinerja unit-unit kerja BPJS Kesehatan belum terukur dengan jelas dan memadai. BPJS Kesehatan tidak memiliki pedoman penyusunan target dari setiap indikator atau inisiatif strategis, baik yang terdapat pada Annual Management Contract (AMC) dan Annual Performance Contract (APC) maupun penyusunan target dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Tidak ada dasar rumus perhitungan yang seharusnya digunakan. Akibatnya, sasaran atau target indikator kinerja dan proses evaluasi kinerjanya tidak dapat diukur secara memadai. b. BPJS Kesehatan belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai kasus kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, peserta JKN tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai mengenai kejelasan penjamin pembayaran apabila mendapat kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Selain itu, fasilitas kesehatan terhambat mendapatkan pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan, sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan menyatakan berbagai permasalahan dan kelemahan yang ada telah berusaha diperbaiki. Dalam pemeriksaan ini, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar melakukan hal- hal sebagai berikut: a. Menyusun pedoman penghitungan dan penetapan serta evaluasi atas sasaran/target indikator kinerja yang akan dicapai dalam RKAT. b. Meningkatkan koordinasi secara berkala yang dituangkan dalam surat edaran bersama antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jasa Raharja mengenai penjaminan prosedur kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. KEMENTERIAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan telah menjalankan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional beserta peraturan pendukungnya. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain Kemenkes telah menetapkan peraturan-peraturan dalam bentuk standar atau petunjuk teknis/pelaksanaan penyelenggaraan program JKN yang menjadi acuan pihak berkepentingan dalam pelaksanaan program JKN, dan menetapkan pusat-pusat rujukan dalam Roadmap Supply Side Fasilitas Kesehatan 2015-2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan belum sepenuhnya efektif dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta Jaminan Kesehatan. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di antaranya: a. Kementerian Kesehatan belum optimal menyusun rencana aksi dalam melaksanakan program JKN 2012-2019 yang telah ditetapkan lintas K/L. Hal yang belum optimal antara lain perencanaan pengembangan sarana prasarana dan tenaga kesehatan pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), khususnya milik pemerintah. Selain itu, fasilitas kesehatan belum merata, sehingga pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta JKN belum optimal. b. Kajian penetapan besaran iuran PBI belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut tercermin dari: - Kajian penetapan kebijakan besaran iuran dalam JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh konsultan tidak terealisasi dikarenakan tidak terpenuhinya hal- hal dalam kontrak sehingga memungkinkan tidak adanya analisis/kajian yang mendasari penetapan iuran PBI tersebut; - Presentase iuran PBI pada Program JKN yang dibiayai dari dana APBN/APBD tahun 2014 dan 2015 (sampai dengan September) masing-masing sebesar 52% dan 42% dari total iuran Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan; - Presentase penggunaan dana untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada FKTL oleh peserta PBI baik yang dibiayai dari dana APBN/ APBD pada tahun 2014 sampai dengan 2015 hanya sebesar 26% dari total utilisasi penggunaan dana klaim oleh peserta non-PBI sebesar 74%. Kondisi tersebut menunjukkan mayoritas dana Program JKN dinikmati oleh peserta JKN non- PBI sehingga Kementerian Kesehatan hendaknya juga mempertimbangkan data tersebut dalam pengambilan kebijakan penetapan komposisi besaran iuran dana PBI. Hal itu mengakibatkan Kementerian Kesehatan belum mendapatkan nilai iuran PBI yang ideal untuk Program JKN. c. Mekanisme perencanaan dan monitoring ketersediaan obat melalui e-katalog untuk mendukung program JKN belum memadai, sehingga belum terdapat jaminan ketersediaan obat yang sesuai dengan formularium nasional pada fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Pemberi layanan kesehatan masih mengalami kesulitan dalam penyediaan obat, sehingga peserta program JKN harus mengeluarkan biaya tambahan. Kementerian Kesehatan menyatakan adanya
  • 42. keuangan negara | no. 004 vol. ii 201642 LIPUTAN KHUSUS JKN permasalahan itu dan telah berupaya melakukan perbaikan atas permasalahan-permasalahan tersebut. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan antara lain agar: a. Meningkatkan peran dan tugas Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Program JKN serta membuat mekanisme yang memungkinkan Kemenkes mengetahui kondisi riil SDM, sarana dan prasarana kesehatan pada FKTP dan FKTL dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN. b. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penetapan kewajaran besaran anggaran iuran PBI. c. Meningkatkan mekanisme perencanaan dan monitoring penyediaan obat untuk menjamin ketersediaan obat pada fasilitas kesehatan melalui e-katalog. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO (RSCM) Pemeriksaan pada RSCM bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan Unit Rawat Inap Terpadu (URIT) Gedung A dan Unit Rawat Jalan Terpadu (URJT) pada RSCM sebagai fasilitas kesehatan dalam mendukung keberhasilan program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan RSCM telah melaksanakan program JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain adanya perencanaan atas pelaksanaan program pelayanan kesehatan secara menyeluruh, meskipun belum menggunakan dasar perhitungan kebutuhan dan didokumentasikan dengan baik. RSCM juga telah memiliki prosedur operasi standar mulai dari pasien mendaftar sampai pasien memperoleh pelayanan kesehatan, meskipun belum lengkap dan terperinci. Selain itu, RSCM juga telah melaksanakan prosedur pelayanan secara konsisten sesuai dengan panduan klinis dan kebutuhan pasien tanpa dikenakan biaya pada kelas pelayanan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh pasien. BPK menyimpulkan penyelenggaraan program JKN pada RSCM khususnya pada URJT dan URIT Gedung A belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta JKN. Adapun permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain: a. Pelaksanaan program rujukan sebagai salah satu bentuk dukungan pelaksanaan JKN, baik dari sistem rujukan berjenjang maupun program rujuk balik di RSCM, belum optimal. Untuk sistem rujukan berjenjang masih terdapat pasien rujukan dengan diagnosis yang seharusnya dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau kedua, tapi ditangani di RSCM. Tidak berjalannya program Jakarta Sehat 2015 karena ketiadaan anggaran dana hibah Pemprov DKI Jakarta. Akibatnya, program rujukan yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya berjalan efektif. b. Pengelolaan sediaan farmasi yang diperlukan untuk mendukung pelayanan pasien peserta JKN BPJS Kesehatan belum memadai. Terdapat 229 jenis perbekalan farmasi kosong pada Juni 2015 dan ada perbedaan persepsi atas pengakuan penghitungan barang farmasi. Akibatnya, terjadi kekosongan obat pada beberapa unit layanan di RSCM yang memengaruhi pelayanan pasien JKN peserta BPJS Kesehatan. c. Proses verifikasi, administrasi dan penyelesaian klaim pasien JKN peserta BPJS Kesehatan belum tepat waktu dan tepat jumlah. Akibatnya, perlu prosedur tambahan dalam pengendalian pendapatan, karena perbedaan nilai pendapatan diterima dengan bukti penerimaan. Selain itu, proses penyelesaian klaim gagal/pending perlu waktu lebih lama dan berpotensi tidak tertagih karena tidak adanya SOP klaim tersebut. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, manajemen RSCM menyatakan adanya kelemahan pelaksanaan program JKN di RSCM. BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama RSCM agar: a. Menyusun sistem pengelolaan rujukan yang lengkap, terperinci dan aplikatif sebagai pedoman bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan. b. Memerintahkan kepala unit kerja/layanan dalam melakukan usulan perencanaan pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya. c. Menetapkan SOP pengajuan klaim yang mengatur alur dan jangka waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan proses pengajuan klaim, dan menetapkan SOP klaim gagal/pending. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI (RSUP FATMAWATI) Pemeriksaan BPK pada RSUP Fatmawati bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) dan Instalasi Rawat Inap C Gedung Prof. Dr. Soelarto (GPS) RSUP Fatmawati. RSUP Fatmawati telah melaksanakan program JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diterbitkan Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Keberhasilan yang