SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 38
APA GARANGAPA GARANG
KEPROTOKOLAN ITU ?KEPROTOKOLAN ITU ?
Oleh :Oleh :
R. SURIA FADLIANSYAH, M.PdR. SURIA FADLIANSYAH, M.Pd
PENGERTIAN KEPROTOKOLANPENGERTIAN KEPROTOKOLAN
a.a. PROTOKOL (PENDAPAT UMUMPROTOKOL (PENDAPAT UMUM))
1. PENGATUR ACARA1. PENGATUR ACARA
2. PEMBAWA ACARA/MC2. PEMBAWA ACARA/MC
3. PENERIMA TAMU3. PENERIMA TAMU
b. FUNGSI KENEGARAAN :b. FUNGSI KENEGARAAN :
1. DOKUMEN PERSETUJUAN ANTAR NEGARA1. DOKUMEN PERSETUJUAN ANTAR NEGARA
2. TATA CARA PERGAULAN ANTAR BANGSA-2. TATA CARA PERGAULAN ANTAR BANGSA-
BANGSABANGSA
3. CATATAN RESMI YANG DIBUAT PADA AKHIR3. CATATAN RESMI YANG DIBUAT PADA AKHIR
SIDANGSIDANG
KEPROTOKOLAN:KEPROTOKOLAN:
MENGATUR ATAU MENGURUS TATA UPACARA/ACARA DAN PERGAULAN SESUAIMENGATUR ATAU MENGURUS TATA UPACARA/ACARA DAN PERGAULAN SESUAI
DENGAN HUKUM ATAU ATURAN SERTA NORMA-NORMA YANG BERLAKU.DENGAN HUKUM ATAU ATURAN SERTA NORMA-NORMA YANG BERLAKU.
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 9 TAHUN 2010UNDANG-UNDANG RI NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG KPROTOKOLAN PADA BAB I PASAL 1TENTANG KPROTOKOLAN PADA BAB I PASAL 1
AYAT 1 DIJELASKAN BAHWA :AYAT 1 DIJELASKAN BAHWA :
KEPROTOKOLAN ADALAH SERANGKAIANKEPROTOKOLAN ADALAH SERANGKAIAN
KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN ATURANKEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN ATURAN
DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMIDALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
YANG MELIPUTI TATA TEMPAT, TATA UPACARAYANG MELIPUTI TATA TEMPAT, TATA UPACARA
DAN TATA PENGHORMATAN SEBAGAI BENTUKDAN TATA PENGHORMATAN SEBAGAI BENTUK
PENGHORMATAN KEPADA SESEORANG SESUAIPENGHORMATAN KEPADA SESEORANG SESUAI
DENGAN JABATAN DAN/ATAU KEDUDUKANNYADENGAN JABATAN DAN/ATAU KEDUDUKANNYA
DALAM NEGARA, PEMERINTAH, ATAUDALAM NEGARA, PEMERINTAH, ATAU
MASYARAKAT.MASYARAKAT.
UU RI NOMOR 9 THN 2010 PADA PASAL 3 DISEBUTKAN TUJUANUU RI NOMOR 9 THN 2010 PADA PASAL 3 DISEBUTKAN TUJUAN
KEPROTOKOLAN :KEPROTOKOLAN :
a. MEMBERIKAN PENGHORMATAN KEPADA PEJABATa. MEMBERIKAN PENGHORMATAN KEPADA PEJABAT
NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, PERWAKILANNEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, PERWAKILAN
NEGARA ASING DAN/ATAU ORGANISASINEGARA ASING DAN/ATAU ORGANISASI
INTERNASIONAL, SERTA TOKOH MASYARAKATINTERNASIONAL, SERTA TOKOH MASYARAKAT
TERTENTU DAN/ATAU TAMU NEGARA SESUAITERTENTU DAN/ATAU TAMU NEGARA SESUAI
DENGAN KEDUDUKAN DALAM NEGARA,DENGAN KEDUDUKAN DALAM NEGARA,
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.
b. MEMBERIKAN PEDOMAN PENYELENGGARAANb. MEMBERIKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SUATU ACARA AGAR BERJALAN TERTIB, RAPI,SUATU ACARA AGAR BERJALAN TERTIB, RAPI,
LANCAR, DAN TERATUR SESUAI DENGANLANCAR, DAN TERATUR SESUAI DENGAN
KETENTUAN DAN KEBIASAAN YANG BERLAKU, BAIKKETENTUAN DAN KEBIASAAN YANG BERLAKU, BAIK
SECARA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, DANSECARA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, DAN
c. MENCIPTAKAN HUBUNGAN BAIK DALAM TATAc. MENCIPTAKAN HUBUNGAN BAIK DALAM TATA
PERGAULAN ANTAR BANGSA.PERGAULAN ANTAR BANGSA.
SEDANGKAN RUANG LINGKUP PENGATURAN DALAMSEDANGKAN RUANG LINGKUP PENGATURAN DALAM
KEPROTOKOLAN MELIPUTI :KEPROTOKOLAN MELIPUTI :
1. TATA TEMPAT1. TATA TEMPAT
2. TATA UPACARA2. TATA UPACARA
3. TATA PENGHORMATAN3. TATA PENGHORMATAN
FUNGSI KEPEROTOKOLAN :
1. TERCIPTANYA SUASANA YANG DAPAT MEMPERLANCAR
JALANNYA KEGIATAN.
2. TERCIPTANYA TATA KRAMA PERGAULAN SEHINGGA
MENDEKATKAN SESEORANG DENGAN ORANG LAIN,
MESKIPUN MEMBATASI KEPENTINGAN PRIBADI
3. TERCIPTANYA SUATU UPACARA/ACARA YANG KHIDMAT
DAN TERTIB
4. TERCIPTANYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN
5. TERCIPTANYA KETERTIBAN DAN RASA AMAN DALAM
MENJALANKAN TUGAS
PUSAT PERHATIAN KEPROTOKOLANPUSAT PERHATIAN KEPROTOKOLAN ::
 TATA TEMPATTATA TEMPAT
 TATA UPACARA/ACARATATA UPACARA/ACARA
 MASTER OF CEREMONY/ PEMBAWAMASTER OF CEREMONY/ PEMBAWA
ACARAACARA
 PENERIMA TAMUPENERIMA TAMU
TATA TEMPATTATA TEMPAT
TATA TEMPATTATA TEMPAT
 ATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUTANATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUTAN
TEMPAT DUDUK BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABATTEMPAT DUDUK BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTUPEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU
DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI.DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI.
 JADI FOKUS TATA TEMPAT ADALAH MENEMPATKAN :JADI FOKUS TATA TEMPAT ADALAH MENEMPATKAN :
- PEJABAT NEGARA,- PEJABAT NEGARA,
- PEJABAT PEMERINTAH- PEJABAT PEMERINTAH
- TOKOH MASYARAKAT- TOKOH MASYARAKAT
DALAM HAL URUTAN TEMPAT DUDUK KHUSUSDALAM HAL URUTAN TEMPAT DUDUK KHUSUS
ACARA RESMI DI PROVINSI PADA UU RI NO. 9 THNACARA RESMI DI PROVINSI PADA UU RI NO. 9 THN
2011 PASAL 10 AYAT 1 DIATUR SEBAGAI BERIKUT :2011 PASAL 10 AYAT 1 DIATUR SEBAGAI BERIKUT :
1. GUBERNUR1. GUBERNUR
2. WAKIL GUBERNUR2. WAKIL GUBERNUR
3. MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL3. MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL
GUBERNURGUBERNUR
4. KETUA DPRD PROVINSI4. KETUA DPRD PROVINSI
5. KEPALA PERWKILAN KONSELOR NEGARA ASING DI5. KEPALA PERWKILAN KONSELOR NEGARA ASING DI
DAERAHDAERAH
6. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI6. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI
7. SEKRETARIS DAERAH, PANGLIMA/KOMANDAN7. SEKRETARIS DAERAH, PANGLIMA/KOMANDAN
TERTINGGI TNI SEMUA ANGKATAN, KEPALATERTINGGI TNI SEMUA ANGKATAN, KEPALA
KEPOLISIAN, KETUA PENGADILAN TINGGI, KEPALAKEPOLISIAN, KETUA PENGADILAN TINGGI, KEPALA
KEJAKSAAN TINGGI DI PROVINSIKEJAKSAAN TINGGI DI PROVINSI
dst.dst.
A. MODEL MEJA PIMPINANA. MODEL MEJA PIMPINAN
- POLA GENAP- POLA GENAP
11 22
UNDANGAN LAINUNDANGAN LAIN
pp
CATATAN :CATATAN :
11 = ORANG PERTAMA (PEJABAT= ORANG PERTAMA (PEJABAT
NEGARA/TAMUNEGARA/TAMU
KEHORMATAN)KEHORMATAN)
2,3,4,dst = TAMU YANG DISESUAIKAN2,3,4,dst = TAMU YANG DISESUAIKAN
DENGAN JABATAN DANDENGAN JABATAN DAN
KETOKOHANKETOKOHAN
33 11 22 44
UNDANGANUNDANGAN
vv
- POLA GANJIL- POLA GANJIL
22 11 33
UndanganUndangan
vv
44 22 11 33 55
undanganundangan
vv
B. MODEL TEATERB. MODEL TEATER
-- POLA TERPISAHPOLA TERPISAH
PANGGUNGPANGGUNG
UTAMAUTAMA
PP 22 11 33 444i4i 3i3i 1i1i 2i2i pipi
-- Pola gabungPola gabung
Panggung utamaPanggung utama
2i2i 1i1i 11 22
TATATATA
UPACARA/ACARAUPACARA/ACARA
TATA UPACARATATA UPACARA
TATA UPACARA : ADALAH ATURAN UNTUK MELAKSANAKANTATA UPACARA : ADALAH ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN
ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMIACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
- ACARA KENEGARAAN ADALAH ACARA YANG DIATUR DAN- ACARA KENEGARAAN ADALAH ACARA YANG DIATUR DAN
DILAKSANAKAN OLEH PANITIA NEGARA SECARA TERPUSATDILAKSANAKAN OLEH PANITIA NEGARA SECARA TERPUSAT
DIHADIRI OLEH PRESISDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN , SERTADIHADIRI OLEH PRESISDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN , SERTA
PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA.PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA.
- ACARA RESMI ADALAH ACARA YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN- ACARA RESMI ADALAH ACARA YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN
OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAMOLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRIMELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRI
OLEH PEJABAT NEGARA DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHOLEH PEJABAT NEGARA DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH
 TATA UPACARA TERTUANG DALAM BUKU PANDUAN YANGTATA UPACARA TERTUANG DALAM BUKU PANDUAN YANG
DISEBUT RENUP ATAU RENCANA UPACARADISEBUT RENUP ATAU RENCANA UPACARA
 PENYEBUTAN ACARA DISESUAIKAN DENGAN BENTUKPENYEBUTAN ACARA DISESUAIKAN DENGAN BENTUK
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.
- DISEBUT UPACARA APABILA ADA PESERTA- DISEBUT UPACARA APABILA ADA PESERTA
UPACARA/BERBENTUK BARISAN/PASUKAN DAN ADAUPACARA/BERBENTUK BARISAN/PASUKAN DAN ADA
UPACARA BENDERAUPACARA BENDERA
- DISEBUT ACARA BIASANYA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN- DISEBUT ACARA BIASANYA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
OLEH LEMBAGA FORMAL ATAU ORGANISASI BERSIFATOLEH LEMBAGA FORMAL ATAU ORGANISASI BERSIFAT
ACARA CEREMONIAL BIASA.ACARA CEREMONIAL BIASA.
PELANTIKAN PEJABATPELANTIKAN PEJABAT
PEMERINTAHPEMERINTAH
PEJABAT PEMERINTAHANPEJABAT PEMERINTAHAN
Pengertian Pejabat Pemerintahan telah dituangkanPengertian Pejabat Pemerintahan telah dituangkan
dalam UU RI no.9 tahun 2010 pada Bab I pasal 1dalam UU RI no.9 tahun 2010 pada Bab I pasal 1
ayat 8 yang yaitu :ayat 8 yang yaitu :
Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yangPejabat Pemerintahan adalah pejabat yang
menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baikmenduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik
dipusat maupun di daerah.dipusat maupun di daerah.
PERSIAPAN PELANTIKAN MELIPUTI :PERSIAPAN PELANTIKAN MELIPUTI :
1.1. Tata UpacaraTata Upacara
2.2. Tata TempatTata Tempat
3.3. Perangkat/kelengkapan UpacaraPerangkat/kelengkapan Upacara
4.4. Perlengkapan UpacaraPerlengkapan Upacara
5.5. Tamu/undanganTamu/undangan
TATA UPACARA PELANTIKAN ADALAH RENACANATATA UPACARA PELANTIKAN ADALAH RENACANA
KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN, YAITU :KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN, YAITU :
1.1. Susunan AcaraSusunan Acara
2.2. Kegiatan yang dilakukan olehKegiatan yang dilakukan oleh
Perangkat/kelengkapan upacaraPerangkat/kelengkapan upacara
Susunan Acara Pelantikan Pejabat Pemerintahan :Susunan Acara Pelantikan Pejabat Pemerintahan :
1.1. Pembacaan Surat KeputusanPembacaan Surat Keputusan
2.2. Pengambilan Sumpah JabatanPengambilan Sumpah Jabatan
3.3. Penanda –tanganan pengambilan sumpahPenanda –tanganan pengambilan sumpah
jabatanjabatan
4.4. PelantikanPelantikan
5.5. Penanda tanganan serah terima jabatanPenanda tanganan serah terima jabatan
6.6. Penyerahan memori tugasPenyerahan memori tugas
7.7. SambutanSambutan
8.8. DoaDoa
9.9. PenutupPenutup
TATA TEMPATTATA TEMPAT
YANG DILANTIK JUMLAHNYA BANYAKYANG DILANTIK JUMLAHNYA BANYAK
KETUA
DPRDGUBERNUR
SEKDA
,ANGGOTA
FKPD, DLL
ISTERI
GUBERNUR,
WAGUB,SEK
DA,
ANGGOTA
FKPD, DLL
YANG
DILANTIK
YANG
DILANTIK
WAGUB
YANG DILANTIK JUMLAHNYA SEDIKITYANG DILANTIK JUMLAHNYA SEDIKIT
GUBERNUR KETUA
DPRD
ISTERI
PEJAB
AT
DILANT
IK
PEJAB
AT
DILAN
TIK
SEKDA,
ANGGOTA
FKPD, DLL
UNDANGANUNDANGAN
WAGUB
PELANTIKAN PEJABAT NEGARA/SIDANG PARIPURNAPELANTIKAN PEJABAT NEGARA/SIDANG PARIPURNA
KETUA
DPRD
GUBER
NUR
WAGUB,
SEKDA
,MUSPIDA,
DLL
ISTERI
GUBERNUR
, WAGUB,
SMUSPEKD
A, IDA, DLL
UNDANGAN undangan
PARA ANGGOTA
DPRD
WABUP/
WAKOT
BUPATI/
WALIKO
TA
WKL
KETUA
WKL
KETUA
CLN
WABUP
CLN BUP
PERANGKAT/KELENGKAPAN UPACARA :PERANGKAT/KELENGKAPAN UPACARA :
1.1. Pejabat yang melantikPejabat yang melantik
2.2. Pejabat yang akan dilantikPejabat yang akan dilantik
3.3. RohaniwanRohaniwan
4.4. Pembaca Surat KeputusanPembaca Surat Keputusan
5.5. Pembaca Do’aPembaca Do’a
6.6. Pembawa Acara/MCPembawa Acara/MC
7.7. Petugas Perlengkapan/ProtokolPetugas Perlengkapan/Protokol
8.8. Penerima Tamu/ProtokolPenerima Tamu/Protokol
PERLENGKAPAN UPACARA :PERLENGKAPAN UPACARA :
1.1. Naskah Surat KeputusanNaskah Surat Keputusan
2.2. Naskah Sumpah JabatanNaskah Sumpah Jabatan
3.3. Naskah PelantikanNaskah Pelantikan
4.4. Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah JabatanNaskah Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
5.5. Memori tugasMemori tugas
TAMU/UNDANGANTAMU/UNDANGAN
1.1. Pejabat Negara (Gubernur dan WakilPejabat Negara (Gubernur dan Wakil
Gubernur)Gubernur)
2.2. Ketua DPRD ProvinsiKetua DPRD Provinsi
3.3. Sekretaris Daerah ProvinsiSekretaris Daerah Provinsi
4.4. Forum Koordinasi Pimpinan DaerahForum Koordinasi Pimpinan Daerah
5.5. Para Asisten dan Staf AhliPara Asisten dan Staf Ahli
6.6. SKPD dan Instasi VertikalSKPD dan Instasi Vertikal
PERANGKAT/KELENGKAPAN UPACARAPERANGKAT/KELENGKAPAN UPACARA
PELANTIKAN GUB/BUPATI/WALIKOTA :PELANTIKAN GUB/BUPATI/WALIKOTA :
1.1. Pejabat yang melantikPejabat yang melantik
2.2. Pejabat yang akan dilantikPejabat yang akan dilantik
3.3. RohaniwanRohaniwan
4.4. Unsur Pimpinan DPRDUnsur Pimpinan DPRD
5.5. Pembaca Surat KeputusanPembaca Surat Keputusan
6.6. Pembaca Do’aPembaca Do’a
7.7. Pembawa Acara/MCPembawa Acara/MC
8.8. Petugas Perlengkapan/ProtokolPetugas Perlengkapan/Protokol
9.9. Penerima Tamu/ProtokolPenerima Tamu/Protokol
3. PEMBAWA ACARA/MC3. PEMBAWA ACARA/MC
ADALAH SESEORANG YANG BERTUGASADALAH SESEORANG YANG BERTUGAS
UNTUK MENGANTARKAN JALANNYA SUATUUNTUK MENGANTARKAN JALANNYA SUATU
RANGKAIAN UPACARA/ACARA DARIRANGKAIAN UPACARA/ACARA DARI
NOMOR-NOMOR YANG TERCANTUM DALAMNOMOR-NOMOR YANG TERCANTUM DALAM
RANGKAIAN UPACARA/ACARA.RANGKAIAN UPACARA/ACARA.
DAN MC MERUPAKAN SENI BERKOMUNIKASIDAN MC MERUPAKAN SENI BERKOMUNIKASI
DIDEPAN PUBLIKASI SEHINGGA ORANGDIDEPAN PUBLIKASI SEHINGGA ORANG
DAPAT MEMAHAMI ACARA/UPACARA YANGDAPAT MEMAHAMI ACARA/UPACARA YANG
SEDANG BERLANGSUNGSEDANG BERLANGSUNG
MODAL MC/PEMBAWA ACARAMODAL MC/PEMBAWA ACARA
 BAKATBAKAT
 KEBERANIAN ATAU PERCAYA DIRIKEBERANIAN ATAU PERCAYA DIRI
 MENGUASAI BAHASAMENGUASAI BAHASA
 MEMILIKI KEMAMPUAN MENGOLAH VOKALMEMILIKI KEMAMPUAN MENGOLAH VOKAL
 MEMILIKI PENGETAHUAN YANG CUKUPMEMILIKI PENGETAHUAN YANG CUKUP
MEMADAIMEMADAI
 KREATIF DAN INISIATIFKREATIF DAN INISIATIF
 PENAMPILAN YANG MENARIKPENAMPILAN YANG MENARIK
PERSIAPAN KETIKA AKAN MENJADIPERSIAPAN KETIKA AKAN MENJADI
PEMBAWA ACARA/MCPEMBAWA ACARA/MC
 MENCARI INFORMASI BENTUK ACARAMENCARI INFORMASI BENTUK ACARA
 MENGETAHUI SUSUNAN ACARAMENGETAHUI SUSUNAN ACARA
 MENGETAHUI SIAPA SAJA YANG AKAN MEMBERIKANMENGETAHUI SIAPA SAJA YANG AKAN MEMBERIKAN
SAMBUTAN/ATAU TERLIBAT PADA ACARASAMBUTAN/ATAU TERLIBAT PADA ACARA
 MENGETAHUI PARA PEJABAT YANG HADIR DAN TOKOHMENGETAHUI PARA PEJABAT YANG HADIR DAN TOKOH
PENTING/UNDANGAN VIPPENTING/UNDANGAN VIP
 MELAKUKAN OBSERVASI KETEMPAT ACARAMELAKUKAN OBSERVASI KETEMPAT ACARA
 MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PANITIAMELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PANITIA
PENYELENGGARAPENYELENGGARA
 MENYIAPKAN BUSANA DAN ASESORIS YANG SESUAIMENYIAPKAN BUSANA DAN ASESORIS YANG SESUAI
DENGAN TEMA ACARADENGAN TEMA ACARA
 MENGECEK KELENGKAPAN ACARA/UPACARAMENGECEK KELENGKAPAN ACARA/UPACARA
 LEBIH AWAL DATANG KETEMPAT ACARA SEBELUM ACARALEBIH AWAL DATANG KETEMPAT ACARA SEBELUM ACARA
BERLANGSUNG.BERLANGSUNG.
4. PENERIMA TAMU4. PENERIMA TAMU
ADALAH SESEORANG YANG BERTUGASADALAH SESEORANG YANG BERTUGAS
UNTUK MEMPERLAKUKAN TAMU SESUAIUNTUK MEMPERLAKUKAN TAMU SESUAI
DENGAN JABATAN DAN KEDUDUKAN DALAMDENGAN JABATAN DAN KEDUDUKAN DALAM
PEMERINTAHAN ATAU ORGANISASI.PEMERINTAHAN ATAU ORGANISASI.
YANG HARUS DIKETAHUI OLEHYANG HARUS DIKETAHUI OLEH
PENERIMA TAMU :PENERIMA TAMU :
 TEMPAT DUDUK TAMU VIP DAN TAMU BIASATEMPAT DUDUK TAMU VIP DAN TAMU BIASA
 MEMILIKI TATA KRAMA YANG SANTUNMEMILIKI TATA KRAMA YANG SANTUN
 MENGETAHUI ACARA/UPACARA YANGMENGETAHUI ACARA/UPACARA YANG
DILAKSANAKANDILAKSANAKAN
 MENGENALI TAMU YANG DIANGGAP VIP ATAUMENGENALI TAMU YANG DIANGGAP VIP ATAU
TIDAKTIDAK
 BERPENAMPILAN MENARIKBERPENAMPILAN MENARIK
 MENGETAHUI ALUR KELUAR MASUK TAMUMENGETAHUI ALUR KELUAR MASUK TAMU
 SEBAIKNYA ORANG YANG DIKENAL DANSEBAIKNYA ORANG YANG DIKENAL DAN
MENGENAL TAMU YANG DIANGGAP PENTING BAIKMENGENAL TAMU YANG DIANGGAP PENTING BAIK
JABATAN MAUPUN KETOKOHANNYA.JABATAN MAUPUN KETOKOHANNYA.
KEPROTOKOLANKEPROTOKOLAN
 PRAMU ACARAPRAMU ACARA
 PEMANDU ACARAPEMANDU ACARA
 PEMBAWA ACARAPEMBAWA ACARA
 PERJALANAN PIMPINANPERJALANAN PIMPINAN
 TATA USAHA PIMPINANTATA USAHA PIMPINAN
TUGAS PROTOKOLTUGAS PROTOKOL
1.1. MENGETAHUI SUSUNAN UPACARA/ACARAMENGETAHUI SUSUNAN UPACARA/ACARA
2.2. MENGETAHUI PETUGAS/PERANGKATMENGETAHUI PETUGAS/PERANGKAT
UPACARA/ACARAUPACARA/ACARA
3.3. MENGETAHUI TATA TEMPATMENGETAHUI TATA TEMPAT
4.4. MENGETAHUI ALUR KELUAR MASUK TEMPATMENGETAHUI ALUR KELUAR MASUK TEMPAT
ACARAACARA
5.5. MENGETAHUI TEMPAT TRANSIT PEJABAT VIPMENGETAHUI TEMPAT TRANSIT PEJABAT VIP
6.6. MENGETAHUI RUANG MAKANMENGETAHUI RUANG MAKAN
7.7. MENGATUR KEDATANG PEJABAT VIPMENGATUR KEDATANG PEJABAT VIP

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pp 09 2003 wewenang mutasi
Pp 09 2003 wewenang mutasiPp 09 2003 wewenang mutasi
Pp 09 2003 wewenang mutasi
AbdulRoup10
 
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidanaSurat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Yudhi Aldriand
 
Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014
cahpelok
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
razitakhalyla
 

La actualidad más candente (16)

Pp 09 2003 wewenang mutasi
Pp 09 2003 wewenang mutasiPp 09 2003 wewenang mutasi
Pp 09 2003 wewenang mutasi
 
Pp 09 tahun_2003 pengankatan pemindahan dan pemberitahuan
Pp 09 tahun_2003 pengankatan pemindahan dan pemberitahuanPp 09 tahun_2003 pengankatan pemindahan dan pemberitahuan
Pp 09 tahun_2003 pengankatan pemindahan dan pemberitahuan
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidanaSurat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
 
Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014
 
Perjalanan dinas pmk113
Perjalanan dinas pmk113Perjalanan dinas pmk113
Perjalanan dinas pmk113
 
Epi
Epi Epi
Epi
 
Buku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jillid II-A
Buku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jillid II-ABuku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jillid II-A
Buku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jillid II-A
 
Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010
 
Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Buku Kelima Djilid I-A
Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Buku Kelima Djilid I-ASidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Buku Kelima Djilid I-A
Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Buku Kelima Djilid I-A
 
Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid Ke satu
Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid Ke satuRisalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid Ke satu
Risalah Sidang Umum I - Sidang Umum II Jilid Ke satu
 
Buku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jilid I-B
Buku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jilid I-BBuku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jilid I-B
Buku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jilid I-B
 
Buku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jilid V A
Buku Kelima Sidang Umum MPRS  Ketiga Tahun 1965 Jilid V ABuku Kelima Sidang Umum MPRS  Ketiga Tahun 1965 Jilid V A
Buku Kelima Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965 Jilid V A
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
 
Buku Kelima Sidang Umum 1965 Jilid III-B
Buku Kelima Sidang Umum 1965 Jilid III-BBuku Kelima Sidang Umum 1965 Jilid III-B
Buku Kelima Sidang Umum 1965 Jilid III-B
 
PP Nomor 2 Tahun 2021
PP Nomor 2 Tahun 2021PP Nomor 2 Tahun 2021
PP Nomor 2 Tahun 2021
 

Destacado (8)

Protokol
ProtokolProtokol
Protokol
 
SLIDE TEHNIK PERSIDANGAN
SLIDE TEHNIK PERSIDANGAN SLIDE TEHNIK PERSIDANGAN
SLIDE TEHNIK PERSIDANGAN
 
Protokol
ProtokolProtokol
Protokol
 
Teknik Persidangan Organisasi
Teknik Persidangan OrganisasiTeknik Persidangan Organisasi
Teknik Persidangan Organisasi
 
P D Keprotokolan & Tata Cara P A
P D  Keprotokolan & Tata Cara P AP D  Keprotokolan & Tata Cara P A
P D Keprotokolan & Tata Cara P A
 
Materi teknik persidangan dalam organisasi
Materi teknik persidangan dalam organisasiMateri teknik persidangan dalam organisasi
Materi teknik persidangan dalam organisasi
 
Pedoman upacara bendera
Pedoman upacara benderaPedoman upacara bendera
Pedoman upacara bendera
 
Teknik persidangan.ppt
Teknik persidangan.pptTeknik persidangan.ppt
Teknik persidangan.ppt
 

Similar a Pengertian Keprotokolan

Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privat
Allo Martins
 
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5  Sejarah SPMBab 7-ting-5  Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
nurul othman
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5
seniy25
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
RadenMas Ahmad Spaer
 
Hukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenHukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumen
mailinursal
 

Similar a Pengertian Keprotokolan (20)

Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privat
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
Kewenangan Pelabuhan
Kewenangan PelabuhanKewenangan Pelabuhan
Kewenangan Pelabuhan
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5  Sejarah SPMBab 7-ting-5  Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5
 
Bahan Ajar PPKN kedaulatan rakyat 2003
Bahan Ajar PPKN kedaulatan rakyat 2003Bahan Ajar PPKN kedaulatan rakyat 2003
Bahan Ajar PPKN kedaulatan rakyat 2003
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan GlobalKorps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
Korps Menwa (Resimen Mahasiswa) Menjawab Tantangan Global
 
Tindak pidana pemerasan
Tindak pidana pemerasanTindak pidana pemerasan
Tindak pidana pemerasan
 
7 bela-negara
7 bela-negara7 bela-negara
7 bela-negara
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
KAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptxKAPASITAS APARATUR DESA.pptx
KAPASITAS APARATUR DESA.pptx
 
PAPARAN TIM
PAPARAN TIMPAPARAN TIM
PAPARAN TIM
 
YDPA.ppt
YDPA.pptYDPA.ppt
YDPA.ppt
 
Coffe morning Koren 042/GAPU
Coffe morning Koren 042/GAPUCoffe morning Koren 042/GAPU
Coffe morning Koren 042/GAPU
 
Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1
 
Peran Legislatif Daerah
Peran Legislatif DaerahPeran Legislatif Daerah
Peran Legislatif Daerah
 
Materi hukum-bisnis
Materi hukum-bisnisMateri hukum-bisnis
Materi hukum-bisnis
 
Hukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenHukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumen
 

Más de Uswatun Nisa (12)

Sejarah, Retorika dan Realita (Analisis Perdebatan Inklusi)
Sejarah, Retorika dan Realita (Analisis Perdebatan Inklusi)Sejarah, Retorika dan Realita (Analisis Perdebatan Inklusi)
Sejarah, Retorika dan Realita (Analisis Perdebatan Inklusi)
 
Hadits 2 Antasari
Hadits 2 Antasari Hadits 2 Antasari
Hadits 2 Antasari
 
Audio Mixer
Audio MixerAudio Mixer
Audio Mixer
 
Master of Ceremony
Master of Ceremony Master of Ceremony
Master of Ceremony
 
Komunikasi Efektif
Komunikasi Efektif Komunikasi Efektif
Komunikasi Efektif
 
Teknik Pengutaraan
Teknik Pengutaraan Teknik Pengutaraan
Teknik Pengutaraan
 
Peran dan Tanggung Jawab MC #2
Peran dan Tanggung Jawab MC #2Peran dan Tanggung Jawab MC #2
Peran dan Tanggung Jawab MC #2
 
Peran dan Tanggung Jawab MC #1
Peran dan Tanggung Jawab MC #1Peran dan Tanggung Jawab MC #1
Peran dan Tanggung Jawab MC #1
 
Filsafat Pendidikan Islam Antasari
Filsafat Pendidikan Islam Antasari Filsafat Pendidikan Islam Antasari
Filsafat Pendidikan Islam Antasari
 
Tafsir 2 Antasari
Tafsir 2 Antasari Tafsir 2 Antasari
Tafsir 2 Antasari
 
Media dan Teknik Pembelajaran Antasari
Media dan Teknik Pembelajaran Antasari Media dan Teknik Pembelajaran Antasari
Media dan Teknik Pembelajaran Antasari
 
Pengantar Studi Islam Antasari
Pengantar Studi Islam Antasari Pengantar Studi Islam Antasari
Pengantar Studi Islam Antasari
 

Pengertian Keprotokolan

  • 1. APA GARANGAPA GARANG KEPROTOKOLAN ITU ?KEPROTOKOLAN ITU ? Oleh :Oleh : R. SURIA FADLIANSYAH, M.PdR. SURIA FADLIANSYAH, M.Pd
  • 2. PENGERTIAN KEPROTOKOLANPENGERTIAN KEPROTOKOLAN a.a. PROTOKOL (PENDAPAT UMUMPROTOKOL (PENDAPAT UMUM)) 1. PENGATUR ACARA1. PENGATUR ACARA 2. PEMBAWA ACARA/MC2. PEMBAWA ACARA/MC 3. PENERIMA TAMU3. PENERIMA TAMU b. FUNGSI KENEGARAAN :b. FUNGSI KENEGARAAN : 1. DOKUMEN PERSETUJUAN ANTAR NEGARA1. DOKUMEN PERSETUJUAN ANTAR NEGARA 2. TATA CARA PERGAULAN ANTAR BANGSA-2. TATA CARA PERGAULAN ANTAR BANGSA- BANGSABANGSA 3. CATATAN RESMI YANG DIBUAT PADA AKHIR3. CATATAN RESMI YANG DIBUAT PADA AKHIR SIDANGSIDANG KEPROTOKOLAN:KEPROTOKOLAN: MENGATUR ATAU MENGURUS TATA UPACARA/ACARA DAN PERGAULAN SESUAIMENGATUR ATAU MENGURUS TATA UPACARA/ACARA DAN PERGAULAN SESUAI DENGAN HUKUM ATAU ATURAN SERTA NORMA-NORMA YANG BERLAKU.DENGAN HUKUM ATAU ATURAN SERTA NORMA-NORMA YANG BERLAKU.
  • 3. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 9 TAHUN 2010UNDANG-UNDANG RI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KPROTOKOLAN PADA BAB I PASAL 1TENTANG KPROTOKOLAN PADA BAB I PASAL 1 AYAT 1 DIJELASKAN BAHWA :AYAT 1 DIJELASKAN BAHWA : KEPROTOKOLAN ADALAH SERANGKAIANKEPROTOKOLAN ADALAH SERANGKAIAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN ATURANKEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN ATURAN DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMIDALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI YANG MELIPUTI TATA TEMPAT, TATA UPACARAYANG MELIPUTI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN SEBAGAI BENTUKDAN TATA PENGHORMATAN SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN KEPADA SESEORANG SESUAIPENGHORMATAN KEPADA SESEORANG SESUAI DENGAN JABATAN DAN/ATAU KEDUDUKANNYADENGAN JABATAN DAN/ATAU KEDUDUKANNYA DALAM NEGARA, PEMERINTAH, ATAUDALAM NEGARA, PEMERINTAH, ATAU MASYARAKAT.MASYARAKAT.
  • 4. UU RI NOMOR 9 THN 2010 PADA PASAL 3 DISEBUTKAN TUJUANUU RI NOMOR 9 THN 2010 PADA PASAL 3 DISEBUTKAN TUJUAN KEPROTOKOLAN :KEPROTOKOLAN : a. MEMBERIKAN PENGHORMATAN KEPADA PEJABATa. MEMBERIKAN PENGHORMATAN KEPADA PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, PERWAKILANNEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, PERWAKILAN NEGARA ASING DAN/ATAU ORGANISASINEGARA ASING DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL, SERTA TOKOH MASYARAKATINTERNASIONAL, SERTA TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DAN/ATAU TAMU NEGARA SESUAITERTENTU DAN/ATAU TAMU NEGARA SESUAI DENGAN KEDUDUKAN DALAM NEGARA,DENGAN KEDUDUKAN DALAM NEGARA, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.PEMERINTAH DAN MASYARAKAT. b. MEMBERIKAN PEDOMAN PENYELENGGARAANb. MEMBERIKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUATU ACARA AGAR BERJALAN TERTIB, RAPI,SUATU ACARA AGAR BERJALAN TERTIB, RAPI, LANCAR, DAN TERATUR SESUAI DENGANLANCAR, DAN TERATUR SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN KEBIASAAN YANG BERLAKU, BAIKKETENTUAN DAN KEBIASAAN YANG BERLAKU, BAIK SECARA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, DANSECARA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, DAN c. MENCIPTAKAN HUBUNGAN BAIK DALAM TATAc. MENCIPTAKAN HUBUNGAN BAIK DALAM TATA PERGAULAN ANTAR BANGSA.PERGAULAN ANTAR BANGSA.
  • 5. SEDANGKAN RUANG LINGKUP PENGATURAN DALAMSEDANGKAN RUANG LINGKUP PENGATURAN DALAM KEPROTOKOLAN MELIPUTI :KEPROTOKOLAN MELIPUTI : 1. TATA TEMPAT1. TATA TEMPAT 2. TATA UPACARA2. TATA UPACARA 3. TATA PENGHORMATAN3. TATA PENGHORMATAN
  • 6. FUNGSI KEPEROTOKOLAN : 1. TERCIPTANYA SUASANA YANG DAPAT MEMPERLANCAR JALANNYA KEGIATAN. 2. TERCIPTANYA TATA KRAMA PERGAULAN SEHINGGA MENDEKATKAN SESEORANG DENGAN ORANG LAIN, MESKIPUN MEMBATASI KEPENTINGAN PRIBADI 3. TERCIPTANYA SUATU UPACARA/ACARA YANG KHIDMAT DAN TERTIB 4. TERCIPTANYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN 5. TERCIPTANYA KETERTIBAN DAN RASA AMAN DALAM MENJALANKAN TUGAS
  • 7. PUSAT PERHATIAN KEPROTOKOLANPUSAT PERHATIAN KEPROTOKOLAN ::  TATA TEMPATTATA TEMPAT  TATA UPACARA/ACARATATA UPACARA/ACARA  MASTER OF CEREMONY/ PEMBAWAMASTER OF CEREMONY/ PEMBAWA ACARAACARA  PENERIMA TAMUPENERIMA TAMU
  • 9. TATA TEMPATTATA TEMPAT  ATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUTANATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUTAN TEMPAT DUDUK BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABATTEMPAT DUDUK BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTUPEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI.DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI.  JADI FOKUS TATA TEMPAT ADALAH MENEMPATKAN :JADI FOKUS TATA TEMPAT ADALAH MENEMPATKAN : - PEJABAT NEGARA,- PEJABAT NEGARA, - PEJABAT PEMERINTAH- PEJABAT PEMERINTAH - TOKOH MASYARAKAT- TOKOH MASYARAKAT
  • 10. DALAM HAL URUTAN TEMPAT DUDUK KHUSUSDALAM HAL URUTAN TEMPAT DUDUK KHUSUS ACARA RESMI DI PROVINSI PADA UU RI NO. 9 THNACARA RESMI DI PROVINSI PADA UU RI NO. 9 THN 2011 PASAL 10 AYAT 1 DIATUR SEBAGAI BERIKUT :2011 PASAL 10 AYAT 1 DIATUR SEBAGAI BERIKUT : 1. GUBERNUR1. GUBERNUR 2. WAKIL GUBERNUR2. WAKIL GUBERNUR 3. MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL3. MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNURGUBERNUR 4. KETUA DPRD PROVINSI4. KETUA DPRD PROVINSI 5. KEPALA PERWKILAN KONSELOR NEGARA ASING DI5. KEPALA PERWKILAN KONSELOR NEGARA ASING DI DAERAHDAERAH 6. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI6. WAKIL KETUA DPRD PROVINSI 7. SEKRETARIS DAERAH, PANGLIMA/KOMANDAN7. SEKRETARIS DAERAH, PANGLIMA/KOMANDAN TERTINGGI TNI SEMUA ANGKATAN, KEPALATERTINGGI TNI SEMUA ANGKATAN, KEPALA KEPOLISIAN, KETUA PENGADILAN TINGGI, KEPALAKEPOLISIAN, KETUA PENGADILAN TINGGI, KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI PROVINSIKEJAKSAAN TINGGI DI PROVINSI dst.dst.
  • 11. A. MODEL MEJA PIMPINANA. MODEL MEJA PIMPINAN - POLA GENAP- POLA GENAP 11 22 UNDANGAN LAINUNDANGAN LAIN pp
  • 12. CATATAN :CATATAN : 11 = ORANG PERTAMA (PEJABAT= ORANG PERTAMA (PEJABAT NEGARA/TAMUNEGARA/TAMU KEHORMATAN)KEHORMATAN) 2,3,4,dst = TAMU YANG DISESUAIKAN2,3,4,dst = TAMU YANG DISESUAIKAN DENGAN JABATAN DANDENGAN JABATAN DAN KETOKOHANKETOKOHAN 33 11 22 44 UNDANGANUNDANGAN vv
  • 13. - POLA GANJIL- POLA GANJIL 22 11 33 UndanganUndangan vv
  • 14. 44 22 11 33 55 undanganundangan vv
  • 15. B. MODEL TEATERB. MODEL TEATER -- POLA TERPISAHPOLA TERPISAH PANGGUNGPANGGUNG UTAMAUTAMA PP 22 11 33 444i4i 3i3i 1i1i 2i2i pipi
  • 16. -- Pola gabungPola gabung Panggung utamaPanggung utama 2i2i 1i1i 11 22
  • 18. TATA UPACARATATA UPACARA TATA UPACARA : ADALAH ATURAN UNTUK MELAKSANAKANTATA UPACARA : ADALAH ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMIACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI - ACARA KENEGARAAN ADALAH ACARA YANG DIATUR DAN- ACARA KENEGARAAN ADALAH ACARA YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH PANITIA NEGARA SECARA TERPUSATDILAKSANAKAN OLEH PANITIA NEGARA SECARA TERPUSAT DIHADIRI OLEH PRESISDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN , SERTADIHADIRI OLEH PRESISDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN , SERTA PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA.PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA. - ACARA RESMI ADALAH ACARA YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN- ACARA RESMI ADALAH ACARA YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAMOLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRIMELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRI OLEH PEJABAT NEGARA DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHOLEH PEJABAT NEGARA DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH  TATA UPACARA TERTUANG DALAM BUKU PANDUAN YANGTATA UPACARA TERTUANG DALAM BUKU PANDUAN YANG DISEBUT RENUP ATAU RENCANA UPACARADISEBUT RENUP ATAU RENCANA UPACARA  PENYEBUTAN ACARA DISESUAIKAN DENGAN BENTUKPENYEBUTAN ACARA DISESUAIKAN DENGAN BENTUK KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN. - DISEBUT UPACARA APABILA ADA PESERTA- DISEBUT UPACARA APABILA ADA PESERTA UPACARA/BERBENTUK BARISAN/PASUKAN DAN ADAUPACARA/BERBENTUK BARISAN/PASUKAN DAN ADA UPACARA BENDERAUPACARA BENDERA - DISEBUT ACARA BIASANYA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN- DISEBUT ACARA BIASANYA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA FORMAL ATAU ORGANISASI BERSIFATOLEH LEMBAGA FORMAL ATAU ORGANISASI BERSIFAT ACARA CEREMONIAL BIASA.ACARA CEREMONIAL BIASA.
  • 20. PEJABAT PEMERINTAHANPEJABAT PEMERINTAHAN Pengertian Pejabat Pemerintahan telah dituangkanPengertian Pejabat Pemerintahan telah dituangkan dalam UU RI no.9 tahun 2010 pada Bab I pasal 1dalam UU RI no.9 tahun 2010 pada Bab I pasal 1 ayat 8 yang yaitu :ayat 8 yang yaitu : Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yangPejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baikmenduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik dipusat maupun di daerah.dipusat maupun di daerah.
  • 21. PERSIAPAN PELANTIKAN MELIPUTI :PERSIAPAN PELANTIKAN MELIPUTI : 1.1. Tata UpacaraTata Upacara 2.2. Tata TempatTata Tempat 3.3. Perangkat/kelengkapan UpacaraPerangkat/kelengkapan Upacara 4.4. Perlengkapan UpacaraPerlengkapan Upacara 5.5. Tamu/undanganTamu/undangan
  • 22. TATA UPACARA PELANTIKAN ADALAH RENACANATATA UPACARA PELANTIKAN ADALAH RENACANA KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN, YAITU :KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN, YAITU : 1.1. Susunan AcaraSusunan Acara 2.2. Kegiatan yang dilakukan olehKegiatan yang dilakukan oleh Perangkat/kelengkapan upacaraPerangkat/kelengkapan upacara
  • 23. Susunan Acara Pelantikan Pejabat Pemerintahan :Susunan Acara Pelantikan Pejabat Pemerintahan : 1.1. Pembacaan Surat KeputusanPembacaan Surat Keputusan 2.2. Pengambilan Sumpah JabatanPengambilan Sumpah Jabatan 3.3. Penanda –tanganan pengambilan sumpahPenanda –tanganan pengambilan sumpah jabatanjabatan 4.4. PelantikanPelantikan 5.5. Penanda tanganan serah terima jabatanPenanda tanganan serah terima jabatan 6.6. Penyerahan memori tugasPenyerahan memori tugas 7.7. SambutanSambutan 8.8. DoaDoa 9.9. PenutupPenutup
  • 25. YANG DILANTIK JUMLAHNYA BANYAKYANG DILANTIK JUMLAHNYA BANYAK KETUA DPRDGUBERNUR SEKDA ,ANGGOTA FKPD, DLL ISTERI GUBERNUR, WAGUB,SEK DA, ANGGOTA FKPD, DLL YANG DILANTIK YANG DILANTIK WAGUB
  • 26. YANG DILANTIK JUMLAHNYA SEDIKITYANG DILANTIK JUMLAHNYA SEDIKIT GUBERNUR KETUA DPRD ISTERI PEJAB AT DILANT IK PEJAB AT DILAN TIK SEKDA, ANGGOTA FKPD, DLL UNDANGANUNDANGAN WAGUB
  • 27. PELANTIKAN PEJABAT NEGARA/SIDANG PARIPURNAPELANTIKAN PEJABAT NEGARA/SIDANG PARIPURNA KETUA DPRD GUBER NUR WAGUB, SEKDA ,MUSPIDA, DLL ISTERI GUBERNUR , WAGUB, SMUSPEKD A, IDA, DLL UNDANGAN undangan PARA ANGGOTA DPRD WABUP/ WAKOT BUPATI/ WALIKO TA WKL KETUA WKL KETUA CLN WABUP CLN BUP
  • 28. PERANGKAT/KELENGKAPAN UPACARA :PERANGKAT/KELENGKAPAN UPACARA : 1.1. Pejabat yang melantikPejabat yang melantik 2.2. Pejabat yang akan dilantikPejabat yang akan dilantik 3.3. RohaniwanRohaniwan 4.4. Pembaca Surat KeputusanPembaca Surat Keputusan 5.5. Pembaca Do’aPembaca Do’a 6.6. Pembawa Acara/MCPembawa Acara/MC 7.7. Petugas Perlengkapan/ProtokolPetugas Perlengkapan/Protokol 8.8. Penerima Tamu/ProtokolPenerima Tamu/Protokol
  • 29. PERLENGKAPAN UPACARA :PERLENGKAPAN UPACARA : 1.1. Naskah Surat KeputusanNaskah Surat Keputusan 2.2. Naskah Sumpah JabatanNaskah Sumpah Jabatan 3.3. Naskah PelantikanNaskah Pelantikan 4.4. Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah JabatanNaskah Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan 5.5. Memori tugasMemori tugas
  • 30. TAMU/UNDANGANTAMU/UNDANGAN 1.1. Pejabat Negara (Gubernur dan WakilPejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur)Gubernur) 2.2. Ketua DPRD ProvinsiKetua DPRD Provinsi 3.3. Sekretaris Daerah ProvinsiSekretaris Daerah Provinsi 4.4. Forum Koordinasi Pimpinan DaerahForum Koordinasi Pimpinan Daerah 5.5. Para Asisten dan Staf AhliPara Asisten dan Staf Ahli 6.6. SKPD dan Instasi VertikalSKPD dan Instasi Vertikal
  • 31. PERANGKAT/KELENGKAPAN UPACARAPERANGKAT/KELENGKAPAN UPACARA PELANTIKAN GUB/BUPATI/WALIKOTA :PELANTIKAN GUB/BUPATI/WALIKOTA : 1.1. Pejabat yang melantikPejabat yang melantik 2.2. Pejabat yang akan dilantikPejabat yang akan dilantik 3.3. RohaniwanRohaniwan 4.4. Unsur Pimpinan DPRDUnsur Pimpinan DPRD 5.5. Pembaca Surat KeputusanPembaca Surat Keputusan 6.6. Pembaca Do’aPembaca Do’a 7.7. Pembawa Acara/MCPembawa Acara/MC 8.8. Petugas Perlengkapan/ProtokolPetugas Perlengkapan/Protokol 9.9. Penerima Tamu/ProtokolPenerima Tamu/Protokol
  • 32. 3. PEMBAWA ACARA/MC3. PEMBAWA ACARA/MC ADALAH SESEORANG YANG BERTUGASADALAH SESEORANG YANG BERTUGAS UNTUK MENGANTARKAN JALANNYA SUATUUNTUK MENGANTARKAN JALANNYA SUATU RANGKAIAN UPACARA/ACARA DARIRANGKAIAN UPACARA/ACARA DARI NOMOR-NOMOR YANG TERCANTUM DALAMNOMOR-NOMOR YANG TERCANTUM DALAM RANGKAIAN UPACARA/ACARA.RANGKAIAN UPACARA/ACARA. DAN MC MERUPAKAN SENI BERKOMUNIKASIDAN MC MERUPAKAN SENI BERKOMUNIKASI DIDEPAN PUBLIKASI SEHINGGA ORANGDIDEPAN PUBLIKASI SEHINGGA ORANG DAPAT MEMAHAMI ACARA/UPACARA YANGDAPAT MEMAHAMI ACARA/UPACARA YANG SEDANG BERLANGSUNGSEDANG BERLANGSUNG
  • 33. MODAL MC/PEMBAWA ACARAMODAL MC/PEMBAWA ACARA  BAKATBAKAT  KEBERANIAN ATAU PERCAYA DIRIKEBERANIAN ATAU PERCAYA DIRI  MENGUASAI BAHASAMENGUASAI BAHASA  MEMILIKI KEMAMPUAN MENGOLAH VOKALMEMILIKI KEMAMPUAN MENGOLAH VOKAL  MEMILIKI PENGETAHUAN YANG CUKUPMEMILIKI PENGETAHUAN YANG CUKUP MEMADAIMEMADAI  KREATIF DAN INISIATIFKREATIF DAN INISIATIF  PENAMPILAN YANG MENARIKPENAMPILAN YANG MENARIK
  • 34. PERSIAPAN KETIKA AKAN MENJADIPERSIAPAN KETIKA AKAN MENJADI PEMBAWA ACARA/MCPEMBAWA ACARA/MC  MENCARI INFORMASI BENTUK ACARAMENCARI INFORMASI BENTUK ACARA  MENGETAHUI SUSUNAN ACARAMENGETAHUI SUSUNAN ACARA  MENGETAHUI SIAPA SAJA YANG AKAN MEMBERIKANMENGETAHUI SIAPA SAJA YANG AKAN MEMBERIKAN SAMBUTAN/ATAU TERLIBAT PADA ACARASAMBUTAN/ATAU TERLIBAT PADA ACARA  MENGETAHUI PARA PEJABAT YANG HADIR DAN TOKOHMENGETAHUI PARA PEJABAT YANG HADIR DAN TOKOH PENTING/UNDANGAN VIPPENTING/UNDANGAN VIP  MELAKUKAN OBSERVASI KETEMPAT ACARAMELAKUKAN OBSERVASI KETEMPAT ACARA  MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PANITIAMELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PANITIA PENYELENGGARAPENYELENGGARA  MENYIAPKAN BUSANA DAN ASESORIS YANG SESUAIMENYIAPKAN BUSANA DAN ASESORIS YANG SESUAI DENGAN TEMA ACARADENGAN TEMA ACARA  MENGECEK KELENGKAPAN ACARA/UPACARAMENGECEK KELENGKAPAN ACARA/UPACARA  LEBIH AWAL DATANG KETEMPAT ACARA SEBELUM ACARALEBIH AWAL DATANG KETEMPAT ACARA SEBELUM ACARA BERLANGSUNG.BERLANGSUNG.
  • 35. 4. PENERIMA TAMU4. PENERIMA TAMU ADALAH SESEORANG YANG BERTUGASADALAH SESEORANG YANG BERTUGAS UNTUK MEMPERLAKUKAN TAMU SESUAIUNTUK MEMPERLAKUKAN TAMU SESUAI DENGAN JABATAN DAN KEDUDUKAN DALAMDENGAN JABATAN DAN KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAHAN ATAU ORGANISASI.PEMERINTAHAN ATAU ORGANISASI.
  • 36. YANG HARUS DIKETAHUI OLEHYANG HARUS DIKETAHUI OLEH PENERIMA TAMU :PENERIMA TAMU :  TEMPAT DUDUK TAMU VIP DAN TAMU BIASATEMPAT DUDUK TAMU VIP DAN TAMU BIASA  MEMILIKI TATA KRAMA YANG SANTUNMEMILIKI TATA KRAMA YANG SANTUN  MENGETAHUI ACARA/UPACARA YANGMENGETAHUI ACARA/UPACARA YANG DILAKSANAKANDILAKSANAKAN  MENGENALI TAMU YANG DIANGGAP VIP ATAUMENGENALI TAMU YANG DIANGGAP VIP ATAU TIDAKTIDAK  BERPENAMPILAN MENARIKBERPENAMPILAN MENARIK  MENGETAHUI ALUR KELUAR MASUK TAMUMENGETAHUI ALUR KELUAR MASUK TAMU  SEBAIKNYA ORANG YANG DIKENAL DANSEBAIKNYA ORANG YANG DIKENAL DAN MENGENAL TAMU YANG DIANGGAP PENTING BAIKMENGENAL TAMU YANG DIANGGAP PENTING BAIK JABATAN MAUPUN KETOKOHANNYA.JABATAN MAUPUN KETOKOHANNYA.
  • 37. KEPROTOKOLANKEPROTOKOLAN  PRAMU ACARAPRAMU ACARA  PEMANDU ACARAPEMANDU ACARA  PEMBAWA ACARAPEMBAWA ACARA  PERJALANAN PIMPINANPERJALANAN PIMPINAN  TATA USAHA PIMPINANTATA USAHA PIMPINAN
  • 38. TUGAS PROTOKOLTUGAS PROTOKOL 1.1. MENGETAHUI SUSUNAN UPACARA/ACARAMENGETAHUI SUSUNAN UPACARA/ACARA 2.2. MENGETAHUI PETUGAS/PERANGKATMENGETAHUI PETUGAS/PERANGKAT UPACARA/ACARAUPACARA/ACARA 3.3. MENGETAHUI TATA TEMPATMENGETAHUI TATA TEMPAT 4.4. MENGETAHUI ALUR KELUAR MASUK TEMPATMENGETAHUI ALUR KELUAR MASUK TEMPAT ACARAACARA 5.5. MENGETAHUI TEMPAT TRANSIT PEJABAT VIPMENGETAHUI TEMPAT TRANSIT PEJABAT VIP 6.6. MENGETAHUI RUANG MAKANMENGETAHUI RUANG MAKAN 7.7. MENGATUR KEDATANG PEJABAT VIPMENGATUR KEDATANG PEJABAT VIP

Notas del editor

  1. MEURUT UUND