1. Bab III: SISTEM KETATANEGARAAN RI
Pengertian Hukum Dasar
Hukum Dasar yang Tertulis Hukum Dasar yang Tidak Tertulis
UUD/KONSTITUSI KONVENSI
ECS Wade: UUD adalah suatu naskah yg
memaparkan kerangka dan tugas2 pokok
badan pemerintahan suatu negara dan
menentukan cara kerja badan2 neg. tsb.
Budiarjo: UUD menentukan bagaimana
pusat2 kekuasaan (legislatif, eksekutif, yu-
dikatif) bekerjasama dan menyesuaikan
diri satu sama lain. UUD juga mengatur
hubungan2 kekuasaan dalam suatu neg.
Hukum yang timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan
negara secara tidak terulis
HUKUM
DASAR
2. SIFAT-SIFAT UUD 1945 SIFAT-SIFAT KONVENSI
1. Merupakan kebiasaan yang muncul
berulang kali dan terpelihara dlm
praktek penyelenggaraan neg.
2. Tidak bertentangan dgn UUD
3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat
4. Bersifat pelengkap yg tidak
terdapat dlm UUD.
1. Karena tertulis, rumusannya jelas,
merupakan hukum positif yg me-
ngikat bagi pemerintah sbg penye-
lenggara negara maupun bagi
setiap warga negara.
2. Bersifat singkat dan supel, memuat
aturan2
pokok yg setiap kali harus
dikembangkan sesuai dgn perkem-
bangan zaman, dan memuat
HAM.
3. Memuat norma-norma, aturan2
serta ketentuan yg harus dilaksa-
nakan sesusai konstitusi.
4. Merupakan peraturan positif paling
tinggi, sehingga mjd alat kontrol
bagi peraturan2
yg lebih rendah dlm
hierarki tertib hukum Indonesia
1. Pidato Kenegaraan Pres RI di depan
sidang DPR RI tiap tgl 16 Agustus.
2. Pidato Pres RI tentang RAPBN pada
minggu I bulan Januari tiap tahun.
3. Pidato Pertanggungjawaban Pres RI
dan Ketua Lembaga Negara lainnya
dlm sidang thn MPR RI (sejak th 2000)
4. Mekanisme Pembuatan GBHN
Contoh Konvensi:
3. Pengertian UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari:
(1) Pembukaan (yang terdiri atas 4 alenia: I-IV)
(2) Batang Tubuh UUD’45, yang berisi pasal 1 s.d. 37, yg dikelompokkan ke
dlm:
- 16 Bab,
- 4 pasal Aturan Peralihan dan
- 2 ayat aturan Tambahan, serta
(3) Penjelasan Undang- Undang Dasar 1945, yang terbagi dalam:
- Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
(Sebelum Amandemen)
Satu kesatuan yang utuh dan
tidak dapat dipisah-pisahkan
Diumumkan: Berita RI Tahun
II No. 7, terbit tgl 15 Feb 1946
4. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945
(Setelah Amandemen ke IV):
(1) Pembukaan (yang terdiri atas 4 alenia: I-IV)
(2) Pasal-pasal , yang terdiri dari
- 37 pasal, ditambah
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan,
(Lihat Pasal 2 AT UUD 1945 Hasil Amandemen ke IV)
Yang dimaksud dgn Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945
adalah:
hukum dasar yang tertulis yang bersifat mengikat pemerintah, setiap
lembaga negara, setiap lembaga masyarakat dan juga setiap warga
negara Indonesia di manapun berada dan setiap penduduk yang ada
di wilayah RI.
Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan
yang harus dilaksanakan dan ditaati.
5. Kedudukan UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata susunan atau
tata tingkatan norma hukum yang berlaku di Indonesia
merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi.
Dalam hubungan ini, UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat
kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
TAP MPR RI NO. III/2000
SUMBER TERTIB HUKUM RI, terdiri:
UUD 1945
TAP MPR
PP
UU/Perpu
KEPRES
PERDA
Pancasila
6. Undang-undang dasar 1945 beserta pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam pembukaannya merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang
berlaku di Indonesia.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi
dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai
tujuan nasional.
Pembukaan juga mengandung pokok-pokok Pikiran yang merupakan sumber
dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan
nasional maupun dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam alinea
ke-empat itu, setiap alinea dan kata-katanya mengandung makna yang
sangat dalam dan mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Dikata-
kan universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh
bangsa yang beradab diseluruh muka bumi; dikatakan lestari karena mampu
menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan
perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada
negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
Makna
Pembukaan UUD 1945
7. Tujuh Kunci Pokok
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
(Penjelasan UUD 1945)
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)
- Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
2. Sistem Konstitusional
- Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak
bersifat absolutisme/kekuasaan yang tidak terbatas
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di
bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat
5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilatan
Rakyat
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
8. • Negara hukum: adalah negara yang diselenggarakan
atas hukum, setiap tindakan harus berlandaskan hukum,
sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
dan tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga berarti
terhadap kekuasaan.
• Negara hukum bukan hanya dalam arti formal saja
dimana hukum hanya digunakan sebagai penjaga atau
alat dalam menindak segala bentuk kejahatan atau
ketidakadilan.
• Yang lebih penting adalah negara hukum dalam arti
materiil, hukum digunakan sebagai alat dalam mencip-
takan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini
sesuai dengan semangat isi dan amanat UUD 1945.
9. Pokok-pokok Pikiran UUD 1945
Pokok pikiran pertama; “Paham negara persatuan”
Pokok pikiran kedua; “Negara hendak mewujudkan
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pokok pikiran ketiga; Negara yang berkedaulatan
rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawa-
ratan/perwakilan. ”.
Pokok pikiran keempat; negara berdasar atas
Ketuha-nan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
SILA KETIGA
SILA KELIMA
SILA KEEMPAT
SILA
PERTAMA +
KEDUA
PANCASILA
10. CIRI-CIRI NEGARA HUKUM
(DLM ARTI MATERIIL)
1. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. (UUD 1945: ps 2
ayat (1), ps 4, 5, 19, 20, 23E, 24, 24A-C, dan ps lain.
2. Diakuinya HAM yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan
perundang-undangan. (UUD 1945: ps 27,28,28A-28J, 29 ayat (2),
ps 31 ayat (1).
3. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah (asas
legalitas). (Lihat UUD 1945: ps 1 ayat (3).
4. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak.
(UUD 1945: ps 24)
5. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata
hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan tersebut tanpa kecuali. (UUD 1945: ps 27 ayat (1)
dan (2)
6. Pemerintah wajib memajukan kesejahteraan umum serta
mencerdaskan rakyat Indonesia. (UUD 1945: ps 31, 33, dan 34
serta pasal-pasal tentang HAM.
11. Pelestarian UUD 1945
Nilai-nilai yg terkandung
Dlm Pembukaan UUD 1945
Pasal-pasal
UUD 1945
Peraturan-peraturan Hukum Positif di
bawahnya: TAP MPR, UU, PERPU, Peraturan
Perundangan Lainnya.
diwujudkan
dijabarkan
12. Kenapa kita harus melestarikan
Pancasila dan UUD 1945?
1. Menjamin stabilitas pemerintahan
2. Memiliki aturan pokok tentang penyelenggaraan
negara dan pemerintahan negara serta berisi falsafah
negara pandangan hidup bangsa.
3. Memberikan pengarahan dinamika yang jelas
4. Memberi semangat kpd masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan.
5. Memberi kemantapan nilai-nilai pada generasi bangsa
6. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
7. Telah diuji dengan perjuangan yang panjang.
