1. 1
Contents
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................... 2
BAB II PERMASALAHAN....................................................................................................... 9
2.1 Bagaimana cara mengurangi kekerasan terhadap TKI ? ........................................... 9
2.2 Bagaimana cara mengatasi pelecehan terhadapTKI ? .............................................. 9
2.3 Bagaimana perlindungan pemerintah terhadap TKI?............................................... 9
BAB III TINJAUAN PUSTAKA............................................................................................... 10
3.1 Pengertian-pengertian............................................................................................ 10
3.2 Hak Asasi Manusia .................................................................................................. 11
3.3 undang-undang....................................................................................................... 16
BAB IV PEMBAHASAN ....................................................................................................... 20
4.1 Cara mengatasi kekerasan terhadap TKI ................................................................. 20
4.2 mengatasi pelecehan terhadap TKI......................................................................... 22
4.3 Perlindungan Pemerintah terhadap TKI.................................................................. 23
BAB V PENUTUP................................................................................................................ 27
5.1 Kesimpulan.............................................................................................................. 27
5.2 Saran ....................................................................................................................... 27

2. 2
BAB
IPENDAHULUAN
Di Negara Indonesia, setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan
yang layak. Hal ini sesuai dengan isi UUD pasal 27 mengenai ketenagakerjaan
yang disebutkan bahwa “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.1
Kenyataannya, jumlah lapangan
pekerjaan yang ada di salam negeri sangat terbatas, sedangkan jumlah dari
angkatan kerja yang semakin meningkat. Sebuah kenyataan yang berdampak
pada kesejahteraan rakyat, karena semakin lama jumlah pengangguran semakin
meningkat.Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja yang dapat bekerja dengan
sopan, baik, serta memiliki akhlak yang baik sehingga bisa diterima dengan baik
oleh masyarakat luar negeri. Hanya saja keterbatasan komunikasi dan
ketidaktahuan alat‐alat rumah tangga yang dipergunakan, dan situasi rumah yang
menimbulkan persoalan bagi TKI sehingga menimbulkan kekerasan dan
pelecehan yang selama ini kerap terjadi kepada TKI.
TKI tersebut dibagi menjadi dua, yaitu TKI formal dan TKI informal. TKI
formal merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan
yang nantinya ditempatkan berdasarkan kompetensi tersebut, misalnya tenaga
kesehatan. Sedangkan tenaga kerja Indonesia informal merupakan tenaga kerja
yang masih minim keterampilan dan kompetensi. Tenaga kerja seperti ini biasanya
ditempatkan sebagai pembantu rumah tangga. TKI formal memiliki peluang
pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan TKI informal. Karena mereka
bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Namun,
jumlah TKI yang formal jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan TKI
informal.2
Dari sekian banyak tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri,
kebanyakan bekerja di sektor rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga,
terutama Tenaga Kerja Wanita. hanya sepertiganya saja yang bekerja diluar dari
sektor rumah tangga. Sehingga melalui penempatan Tenaga Kerja Indonesia serta
Tenaga kerja Wanita di luar negeri menjadi suatu upaya dalam perwujudan hak

3. 3
dan kewajiban bagi warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan
yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia,
serta dalam perlindungan hukum. Dengan demikian, Negara seharusnya lebih
aktif untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi warga
Negara yang bekerja di Negara Indonesia maupun Negara lain. Jaminan dan
perlindungan tersebut harus sama berdasarkan persamaan hak, demokrasi,
keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia.
Sejarahnya, pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri bukan
merupakan hal baru, karena pada zaman kolonial, hal tersebut sudah terjadi.
Namun, di masa kolonial penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri
dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk melengkapi kebutuhan tenaga kerja di
perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik milik mereka. Berbeda dengan saat
ini, Tenaga Kerja Indonesia yang di luar negeri, penempatannya tidak bersifat
langsung. Karena pihak pemerintah dan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia
hanya bertindak sebagai perantara untuk menjembatani antara pihak pengguna di
luar negeri dengan para calon pekerja di dalam negeri. Sekarang ini, permasalahan
mengenai Tenaga kerja Indonesia semakin menjadi logika bisnis saja, karena
pemerintah dan pengeraj jasa tenaga kerja Indonesia ini sebagai perantara
mendapatkan keuntungan yang besar.3
Sejalan dengan berkembangnya globalisasi ekonomi dalam beberapa tahun
terakhir terjadi perbedaan kesempatan diberbagai Negara, terutama diantara
Negara-negara ASEAN. Salah satu penyebab perbedaan tersebut merupakan dari
proses globalisasi ekonomi. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi
kemampuan berbagai nrgara untuk menyerap tenaga kerja diberbagai sektor
pekerjaan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang secara demografis
merupakan Negara terbesar di kawasan ASEAN memiliki potensi untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena Indonesia memiliki sumber daya
alam serta sumber daya manusia yang cukup besar.3
Dalam kenyataannya, banyak Tenaga Kerja Wanita yang diperlakukan tidak
semestinya, tidak jarang juga terdengar berita mengenai kekerasan terhadap
Tenaga Kerja wanita, pemerkosaan terhadap Tenaga Kerja wanita, dan masih
banyak lagi. Hal-hal seperti itu menyebabkan banyak dari Tenaga Kerja Wanita

4. 4
yang pulang / kembali ke Indonesia dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena
banyak yang cacat akibat perlakuan yang tidak baik. Seperti berita yang akhir-
akhir ini terdengar mengenai Tenaga Kerja Wanita asal Garut yang menjadi
korban kekerasan di Malaysia menjadi sorotan banyak pihak.4
Selain itu,
kebanyakan dari Tenaga Kerja yang mendapat kekerasan ataupun pelecehan
tersebut kebanyakan tidak diberi gaji oleh majikannya selama bekerja. Setiap
keluarga dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tentu menanti-
nanti kabar gembira serta penghidupan yang lebih layak, namun apabila kenyataan
berbalik karena adanya kekerasan dan pelecehan terhadap Tenaga Kerja Indonesia
membuat sebagian dari mereka pulang dengan cerita sedih sekaligus menahan
sakit ataupun cacat. Tidak sedikit juga Tenaga Kerja Indonesia yang sampai
meninggal di luar negeri akibat kelakuan dari majikannya. Hal tersebut membuat
setiap orang yang mengetahui kabar tersebut menjadi sangat geram. Sebagian dari
mereka pasti berfikir seberapa tidak berhaganya tenaga kerja Indonesia yang ada
disana. Perlakuan para majikan tersebut jelas-jelas telah melanggar Hak Asasi
Manusia.Hal-hal tersebut membuat nasib Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja
Wanita yang tidak kunjung membaik. Berita-berita mengenai Tenaga Kerja
Indonesia / Tenaga Kerja Wanita masih terus bertambah. Pernyataan tersebut
bertolak belakang dengan peran Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita
yang sangat besar dalam menyumbang devisa Negara. Pengiriman uang Tenaga
Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita sepanjang tahun 2011 tercatat berjumlah
6,11 US$ miliar atau setara dengan RP. 53,36 trilyun rupiah dengan nilai kurs
sebesar Rp. 9200.5
Peran yang sangat besar yang telah disumbangkan oleh Tenaga Kerja Indonesia /
Tenaga Kerja Wanita ternyata tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang
memadai terhadap keberadaan mereka. Fenomena-fenomena yang terjadi pada
buruh migran Indonesia sangat penuh misteri dan begitu banyak permasalahan
yang sulit untuk dipecahkan. Beberapa hal yang sering dialami oleh Tenaga Kerja
Indonesia terutama Tenaga kerja Wanita adalah keretakan dalam hubungan
keluarga, lemahnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, korban penipuan
calo, korban penipuan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia ataupun oknum-
oknum Depnaker. Selain itu tidak sedikit dari mereka juga mengalami pemerasan,

5. 5
pelecehan seksual, pelacuran, pemerkosaan, bahkan pelanggaran Hak Asasi
Manusia juga sering dialami oleh para Tenaga Kerja Indonesia pada saat proses
recruitement, pelatihan, pengurusan dokumen, saat pemberangkatan, sesampainya
di Negara tujuan, bahkan pada saat kembali lagi ke tanah air. Terkait dengan
fenomena-fenomena permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia,
penanganan dan tindakan yang telah diambil oleh pemerintah masih terkesan
sangat menyederhanakan permasalahan seperti ini.
Melihat kenyataan tersebut, pemerintah Indonesia harusnya lebih memikirkan lagi
bagaimana penempatan serta pelindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia
maupun Tenaga Kerja wanita. Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) saat ini masih menjadi perhatian karena Tenaga Kerja Indonesia
sering dijadikan objek perdagangan manusia, kekerasan, kerja paksa, perbudakan,
serta perlakuan-perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Berbagai macam kasus yang menimpa para Tenaga kerja Indonesia tersebut
merupakan hal yang sangat ironis, karena dengan adanya kasus-kasus tersebut
semakin menunjukkan bahwa Negara tidak melindungi warga negaranya yang
bekerja di luar negeri. Beberapa pihak yang terkait dengan urusan Tenaga Kerja
Indonesia saling melemparkan tanggung jawab dalam melakukan perlindungan
Tenaga kerja Indonesia. Diluar factor kekejaman majikan di tempat Tenaga Kerja
Indonesia bekerja, faktor lain yang menjadi penyebab adanya kasus-kasus tersebut
adalah karena kesalahan dari penyelenggara Tenaga Kerja Indonesia sejak awal.
Banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh penyelenggara
Tenaga Kerja Indonesia. Diantaranya, fasilitas penampungan dan pelatihan yang
kurang layak, tidak memberi kepastian pemberangkatan dan menahan calon
Tenaga Kerja Indonesia selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan
Tenaga Kerja Indonesia, pemalsuan usia calon tenaga Kerja Indonesia, serta
manipulasi rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai
dengan data asli dan nyata dari calon Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, sekarang
ini juga banyak Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita illegal. Mereka para
Tenaga Kerja Indonesia yang tidak mengerti, hanya mengikuti aturan darik pihak
yang kurang bertanggung jawab jadi ikut menanggung dari masalah tersebut.5

6. 6
Dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja
Wanita pemerintah dan DPR telah mengeluarkan beberapa peraturan. Peraturan-
peraturan yang telah diterapkan pemerintah dan DPR antara lain :
Pemerintah pernah melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia/Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri, dalam rangka membatasi jumlah
Tenaga Kerja Indonesia dan dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
serta pemberian peringatan kepada Negara yang telah menggunakan jasa Tenaga
kerja Indonesia untuk memperhatikan nasib dari Tenaga kerja Indonesia. Namun
karena kebutuhan akan lapangan kerja yang kurang tersedia di Indonesia, maka
pemerintah mencabut moratorium tersebut.4
Kemudian pada tahun 2006, presiden juga pernah mengeluarkan Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Reformasi Sistem
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Presiden
menginstruksikan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri
perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan,
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, para Gubernur, dan para Bupati ataupun Walikota untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi
system penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan untuk
penanganan kasus Tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati, presiden
telah membentuk Satuan Tugas (satgas) melalui Keputusan Presiden Nomor 17
Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Penangana Kasus Warga Negara Indonesia atau
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang terancam hukuman amti. Keputusan
Presiden tersebut diperbarui dengan Keputusan presiden Nomor 8 tahun 2012,
dimana tugas dari Satuan Tugas selain melanjutkan pemberian advokasi dan
bantuan hukum, juga memberikan pendampingan hukum secara maksimal kepada
warga Negara Indonesia terurama Tenaga Kerja Indonesia yang terancam
hukuman mati di luar negeri. Untuk penanganan hukuman mati, Kejaksaan

7. 7
Indonesia juga telah melakukan penandatanganan memorandum of understanding
dengan kejaksaan Malaysia tentang pemberitahuan tentang warga Negara
Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia.4
Namun demikian, nasib Tenaga Kerja Indonesia sampai sekarang ini ternyata
tidak kunjung membaik. Begitu banyak kasus mengenai Tenaga Kerja Wanita
Indonesia yang bekerja di luar negeri masih sering mewarnai pemberitaan di
media masa.Bebagai kasus yang menimpa TKI tersebut merupakan hal yang
ironis karena negara tidak melindungi warga negaranya yang berada di luar
negeri. Pihak-pihak yang terkait dengan urusan TKI saling melempar tanggung
jawab dalam melakukan perlindungan TKI. Berbagai kasus tersebut terjadi tidak
lepas dari kesalahan penyelenggara TKI sejak awal. Pada umumnya, pelanggaran
yang sering dilakukan perusahaan penyelenggara TKI adalah fasilitas
penampungan dan pelatihan yang tidak layak, tidak memberi kepastian
pemberangkatan dan menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan
sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam
medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli
dan nyata dari calon TKI. Mereka para TKI adalah korban dari pihak-pihak yang
kurang bertanggung jawab. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan juga
sangat rendah sehingga memudahkan para pelaksana pemberangkatan Tenaga
Kerja Indonesia untuk melakukan penipuan terhadap para calon TKI ataupun TKI.
Meskipun sudah banyak berita-berita tersebut, hal itu tidak mengurungkan niat
para calon Tenaga Kerja yang akan diberangkatkan. Antusias warga Negara
Indonesia untuk bekerja di luar negeri juga masih sangat besar. Selain karena
sangat rendahnya kesempatan yanga ada di dalam negeri, mereka juga
mempertimbangkan tingginya perbedaan upah. Upah di luar negeri jauh lebih
besar jika dibandingan dengan upah dalam negeri. Oleh karena itu, selama adanya
perbedaan upah yang besar, maka pembatasan pengiriman tenaga kerja ke luar
negeri dirasa masih kurang efektif. Selain itu, tuntutan hidup mereka yang
semakin besar, misalnya untuk menyekolahkan anak, mensejahterakan hidup
keluarga, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Tidak jarang juga kalau di
lingkungan tempat tinggal mereka masyarakatnya telah menjadi TKI secara turun
temurun. Hal inilah yang menjadikan keluarga bisa menjadi link sekaligus orang

8. 8
yang bisa dipercaya untuk bisa menjaga anggota keluarga lain yang berniat untuk
pergi merantau sebagai TKI. Sehingga pembatasan pemberangkatan TKI dinilai
kurang efektif.

9. 9
BAB II
PERMASALAHAN
2.1 Bagaimana cara mengurangi kekerasan terhadap TKI ?
2.2 Bagaimana cara mengatasi pelecehan terhadapTKI ?
2.3 Bagaimana perlindungan pemerintah terhadap TKI?

10. 10
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Pengertian-pengertian
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.6
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang
bekerja dngan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.6
Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, didiplin,
sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.6
Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan
tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh
pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi
kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.6
Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja
kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau
jasa yang telah atau akan dilakukan.6
Kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar
hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi
produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.6

11. 11
3.2 Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak.
Konsep tentang manusia itu sendiri, sudah jamak kita pahami semua. Manusia,
dalam Bahasa Inggris disebut human being. Pada umumnya, begitu kita
mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok
makhluk hidup yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan
seterusnya.Wujud konkret dari konsep ini adalah orang.7
Briand Orend menguraikan kriteria mengenai konsep manusia. Menurutnya,
manusia yang boleh memiliki Hak Asasi Manusia mestilah manusia yang hidup.
Manusia yang telah meninggal, atau yang belum ada, semestinya tidak masuk
kategori orang yang memiliki Hak Asasi Manusia. Orend menyebut ini sebagai
biological humanity.7
Orend selanjutnya menguraikan, konsep manusia harusnya berkaitan dengan
adanya metaphysical humanity. Sayang saja, terlampau sedikit uraian yang
disiapkan oleh Orend mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa metaphysical
humanity itu ibarat pedang bermata dua. Satu sisi tidak bisa disangkali, tetapi sisi
lain, juga pelik membuktikannya. Namun, yang dimaksudkan oleh Orend adalah
manusia itu harus memiliki unsur rohani.7
Kriteria lain untuk mengukur keberadaan manusia ialah, ia harus memiliki unsur
rasionalitas. Orend menyebut ini dengan istilah rational agency.Sembari mengutip
Aristoteles bahwa manusia itu adalah manusia yang berakal, Orend menegaskan
bahwa dengan rasiolah manusia menjadi amat istimewa di muka bumi ini, sebab
hanya manusialah yang memiliki akal. Bagi Orend, manusia yang berakal adalah
manusia yang bertindak dengan pemikiran rasional. Jadi, baginya, hanyalah rasio
yang membuat manusia bertindak secara cepat.Orend lebih lanjut mengguraikan
bahwa kriteria berikut seseorang dapat dikatakan manusia yang memiliki Hak
Asasi Manusia, adalah sosok yang memiliki emotional responsiveness. Ia menilai
bahwa perasaan, emosi, simpati, empati adalah unsur yang merespons kenyataan
yang dihadapi. Faktor inilah yang membuat manusia menjadi seorang manusia.7
Kriteria selanjutnya, kata Orend adalah contractarian reciprocity. Ini berkaitan
dengan sikap seseorang yang bisa membalas kebaikan orang lain. Ia menggunakan
postulat, If you respect my human rights, then I will respect yours. Orend
menyimpulkan aspek ini dengan prinsip: returning the favor.7

12. 12
Unsur lain yang harus dimiliki agar kita bisa menjadi manusia yang memiliki Hak
Asasi Manusia, adalah: orang itu mesti memiliki moral goodness. Bagi Orend,
seseorang mesti memiliki prinsip untuk beritikad dan berbuat baik kepada orang
lain.7
Terakhir, kata Orend, seseorang dikategorikan sebagai manusia manakala ia
memiliki keinginan atau kepentingan untuk mengejar pencapaian minimal dalam
kehidupan. Pencapaian minimal yang dimaksud adalah kenyamanan dan
kebahagiaan.7
Dengan pemahaman seperti ini, dengan mudah kita memahami bahwa Hak Asasi
Manusia ada karena manusia. Artinya hak tersebut diperuntukkan semata-mata
untuk manusia.7
Dengan perspektif inilah, Jack Donnelly berkesimpulan bahwa HAM adalah hak
tiap orang karena orang itu adalah manusia. Karena itu, HAM ada karena ada
manusia. Karena hanya individu yang jadi manusialah yang memiliki HAM.7
Sama dengan Donnelly, Ruth Gavison menegaskan bahwa HAM adalah hak tiap
rang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapa yang
berhak dan yang memberi hak. Keberadaan HAM tidak terkait dengan sistem
hukum dan sosial di mana kita berada. HAM bukan pemberian orang, dan
sekaligus tidak bisa direnggut oleh siapapun. HAM hanya bisa ditegakkan ataukah
dilanggar.7
Michael Walzer malah lebih tegas lagi. Katanya, karena hanya manusialah yang
memiliki HAM, maka kita tidak memiliki lagi pilihan, kecuali membela hak-hak
yang dimiliki oleh manusia tersebut. Karena orang (manusia) memiliki hak,
dengan sendirinya ia juga harus memiliki hak agsr hsknys itu bisa efektif. Pemilik
HAM semestinya memiliki hak dalam bentuk adanya mekanisme agar hak-haknya
dapat dijalankan. Dalam konteks ini, Walzer membayangkan adanya lembaga atau
agen yang bernama Negara, yang menjalankan fungsi ini. Negaralah yang harus
pro-aktif agar HAM tiap orang dapat dijalankan.7
Bagaimana bisa kita bersandar pada Negara, jika Negara itu sendiri acapkali
melanggar HAM?
Walzer menjawab bahwa dalam keadaan Negara tidak bisa berfungsi dan tak
dipercaya untuk menegakkan HAM warga Negara, kita harus berpaling kepada

13. 13
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki organ tersendiri untuk memonitor
pelanggaran HAM. Kita juga harus mempercayai lembaga non-negara yang
mengkhususkan diri pada penegakan HAM, misalnya Human Rights Watch.
Malah kata Walzer, tekanan media masa yang memberitakan tentang terjadinya
pelanggaran HAM disebuah Negara, juga adalah salah satu jalan efektif untuk
penegakkan HAM.7
Bagaimana bila nyawa manusia sudah benar-benar dalam keadaan bahaya?
Walzer berpandangan bahwa dalam keadaan bahaya yang nyata dan serius, posisi
warga Negara bukan lagi individu yang memiliki hak negative yang tidak boleh
dibunuh, tetapi individu sudah memasuki batas kepemilikan hak positif, yakni
harus dilindungi dari pembunuh.7
Hak positif itulah, kata Walzer, yang memberi legitimasi moral dan hukum untuk
segera melakukan intervensi demi kemanusiaan untuk menghentikan pembunuhan
masal dan pemusnahan etnik. Walzer dengan tegas berpendapat bahwa: when
everything has failed, and mass murder is in progress, then use of force is just and
necessary. Jelas posisi Walzer disini, membenarkan intervensi dan penggunaan
kekerasan bila terjadi pembunuhan masal dan pemusnahan etnis di suatu Negara.
Namun, tindakan intervensidan penggunaan kekerasan oleh PBB, harus didahului
oleh otorisasi dari Dewan Keamanan PBB sendiri.7
Apa yang terjadi bila lembaga PBB sendiri tidak efektif atau gagal menjalankan
misi ini? Maklum, anggota PBB adalah Negara yang tentu saja memiliki agenda
dan kepentingan masing-masing, yang boleh jadi berbeda satu sama lain. Apalagi,
dalam PBB sendiri ada Negara kuat yang cenderung mendominasi Negara yang
lain.7
Resep Welzer tentang ini adalah kita berpaling saja kepada Negara atau lembaga
regional yang bisa melakukan itu. Disini berlaku prinsip, orang yang dibunuh atau
terancam untuk dibunuh, memiliki hak untuk diselamatkan oleh siapapun yang
mampu untuk menyelamatkannya. Malah, Walzer berpendapat bahwa Negara
semestinya tidak perlu menunggu terjadinya pembunuhan masal untuk bertindak.7
Hak, sebagaimana yang diyakini oleh Jack Donnelly, dapat dilihat dari dua sudut
pandang. Pertama, hak berarti rectitude yang menekankan pada aspek normative:
sesuatu yang salah atau benar. Kedua, hak bisa juga berarti entitlement, yakni

14. 14
seseorang memiliki hak terhadap sesuatu. Bila aspek pertama berkaitan dengan
standart of conduct yang menekankan pada kewajiban si pemegang hak untuk
memenuhi standar-standar tertentu yang telah ditetapkan, maka aspek kedua
memfokuskan diri pada hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menikmati
sesuatu yang menjadi haknya. Yang tampak sekali berkembang sekarang adalah
pemahaman hak hanya sebatas entitlement. Aspek rectitude seolah tidak diberi
tempat sebagai bagian integral dari prinsip HAM. Karena itu, acapkali kita
menyaksikan banyak orang yang secara demonstrative menuntut dan
mengekspresikan penggunaan HAM yang dimilikinya, tetapi disaat yang sama, ia
melanggar prinsip HAM lain, yakni rectitude.7
Satu sisi ia menuntut pihak tertentu memenuhi dan memahami hak-hak yang
dimilikinya, disaat yang bersamaan, ia melanggar hak orang atau pihak lain yang
dituntut atau diharapkan menghargai hak-haknya. Lihat misalnya, sekelompok
orang dengan jumlah sedikit, demi HAM yang diklaimnya, membakar ban dan
menutup jalan yang dilalui oleh puluhan ribu orang yang mencari nafkah. Jelas
penggunaan kebebasan mengemukakan pendapat adalah HAM, tetapi menutup
jalan amat mengganggu orang lain, yang berarti, HAM orang lain itu direnggutnya
secara sepihak. Nah, disini aspek rectitude tidak terpenuhi.7
Lebih nyata lagi, konsep hak ini dipaparkan oleh Jerome J. Shestack. Ia
mengatakan, hak selalu berkaitan dengan adanya kepemilikan seseorang terhadap
sesuatu yang mewajibkan pihak lain untuk menghargai hak kepemilikiannyaitu.
Hak juga berkaitan denga kekebalan seseorang untuk melakukan sesuatu.
Terakhir, hak bermakna adanya kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki
seseorang untuk mengikat secara legal tentang sesuatu yang menjadi haknya itu.7
Mirip dengan Jerome J. Shestack, W.N. Hohfeld berpendapat bahwa unsur utama
dari hak adalah : klaim, kebebasan, kewenangan (kekuasaan) dan kekebalan.
Hohfeld berpandangan bahwa klaim adalah tuntutan seseorang mengenai sesuatu
terhadap orang lain atau institusi. Klaim mengandung makna bahwa ada seseorang
yang menuntut orang lain atau lembaga untuk menjalankan kewajiban mengenai
hal yang dituntut tersebut.7
Bila klaim mengandung implikasi adanya seseorang yang harus berkewajiban
untuk melakukan sesuatu, maka kebebasan dalam konteks hak, sama sekali tidak

15. 15
mewajibkan orang lain atau lembaga untuk berbuat sesuatu. Disini hak bersifat
duty-free. Hak dalam konteks kewenangan atau kekuasaan, Hohfeld menjelaskan
bahwa seseorang bisa melakukan sesuatu karena ia memperoleh legitimasi dan
kewenangan untuk melakukannya.bagaimana dengan hak dalam konteks
kekebalan?. Hohfeld menjelaskan bahwa kekebalan berarti adanya kebebasan
untuk tidak menjalankan kewajiban (freedom from an obligation).7
Dengan uraian secara terpisah diatas ini, menjelaskan bahwa HAM adalah hak
setisp orang karena orang tersebut adalah manusia. Maka, HAM dalam perspektif
ini, sekaligus dapat dipersepsikan sebagai hak yang bersifat equal. Artinya, semua
orang mrmiliki kesempatan yang sama untuk memiliki hak tersebut.7
HAM bersifat universal karena standar tentang konsep dan parameter mengenai
atau menjadi manusia, berlaku universal. Lantaran konsep dan parameter tentang
manusia bersifat universal, tentu saja hak-hak yang melekat dalam manusia juga
dengan sendirinya berlaku universal.7
Prinsip-prinsip ini sebenarnya, secara normative telah tertuang dalam pasal 1
Deklarasi HAM Universal 1948: all human beings are born free and equal in
dignity are derived from the dignity and worth in the human person.7
Disini HAM tidak lagi boleh dipandang atau dianalogikan sebagai pilihan menu
makanan yang bisa kita pilih berdasarkan kebutuhan dan selera. HAM adalah
sesuatu yang bersifat melekat secara permanen. Karena itulah Deklarasi Wina
menegaskan bahwa semua HAM bersifat universal, tidak bisa dipisah-pisah dan
saling tergantung dan terkait antara satu dengan yang lainnya.7
Cara pandang yang berbeda dalam membicarakan pendekatan HAM dating dari
Steven Lukes. Dalam tulisannya: Five Fables about Human Rights (1993), Lukes
mengatakan, dalam perdebatan masalah HAM, ada lima pendekatan yang bisa kita
pakai.Pertama, pendekatan utilitarians, yang intinya, HAM adalah sesuatu yang
menghadirkan atau memberikan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada sebanyak-
banyak orang. Bila hal itu tercapai, maka HAM sungguh-sungguh sudah ada
dijalankan.Kedua, pendekatan communitarrians yang mengutamakan adanya
prinsip dan nilai-nilai khusus yang dipakai oleh komunitas-komunitas tertentu.
Maka, dalam prespektif ini, tidak ada nilai-nilai yang bisa berlaku

16. 16
universal.Ketiga, pendekatan proletarian. Disini, kata Luke HAM selalu
dipandang dari perspektifkelas sosial.7
Konflik mengenai hak adalah refleksi dari pembagian kerja dan distribusi
ekonomi yang timpang dan tak adil, antara individu dan Negara.Keempat,
pendekatan libertarian yang menekankan bahwa penilaian mengenai HAM
haruslah didasarkan pada analisis cost and benefits dan secara fundamental,
pendekatan ini sangat tidak mempercayai negarauntuk menegakkan HAM.Kelima,
adalah pendekatan Lukes sendiri, yang menolak keempat pendekatan di atas. Ia
menyebut pendekatannya adalah pendekatan egalitarian. Ia mengutamakan
prinsip-prinsip kebebasan utama; adanya hukum yang tegak, tingkat toleransi
yang tinggi, dan adanya kesempatan bagi siapapun. Semuanya ini harus dijamin
agar tiap orang memilikinya, terlepas dari agama yang dianutnya, kelas mana ia
berasal, etnis apa yang dipunyainya, dan jenis gender yang dimilikinya.7
3.3 undang-undang
Mengenai masalah perlindungan pemertintah terhadap Tenaga Kerja
Indonesia/Wanita, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur, diantaranya:
1. Ketenagakerjaan
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6
Pasal 3
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan
melalui koordinasi fungsional lintas sektoranl pusat dan daerah.6
Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi;
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan

17. 17
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.6
Pasal 7
(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan
kebijakan dan penyusun perencanaan tenaga kerja.
(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :
a. Perencanaan tenaga kerja makro; dan
b. Perncanaan tenaga kerja mikro
(3) Dalam menyusun kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)6
Pasal 8
(1) Perncanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang
antara lain meliputi :
a. Penduduk dan tenaga kerja;
b. Kesempatan kerja;
c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d. Produktivitas tenaga kerja;
e. Hubungan industrial;
f. Kondisi lingkungan kerja;
g. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. Jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh
dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan
penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.6
Pasal 9
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali,
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan
kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan.6
Pasal 10

18. 18
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja
dan dunia usaha, baik didalam maupun diliar hubungan kerja.
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan progam pelatihan yang mengacu
pada standar kompetensi kerja.
(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.6
Pasal 13
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah
dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.6
Pasal 14
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau
perorangan.
(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah
mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.6
Pasal 15
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :
a. tersedianya tenaga kepelatihan;
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan
kerja.6

19. 19
Pasal 26
(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus
memperhatikan:
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk
melaksanakan ibadahnya.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan
pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya
ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).6
2. Undang-Undang no. 39 tahun 2004

20. 20
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Cara mengatasi kekerasan terhadap TKI
Masalah kekerasan terhadap TKI yang berada diluar negeri masih belum juga
teratasi. Namun, dengan memperhatikan beberapa hal, masalaha tersebut dapat
teratasi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah
penyelesaian masalah TKI mulai dari masa prapenempatan, masa penempatan,
hingga masa purnapenempatan.
Pada masa prapenempatan, institusi berperan sebagai fasilitator yang bertanggung
jawab untuk mengurusi keperluan TKI yang akan berangkat ke luar
negeri. Institusi membuka pelayanan yang dibagi menjadi dua macam, yaitu
pelayanan administrasi dan pelayanan praktek. Pertama, pelayanan administrasi
berkaitan dengan pengurusan dokumen, kelangkapan administrasi, dan surat-
menyurat. Pada layanan ini, prosedur pelayanan harus jelas dan tidak berbelit-
belit. Kedua, pelayanan praktek yang berkaitan dengan proses pembekalan
kompetensi pada calon TKI. Misalnya Balai Latihan Kerja. Pada pelayanan ini,
harus benar-benar dipastikan bahwa pembekalan kemampuan TKI berlangsung
optimal. Dengan demikian para calon TKI kita mendapatkan keterampilan yang
baik dan bisa menjadi bekal mereka untuk merantau ke luar negeri. Kegiatan pada
prapenempatan meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan
seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi,
pengurusan dokumen, uji kompetensi, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP),
dan pemberangkatan.8
Pertama, pengurusan SIP yang wajib dimiliki oleh setiap
badan-badan penyelenggara dalam melakukan perekrutan TKI. Hal ini dilakukan
untuk menghindari adanya badan-badan penyelenggara secara illegal. Untuk
mendapatkan SIP, Pelaksana Penempatan TKI swasta harus memiliki: perjanjian
kerjasama penempatan, surat permintaan TKI dari pengguna TKI, rancangan
perjanjian penempatan, dan rancangan perjanjian kerja.8
Kedua, perekrutan dan
seleksi yang dilakukan agar para penyelenggara TKI tidak salah pilih dalam
menentukan siapa saja orang-orang yang layak menjadi TKI, karena pada proses

21. 21
seleksi dan perekrutan tersebut terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh
para calon TKI. Ketiga, pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan agar para
TKI mendapatkan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Keempat, pemeriksaan
kesehatan dan psikologi yang dimaksudkan agar para calon TKI dipastikan
memiliki kesehatan dan psikologi yang baik. Kelima, pengurusan dokumen yang
wajib dilakukan oleh setiap Pelaksana Penempatan TKI Swasta demi kebaikan
TKI. Keenam, uji kompetensi, apabila calon TKI tidak lulus uji kompetensi, TKI
tersebut tidak boleh diberangkatkan. Dan yang terakhir pembekalan akhir serta
pemberangkatan dilakukan setelah semua langkah diatas dilakukan dengan baik.
Pada masa penempatan, institusi berperan sebagai pengawas. Mereka bertanggung
jawab untuk mengawasi keselamatan para TKI dan memberikan perlindungan
bagi mereka. Di sinilah saat pemerintah dan institusi TKI harus benar-benar
bekerja keras agar tidak teradi kasus kekerasan majikan pada TKI, penahanan gaji,
dan lain-lain. Apabila penempatan TKI telah diatur sebaik mungkin, maka akan
menghasilkan perlindungan TKI yang baik pula. Penempatan TKI yang dilakukan
tentu saja tidak sesuka pemerintah atau penyelenggara. Tapi, harus sesuai dengan
Undang-undang yang menyatakan bahwa “penempatan TKI di luar negeri oleh
Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara
pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna TKI atau pengguna berbadan
hukum di Negara tujuan”.8
Sementara itu, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta dilakukan oleh perusahaan yang mendapat ijin tertulis berupa
Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI dari menteri. Suatu perusahaan dapat
memperoleh surat izin tersebut apabila telah memenuhi beberapa persyaratan,
doantaranya:
1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Orang perseorangan dilarang
menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
2. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan,
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00
3. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito
sebesar Rp. 15.000.000,00 pada bank pemerintah atas nama pemerintah.
Jaminan bank tersebut dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya

22. 22
keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Surat izin tersebut
memiliki jangka waktu tertentu, dan untuk memperpanjang izin, suatu
perusahaan harus memenuhi beberapa syarat lagi. Hal ini sesuai dengan
Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 pasal 14 ayat (2).
Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang
pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah RI.8
Pernyataan tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan beberapa hal,
diantaranya : perlindungan terhadap TKI, Pemerataan kesempatan kerja dan
pemberhentian atau pelarangan penempatan TKI di Negara tertentu. Siapapun
dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan pekerjaan yang bertentangan
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keasusilaan serta perundang-undangan, baik
di Indonesia maupun di Negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup untuk
pengiriman calon TKI/TKI.8
Terakhir, masa purnapenemtatan, Pada masa ini institusi TKI berperan sebagai
fasilitator kembali. Artinya institusi bertanggung jawab untuk mengurusi
dokumen dan administrasi kepulangan para TKI. Selain itu, mereka juga harus
memberikan pembekalan pada purna-TKI tentang cara berwirausaha, mengatur
keuangan, dan merencanakan kehidupan masa depan. Pembekalan macam ini
sangat penting agar kehidupan para purna-TKI akan lebih baik.
Selain pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam mengatasi masalah
kekerasan yang terjadi pada TKI. Pemerintah mengurusi masalah prapenempatan,
penempatan dan purnapenempatan seperti yang disebutkan diatas. Sedangkan
masyarakat disini berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan terhadap hak dan
keselamatan TKI, serta melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi
penyelewengan pada instansi yang menangani TKI.
4.2 mengatasi pelecehan terhadap TKI
Kasus pelecehan yang terjadi pada TKI sering dialami oleh TKI yang berada di
Malaysia. Jenis pelecehan yang sering terjadi adalah pemerkosaan. Seperti kasus
yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, seorang TKI yang diperkosa oleh polisi
Malaysia. Dengan adanya hal tersebut, seharusnya pemerintah lebih tegas lagi
dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi itu. Beberapa TKI yang

23. 23
menjadi sasaran pelecehan harus segera dipulangkan demi keselamatan para TKI
tersebut. Selain itu, seharusnya pemerintah tidak hanya melakukan moratorium
(pemberhentian sementara) TKI ke Malaysia, tapi harus sudah benar-benar
menghetikan TKI ke Malaysia, terutama kepada para TKI yang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga.Tindakan ini langsung diambil karena keberadaan TKI di
Malaysia tidak akan bisa aman.
Selain di Malaysia, di Negara-negara lain juga sering terjadi pelecehan terhadap
TKI meskipun kasusnya tidak sebanyak di Malaysia. Kasus pelecehan ini
termasuk dalam pelanggaran HAM, Karena menyangkut kehormatan serta
keselamatan seseorang, oleh karena itu, untuk menghadapi masalah yang seperti
ini, pemerintah harusnya bersikap lebih tegas lagi. Untuk mengatasinya sama
halnya dengan kasus kekerasan, kasus pelecahan tidak lepas dari kelengkapan-
kelengkapan aturan yang diterapkan pada saat masa prapenempatan, masa
penempatan, hingga masa purnapenempatan. Apabila di masa-masa tersebut
kelengkapan serta aturannya telah dilaksanakan dengan baik, maka pelecehan
yang sering terjadi bisa teratasi.
4.3 Perlindungan Pemerintah terhadap TKI
Setiap TKI yang bekerja di luar negeri memiliki hak yang sama dalam hal
perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan
beberapa perlindungan terhadap mereka. Sesuai dengan Undang-undang nomer 39
tahun 2004, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya
perlindungan TKI di luar negeri.8
Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai
kewajiban dalam hal melaksanakan tugasnya serta tanggung jawabnya dalam
perlindungan TKI. Beberapa kewajiban tersebut diantaranya: menjamin
terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui
pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; mengawasi
pelaksanaan penempatan calon TKI; membentuk dan mengembangkan system
informasi penempatan calon TKI di luar negeri; melakukan upaya diplomatik
untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secata optimal di Negara
tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya
pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.8

24. 24
Agar tidak terjadi kasus-kasus seperti kekerasan, pembunuhan serta pelecehan
yang menimpa TKI selama mereka berada di luar negeri, maka pemerintah
Indonesia wajib memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan oleh
wakil dari republik Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
serta hukum dan kebiasaan internasional. Jika diperlukan, pemerintah dapat
menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada perwakilan RI tertentu untuk
perlindungan TKI di luar negeri.8
Dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap TKI, pemerintah RI juga memberikan beberapa pembinaan dan
pengawasan terhadap TKI. Beberapa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
terdiri dari beberapa bidang diantaranya :
a. Bidang informasi
Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang informasi dilakukan dengan
cara:
1. Membentuk system dan jaringan informasi yang terpadu mengenai
pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh
masyarakat;
2. Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai
penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin
terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.8
b. Bidang sumber daya manusia
Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang Sumber Daya Manusia
dilakukan dengan cara :
1. Meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon
TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas
kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
2. Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan
standard an persyaratan yang ditetapkan.8
c. Bidang perlindungan TKI
Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang perlindungan TKI dilakukan
dengan cara :
1. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari
prapenempatan, masa penempatan dan purna penempatan;

25. 25
2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI
dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
3. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna
bermasalah secara berkala sesuai dengan peratutan perundang-
undangan;
4. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.8
Meskipun sudah banyak peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat,
hal tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Keadaan yang seperti ini
membuat masalah yang terjadi pada TKI tak kunjung selesai. Oleh karena itu
perlu diadakan beberapa perbaikan terhadap institusi TKI serta kualitas
layanannya. Pertama, perbaikan jajaran pemimpin di institusi TKI. Pemimpin
harus orang yang kompeten, tegas, dan jujur. Karena pemimpin yang kompeten
akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mampu mempermudah dan
memfasilitasi kebutuhan TKI. Sikap tegas sangat dibutuhkan dalam menindak
tegas para oknum yang melakukan penyelewengan terhadap TKI dan bergegas
pula dalam menyikapi, menindak, dan memutuskan berbagai persoalan yang
membelit ruang lingkup TKI. Kedua, perbaikan staff dan petugas di setiap layanan
di institusi TKI. Staff dan petugas harus jujur dan kompeten, karena kompetensi
ini diperlukan agar setiap kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dari segi
profesionalisme kerja. Sedangkan jujur menjadi hal yang wajib dimiliki agar
terjadi upaya-upaya penyelewengan atau pungutan liar pada TKI. Ketiga, institusi
harus memperbaiki kualitas layanan, prosedur pelayanan harus jelas dan tidak
berbelit-belit. Keempat, setiap layanan harus disosialisasikan pada masyarakat
umumnya dan pada calon TKI khususnya, sosialisasi ini harus dilakukan pada
berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan website. Sosialisasi ini
sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman terhadap layanan yang
diperuntukkan pada TKI. Selain itu, sosialisasi juga mencegah munculnya layanan
TKI palsu yang merugikan masyarakat. Terakhir, mengadakan evaluasi atas
layanan yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut meliputi kinerja para petugas
yang melakukan pelayanan, respon para pengguna layanan, efektivitas layanan ,
efisiensi layanan, dan upaya perbaikan yang bisa dilakukan.

26. 26
Dengan melaksanakan beberapa hal diatas, diharapkan perlindungan terhadap TKI
yang berada di luar negeri menjadi semakin baik.

27. 27
BAB
VPENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun pemerintah telah
melakukan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, namun
permasalahan yang menyangkut TKI tak kunjung selesai. Beberapa faktor yang
membuat masalah tersebut tak kunjung selesai adalah penyediaan prasarana,
SDM, dan dana dalam upaya perlindungan dan pembinaan TKI, serta lemahnya
koordinasi antar lembaga seringkali menjadi permasalahan klasik. Apabila
peraturan-peraturan serta syarat-syarat yang ada pada masa pra penempatan, masa
penempatan, serta masa purna penempatan telah dilaksanakan oleh beberapa
pihak, dalam hal ini penyelenggara TKI, pemerintah, serta calon TKI itu sendiri.
Maka permasalahan yang menimpa para TKI bisa berkurang.
5.2 Saran
1. Para pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI harus lebih selektif dalam
memilih calon TKI.
2. Pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI harus menjalankan
kewajibannya untuk melindungi serta memantau calon TKI/TKI.
3. Para calon TKI harus sungguh-sungguh saat menjalani masa pra
penempatan, penempatan, dan purna penempatan.

28. 28
DAFTAR PUSTAKA
UUD pasal 27 tentang ketenagakerjaan
http://benitoramio-nugroho.blogspot.com/2012/07/yuk-mengatasi-masalah-tki-
lewat.html
http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/8.-Suatu-Pendekatan-
Ontologi-Epistemologi-Aksiologi-dan-Ideologi-Solehoddin.pdf
www.garutkab.go.id/download_files/article/Artikel%20TKI.pdf
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Penempatan-dan-Perlindungan-
TKI.pdf
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Awaludin, Hamid. 2012. HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional.
Jakarta: Kompas
UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri